SANCAnews.id

Presiden Prabowo dalam keterangan persnya kepada awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (06/12/2024). (Foto: BPMI Setpres) 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba membatalkan kunjungan resminya ke Malaysia minggu ini karena kondisi kesehatannya yang buruk.

Penundaan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahan Instagram pribadinya, Senin (23/12/2024).

“Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat, Presiden Prabowo Subianto hari ini. Namun, malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam,” tulis Anwar Ibrahim.

Lebih lanjut, Anwar mendoakan kesembuhan Prabowo agar bisa kembali beraktivitas dan segera merealisasikan pertemuan dengan Malaysia.

“Mendoakan agar Presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara,” katany.

Prabowo baru saja melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi. Kunjungan ini menjadi kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir sejak tahun 2013.

Selain itu, Prabowo juga menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8). Dalam konferensi ini, Indonesia menerima jabatan sebagai Ketua D-8 pada tahun 2026. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan 

Sultan Banten Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA hadir dalam acara Musyawarah dan Mudzakarah Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat di Islamic Center Komplek Kesultanan Surosowan, Banten Lama, Serang tanggal 14 Desember 2024.

Didampingi Imam AHWA Dunia KH Tb Fahul Adhim Chotib, Sultan berjuang bersama Ulama, Cendekiawan Muslim,Tokoh, Ormas, Jawara, dan masyarakat Banten agar Provinsi Banten ditetapkan sebagai Daerah Istimewa. Nara Sumber dan seluruh peserta Musyawarah dan Mudzakarah juga dengan tegas bersepakat untuk menolak PSN PIK 2.

Dua pakar Otonomi Daerah Prof. DR. Khasan Effendi, M.Pd dan Prof. DR. Ir. Triyuni Soemartono, MM menjelaskan peluang besar Banten untuk  menjadi Daerah Istimewa seperti Yogyakarta dan Aceh. Ada alasan historis, ekonomi, budaya dan agama yang mendasarinya. Kini 5 Daerah yang telah berstatus Desentralisasi Asymetris yakni Yogya, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Aceh. Banten dapat menyusul.

Pembicara atau nara sumber di samping Sultan Ratu Bagus Wisanggeni dan Imam AHWA KH Tb Fathul Adhim, juga pakar Ekonomi Syari'ah dari Malaysia DR Dato Abu Ubaidillah, Prof. T. Roesbandi, DR. Ir. Memet Hakim, KH Albani Palimbani, KH Zaki, Mayjen Purn Deddy S Budiman, M Rizal Fadillah, SH, dan lainnya.

Para pembicara sefaham mengenai potensi dan perlunya Banten menjadi Daerah Istimewa dan penolakan atas PIK 2 milik Aguan. Juga indikasi PIK 1 dan PIK 2 terkait dengan program OBOR China yang membahayakan dan menggerus kedaulatan Negara Republik Indonesia. Khusus PIK 2 yang berada di Wilayah Banten telah sangat meresahkan masyarakat.

Perampasan tanah dengan berbagai modus untuk memberi keuntungan segelintir orang dan etnis tertentu jelas-jelas melanggar HAM dan Perundang-undangan. Apalagi pembentengan darat dan laut menciptakan Negara dalam Negara. Negara Naga di dalam Negara Garuda.

Taujihat MUI yang meminta agar pemerintah mencabut PSN PIK 2 sangat layak untuk didukung. Suara peserta Musyawarah dan Mudzakarah AHWA Dunia di Serang ini mendukung taujihat MUI Pusat yang tidak lepas dari pandangan dan masukan MUI Propinsi Banten. Musyawirin mengajak masyarakat untuk memahami kemudharatan dan pelanggaran hukum dari PSN PIK 2.

Menolak PIK 2 merupakan sikap keagamaan yang diwajibkan oleh syari'at. Mereka yang tidak mempersoalkan proyek PIK 2 apalagi mendukung sesungguhnya tidak menghormati Keputusan MUI, Ulama dan Tokoh Banten yang sadar akan bahaya kerusakan lingkungan, pemaksaan, penyembunyian informasi, suap serta  penipuan sistematis. PSN PIK 2 merupakan kejahatan sistematis.

PSN PIK 2 adalah kepalsuan dari program pemerintah, sangat menindas, serta rentan terjadinya konflik etnis, agama, maupun budaya

Kehadiran Prof. Dr. Suhary (Ketum DPP Bakomubin), KH. Ahmad Rasim (Ketua DPW  Bakomubin Banten), Ir. H. Buyung Ishak  (UI Watch) serta Jawara Banten dan barisan APP TNI Banten di arena Mudzakarah menambah maraknya acara. Kesultanan Banten menjadi sentral dari perlawanan.

Kesultananan Banten bersiap untuk Haul 500 tahun 1525-2025. Dua canangan perjuangan strategis Kesultanan yakni Banten Daerah Istimewa dan Tolak PIK 2 akan terus diperjuangkan oleh Sultan bersama rakyat dan masyarakat Banten. Kesultanan, Ulama, Cendekiawan, Tokoh, Jawara serta Ormas adalah kekuatan dalam membangun dan memajukan Provinsi Banten.

Tidak perlu Banten Merdeka cukup Daerah Istimewa. (*)

Kader PDIP, Ferdinand Hutahaean 

JAKARTA — Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean "menyemprot" anggota DPR RI terkait kenaikan PPN yang bakal berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menurutnya, DPR seolah tak malu menjadi penggagas kenaikan PPN. Pasalnya, anggota DPR-lah yang sebelumnya menyetujui kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

“Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya.

Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (fajar)

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar 

JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyayangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) masih minim suara azan.

"Mestinya kita jangan biarkan daerah Jakarta ini tidak ada masjidnya. Sekitar 1.000 hektare di Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak ada suara azan," kata Nasaruddin saat menghadiri Rapat Pleno V Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI dikutip di laman resmi MUI.

Ketua Umum Santri Muda Nusantara (Samudra) Sukarya Putra menilai PIK harus menghormati nilai nilai luhur budaya, keberagamaan mayoritas pada bangsa ini 

"Seyogyanya dalam membangun kawasan yang merupakan bagian dari Pembangunan Strategis Nasional (PSN) mestinya pihak pengembang dan pengelola memperhatikan juga pendirian Masjid di tengah kemegahan kawasan tersebut. Dewan Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) melihat justru hanya satu bangunan ibadah (Vihara) saja yang ada di kawasan ini. Tentu sebagai negara mayoritas muslim terbesar dunia, PIK haruslah patuh terhadap keragaman budaya dan memperhatikan masyarakat mayoritas yang ada. Bagi Samudra tidak ada masalah dengan keberadaan PIK. Silahkan bangun kawasan tersebut dengan ornamen yang modern tetapi nilai-nilai terhadap keberadaan Masjid juga harus ada. Contohi TMII adalah cerminan miniatur keberagaman bangsa sebagai kawasan bangunan daerah Nusantara dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa Indonesia," jelasnya Minggu (22/12/2024).

Kehadiran bangunan PIK terhadap tidak tampaknya masjid di kawasan tersebut ungkap Sukarya Putra, sangat menyinggung perasaan ummat muslim sebagai ummat mayoritas. Oleh karena itu, PIK harus segera merealisasikan bangunan masjid jika menghargai kebhinekaan.

Dewan Pimpinan Pusat Santri Muda Nusantara (DPP Samudra) yang memiliki anggota dan pengurus dari masyarakat santri mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Pengembang dan pengelola PIK dan akan senantiasa ikut mengawal, menyuarakan atas ketidak adilan yang dilakukan oleh pengembang dan pengelola PIK yang tidak peka dan atau dengan sengaja tidak menyediakan (membangun) rumah ibadah Masjid di kawasan PIK. 

"Kami akan terus memantau sampai ada konfirmasi yang jelas dari pihak pengelola PIK," tuturnya. (tvone)

Potongan gambar memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sesi khusus KTT D8 Mesir pada Kamis, 22 Desember 2024/Net 

JAKARTA — Pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada sesi khusus KTT Developing Eight (D8) di Mesir menjadi pusat perhatian setelah sejumlah delegasi terlihat meninggalkan ruang pertemuan saat kepala negara berpidato.

Wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tertangkap kamera, bergabung dengan barisan delegasi yang keluar dan tangannya sempat menyentuh kursi Presiden Prabowo saat ia masih menyampaikan pidato.

Prabowo dengan wajah tenang tampak tidak terpengaruh oleh kepergian Erdogan dan delegasi lainnya dan melanjutkan pidatonya yang berisi kritik terhadap persatuan dunia Islam.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Rektor Unpad, Teuku Rezasyah, aksi walkout dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan D8.

Dalam hal ini, banyak kepala negara D8 yang selama ini terbiasa memisahkan gagasan pembangunan dari krisis internasional.

Reza menilai para pemimpin tersebut heran dengan sosok Prabowo yang mampu berpikir di luar tradisi D8. Prabowo dalam sambutannya mengaitkan peran organisasi tersebut dengan penyelesaian konflik di Palestina dan Suriah.

"Presiden Prabowo memandang masalah-masalah pembangunan di dunia sebagai tak terpisahkan dari masih banyaknya konflik internasional, terutama sekali di Palestina dan Timur Tengah, yang langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa anggota dalam D8 itu sendiri," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.

Reza menanggapi pidato Prabowo sebagai sebuah dorongan agar seluruh anggota mengkhidmati hasil KTT pertama D8 di Istambul tahun 1997 silam.

Pada KTT itu, disebutkan bahwa tujuan D-8 adalah pembangunan sosial ekonomi yang  berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan bukannya standar ganda; dialog dan bukannya konfrontasi; serta perdamaian dan bukannya konflik; serta demokrasi dan bukannya penindasan.

Menurut Reza, Hasil KTT tersebut nyatanya tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Turki, yang hingga saat ini merupakan anggota NATO dan  Uni Eropa.

"Turki yang tidak konsisten dengan idealisme D8 semakin terbukti dengan sikapnya yang pasif atas berjalannya ide Greater Israel yang diprakarsai Israel dan Amerika Serikat," papar Reza.

Dijelaskan Reza, perluasan wilayah Israel atas perbatasannya dengan Suriah, secara tidak langsung menguntungkan Turki juga.

Karena memungkinkan Turki untuk semakin mengendalikan perbatasannya dengan Suriah, di Idlib, Al-Qamishli, Aleppo, Jarabulus, Azaz, Afrin, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Al-Bab.

Oleh sebab itu, lanjut Reza, Prabowo senantiasa mengingatkan D8 untuk sadar diri, jika kerjasama pembangunan diantara mereka hendaknya diimbangi juga dengan kemampuan mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. 

"Dalam hal ini, meningkatkan pembangunan dan menjaga perdamaian adalah dua sisi dari sebuah mata uang," tambahnya.

Reza menyarankan agar ke depan para pemimpin D8 diberi gambaran umum terkait pidato yang akan disampaikan pada forum guna menghindari perbedaan pandangan dan aksi walk out.

"Guna mencegah walk out semacam ini terulang lagi di masa depan, maka hendaknya negara penyelenggara sejak dini menyampaikan kisi-kisi protokoler dan substansi dari seluruh sesi dalam D8. Sehingga dimengerti oleh seluruh delegasi D8," pungkasnya. (*)