SANCAnews.id

Jokowi 

SOLO — Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang menjadi salah satu program prioritas pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan dievaluasi oleh rezim pemerintahan Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, proyek milik Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan itu ditetapkan sebagai PSN pada masa pemerintahan Jokowi. 

Menanggapi hal itu, Jokowi menyambut baik rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN PIK 2.

“Ya, enggak apa-apa, kan, baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” kata Jokowi di Solo, Selasa (14/1).

Jokowi mengakui pemerintahannya tidak sempurna. Program-program yang dicanangkan di masa pemerintahannya diakui banyak memiliki kekurangan.

“Wong belum tentu yang diputuskan itu betul 100 persen. Bisa dikoreksi, bisa dievaluasi,” kata dia. 

Jokowi juga menanggapi pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami perlambatan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Menurutnya, pembangunan IKN tidak termasuk dalam Astacita Prabowo - Gibran.

Meski masih mendapat alokasi anggaran di APBN 2025, jumlahnya menurun drastis dibanding masa pemerintahan Jokowi.

“Ya, nyatanya anggarannya, kan, untuk IKN tetap,” kata Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut Prabowo mempunyai empat kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut.

“Kami akan mengkaji (status PSN PIK 2). Kajian kami adalah tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ungkap Nusron di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (28/11). (fajar)

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri/Istimewa 

JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri bingung dengan kisruh pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, yang diduga tak mengantongi izin tetapi baru diketahui belum lama ini.

Legislator dari Fraksi PDIP itu heran lantaran pemasangan pagar laut yang memakan waktu 6 bulan itu tidak diketahui aparat penegak hukum dan pemerintah setempat.

“Persis, sejak Agustus. Karena saya kan ngikutin historisnya itu sejak awal Agustus tuh. Enggak mungkin lah kepolisian, kejaksaan, Pemda enggak tahu pembangunan semacam ini,” kata Rokhmin seperti dilansir RMOL, Selasa, 14 Januari 2025.

Padahal, lanjut Rokhmin, sudah harusnya aparat penegak hukum termasuk Pemda hingga Kementerian terkait menindak tegas pemasangan pagar laut tanpa izin yang berdampak sistemik terhadap perekonomian warga.

“Saya ngomong semangat begini karena ingin sekali negara ini total maju, rakyatnya tidak miskin, tidak kurang gizi, kan begitu. Dan potensi kita untuk maju sumber ekonomi besar sekali,” tegas  Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII ini.

Atas dasar itu, Komisi IV DPR sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk meminta penjelasan dalam Rapat Kerja (Raker) setelah masa reses usai pada 21 Januari mendatang.

“Setelah 21 Januari (pemanggilan Menteri KKP). (Tanggal) 21 kan paripurna dulu ya. Sudah, suratnya ke KKP dari Komisi IV itu (sudah dikirim). Tinggal waktunya aja,” ujar mantan Menteri KKP era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini. (*)

Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan 

JAKARTA — Politikus sekaligus aktivis Syahganda Nainggolan secara terbuka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah menghadapi dua masalah besar dalam kabinetnya. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam podcast Bambang Widjojanto.

Menurut Syahganda, tantangan pertama adalah sejumlah menteri yang dianggapnya "malas". Meski diakuinya para menteri tersebut cerdas, ia mengatakan kebiasaan buruk di masa lalu membuat kinerja mereka kurang maksimal.

"Saya tidak bilang mereka tidak pintar, tapi malas. Kebiasaan jaman dulu, Menteri itu dianggap jabatan untuk cari uang," ujar Syahganda dikutip pada Selasa (14/1/2025). 

Ia menyinggung beberapa menteri yang dianggap titipan dari pemerintahan sebelumnya dan diterima Prabowo atas alasan tertentu.

"13 Oktober semua orang bilang dia (Prabowo) terima belasan menteri dari rezim sebelumnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Syahganda menegaskan bahwa Prabowo ingin mengubah paradigma ini.

"Prabowo bilang, kita gak lagi urusan cari uang. Ini soal pengabdian. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menterinya siap?," cetusnya.

Syahganda mengindikasikan reshuffle kabinet bisa terjadi jika kinerja menteri tidak sesuai dengan visi Prabowo.

"Kalau ada yang gak kompetitif untuk rakyat, bukan negara untuk cuan, itu memang Prabowo harus cepat (reshuffle)," tegasnya.

Ia memprediksi reshuffle besar-besaran pada Maret atau April 2025, terutama untuk kementerian strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan koperasi.

"Kalau misalnya ada menteri yang sudah diperiksa Bareskrim, walaupun kita gak nuduh dia, tapi kalau gak bisa kerja, untuk apa dipertahankan?," pungkasnya.

Langkah reshuffle ini, menurut Syahganda, sejalan dengan teori pembagian kekuasaan ala Plato yang mengutamakan individu cerdik dan pandai untuk mengabdi pada negara. (fajar)

Oleh : Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih

JOKOWI memunculkan PSN  dengan Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020, adalah strategi awal Xi Jinping akan menyulap Indonesia menjadi Singapura.

Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020. yang mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020, dengan alasan akan mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif, hanya strategi licik Jokowi sebagai boneka RRC.

Dalam waktu 6 (enam bulan) pada Kamis 6 Mei 2021 di unggah  melalui akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti dikutip dari terkini.id. Beredar pernyataan diduga James Riyadi, dalam 10 tahun mendatang, rakyat China akan mengeliminasi pribumi Indonesia.

Niat jahat  dan strategi James Riady dan Jokowi adalah sejak diawal Jokowi naik tahta sebagai presiden 2014.

Selama 10 tahun   pemerintahan Jokowi, semua terlena bahkan lengah, dengan dalih percepatan Program Strategis Nasional (PSN) dengan alasan mengutamakan penciptaan lapangan kerja secara luas dan intensif, adalah program bohong dan tipuan.

Program yang sesungguhnya adalah James Riady (Oligarki) akan menguasai Nusantara dan program rakyat China akan mengeliminasi pribumi Indonesia.

Fakta yang terjadi pada musim pandemi dimulai pada akhir tahun 2019 – 2020 – 2021. Pada tahun 2021 Diperkirakan sudah  sudah masuk 17 juta imigran baru rakyat China telah berdiam di seluruh pelosok-pelosok wilayah Indonesia.

Semua imigran  masuk dengan leluasa di musim pandemi saat itu terdapat 1.238 penerbangan dari RRC tujuan Indonesia melalui bandara-bandara internasional maupun bandara - bandara kecil di seluruh wilayah Indonesia dengan aman.

Sedangkan 933 kapal-kapal besar dan sedang telah sukses membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan besar dan pelosok di Indonesia.

Saat itu Jokowi terus memberi  info bohong tentang jumlah tenaga kerja etnis Cina yang masuk ke Indonesia.

Sesuai perintah Xi Jinping 125 perusahaan konglomerasi 9 Naga harus menjamin kesejahteraan seluruh imigran beserta keluarganya untuk menetap dan menjadi WNI. Tidak ada kamus setelah masuk ke Indonesia akan kembali pulang ke RRC.

Kita saksikan sekarang dengan PSN Oligarki sesuai perintah Xi Jinping harus memperluas tempat tinggal para imigran etnis Cina baik yang sudah masuk dan yang akan menyusul masuk di tahap berikutnya.

Perampasan tanah terjadi di berbagai wilayah dengan dalih investasi, dan mematok laut akan di urug adalah persiapan hunian imigran etnis Cina.

Pembangunan PIK 2 dengan segala perangkatnya menurut informasi intelijen sudah di jaminkan / di agunkan / di collateralkan ke Bank  konsorsium China  87.5 % dan Jepang 12.5%.

Untuk PIK 2 bangsa ini di bohongi oleh Antony Salim (pemegang saham lebih 80% PT PANI) dan Aguan. Hal ini juga terjadi di usaha lainnya dengan payung PSN yg ada di seluruh Indonesia.

Semua tipuan yang terjadi adalah Indonesia akan di bubarkan dan di sulap menjadi Singapura. (*)

Patwal berperilaku arogan yang viral di medsos/Repro 

JAKARTA — Sikap arogan petugas patroli (patwal) RI 36 menjadi sorotan publik setelah kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, seorang petugas patroli terlihat menunjuk seorang pengemudi taksi saat menerobos kemacetan lalu lintas. Aksi tersebut menuai reaksi keras dari masyarakat, termasuk pengamat politik Adi Prayitno.

Ia menyarankan agar pejabat yang merasa tidak nyaman dengan kemacetan Jakarta segera pindah ke Ibu Kota Indonesia (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Jalanan masih lengang, udara asri, dan ibu kota masa depan. Buruan pindah, ngasi contoh buat yang lain," kata Adi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin 13 Januari 2025.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu juga mengkritik kebiasaan memaksa membuka jalan di tengah kemacetan, yang dinilai merugikan pengguna jalan lain.

"Jangan ngiung-ngiung terus di jalan membelah macet," sentil analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Dengan adanya insiden ini menunjukkan perlakuan istimewa pada kendaraan dinas yang  memaksa membuka jalan mencerminkan buruknya etika pejabat publik dan pengawalnya. (*)