SANCAnews.id

Oleh: Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah

Foto Panglima Besar (Pangsar) Jenderal Sudirman terpampang dengan anggun diapit Merah Putih dan  Bintang Lambang seorang Jenderal di dinding ruang makan bersama Prabowo Subianto dengan Joko Widodo.

Dalam dialog imajiner apapun yang mereka bicarakan oleh Jin Qorin  yang menyerupai persis Jenderal Sudirman bisa didengar apapun yang sedang mereka bicarakan dan sangat mengenal sifat dan karakter mereka masing-masing.

Mendengar apa yang mereka bicarakan Pangsar Jenderal Soedirman tiba tiba marah besar, dengan sangat keras mengingatkan Jenderal Prabowo Subianto:

1. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan  kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang dan siapapun juga. (Jogjakarta, 12 November 1945).

2. Hendaknya perjuangan kita harus didasarkan atas kesucian, dengan demikian perjuangan kita selalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci dan kami percaya bahwa perjuangan suci  itu senantiasa  mendapatkan pertolongan dari Tahun. (Jogyakarta, 18 Desember 1945).

3. Tentara akan hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat oleh suatu badan atau orang. (Jogyakarta, 27 Mei 1946).

4. Tentara kita jangan sekali kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. (Jogjakarta, 9 April 1946).

5. Kami Tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. (Jogjakarta, 9 Februari 1946).

6. Jangan sekali kali di antara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat Nusa, Bangsa dan Agama. Tentara kita jangan sekali kali mengenal sifat dan perbuatan menyerah pada siapapun juga yang akan menjajah dan menindas kita kembali. (Jogjakarta, 9 April 1946).

7. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai titik darah penghabisan. Sejengkal tanah pun tidak akan diserahkan kepada lawan, tapi akan kita pertahankan habis habisan.  (Jogjakarta 25 Mei 1946).

Kau ini tentara jaga Sumpahmu (Sumpah Perwira, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga) sebagai  tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional.

Di depanmu komprador orang yang berbahaya bertindak sebagai agen  asing (penjajah) yang telah membentangkan karpet merah dan terlibat dalam   eksploitasi penindasan ekonomi atau politik di negera ini.

Kau seorang  Jenderal ambil tindakan cepat , tepat dan tegas ketika negara dalam bahaya, kalau tidak ambil tindakan tegas  menyelamatkan negara lepas (copot) foto saya dari dinding rumahmu.

Imajiner ini bersandar dari pesan pesan yang sangat jelas bagaimana Jenderal Besar Sudirman bersikap dan ambil keputusan tepat dan cepat untuk menyelamatkan negara dan menolak permintaan Sukarno untuk tetap tinggal di istana sekalipun dalam kondisi sakit yang parah. Dan harus ditandu dalam memimpin perang gerilya. (*)

Ibu Kota Nusantara (IKN)/Ist 

JAKARTA — Polemik mengenai Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur kembali mencuat setelah konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan mengungkap keterlibatannya dalam proyek strategis itu hanya untuk menjaga citra Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, IKN merupakan proyek mercusuar ambisi pribadi Jokowi. Ia menduga ada kepentingan mencari keuntungan di balik proyek tersebut.

"IKN adalah proyek mercusuar Jokowi yang hanya mengejar legacy," kata Andi seperti dilansir RMOL, Selasa 10 Desember 2024.

Oleh karena itu, Andi mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berani mengusut aliran uang negara yang telah digunakan untuk pembangunan IKN.

Ia menilai Undang-Undang IKN bertentangan dengan konstitusi, menyelisihi sistem perencanaan pembangunan nasional, serta tidak memperhatikan aspek ekologis dan geopolitik.

"Jika dibongkar, IKN sarat akan masalah," tegas analis politik Universitas Nasional itu.

Aguan juga mengkritik klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah tertarik menanamkan modal di IKN. Dia menyebutnya sebagai pepesan kosong.

Meskipun dikenal jarang tampil di media, Aguan memilih untuk berbicara terbuka kali ini, menjelaskan bahwa para taipan, termasuk dirinya, tidak dapat menolak permintaan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa Jokowi sengaja menggandeng taipan lokal untuk menunjukkan bahwa IKN diminati oleh pemilik uang. (*)

JAKARTA — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi santai usai dikabarkan masuk sebagai anggota kehormatan Partai Golkar. Meski mengaku sudah berkomunikasi, Jokowi menegaskan tidak bergabung dengan partai beringin tersebut.

"Belum. Ya komunikasi ada, tapi belum," kata Jokowi seusai menemui calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di kediaman Gang Kutai Utara No 1, Sumber, Solo, Senin (9/12).

Saat disinggung apakah dirinya masih menyiapkan partai mana yang akan dipilih, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu berkilah. Ia kembali menyatakan jika saat ini masih ikut partai perorangan.

"Masih partai perorangan," ujarnya.

Isi Pertemuan dengan Prabowo

Disinggung terkait pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto apakah juga membicarakan kemungkinan dirinya masuk Partai Gerindra, Jokowi menepisnya.

“Enggak, enggak ada. Enggak ada pembicaraan mengenai itu," terangnya.

Jokowi juga menegaskan jika hingga saat ini belum berencana masuk ke salah satu partai. Meskipun Partai Gerindra maupun yang lain terbuka, memberikan kesempatan dirinya dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk ke partai.

"Ya semua partai kan terbuka," ungkapnya.

Dia menambahkan, pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hanya untuk sekedar kangen kangenan dan jamuan makan.

"Pas saya di Jakarta, kemudian beliau mengundang saya makan, ya, makan, sudah," tutup Jokowi. (merdeka)

Pegiat Media Sosial, Dokter Tifa 

JAKARTA — Dokter Tifa kembali melontarkan kritik tajam, kali ini ditujukan kepada Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus putra sulung Eks Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Dalam keterangannya di media sosial, Dokter Tifa mengatakan, Gibran yang hanya mengenyam pendidikan SMP, memimpin pertemuan dengan peserta yang memiliki gelar akademik tinggi, seperti Magister, Doktor, bahkan ada yang bergelar ganda.

"Lulusan SMP memimpin rapat, sementara peserta rapatnya lulusan S2, S3, bahkan double S2, double S3," ujar Dokter Tifa dikutip, Senin (9/12/2024).

Selain itu, Dokter Tifa juga menyindir gaya Gibran dalam memimpin rapat. Ia menyebut Gibran kerap membaca teks sepanjang rapat berlangsung. "Menghasilkan cara baru dalam memimpin rapat, yaitu bicara dengan teks," tambahnya.

Sementara itu, Gibran diketahui memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri sebelum memulai karier di dunia politik.

Sebelumnya, Video Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming saat memimpin rapat bersama para menteri belakangan ini menjadi bahan pembicaraan warganet di media sosial. Video itu sendiri dibagikan oleh Gibran Rakabuming melalui akun TikTok dan diunggah ulang oleh beberapa akun X.

Dalam cuplikan tersebut, Gibran Rakabuming terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat dan hadir di Kantor Kemenpora RI untuk memimpin rapat tentang desain besar olahraga nasional pada Rabu (4/12/2024). 

Terlihat beberapa menteri pun turut menghadiri rapat tersebut, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Menko PMK Pratikno, Menristek Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mendragri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menag Nasaruddin Umar. Selain itu, tampak beberapa wakil menteri yang juga hadir dalam rapat tersebut.

Suasana rapat terlihat kondusif, namun warganet dibuat salah fokus dengan cara Gibran Rakabuming menyampaikan diskusi maupun poin dalam rapat tersebut. Pasalnya, Gibran Rakabuming terlihat terus-menerus menatap layar untuk membaca poin demi poin. (fajar)

Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerharti Politik dan Kebangsaan

TENTU ini soal PIK-2 yang kontroversial dan menjadi sorotan publik. Dari PSN yang kolusif hingga dominasi etnis dan penjajahan oligarki. Program di akhir masa pemerintahan Jokowi ini mendapat perlawanan rakyat. Sukses PIK-1 membuat konglomerat atau pengusaha kuat percaya diri untuk merambah ke lahan-lahan berikut. Mencaplok dengan modus beli tanah murah. Rakyat setempat pun tergusur.

Program ruwet ini boleh disebut pak pik puk tidak membuat nyaman banyak pihak. Pantai Aguan Kapuk (PAK), Pantai Ilegal Kapuk (PIK) dan Pantai Uang Kapuk (PUK). Kapuk adalah nama pohon dan ada pula yang mengaitkan dengan kapok atau jera. Kapok berurusan dengan penguasa atau pengusaha sebab apapun selalu salah dan kalah. Pantai Indah Kapuk menjadi indah bagi pejabat, aparat atau konglomerat tetapi derita bagi rakyat.

PIK-1 yang berada di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Utara adalah komplek perumahan elit seluas 1.160 hektar  mengubah ruang hijau, hutan mangrove dan rawa. Diantaranya pulau-pulau reklamasi baik timur (Golf Island) maupun barat (Ebony Island). Nuansa perumahan pecinan dan area wisata Pantjoran Chinatown PIK. Terkesan tertutup seperti "forbidden city" di Beijing RRC.

PIK-2 yang berada di Banten menjadi area perluasan dari PIK-1. Hebatnya dengan isu destinasi wisata seluas 1.775 hektar, PIK 2 mengklaim sebagai PSN dengan luasan yang jauh lebih besar dari area itu. Sebagai PSN maka perusahaan pengembang milik Aguan mendapat fasilitas istimewa. Harga tanah yang dipatok NJOP lebih murah termasuk untuk kawasan perumahan. PIK-2 terasa akan menjadi Chinatown dengan Naga besar sebagai icon.

PAK Proyek Aguan Kapuk merupakan proyek empuk untuk Sugianto Kusuma alias Aguan. Meski bukan Naga terkaya tetapi Aguan memiliki kedekatan istimewa dengan pejabat tinggi negara. Berperan seperti "koordinator" untuk para Naga. Property adalah core bisnis nya dan kini "berkoalisi" dengan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara). Program Kementrian soal pengadaan 3 juta rumah seenaknya diberikan oleh Ara kepada Aguan.

PIK Proyek Ilegal Kapuk. Pemalsuan sekurangnya manipulasi PSN dilakukan seolah-olah PIK-2 seluruhnya termasuk perumahan adalah PSN sehingga fasilitas PSN digunakan untuk PIK-2. Sesungguhnya PSN itu hanya 1.755 hektar kawasan wisata saja. Kawasan hutan lindung pun belum dialihkan menjadi hutan konservasi apalagi APR. PT PIK-2 (PANI) telah melanggar RTRW dan belum memiliki RDTR.

PUK Proyek Uang Kapuk. Wajar jika usaha itu mencari uang, akan tetapi menumpuk uang dengan cara menipu atau memanipulasi adalah kejahatan. PSN yang dimanipulasi untuk menurunkan NJOP merupakan perampokan dan perampasan tanah dengan modus jual beli. Dengan melipatkan harga tanah saja maka Aguan menurut Said Didu diprediksi akan mengeruk keuntungan hingga 20 ribu trilyun. Sungguh fantastis.

Pak Pik Puk menjadi kerja serampangan rezim Jokowi dengan memainkan hukum. PSN tidak jelas kriteria, jalan kolusi dan korupsi, sumber konflik sosial dan rebutan lahan, pintu masuk bagi oligarki sang pencuri reformasi dan penjajah negeri. PSN hanya proyek akal-akalan meminggirkan rakyat.

PIK-2 "Aguan, Ilegal, Uang" patut digugat dan diadili. Motif kejahatan masuk ranah penyidikan. PSN cabut, PIK-2 evaluasi dan batalkan. Kembalikan pada garis equilibrium. Proyek kotor jangan dilanjutkan. Kedaulatan rakyat harus tetap dijaga.

Aguan yang pernah diperiksa KPK untuk kasus suap Raperda Reklamasi harus dilanjutkan proses pemeriksaan dugaan kasus-kasus lain. Tangkap Aguan. Bumi ini milik rakyat dan bangsa Indonesia bukan untuk dijual murah kepada asing, aseng atau asiong. (*)