Latest Post

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo/Ist 

 

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta wartawan membantu memelototi integritas hakim, khususnya dalam menangani perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024.

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Suhartoyo mengatakan, penanganan perkara PHP Kada merupakan tugas konstitusional lembaga yang dipimpinnya, namun tetap harus diawasi banyak pihak, termasuk awak media.

 

Pasalnya, akhir-akhir ini dirinya mendengar isu negatif yang menerpa Mahkamah Konstitusi. Di mana, ada yang mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi bisa dihubungi oleh pemerhati.

 

"Mestinya teman-teman wartawan bisa memberikan masukan MK secara kelembagaan kalau betul supaya kami bisa antisipasi," ujar Suhartoyo melalui keterangan tertulis di laman mkri.id, yang dikutip pada Rabu, 11 Desember 2024.

 

Menurutnya, peran media bukan sekadar memberitakan tentang fakta kejadian maupun menyampaikan opini publik, tapi juga berfungsi controling.

 

Oleh karenanya, dia berharap wartawan dapat ikut mengawal penanganan perkara-perkara PHP Kada 2024 agar dapat berintegritas, dan tidak dikotori oleh tindakan-tindakan yang melanggar.

 

"Kalau kita biarkan, kita diamkan, seolah image itu menjadi sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Kami jadi bisa mengambil sikap (kalau diingatkan)," demikian Suhartoyo menambahkan. (rmol)


Cagub Sumut Edy Rahmayadi (©Antara) 

 

JAKARTA — Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Nomor Urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta agar pasangan calon nomor urut 1 Bobby Nasution-Surya didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

 

“Petitum yang pertama, secara jujur kami katakan tolong MK diskualifikasi pasangan [nomor urut] 1. Yang kedua, kami minta PSU di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ucap kata Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, saat ditemui di Gedung I MK, Jakarta, Rabu (11/12).

 

Tim Hukum Edy-Hasan telah menyiapkan 83 bukti yang diantaranya terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan oknum polisi dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

 

Selain itu, kubu Edy-Hasan juga mempersoalkan daftar pemilih ganda dan anomali pemilih. Yance mencontohkan, Edy-Hasan kalah di Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, padahal daerah itu diklaim sebagai basis pemilih pasangan calon tersebut.

 

“Kami mempunyai kekuatan yang besar, tetapi kami di TPS zero (nihil), tidak ada pemilih. Bahkan, kami punya saksi di situ. Ini ‘kan aneh sekali. Justru Pak Edy Rahmayadi itu orang Langkat. Orang Langkat tidak mungkin [kalah], setidak-tidaknya TPS itu tidak kosong,” katanya.

 

Yance pun menyoroti kemenangan Bobby-Surya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut dia, Bobby-Surya tidak pernah mengunjungi daerah itu, tetapi berhasil menang dengan suara bulat 100 persen.

 

Di samping itu, Edy-Hasan juga mempersoalkan pelaksanaan pemungutan suara di tengah bencana banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Sumut, seperti Kabupaten Langkat, Kota Madya Binjai, Kota Madya Medan, dan Kabupaten Deli Serdang. Menurut Yance, hal itu mempengaruhi angka partisipasi pemilih.

 

“Bagaimana bisa pemilih di Sumut berpartisipasi aktif, sementara dia harus memikirkan keselamatannya dan keluarganya. Banjir itu bukan banjir main-main,” kata Yance.

 

Minta PSU

Tim Hukum Edy-Hasan juga meminta MK memerintahkan PSU di seluruh kabupaten/kota di Sumut atau setidak-tidaknya di empat kabupaten/kota yang terdampak banjir.

 

“Kalau itu PSU kami yakin masyarakat Sumut pasti akan memilih Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, dan insyaallah gubernur periode 2025–2030 akan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala,” ujarnya.

 

Edy-Hasan tercatat mendaftarkan permohonan gugatan hasil Pilkada Sumut 2024 ke MK pada Selasa (10/12) malam. Sementara itu, pada hari Rabu ini, tim hukum pasangan calon itu melakukan verifikasi ke Kepaniteraan MK.

 

Diketahui bahwa KPU Provinsi Sumut menetapkan pasangan Bobby-Surya unggul pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat dengan memperoleh 3.645.611 suara. Pasangan Bobby-Surya berhasil mengungguli pasangan Edy-Hasan yang hanya mengantongi 2.009.311 suara. ()


Pramono Anung menyandang sabuk hitam dan IV dari Karate-Do Tako Indonesia/Ist 

 

JAKARTA — Ucapan selamat disampaikan oleh Perguruan Karate-Do Tako Indonesia atas kemenangan Pramono-Rano dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta.

 

"Seluruh anggota Tako Indonesia, khususnya Pengprov Tako DKJ turut gembira atas kemenangan ini (Pramono-Rano)," kata Ketua Umum Pengurus Besar Perguruan Karate-Do Tako Indonesia, Nurdin Tampubolon dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Desember 2024.

 

Kemenangan paslon nomor urut 3 itu menjadi spesial lantara Pramono juga merupakan senior Tako penyandang sabuk hitam dan IV kehormatan.

 

Pramono-Rano ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta hasil rekapitulasi KPU Jakarta di enam wilayah. Pramono-Rano menjadi yang teratas dengan meraih total 2.183.239 suara.

 

Sementara posisi kedua ditempati Ridwan Kamil-Suswono dengan jumlah total 1.718.160 suara. Posisi ketiga ada Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 459.230 suara. (rmol)



 

Oleh: M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SEMUA tahu bahwa Prabowo dapat menjadi Presiden itu tidak lepas dari bantuan Jokowi. Saat menjabat sebagai Presiden. Segala potensi kekuasaan yang dimiliki Jokowi digunakan untuk memenangkan. Curang pun bukan hal yang musykil. Meskipun demikian Jokowi bukan satu-satunya faktor. Ada mesin partai, harapan figur baru, antitesis polisi, ataupun simpati atas kekalahan berulang.

 

Jokowi semasa menjabat hingga kini masih menampilkan diri sebagai penguasa. Kuku ditancapkan melalui Menteri dan Kepala Daerah titipan. Presiden pun  tetap berada di bawah ketiaknya. Ia punya Kapolri dan Jaksa Agung untuk menakut-nakuti. Ditambah  dengan Naga pelilit Garuda yang terus menyemburkan uang untuk membayar aparat dan pejabat.

 

Jokowi di mata rakyat bukan Presiden yang baik apalagi berprestasi melainkan perusak dan sumber masalah. Berantakan ekonomi, budaya,  politik dan agama oleh ulah dan tipuan dinginnya. Seperti sederhana tapi serakah dan kaya raya. Manis muka tapi pahit hati, membuka ruang korupsi lalu menyandera. Banyak yang tidak tahu bahwa upeti dan gratifikasi itu membanjiri rekeningnya.

 

Jokowi adalah tukang sihir sehingga Bahlil pun mempropagandakan bahaya jika melawan Jokowi sang Raja Jawa. Sihirnya bisa mematikan siapapun tidak terkecuali Prabowo Subianto. Habis-habisan ia memuji Jokowi dari persepsi hingga testimoni. Prabowo yang galak begitu menurut kepadanya. Presiden masih rasa Menteri. Gibran "Fufufafa" ternyata bukan hanya dimaklumi tetapi dilindungi.

 

Saatnya Prabowo bangkit menjadi dirinya sendiri, bebas dari sihir Jokowi. Apa harus undang teman untuk bantu meruqyah ? he he. Harus cepat, pak tidak perlu 100 hari apalagi setahun. Nanti terlambat jika berlama-lama. Ingat Gotabaya Rajapaksa atau Bashar al Assad yang harus lari terbirit-birit dikejar oleh rakyatnya sendiri yang marah dan memberontak ? Saat itu tidak berguna kekayaan dan segala alat kekuasaan.

 

Pak Prabowo tidak perlu berapologi bahwa semua punya kesalahan lalu memaklumi atau melindungi. Kesalahan Jokowi bukan pribadi tetapi kepada seisi negeri. Ia membiarkan korupsi bahkan diduga korupsi, terang-terangan membangun politik dinasti, menginjak-injak demokrasi dan melanggar hak asasi. Ambyar dalam hutang luar negeri dan kolusi yang dibahasakan dengan investasi. China mengatur pribumi.

 

Merdekakan diri pak Prabowo sebelum berteriak tentang kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Jangan jadi singa sirkus Jokowi. Lepaskan Jokowi dengan menyerahkan pada proses hukum. Bukankah masih terdengar suara Prabowo tentang "tidak ada yang kebal hukum". Dukung penegakan hukum atas kasus-kasus Jokowi baik ijazah palsu, politik dinasti, pembiaran korupsi, pelanggaran hak asasi, maupun pengkhianatan atas ibu pertiwi.

 

Pak Prabowo tidak perlu digulingkan akibat melindungi rezim zalim. Peristiwa di Suriah tak boleh terjadi disini. Bashar al Assad anak diktator Hafez al Assad memperkaya keluarga, menciptakan konflik anak bangsa, serta mengundang negara asing. Kini ia kabur ke Rusia. Menyesal akibat dari kesalahan kebijakan yang berbasis pada kekuatan senjata, mengabaikan suara rakyat, serta berpihak pada minoritas untuk menguasai mayoritas.

 

Jokowi bukan pemimpin yang jujur dan kredibel, ia pemimpin bertipe pembohong dan pengkhianat. Rakyat akan terus mengejar. Mungkin ia sedang berfikir untuk kabur ke China atau Singapura.

 

Seharusnya Prabowo jangan bela Jokowi. Itu sudah pasti akan menyakiti hati rakyat.

 

"Don't hurt people's hearts, if people bite it will definitely hurt"--Jangan sakiti hati rakyat, jika rakyat menggigit pasti sakit. (*).


Jokowi ke IKN: Penyatuan Tanah-Air hingga Berkemah di Nusantara/Ist 

 

JAKARTA — Founder Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan membeberkan alasan berinvestasi di mega proyek Kota Ibu Kota Indonesia (IKN).

 

Menurut Aguan, ia dan para taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi untuk menanamkan uangnya di IKN. "Itu perintah," kata Aguan sambil tertawa.

 

"Kami harus menyelamatkan wajah presiden (Jokowi)," ujarnya lagi, dalam wawancaranya dengan Majalah Tempo, dikutip Selasa (10/12/2024).

 

Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantre untuk membenamkan uang di IKN ternyata hanya ucapan manis yang tanpa bukti. Jokowi pun menggandeng para taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang.

 

Aguan, melalui Agung Sedayu, memimpin konsorsium nusantara, berinvestasi di IKN hingga Rp20 triliun.

 

“Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam sembilan bulan dan proyeknya mesti jadi. Kami babak-belur,” ujar Aguan.

 

Pria yang sering disebut sebagai Bos Kelompok Pengusaha 9 Naga ini menjelaskan, meskipun memiliki risiko bisnis tinggi, tetapi dalam jangka panjang investasi di IKN akan menguntungkan.

 

“Kami melihat jangka panjang dan pasti menguntungkan. Melihatnya dalam kacamata future. Memindahkan aparatur sipil negara itu tidak gampang. Menumbuhkan ekosistem itu tak mudah,” ujarnya lagi.

 

Aguan meyakini, proyek pembangunan IKN sudah jelas. Dalam empat tahun sudah diselesaikan ini-itunya.

 

"Kalau keputusan pemindahan ibu kota sudah diteken, lalu duta besar masuk dan aparatur sipil negara pindah, ekonomi akan langsung jalan,” katanya.

 

Pernyataan Aguan itu pun kini viral dan jadi pembahasan publik. Salah satunya tampak di media sosial X.

 

"Tanpa Aguan bicara pun orang sudah tahu bahwa Presiden @jokowi bohongnya pd rakyat sdh kelewatan. Tak ada hal apapun pd Jokowi selama jd Presiden yg tdk memuat kebohongan. Proyek IKN itu sendiri adalah proyek pembohongan publik yg paling banal," tulis akun bercentang biru, @ecosocrights.

 

"Pak @jokowi saya masih penasaran. Suka bohong gitu gak takut kena azab kah? Bohongnya sekala internasional pulak! Merasa mampu mengakali Tuhan-kah? 🤔," ujar akun @stra***

 

"Gw lebih percaya omongan nih org ketimbang Mulyono sang penipu. Satu persatu kebohongan Mulyono mulai terungkap. IKN akan jadi museum kebodohan bangsa yg sempat dipimpin dinasty Mulyono cs," kritik akun @Bud****.

 

"Sejak UU IKN tahun 2022 Menteri Investasi/Ka BKPM langsung koar2 investasi di IKN membludak 19 Oktober tahun 2022. Tauk2 tahun 2024 bilang gak ada investor. Pembohongan Publik!," ungkap warganet lainnya. (fajar)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.