SANCAnews.id

Potongan gambar memperlihatkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan keluar ruangan saat Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sesi khusus KTT D8 Mesir pada Kamis, 22 Desember 2024/Net 

JAKARTA — Pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada sesi khusus KTT Developing Eight (D8) di Mesir menjadi pusat perhatian setelah sejumlah delegasi terlihat meninggalkan ruang pertemuan saat kepala negara berpidato.

Wajah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tertangkap kamera, bergabung dengan barisan delegasi yang keluar dan tangannya sempat menyentuh kursi Presiden Prabowo saat ia masih menyampaikan pidato.

Prabowo dengan wajah tenang tampak tidak terpengaruh oleh kepergian Erdogan dan delegasi lainnya dan melanjutkan pidatonya yang berisi kritik terhadap persatuan dunia Islam.

Menurut Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Rektor Unpad, Teuku Rezasyah, aksi walkout dilakukan karena adanya perbedaan pendapat di antara para pimpinan D8.

Dalam hal ini, banyak kepala negara D8 yang selama ini terbiasa memisahkan gagasan pembangunan dari krisis internasional.

Reza menilai para pemimpin tersebut heran dengan sosok Prabowo yang mampu berpikir di luar tradisi D8. Prabowo dalam sambutannya mengaitkan peran organisasi tersebut dengan penyelesaian konflik di Palestina dan Suriah.

"Presiden Prabowo memandang masalah-masalah pembangunan di dunia sebagai tak terpisahkan dari masih banyaknya konflik internasional, terutama sekali di Palestina dan Timur Tengah, yang langsung maupun tidak langsung melibatkan beberapa anggota dalam D8 itu sendiri," ujarnya seperti dilansir RMOL pada Minggu, 22 Desember 2024.

Reza menanggapi pidato Prabowo sebagai sebuah dorongan agar seluruh anggota mengkhidmati hasil KTT pertama D8 di Istambul tahun 1997 silam.

Pada KTT itu, disebutkan bahwa tujuan D-8 adalah pembangunan sosial ekonomi yang  berlandaskan prinsip-prinsip keadilan dan bukannya standar ganda; dialog dan bukannya konfrontasi; serta perdamaian dan bukannya konflik; serta demokrasi dan bukannya penindasan.

Menurut Reza, Hasil KTT tersebut nyatanya tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh Turki, yang hingga saat ini merupakan anggota NATO dan  Uni Eropa.

"Turki yang tidak konsisten dengan idealisme D8 semakin terbukti dengan sikapnya yang pasif atas berjalannya ide Greater Israel yang diprakarsai Israel dan Amerika Serikat," papar Reza.

Dijelaskan Reza, perluasan wilayah Israel atas perbatasannya dengan Suriah, secara tidak langsung menguntungkan Turki juga.

Karena memungkinkan Turki untuk semakin mengendalikan perbatasannya dengan Suriah, di Idlib, Al-Qamishli, Aleppo, Jarabulus, Azaz, Afrin, Tal Abyad, Ras al-Ain, dan Al-Bab.

Oleh sebab itu, lanjut Reza, Prabowo senantiasa mengingatkan D8 untuk sadar diri, jika kerjasama pembangunan diantara mereka hendaknya diimbangi juga dengan kemampuan mengupayakan perdamaian di seluruh dunia. 

"Dalam hal ini, meningkatkan pembangunan dan menjaga perdamaian adalah dua sisi dari sebuah mata uang," tambahnya.

Reza menyarankan agar ke depan para pemimpin D8 diberi gambaran umum terkait pidato yang akan disampaikan pada forum guna menghindari perbedaan pandangan dan aksi walk out.

"Guna mencegah walk out semacam ini terulang lagi di masa depan, maka hendaknya negara penyelenggara sejak dini menyampaikan kisi-kisi protokoler dan substansi dari seluruh sesi dalam D8. Sehingga dimengerti oleh seluruh delegasi D8," pungkasnya. (*)

Hakim MK Saldi Isra saat sidang putusan gugatan uji materi batas usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10) 

JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan itu dilayangkan perwakilan Sahabat Konstitusi yang menuding Saldi Isra memiliki afiliasi politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebelum memutus perkara terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Oktober 2023.

Pelapor Andi Rahadian mengungkapkan, satu bulan menjelang putusan, Saldi Isra dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh DPD PDIP Sumbar bersama Puan Maharani. Selain itu, dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan perkara nomor 90/PUU-XXI-2023, Saldi Isra diduga telah membocorkan hasil rapat pertimbangan hakim yang bersifat rahasia.

"Beliau membocorkan rapat permusyarawatan hakim yang notabene rahasia dan beliau menyampaikannya di putusan 90. Nah, interest-interest politik beliau juga muncul di dalam dissenting opinion-nya," kata Andi, Rabu (21/2/2024).

Menanggapi laporan ini, MKMK telah memeriksa Saldi Isra dan menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik dalam tindakannya. MKMK memutuskan bahwa Saldi Isra tidak terbukti terlibat dalam afiliasi politik dengan PDIP atau melakukan pelanggaran lainnya yang dituduhkan.

"Sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat," kata Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujarnya lagi. (fajar)

Oleh : Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI

KETAKUTAN berjuang dengan segala resikonya, itu yang membuat kedzoliman semakin digdaya. Sikap kritis akan terkikis, perlawanan akan menimbulkan korban. Begitulah cara penguasa dan pengusaha durjana, membentuk mental dan pikiran rakyat, sehingga mewujud keabadian penjajahan.

Masih ada sedikit yang memiliki nurani, eling pada moralitas dan bersandar pada nilai-nilai Ketuhanan.   Namun jauh lebih banyak yang berperilaku barbar, primitif dan brutal. Kemanusiaan diinjak-injak, rakyat jelata begitu rendah dan tak berharga. Betapa harta, jabatan dan kekuasaan begitu dihormati dan dimuliakan meski keringat, darah dan nyawa orang-orang tak berdosa menjadi alat tukar untuk meraihnya.

Sebuah negara bangsa yang penuh kepalsuan, manipulasi dan kriminalisasi. Kekayaan menjadi cita-cita bersama, namun hanya segelintir yang berhak mendapatkannya. Amanah kepemimpinan telah mewujud alat penjajahan, menindas rakyatnya sendiri. Semakin berkuasa semakin kuat, semakin banyak yang teraniaya dan menderita. Minoritas itu telah menjadi tirani atas mayoritas, tampil seolah-olah terdzolimi menjual identitas suku, ras, agama dan golongan. Padahal yang sedikit itulah faktanya imperium dan kolonialis yang mengelabui republik dengan penguasaan demokrasi dan konstitusi.

Tangis, jeritan dan histeria masyarakat tak ada lagi tempat berlindung. Kemiskinan dan kebodohan telah menjadi penjara dunia paling aman sekaligus paling mengerikan dari serbuan manusia-manusia buas yang berseragam sembari menyandang keagungan sosial. Tak ada lagi pemimpin, aparat dan institusi negara. Sulit sekali mencari pemerintah dan ulama yang sebenarnya. yang mudah ditemui hanya Tuan dan Budak. Hanya ada hamba sahaya penurut dan loyal yang hidup mesra melayani majikan yang kesetanan.

Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta 

JAKARTA — Peluang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk mendirikan partai politik (parpol) pasca-berhenti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diperkirakan sulit terwujud karena tak lagi memiliki pengaruh dominan dalam politik nasional saat ini.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, pendirian parpol oleh Jokowi bisa jadi kurang tepat waktunya jika dilakukan setelah ia pensiun dari jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Jokowi tidak akan mau dan berani untuk bersikap membangun partai sendiri, karena masa keemasannya sudah habis dalam karir politik, sudah dua periode jadi presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 20 Desember 2024.

Menurutnya, ketenaran Jokowi dalam konstelasi politik semata karena jabatannya, sehingga banyak orang yang menjadi simpatisannya tapi dengan tujuan kepentingan politik.

"Karena nilai jual personal Jokowi bukan bersifat ketokohan layaknya negarawan, melainkan karena pengalaman dirinya saja sebagai mantan presiden. Jokowi populer sekadar sebuah pamor yang ada waktunya untuk meredup," tutur Efriza.

"Dan, Jokowi juga tidak punya massa yang loyal, kecuali masyarakat yang simpatik atas kerja kerasnya semata. Sekeliling Jokowi juga bukan orang-orang non partai, malah orang-orang dari beragam partai dan tidak sepenuhnya loyal sama dirinya, kecuali untuk kepentingan memperoleh kekuasaan saja," sambungnya.

Oleh karena itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, konstelasi politik saat ini menuntut Jokowi untuk mengikuti parpol lain, apalagi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi Wakil Presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi Jokowi dan anak-anaknya akan lebih memilih sebagai pendukung Prabowo Subianto saja. Andai ia memilih terjun politik praktis, disinyalir lebih memilih bergabung bersama partai yang sudah ada," demikian Efriza menambahkan. (*)

Ilustrasi pinjaman online atau pinjol (sonora.id/net) 

JAKARTA — Pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bersumber dari pinjaman online mencapai Rp19 triliun pada Mei 2023. Kemudian, pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan kredit pinjaman daring per Maret 2024 telah mencapai Rp64 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas dalam menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat ketidaktegasan itu, katanya, masyarakat Indonesia makin terjerat dalam kasus mengerikan ini.

Baginya, hal ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan dan kemudahan masyarakat terjebak dalam rentenir. Ia pun meminta pemerintah segera menuntaskan regulasi tentang rentenir ini, yang menurutnya dapat dengan mudah diatasi jika ada ketegasan dan keberpihakan kepada rakyat.

"Korban Pinjol terus bermunculan karena dianggap sebagai solusi saat membutuhkan uang cepat tanpa ribet. Padahal, justru menyusahkan di kemudian hari dengan bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak jelas," Mufti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12/2024).

Kendati Pemerintah telah melakukan penutupan terhadap situs pinjol ilegal, dirinya menyebut pengawasan yang tidak ketat tetap membuat pinjol-pinjol kerap bermunculan. 

“Tanpa pengawasan yang memadai dan sanksi yang tegas, akibatnya korban terus bermunculan. Pemerintah tak berdaya karena pinjol makin merajalela, rakyat menderita,” tuturnya.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah seharusnya secepatnya mengambil langkah yang lebih tegas terkait pinjol karena semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Pinjol, tegasnya, berdampak secara signifikan pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, bahkan pada kasus kriminal.

“Berapa kali kita dengar ada kasus kekerasan bahkan hingga pembunuhan karena utang pinjol. Pemerintah seharusnya bisa melihat masalah pinjol ini merusak sendi-sendi kehidupan karena utang pinjol kerap membutakan nurani manusia,” papar Mufti. 

Belum lagi, kasus-kasus yang membuat individu bahkan keluarga putus asa karena terlilit utang pinjol. Baru-baru ini sekeluarga di Kediri, Jawa Timur, berusaha melakukan percobaan bunuh diri karena terjerat utang pinjol. Ayah, ibu, dan anak sulung selamat, namun anak yang masih balita meninggal dunia.

Sekeluarga bunuh diri karena masalah utang pinjol juga terjadi di Tangerang, Banten, dan bahkan dilakukan oleh beberapa guru. Mufti menilai upaya peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak bankable malah justru menyebabkan rakyat terperosok pada utang yang tidak pernah berhenti.

“Fenomena tersebut marak terjadi lantaran Pemerintah tidak menyediakan akses pinjaman yang baik bagi masyarakat yang sedang kesulitan. Akhirnya rakyat mengambil jalan keluar paling mudah ya ke pinjol,” sebutnya.

“Cukup nomor HP dan KTP maka kredit dengan bunga mencekik bisa diperoleh dengan mudah. Giliran bayar, nggak ada yang bisa dipakai bayar, lalu pinjam ke pinjol lain," imbuh Mufti.

Tak sedikit masyarakat terjerat pinjol melakukan gali lubang tutup lubang yang membuat hutangnya semakin menumpuk. Mufti menyebut, seharusnya fenomena seperti ini bisa diputus bila ada kebijakan yang mendukung perekonomian rakyat. 

“Rakyat ini sejak pandemi Covid-19 hingga sekarang daya belinya turun, tapi pungutan Pemerintah dalam bentuk pajak terus meningkat. Akibatnya harga barang terus naik yang berdampak beban rakyat makin berat,” sambung Mufti.

“Kami menyesalkan kenapa regulasi mengenai pinjol ini belum juga siap karena masih banyak lubang di sana-sini. Tidak ada perbaikan sama sekali padahal korban sudah banyak, tidak hanya kehilangan harta karena bunga yang mencekik tapi kehilangan nyawa karena tidak sanggup membayar,” urainya.

“Sekarang ini kita semua menyaksikan banyak rakyat yang frustasi dan sebagian memilih bunuh diri, karena diteror oleh debt collector pinjol. Pemerintah ini seperti membiarkan pinjol tanpa pengawasan yang memadai, yang artinya banyak ruang gelap dan abu-abu yang dimanfaatkan pinjol,” tandas Mufti. (fajar)