SANCAnews.id

Jokowi 

JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyampaikan pandangannya terhadap dinamika politik nasional saat ini. Apalagi, ada isu terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

Ferdinand mengatakan pertemuan itu merupakan langkah strategis yang berpotensi mengubah arah politik Indonesia di masa mendatang.

"Semakin mendekati kenyataan. Ini adalah sebuah terobosan dalam politik nasional yang tentu akan mengubah peta jalan kedepan," ujar Ferdinand melalui akun Instagram pribadinya @ferdinand_hutahean (17/1/2025).

Namun, Ferdinand tidak segan melontarkan kritik terhadap pengaruh Jokowi yang menurutnya meninggalkan banyak persoalan bagi pemerintahan Prabowo.

"Kesimpulannya, Indonesia akan baik-baik saja tanpa Jokowi dan anasir politiknya. Pengaruh yang ditinggalkan Jokowi terhadap Prabowo sangat tidak baik," sebutnya.

Ia menilai bahwa residu kebijakan era Jokowi membawa banyak masalah, yang kini menjadi tantangan berat bagi Prabowo.

"Banyak masalah yang muncul sekarang di negara kita akibat dari residu kebijakan Jokowi," cetusnya.

Salah satu contoh yang disebutnya adalah proyek pagar laut sepanjang 30 km yang dianggap misterius.

"Yang paling konyol adalah adanya pagar laut sepanjang 30 km tapi semua misterius, tidak ada yang tahu siapa yang bangun," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand menyoroti bagaimana proyek seperti ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan transparansi.

"Ini kan aneh, sebuah negara bisa tidak mengetahui ada pergerakan yang sangat lama butuh waktu dan panjang tetapi tidak ada yang tahu," tandasnya.

Ferdinand bilang, apa yang dia sebutkan merupakan salah satu contoh buruk yang ditinggalkan Jokowi pada akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

"Ini contoh buruk, kecil sebetulnya tapi masalah seperti ini banyak mendera bangsa kita," kuncinya. (fajar)

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin/Ist 

JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk mendanai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dikritik mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

Menurut Lukman yang menjabat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), pengalokasian dana zakat untuk program tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika pengelolaan zakat.

“Penggunaan dana zakat untuk biaya program makan bergizi gratis adalah tidak etis,” tegas Lukman lewat akun X miliknya, Kamis 16 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang berhak secara lebih terencana, terstruktur, dan berjangka panjang.

Lukman juga mendorong pemerintah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk lebih kreatif dalam mencari solusi meningkatkan gizi masyarakat tanpa mengandalkan dana zakat.

“Alih-alih gunakan dana zakat, akan lebih bijak bila Pemerintah bersama Baznas lebih kreatif kembangkan suatu program filantropi secara nasional guna tingkatkan keterlibatan publik menaikkan gizi masyarakat," jelasnya.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan ketentuan agama dan prioritas kebutuhan umat. Zakat memiliki tujuan utama membantu delapan golongan yang telah ditetapkan syariat, seperti fakir, miskin, Amil, mualaf, dan hamba sahaya.

Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG disampaikan Sultan B. Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025. Alasannya, masyarakat Indonesia dianggap suka gotong royong. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

KAPOLRI pilihan Jokowi ini melesat jenjangnya melangkahi banyak perwira tinggi. Masa bodoh kata Jokowi yang penting Kapolri itu harus orangnya. Ia berguna untuk banyak hal termasuk memilih-milih target demi kepentingan Presiden yang tak punya rasa malu dan salah itu. Sebelumnya Listyo menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Mantan Kapolresta Surakarta dan ajudan Presiden Jokowi ini masuk dalam jajaran "gang Solo" yang menggambarkan hubungan dekat dengan Jokowi. Kini saat Presiden berpindah tangan kepada Prabowo Subianto, maka Listyo dianggap sebagai Kapolri titipan Jokowi. Prabowo masih menjadi pengekor. Akibatnya penegakan hukum tetap terseok-seok, hanya omon-omon, dan tidak mandiri.

Saat peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS yang dikenal dengan kasus KM 50 Listyo Sigit menjabat sebagai Kabareskrim. Adapun Kapolri nya adalah Idham Aziz. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran berperan aktif dalam memojokkan dan memfitnah 6 korban penganiayaan dan pembunuhan tersebut. KM 50 tidak bisa lepas dari peran Fadil Imran yang diduga kuat juga melibatkan Kabareskrim Listyo Sigit.

Awalnya ada tanda Listyo Sigit akan berakhir dengan baik.  Saat di depan anggota  DPR RI ia berjanji untuk membuka kembali kasus KM 50 jika ditemukan bukti baru (novum), akan tetapi janji itu ternyata diingkari padahal telah ditemukan bukti baru (novum) di antaranya "kesaksian sopir derek di KM 51,2", "pengakuan AKBP Acay soal perusakan CCTV KM 50", dan  "kesaksian di sidang Pengadilan Bahar Smith atas luka penganiayaan 6 syuhada".

Hutang kasus Jokowi menjadi beban Prabowo akibat ingkar janji Listyo Sigit tersebut. Cepat atau lambat Prabowo yang akan menjadi sasaran. Dosa Sigit terus menempel seperti parasit. Prabowo harus mengobati penyakit.

Listyo Sigit tanpa prosedur penyelidikan dan penyidikan telah memerintahkan tangkap mantan Polisi Aiptu Ismail Bolong karena sebagai penambang ilegal ia telah mengaku menyetor uang hingga 6 milyar kepada Kabareskrim Agus Andrianto, lalu menerangkan adanya tekanan dari Karo Paminal Div Propam Hendra Kurniawan. Semestinya informasi setoran kepada petinggi Polri atau suap tersebut yang ditindaklanjuti bukan menangkapnya.

Kasus Tragedi Kanjuruhan menewaskan 135 penonton akibat kelalaian aparat Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun. Kasus ini tidak terselesaikan dengan konsisten dan berkeadilan. Listyo Sigit tentu bertanggungjawab atas tragedi dan penanganan aparat serta proses penyelidikan dan penyidikannya.

Penyidik KPK Brotoseno terbukti korupsi, namun setelah selesai penahanannya justru diterima kembali sebagai Polisi aktif. Semangat pemberantasan korupsi Kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit tidak nampak. Semestinya Brotoseno dipecat dari keanggotaan Kepolisian. Menurut survey LSI Kepolisian Indonesia menempati peringkat teratas korupsi se-Asia Tenggara.

Pasca pengarahan Presiden tentang pembenahan Kepolisian, maka saat Konperensi Pers terlihat tangan Kapolri Listyo Sigit gemetar. Ada beban atau dosa apa dari pelaksanaan tugas kepemimpinannya ? Kasus laporan/pengaduan ijazah palsu mengendap, demikian juga dengan aduan nepotisme Jokowi yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang KKN. Dokumen atau berkas kasus ditumpuk hanya sebagai arsip.

Perpanjangan masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit hingga periode Presiden Prabowo dirasakan kurang pas dan terkesan dipaksakan. Publik membaca hal ini sebagai mengikuti kemauan Jokowi. Prabowo dalam kendali.

Baik dari reputasi buruk Jenderal Listyo Sigit maupun kelaziman untuk kemandirian serta konsistensi penegakan hukum, maka Prabowo dituntut untuk segera mengganti Kapolri Listyo Sigit. Penyegaran dan perbaikan kinerja di tubuh kepolisian adalah prioritas dan harapan rakyat kepada Presiden Prabowo.

Listyo adalah Kapolri Jokowi, Kapolri Prabowo harus lain lagi. Wajar jika diganti. Itu baru namanya sehat, kuat, dan bermartabat. (*)

Pagar laut diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group/Ist 

JAKARTA — Mantan Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Said Didu menanggapi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot pagar laut yang diduga milik Agung Sedayu di pesisir Tangerang.

Dikatakan Said Didu, instruksi dari Prabowo sudah sangat jelas.

"Arahannya jelas," ujar Said Didu dalam keterangannya di X @msaid_didu (16/1/2025).

Hanya saja, ia menilai langkah tersebut tidak dijalankan sepenuhnya karena adanya campur tangan dari Menteri titipan Jokowi.

"Tapi ditelikung oleh Menteri Jokowi yang ada dalam Kabinet Prabowo," cetusnya.

Said Didu menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait hanya sebatas menyegel pagar laut tersebut, dengan alasan akan memeriksa izin terlebih dahulu.

"Sehingga hanya disegel dan katanya akan periksa izin dulu," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group.

Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut tersebut diusut tuntas.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah sorotan publik terhadap keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang.

Keberadaan proyek tersebut memicu pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar.

Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani enggan berkomentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," tegasnya.

Hingga kini, langkah untuk mencabut pagar laut yang telah disegel tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan akses terhadap wilayah pesisir. (fajar)

Kebersamaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto/Istimewa 

JAKARTA — Mendekati 100 hari masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan besar. Prabowo harus membuktikan bahwa pemerintahannya bukan sekadar meneruskan era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Jika Prabowo tidak mampu menyajikan arah kebijakan yang berbeda, ia berisiko kehilangan kepercayaan publik yang mengharapkan perubahan signifikan.

Karena itu, pengamat politik Rocky Gerung, melihat langkah strategis yang harus dilakukan Prabowo adalah melepaskan diri dari "jeratan" kebijakan dan gaya pemerintahan Jokowi.

“Kalau arahnya sama dengan Presiden Jokowi, itu artinya Pak Prabowo tidak punya element of surprise di dalam upaya menghasilkan harapan," kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 16 Januari 2025.

Dosen Ilmu Filsafat itu menegaskan bahwa persepsi terhadap keburukan era Jokowi telah menjadi opini global.

Sehingga, jika Prabowo tidak mampu menawarkan perbedaan nyata, ia khawatir persepsi negatif itu akan berlanjut dan membayangi pemerintahannya.

“Persepsi ini sudah terbentuk. Kalau ini ditempelkan di dalam pemerintahan yang ada sekarang maka pemburukan persepsi ini akan menghasilkan negatif campaign Indonesia di luar negeri," jelasnya.

Evaluasi 100 hari kerja akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Masyarakat kini menantikan apakah Presiden Prabowo mampu keluar dari bayang-bayang pendahulunya dan membangun era baru yang lebih progresif dan transparan. (rmol)