SANCAnews.id

Menu makan bergizi gratis di salah satu sekolah/Ist 

JAKARTA — Berbagai permasalahan yang timbul akibat program makan bergizi gratis (MBG) kini menuai perhatian dan kritik tajam dari berbagai pihak.

Selain itu, banyak siswa penerima manfaat program tersebut yang tidak menyukai menu yang disajikan. Bahkan, ada mahasiswa yang mengkritik namun justru ditekan untuk meminta maaf kepada masyarakat oleh pihak tertentu.

Di media sosial, banyak pihak turut mengecam program yang baru saja dimulai tersebut. Salah satu kritikan tajam datang dari epidemiolog, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa.

Melalui cuitan di akun pribadinya di X, @DokterTifa, pegiat media sosial yang dikenal kritis ini menyampaikan pandangannya terkait program makan bergizi gratis.

"Kondisi negara ini sudah berat sekali. Sudah hancur dari segala sektor. Rupanya tidak harus menunggu sampai 2030 untuk negara ini bubar, seperti yang sering disampaikan Pak @prabowo di tahun 2018," ujar Dokter Tifa sembari membagikan foto menu makan bergizi gratis yang sedang viral.

"Tambah berat ketika pak @prabowo sudah jadi Presiden, berpikir bisa meningkatkan status gizi dan kecerdasan anak, dengan biaya Rp 10.000, dua kali seminggu," sambung Dokter Tifa, dikutip Kamis (9/1/2025).

Cuitan yang telah dilihat lebih dari 186 ribu pengguna aplikasi milik Elon Musk itu pun ramai dikomentari warganet.

"Mohon maaf Pak Prabowo, jika diyakini program makan Bergizi gratis ini menimbulkan madhlorot terjadinya Korupsi, lebih baik dihentikan … kualitasnya juga kurang 🙏," balas warganet di kolom komentar.

"Para siswa penerima MBG adalah TUANnya…!!! mrk ini pemilik negara ini. Penyelenggara + panitia MBG adalah PELAYANnya … mrk ini dibayar oleh negara. Wahai para pelayan, perlakukan lah para Tuan mu, sajikan lah makanan yg layak. jangan pulak kau intimidasi para tuan mu itu," ujar warganet lainnya. (fajar)

Pemerhati politik Rocky Gerung/Net 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendapat teguran terkait tindakan para pembantunya di Kabinet Merapat Putih karena diduga ada operasi yang dilancarkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, isu politik yang mengemuka akhir-akhir ini tidak menutup kemungkinan akan mengubah konstelasi politik ke depan. Apalagi syarat ambang batas pencalonan presiden telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, peta politik ke depan akan berubah apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak dilaksanakan oleh para pemangku kebijakan dengan memasukkannya dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu.

Rocky menduga, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan DPR, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 tetap akan ada pembatasan terhadap partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon.

"Permintaan kita tentu pada Presiden Prabowo untuk memerhatikan sinyal-sinyalnya," ujar Rocky dikutip dalam podcast bersama jurnalis senior Hersubeno Arief pada Kamis, 9 Januari 2025.

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi bakal mengusahakan putranya yang kini menjabat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2029.

Namun dengan adanya putusan MK yang menghapus presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen perolehan suara pada pemilu sebelumnya, peluang Jokowi mengatur kontestasi Pilpres 2029 akan terhambat.

"Sehingga memungkinkan ada operasi bahkan di dalam kabinetnya (Prabowo) sendiri yang sangat membahayakan stabilitas nasional, kalau tiba-tiba dimunculkan dengan backup oligarki," tuturnya.

Lebih lanjut, sosok pembela Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Jokowi punya beking kelompok pemodal, sehingga patut diantisipasi Prabowo.

"Bagi oligarki itu siapapun (calon presiden) yang memungkinkan mereka menunggangi itu tidak ada soal kan. Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalang itu," tandas Rocky. (rmol)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

AGENDA Deklarasi Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) di area gusuran PIK-2 Kampung Kramat Kecamatan Paku Haji Tangerang cukup seru, dalam arti diganggu preman-preman Aguan yang mencoba membubarkan acara. Emak-emak peserta deklarasi baik dari ARM maupun lainnya tanpa dikomando langsung menggebrak, menghadang dan melawan.

Dibantu oleh para jawara dan elemen lain, maka gerakan preman-preman itu berhasil digagalkan. Acara berjalan lancar hingga selesai. Bravo emak-emak. Deklarasi, orasi dan aksi sukses.

Rencana awal yang akan dilakukan di desa Kohod digeser, ternyata preman Aguan memblokade dan menghalangi sehingga peserta aksi berkumpul di Makam Keramat Panjang. Lalu long march menuju lokasi pindahan di area gusuran Kampung Kramat. Sepanjang jalan disambut masyarakat yang gembira akan adanya perlawanan dan pembelaan. Jalan Raya Cituis agak macet dan tersendat.

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan do'a acara dimulai dengan pernyataan Deklarasi oleh DR Marwan Batubara. Ada beberapa tuntutan yang menyertai deklarasi antara lain agar Presiden mencabut status PSN PIK-2 dan menghentikan PIK-2, DPR bentuk Pansus, BPK audit investigatif, dan Presiden menjamin proses hukum atas kejahatan oligarki Jokowi, Airlangga, Aguan, Anthoni Salim dan lainnya.

Hadir dalam acara Deklarasi dan berorasi utusan khusus Sultan Banten KH Hafidz Amrullah didampingi Prof Jib Tb Muhibbudin Hamid, H. Abah Astari Panglima Kesultanan Banten dan Ketua APP TNI Banten Abah Raden Halimun. Beberapa ulama  dan tokoh Banten juga hadir dalam acara penolakan PIK-2 tersebut.

Sementara para penggerak Deklarasi GRAO kompak bertekad untuk melawan oligarki yang telah menginjak-injak kedaulatan rakyat, merusak kedaulatan hukum dan membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. PIK-2 adalah pencaplokan wilayah tidak sah. Penjajahan terselubung.

Mereka yang hadir antara lain Mayjen Purn Syamsu Djalal, Mayjen Purn Soenarko, Brigjen Purn Hidayat Purnomo, KH Ahmad Shobri Lubis, DR. Abraham Samad, DR Marwan Batubara, Ustad Alfian Tanjung, Dindin S Maolani, SH, H. Soeripto, M. Rizal Fadillah, SH, Kol. Purn Sugeng Waras, DR. Ir Memet Hakim, Ahmad Khozinudin, SH, H Eddy Mulyadi, Ustadz Ismed Fassah, Menuk Wulandari, Ustad Ekajaya, Taufik Bahaudin, Medi Juniarto, SH, Kol Purn Nursyam, dr Julia Satari dan lainnya.

PIK-2 dinilai sebagai proyek penjajahan dengan perlawanan dan penolakan yang semakin meluas baik dari Kesultanan Banten, masyarakat dan rakyat Banten, LSM dan Ormas, Jawara, Pemuda dan Mahasiswa, Ulama dan cendekiawan serta emak-emak militan. Terakhir Ormas Lintas Tokoh Muda Pendiri dan Penggagas Provinsi Banten pun turut bersuara.

Perilaku penjajah yang merampas tanah rakyat dengan harga murah disorot tajam. "Harga ikan teri jauh lebih mahal, ikan teri aja Rp. 80 ribu per kilo. Masa tanah cuma dihargai Rp. 50 ribu jelas kami menolak. Kami dengan tegas menyatakan sikap menolak proyek PIK-2 dengan dalil apapun", ujar Udin Saparudin tokoh pembentukan Provinsi Banten.

Gerakan Rakyat Anti Oligarki (GRAO) dengan Deklarasi dan Orasi ini menekankan pada desakan untuk pencabutan PSN dan penghentian proyek PIK-2. Dan terpenting pula atas segala pelanggaran atau kejahatan hukum yang telah dilakukan, maka :

Tangkap dan adili Jokowi, Airlangga dan Aguan-Antoni Salim.

Patung Naga raksasa gerbang PIK-2 harus dihancurkan. Naga itu sedang mengunyah Garuda. (*)

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman/Ist 

JAKARTA — Pegiat media sosial Jhon Sitorus kembali menyoroti keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi lewat akun pribadinya X. Teranyar, Jhon Sitorus menanggapi kabar perlakuan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman, akibat terjatuh saat berjalan.

Jhon Sitorus bahkan mengaitkannya dengan pesta demokrasi Pemilu 2024. Salah satunya soal nasib putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hingga kini belum memperoleh jabatan publik.

"Semoga lekas sembuh penyakitnya paman. Masih ada keponakan dan cucu yang belum mendapat jabatan," kata Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya yang dikutip Rabu 8 Januari 2024.

"Indonesia bisa HANCUR bila anda sampai meningg**," pungkasnya.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mengungkapkan, Anwar Usman jatuh ketika di jalan. Enny menduga Anwar Usman tersandung saat tengah berjalan.

"Jatuh pas mungkin enggak tahu kesandung apa, jatuh. Sehingga kemudian diobservasi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, bisa kembali lagi," ujar Enny.

Enny menyebut akibat kejadian jatuh itu, Anwar Usman masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga persidangan untuk panel 3 terpaksa mengalami penjadwalan ulang karena Anwar Usman tak bisa hadir.

"Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa kemudian mendadak ini harus diubah, karena memang harus lengkap 3 hakim yang bersidang," kata Enny. (rmol)

Jokowi didampingi keluarga. Yakni, sang istri Iriana, Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep, dan Bobby Nasution yang menggendong Sedah Mirah

JAKARTA — Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, tiba-tiba melontarkan kritik tajam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, kritik Guntur Romli terkait kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan keluarganya.

Guntur Romli mengatakan KPK tidak bertindak meski nama Jokowi, anak, dan menantunya disebut dalam sejumlah sidang kasus korupsi besar. Guntur Romli mencontohkan nama Jokowi yang disebut dalam sidang mantan Direktur Utama PT.Pertamina Karen Agustiawan, kasus Syahrul Yasin Limpo, dan Johnny Plate.

Selain itu, nama anak dan menantu Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, juga muncul dalam dugaan penyelundupan bijih nikel di Medan.

“Laporan terkait dugaan kerugian negara triliunan, seperti yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun, tidak ditindak oleh KPK," kata Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (8/1/2025).

"Kenapa? Karena komisioner KPK saat ini dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi,” sambung dia.

Ia juga menuding KPK saat ini lebih menjadi alat politik kekuasaan, sehingga kasus-kasus yang berpotensi menyeret lingkaran Presiden tidak mendapat perhatian.

Sebaliknya, Guntur menyoroti kasus Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi.

“Hasto bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara dalam kasusnya. Tapi dia menjadi target hanya karena bersikap keras terhadap Jokowi dan keluarganya,” tambahnya.

Sebelumnya, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.

⁣

Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

"Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti," ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

"Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual," sebutnya.

Dedy menilai serangan tersebut tidak lebih dari tuduhan palsu yang sulit dibuktikan.

"Ini namanya tuduhan palsu, karena uang itu ada dimana-mana, bukan hanya ada dalam angan-angan," cetusnya.

Dedy juga menyoroti bahwa banyak istilah negatif yang terlanjur menempel pada Jokowi di mata publik.

"Silakan saja buktikan bahwa tuduhan dari lembaga Internasional itu benar, jika tidak pun artinya label, cap, dan beragam istilah yang dialamatkan ke Jokowi sudah terlanjur menempel dalam kesadaran banyak orang," tandasnya.

Namun, Dedy mengajak publik untuk mencermati reaksi Jokowi terhadap tudingan tersebut.

"Tapi, yang penting kita baca adalah reaksi orang yang kena tuding, apakah dia panik atau malah terpantau bodo amat dengan semua tuduhan itu," kuncinya. (fajar)