SANCAnews.id

Cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno berfoto bersama usai memberikan keterangan pers terkait hasil hitung cepat pilkada di Jakarta, Rabu (27/11/2024) 

JAKARTA — Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia mengatakan, penetapan hasil oleh KPU DKI Jakarta sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil C yang diunggah di Sirekap.

"Kami mengucap syukur Alhamdulillah, puji syukur untuk Tuhan yang maha esa untuk hasil yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut, dan angka 50,7 persen memang sejak awal kita ingat adalah hitungan yang tidak bergeser dari upload C hasil di Sirekap, perhitungan di kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi," kata Chico dilansir dari JawaPos.com.

Diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano diputuskan memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Hal itu sebagaimana rapat pleno penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pacific Jakarta, Minggu (8/12).

Pramono-Rano mengalahkan dua paslon lainnya yakni, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Menurutnya, kemenangan ini merupakan buah kerja keras dari tim pemenangan paslon Pramono-Rano. Terlebih, Pramono-Rano mendapat dukungan dari mantan gubernur Jakarta, di antaranya Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Fauzi Bowo.

"Kami juga mengucap utamanya banyak terima kasih untuk warga Jakarta, khusus bagi yang memilih kami atau mas Pram dan Bang Doel. Namun kami juga berterima kasih kepada warga Jakarta yang telah berpartisipasi secara umum dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini," ujar Chico.

Ia pun merasa bersyukur, Pilkada Jakarta kali ini tidak terjadi polarisasi. Hal ini tentu merupakan dukungan dari seluruh warga Jakarta untuk menjaga kondusifitas pesta demokrasi.

"Karena memang pesta demokrasi Jakarta ini bisa terlaksana dengan baik, dengan riang gembira, tanpa ada polarisasi yang berarti, tanpa ada gesekan di bawah, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan hal-hal yang bisa mencederai hubungan antarwarga. Itu dikarenakan sikap kondusif dari warga seluruh Jakarta," tegas Chico.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta mengumumkan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) memperoleh suara terbanyak di Pilkada DKI Jakarta.

"Jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno sebanyak 2.183.239 suara," ujar Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (8/12).

Sedangkan jumlah suara sah paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) sebanyak 1.718.160 suara. Lalu, jumlah suara sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun - Kun Wardana banyak 459.230 suara.

Sementara itu, untuk jumlah suara sah 4.360.629, dan jumlah suara tidak sah 363.764. Sehingga total suara sah dan tidak Sah sebanyak 4.724.393. (fajar)

Sejumlah warga beraktifitas di seputaran Monas, Jakarta 

JAKARTA — Saat ini Indonesia belum memiliki ibu kota yang pasti, karena Presiden Prabowo Subianto belum menandatangani Peraturan Presiden tentang IKN. Sementara itu, DPR sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Daerah Istimewa Jakarta bersamaan dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah mengatakan, status Jakarta saat ini tidak jelas akibat keinginan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota dengan cepat.

“Ini imbas hasrat Jokowi memindahkan ibukota tanpa prosedur yang pasti, hanya mementingkan reputasi politik dan sekarang merepotkan pemerintahan berikutnya secara administrasi,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 8 Desember 2024.

Ia mengatakan jika Prabowo belum juga meneken Keppres IKN maka Jakarta tetap bukan ibukota Indonesia, lantaran harus adanya perubahan UU DKJ yang sebelumnya disahkan DPR.

“Jika memang tidak ada Kepres untuk ibukota Nusantara, maka Jakarta tetap saja sudah bukan lagi Ibukota, kecuali ada perubahan UU atas Jakarta pasca adanya UU IKN,” tutupnya. (*)

Momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak melanjutkan kebijakan-kebijakan yang kurang bermanfaat bagi rakyat yang dibuat pada masa pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai selama satu bulan berkuasa, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan gebrakan luar biasa, terutama terkait pemberantasan korupsi.

“Jika pak Prabowo tetap melanjutkan status PSN PIK 2, menempatkan Polri tidak lagi di bawah presiden dan tetap menaikan PPN 12 persen, maka pandangan pak Prabowo sebagai 'petugas' Jokowi akan makin menguat,”  kata Ray dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 8 Desember 2024.

Ray menilai, persepsi publik terhadap Prabowo yang dianggap macan Asia akan memudar jika terus menerus mengakomodir keinginan Jokowi.

“Perlu diketahui bahwa sebagian pemilih pak Prabowo itu bukanlah pendukung pak Jokowi,” kata Ray.

Ia menambahkan, Prabowo dipilih oleh rakyat bukan karena Jokowi. Rakyat berharap Prabowo bisa menjadi macan Asia dengan tidak mau diatur-atur Jokowi.

“Mereka memilih pak Prabowo semata karena pak Prabowo. Tentu, dalam pandangan mereka, pak Prabowo diharapkan muncul sebagai Prabowo yang digambarkan sebagai macan atau singa,” tutup Ray. (rmol)

Prabowo dan Jokowi 

JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu kembali melontarkan pernyataan yang menyedot perhatian publik. Dalam postingan di media sosial X (sebelumnya Twitter), Said Didu menyoroti intensnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Said Didu mengisyaratkan agar Jokowi kembali tinggal di Istana Bogor. Menurutnya, hal itu akan memudahkan Jokowi untuk bertemu dengan Prabowo mengingat lokasi Istana Bogor yang relatif dekat dengan Hambalang, Kertanegara, dan Istana Negara.

"Karena Pak Jokowi sepertinya ingin terus bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana kalau Pak Jokowi kembali tinggal di Istana Bogor agar dekat ke Hambalang, Kertanegara, dan Istana Negara? Setuju?" tulis Said Didu dalam unggahannya, dikutip, Minggu (8/12/2024).

Pernyataan ini memicu beragam tanggapan di kalangan warganet. Beberapa pihak menganggapnya sebagai kritik tajam terhadap hubungan politik Jokowi dan Prabowo yang semakin erat, sementara yang lain melihatnya sebagai sindiran jenaka terhadap dinamika politik nasional.  

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunggah momen kebersamaanya dengan Presiden Prabowo di media sosial Instagramnya. Jokowi sampaikan doa untuk Presiden Prabowo di keterangan unggahannya. 

“Terima kasih atas santap tadi malamnya, Bapak Presiden @prabowo. Berkunjung ke kediaman Bapak Prabowo di Kertanegara sambil berbincang dan menyantap makan malam. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu,” tulis Jokowi.

Sebelumnya keduanya makan malam bersama, di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jumat (6/12/2024).

Jokowi mengaku berbincang empat mata dan sekaligus kunjungan balasan usai Prabowo sempat mampir ke rumahnya di Solo. (fajar)

Properti PIK-2 Berkedok PSN 

JAKARTA — Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilekatkan pada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK-2), ternyata hanya upaya ‘menipu masyarakat’ (kamuflase).

Pengembang PT Agung Sedayu group beserta kroninya, yakni Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang yang juga Kepala Desa Belimbing, Maskota, pejabat pemerintah daerah seperti Camat, Lurah termasuk preman bayaran merupakan komplotan penipu.

Mereka terlibat dalam kegiatan premanisme (paksaan) agar warga menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah (30 ribu - 50 ribu/m) secara sepihak. Mereka (warga) dipaksa dengan tipu daya untuk melepaskan hak jual tanahnya secara sepihak kepada PT Agung Sedayu group. Demikian dilansir FNN dan diterima dari kuasa hukum penggugat proyek PIK-2, Juju Purwantoro, Minggu (8/11/2024).

Juju menegaskan bahwa walaupun ada surat dari Kemenko Perekonomian No. 6 Tahun 2024, tgl 15 Mei  2024 dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur (KPPIP) No PK.KPPIP/55/D.IV.M.EKON.KPPIP/06/2024, tgl 4 Juni 2024.

Demikian juga adanya penegasan melalui Surat Keterangan dari PT Mutiara Intan Permai sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK-2 Tropical Coastland, bahwa yang masuk bagian PSN PIK-2 adalah seluas 1.755 Ha, yang terdiri dari; Taman Bhinneka/ 54 Ha, Safari Zoo/126 Ha, Golf Course/ 135 Ha, Wisata Mangrove/ 302 Ha, Sirkuit Internasional/ 217 Ha, dan Ecotourism/687 Ha, tidak tercantum sama sekali peruntukannya untuk perumahan swasta dan sarana prasarana pendukungnya.

Demikian juga ditegaskan oleh pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN, dan Wakil Ketua DPD RI, bahwa PSN PIK-2 bermasalah, karena lokasinya berada di hutan lindung. Jadi ada pelanggaran hukum, karena faktanya- ada PSN di lokasi lahan yang justru milik rakyat.

Tampak adanya 'penyelundupan hukum' bahwa lokasi PIK-2 seharusnya tidak termasuk lokasi PSN. Sekira  bulan November 2024 baru terkuak bahwa PSN PIK-2 yang sudah ditetapkan bulan Maret 2024, tapi selama ini ada pihak yang sengaja menutupi (mengaburkan) peta lokasi PSN yang sebenarnya.

Rencana jahat (unlawfull) pengembang telah terang benderang, mereka didukung APDESI kabupaten Tangerang telah berusaha menggusur dan membebaskan paksa lahan milik rakyat. Bahkan mereka lakukan dengan ancaman dan paksaan atas nama PSN membeli lahan rakyat dengan harga yang sangat murah (irrasional).

Pengembang secara manipulatif telah telah mengubah PSN menjadi PIK-2. Mereka telah memasang plang nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 Kecamatan (1 Kecamatan di Serang) menjadi PIK-2. Klaim pengembang sebelumnya yaitu PIK-2 hanya di Wilayah Kecamatan Kosambi, sementara mereka juga memanipulasi  merambah ke wilayah lain dinamakan PIK-3 sampai PIK-11.

Sesungguhnya tidak ada aturan (norma) atau istilah status PSN dalam Proyek PIK-2 

Bahwa pengumuman pemerintah tentang peta PSN PIK-2 pada Juni 2024 dan baru diketahui secara luas oleh publik sekira November 2024. Itupun setelah derasnya kritikan publik atas upaya penggusuran lahan milik rakyat secara paksa dan tidak manusiawi.

Tampak sekali pengembang PIK- 2, berusaha memanipulasi dan berlindung dibalik nama PSN.Termasuk pengembang terlibat korupsi dan kolusi dengan pihak oknum Pemda Banten dan para preman.

Kenyataannya bahwa area PIK-2 berada di luar lokasi PSN, jadi semua lahan milik rakyat di Banten tidak termasuk area yang menjadi PSN (sekira 1.755Ha) tetap sebagai lahan milik atau kedaulatan rakyat. Tidak boleh ada pihak manapun, yang secara sepihak dan arogan membeli paksa lahan rakyat seperti di era penjajahan (kapitalis) mengusir rakyat pemilik lahan dengan semena-mena.

Selama ini telah terjadi over kesewenangan (abuse of power) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap masyarakat terdampak pembebasan di Kecamatan Banten. Oleh karenanya pengembang PIK-2 harus diusut dan diproses secara hukum (legal action). Tidak adanya alas hukum  formal dari pengembang PIK-2 dalam melaksanakan proyeknya, sehingga mereka memanipulasi area PSN tersebut.

Lakukan audit investigasi atas aset PIK-2, termasuk kegiatan pelanggaran hukumnya dan aparat hukum berwenang harus segera bertindak dan mengusut tuntas dengan tegas terhadap para oknum yang terlibat.

Mereka harus mengembalikan aset-aset (lahan) masyarakat, yang telah di serobot (beli) secara paksa secara melanggar hukum. Proyek PIK-2 adalah murni swasta, bukan wilayah PSN yang merupakan proyek negara. Laut dan sungai merupakan milik negara dan rakyat, faktanya secara sepihak telah mereka timbun (uruk), dan laut alam dihalangi/dipagari bambu harus segera dibebaskan.

Presiden Prabowo Subianto harus segera 'mencabut dan menghentikan' proyek PIK-2, karena aparat dan oknum terkait telah bertindak secara bar bar. Perbuatan mereka telah melanggar hukum (illegal), termasuk AMDAL dan berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat. (fnn)