SANCAnews.id

Amien Rais 

JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Ummat Muhammad Amien Rais meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bagaimanapun, pemerintahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Gerindra, kata Amien Rais, tidak berkah. Selama Gibran masih menjabat.

“Selama Gibran masih nongkrong sebagai Wapres, sampai kapanpun, tidak pernah ada berkat dari Allah SWT,” kata Amien Rais dikutip dari video yang tersebar di media sosial.

Video tersebut diketahui disampaikan Amien Rais dalam sambutannya dalam acara "Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi". Digelar pada Minggu (20/10/2024).

Alih-alih mendapat berkah. Menurut Amien Rais, pemerintahan Prabowo hanya akan mendapat petaka jika Gibran masih menjabat.

“Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Nah jadi kita minta, kita minta semua tolong Pak Prabowo. Jadi kalau bisa setelah ini diganti. Lupakan sama sekali ya,” ujarnya.

Selain itu, Amuen Rais juga minta Prabowo segera menekan bapak Gibran, Presiden ke-7 Jokowi. Agar tidak lagi terlibat dalam pengambulan kebijakan pemerintahan.

“Kemudian yang kedua, Mas Prabowo segera menekan kepada bapaknya Fufufafa, 'ente Pak Mulyono jangan lagi cawe-cawe terhadap kebijakan saya',” terangnya.

Jika itu dilakukan, ia yakin apa yang dicita-citakan Prabowo dalam pemerintahannya akan terwujud.

“Kalau dilakukan, Insyaallah yang diidealisasi, yang digambarkan secara ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan," pungkasnya.

Sementara itu, Partai Ummat diketahui telah mendeklarasikan dukungannya pada pemerintahan Prabowo. Itu disampaikan Amien Rais sendiri.

"Kami Majelis Syura dan DPP Partai Ummat mendukung dan mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden RI sukses," kata Amien dalam keterangan video, dikutip dari akun YouTube Amien Rais Official pada Ahad, 8 Desember 2024. (fajar)

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly Hamonangan/Net 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly Hamonangan untuk diperiksa pada Jumat, 13 Desember 2024.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menanggapi kabar adanya pemanggilan Yasonna untuk hadir dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Benar ada jadwal pemanggilan (Yasonna) besok," kata Tessa kepada wartawan, Kamis, 12 Desember 2024.

Namun demikian, Tessa mengaku belum bisa membeberkan perkara yang menjadi dasar pemanggilan terhadap politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

"Namun untuk perkaranya belum bisa disampaikan," pungkas Tessa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, KPK telah melayangkan surat panggilan dan dikirim ke 3 alamat rumah Yasonna. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP.

KPK pun telah menerbitkan ulang surat DPO Harun Masiku. Surat DPO terbaru Harun Masiku dengan nomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 itu ditandatangani Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pada Kamis, 5 Desember 2024.

Dalam surat DPO yang baru itu, ditampilkan 4 foto Harun Masiku dengan berbagai pakaian yang digunakan.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jl. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan Telp. 021-25578300," bunyi kalimat awal dalam surat DPO tersebut.

Harun Masiku lahir di Ujung Pandang pada 21 Maret 1971. Alamat KTP Harun Masiku berada di Jalan Limo Komp. Aneka Tambang IV/8, RT.8/2 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KTP Harun Masiku memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 317405210370017 dan Pasport nomor C1089508.

Dalam surat tersebut turut disebutkan ciri-ciri Harun Masiku, yakni tinggi badan 172 sentimeter, rambut warna hitam, warna kulit sawo matang, dan memiliki ciri khusus seperti berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis.

Surat DPO ini juga tercantum keterangan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 tanggal 26 Oktober 2024.

Harun Masiku merupakan tersangka pemberi suap, bersama Saiful Bahri, kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Sprindik nomor Sprin.Dik/07B.2020/DIK.00/01/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Dalam upaya mencari dan menangkap Harun terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Yakni mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, Simeon Petrus selaku tim hukum DPP PDIP, Hugo Ganda selaku mahasiswa, serta Melita De Grave selaku mahasiswa.

Penyidik juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, pada Senin, 10 Juni 2024. Kemudian memeriksa staf Hasto, Kusnadi, pada Rabu, 19 Juni 2024, setelah sempat mangkir pada Kamis, 13 Juni 2024 dengan alasan trauma. (rmol)

Screenshot Luhut Binsar Pandjaitan, mendadak menjadi sorotan di berbagai platform Medsos 

JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mendadak menjadi sorotan di berbagai platform media sosial. Dalam sambutannya, Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo Subianto, para menteri, dan pejabat lainnya, tanpa menyebut nama Gibran yang turut hadir.

Hal itu setelah Luhut tak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sambutannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Selasa (10/12/2024).

Momen ini pun memantik beragam tanggapan, termasuk dari netizen. Salah seorang pengguna aplikasi X (dulu Twitter) dengan nama akun @BosPurwa menilai Luhut sengaja tidak menghormati jabatan Gibran sebagai Wapres.

“Gak dianggap ada,” tulis @BosPurwa dalam komentarnya yang viral di media sosial.

Sebelumnya, Politikus PDIP Adian Napitupulu juga menyoroti sambutan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia tersebut. Pasalnya, Luhut tidak menyebut nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara resmi. 

Penelusuran fajar.co.id, sambutan Luhut tersebut diketahui dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Selasa (10/12/2024).

Dalam pembukaannya, Luhut hanya menyapa Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang hadir. Namun tidak menyebutkan nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang turut hadir dalam acara tersebut.

Kendati demikian, dalam video lain suasana terlihat cair di penghujung acara. Luhut dan Gibran tampak akrab, saling melontarkan senyum di atas panggung sebelum meninggalkan lokasi. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Kawasan dengan ribuan hektar yang dikuasai oleh pengusaha Naga baik PIK 1 maupun PIK 2 dapat menimbulkan sentimen anti China. Kondisi yang kondusif bisa berubah menjadi membara. Kebijakan Pemerintah yang memanjakan pengembang di lahan strategis pinggir pantai Jakarta Utara dan Banten ini sangat berbahaya. Menyangkut kedaulatan dan kesenjangan sosial. Etnis China yang sudah besar dan menyebar semakin kokoh dengan pembangunan kawasan baru Pecinan.

Pariwisata sebagai kedok penguasaan bahkan untuk PIK 2 menjadi sebab dari manipulasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) memang gila. Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut berdosa pada rakyat pribumi karena menjalankan program China-isasi Jokowi. Lihat ke belakang PIK 1 untuk prediksi ke depan PIK 2.

Prabowo yang konon sering dipuja sebagai nasionalis tulen dituntut untuk mengantisipasi bahaya ini. Di samping pembenahan PIK 1 juga harus mencabut PSN atas PIK 2 dan kemudian membatalkan PIK 2. Atas berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka Aguan pemilik proyek PIK 2 harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan perlawanan rakyat terus bereskalasi. Masalah yang dihadapi dinilai krusial dan peka bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Usut Airlangga, Uno dan aktor utama Jokowi atas penetapan PSN untuk PIK 2. Adakah kolusi dengan Aguan? Pengusutan harus sampai pada pendapatan atau dompet-dompet. Ini penting dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Aguan telah pasang badan menyelamatkan muka Jokowi pada IKN lalu adakah PSN PIK 2 menjadi balas jasa Jokowi kepada Aguan?

Di Banten khususnya Tangerang sering terjadi kerusuhan pribumi dengan etnis China. Buku Ayatrohaedi "Kerusuhan Anti China : Tangerang 1913-1946" menjelaskan sikap anti China itu disebabkan kebijakan pemerintah kolonial, kesenjanjangan ekonomi, dan etnis China yang terikat dengan leluhur. Selalu  merasa menjadi "orang luar". Dengan alasan ini bukan tidak mungkin PIK 1 dan PIK 2 dapat memicu sentimen anti China kembali.

Ketika kecurigaan terhadap pertumbuhan etnis China yang pesat, ditambah dengan pendatang yang tak terdata, maka penting melakukan sensus seksama berbasis etnis. Jangan sampai Indonesia yang dahulu mayoritas "bumi putera" dengan keragaman etnik Jawa,Sunda, Melayu, Bugis, Batak dan lainnya sesungguhnya telah tergeser oleh etnis China tersebut. Kelak ada pepatah "tengoklah ke kiri dan ke kanan disana ada China". Saat ini kompleks perumahan kelas menengah dan atas banyak dihuni oleh etnis ini.

PIK 1 dan PIK 2 di Jakarta Utara dan Banten harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Jokowi telah salah menerapkan kebijakan kompleks perumahan eksklusif "Negara dalam Negara". PIK 2 adalah kelanjutannya. Prabowo harus tegas dalam menyikapi. Ada bahaya di depan. PIK1 dan PIK 2 berada dalam zona merah atau "danger area". Ingin membangun Hongkong di Indonesia?

Sebelum sentimen anti China menguat dan melebar, keluar dari sekedar PIK 1 dan PIK 2, maka sekali lagi Prabowo harus membenahi PIK 1, mencabut status PSN PIK 2 dan membatalkan PIK 2.

Evaluasi RTRW dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat setempat, bukan menyediakan lahan untuk kepentingan pengusaha rakus dan bejat.

Naga serakah itu terus merambah ke segala arah. Bumi Indonesia ini bukan untuk China tetapi warisan milik dan bagi Bumi Putera. (*)

Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro yang terletak di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12) 

SEMARANG — Presiden Prabowo Subianto meminta pejabat yang menangani pembangunan infrastruktur dan pekerjaan umum untuk senantiasa memastikan kualitas pembangunan sesuai spesifikasi, namun tetap efisien.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan jalan layang Madukoro yang berlokasi di Jalan Madukoro Raya, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12).

“Yakinkan bahwa semua yang dibangun sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi, kualitas dipertahankan. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa bisa dirasakan oleh rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan bahwa infrastruktur dibangun dengan yang rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah uang tersebut harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut didampingi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. (*)