Latest Post



Oleh : M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan

 

JOKOWI itu kurus tetapi makannya banyak. Sebagai bapak yang baik ia berbagi untuk anggota  keluarganya. Gibran, Kaesang dan Kahiyang yang juga mulai banyak makan. Iriana ternyata tidak ketinggalan. Perjamuan terakhir Jokowi dan keluarganya adalah makan pasir laut. Kini bertambah di meja dengan kroni dan  pengusaha Singapura.

 

The Last Supper lukisan Leonardo Da Vinci menggambarkan perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum ia ditangkap dan disalib dalam keyakinan Kristiani. Tapi perjamuan terakhir yang ini tidak berhubungan dengan The Last Supper Leonardo di atas. Hanya gambaran bahwa Jokowi layak ditangkap setelah terakhir makan pasir bersama kroninya.

 

Rakus sekali rezim Jokowi ini, semua sumber daya alam dibobol dan dieksploitasi. Tembaga, minyak, bauksit, timah, nikel hingga terakhir pasir laut. Hampir semua berurusan dengan kepentingan asing. Ekspor pasir ternyata untuk reklamasi perluasan Singapura. Nampaknya dalam benak Jokowi semua harus jadi duit. Prosentase untuk kantong sendiri, dinasti dan oligarki.

 

Penambangan pasir laut dengan alasan keamanan pelayaran nelayan sebagaimana dimaksud UNCLOS PBB 1982 hanya akal-akalan. Kepentingan utamanya adalah keuntungan komersial pemodal. Izin ekspor dibuka oleh Presiden Jokowi  berdasar PP 26 tahun 2024, Permendag 20 tahun 2024, dan Permendag 21 tahun 2024. Kini tahap realisasi eksploitasi.

 

Di meja perjamuan ada Yusril Ihza, Hasyim Joyohadikusumo, Zulhas dan Jokowi sendiri. Pengusaha Singapura tentu hadir untuk membersamai. Yusril dan Hasyim langsung membuat perusahaan baru setelah kran ekspor dibuka. Politisi berbisnis menjadi fenomena buruk dari rezim. Jabatan dan kekuasaan dijadikan jalan untuk merampok kekayaan alam.

 

Membuka ekspor pasir laut merusak lingkungan dan ekosistem. Habitat laut dan ikan yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan terganggu. Kedaulatan negara tergerus. Kualifikasinya sampai pada penghianatan atas negara. Batas pantai Indonesia berkurang sementara Singapura meluas. Dasar setan, kedaulatan pun dijual.

 

Jokowi memaksakan kehendak di penghujung kekuasaannya. Muncul isu bahwa penggunaaan pesawat jet pribadi milik pengusaha Singapura oleh Kaesang juga terkait ekspor pasir laut tersebut. Gratifikasi terselubung kepada Jokowi. Singapura potensial menjadi tempat pelarian keluarga. Gibran juga sekolah di Singapura walau ijazahnya dipersoalkan.

 

Perjamuan terakhir Jokowi adalah makan pasir laut. Di tengah perjamuan ada bau penghianatan yang membuat gelisah bangsa. Meski ada makan malam berdua Jokowi dengan Prabowo membahas kebersamaan dan keberlanjutan, akan tetapi penghianatan adalah aroma busuk yang menyengat.

 

Sudah terlalu banyak Jokowi dan keluarga  makan dengan macam-macam menu. Saatnya untuk diminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Tangkap dan adili setelah "the last supper" pasir laut.

 

Jangan biarkan lari ke Singapura atau pulang ke Solo untuk tidur. Ketika rakyat dan bangsa menderita akibat ulahnya, eh dia enak saja mau tidur. Ngelindur kalee...

 

There is no sleep for criminals excepth death. Tidak ada tidur untuk para penjahat kecuali kematian. 


Jokowi telah diberi hadiah oleh negara tanah 1,2 hektar untuk kuburannya di Surakarta. Kuburan sang Fir'aun Jawa. (*)


Presiden Joko Widodo makan malam bersama Prabowo Subianto di Plataran Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024/Ist  

 

SANCAnews.id – Pertemuan tertutup antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa, 8 Oktober 2024, disinyalir sebagai upaya Kepala Negara menghimpun kekuatan sebelum lengser.

 

Pengamat politik Citra Institute Efriza menduga Jokowi saat ini dirundung kecemasan menjelang lengser pada 20 Oktober 2024. Salah satunya terkait status Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tengah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

"Banyak hal berhembus seperti isu keretakan Prabowo dan Jokowi, dan juga berhembus isu liar tentang berbagai kemungkinan dari hasil putusan PTUN soal pencalonan Gibran," kata Efriza seperti dilansir RMOL, Jumat, 11 Oktober 2024.

 

Melihat dinamika politik kekinian tersebut, Jokowi memutuskan bertemu Prabowo untuk memastikan hubungan keduanya tetap terjaga hingga pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029.

 

"Ini menunjukkan pertemuan itu sinyal Jokowi ingin hubungannya bisa terus dijaga sampai akhir periode dengan Prabowo," tutup Efriza. (*)



 

SANCAnews.id – Pakar telematika Roy Suryo mengungkap temuan terkini terkait dugaan keterkaitan antara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dengan akun anonim bernama "Fufufafa" di forum Kaskus.

 

Menurut Roy Suryo, data yang diperolehnya sudah mencapai level validasi A1 atau sangat terpercaya. Banyak jejak digital yang menunjukkan bahwa akun tersebut milik putra sulung Presiden Jokowi.

 

"Ternyata benar, nomor handphone yang digunakan sudah jelas milik Gibran. Selain itu, email yang terhubung, yakni Chili Pari, adalah email resmi dari usaha katering yang dikelola Gibran. Ini semakin memperkuat bukti bahwa akun Fufufafa memang milik Gibran, dan tidak bisa ngelak lagi," ungkap Roy dalam YouTube Abraham Samad, dikutip pada Jumat, (11/10/2024).

 

Lebih lanjut, Roy menambahkan bahwa terdapat upaya untuk menutupi jejak tersebut dengan mengganti nama Gibran menjadi "Slamet." Namun, usaha tersebut dianggapnya gagal karena bukti-bukti digital tetap mengarahkan kepada sosok Gibran.

 

"Nomor handphone yang digunakan itu juga tercatat dalam formulir pendaftaran ketika Gibran mendaftar sebagai Wali Kota Solo. Ada fotonya, jadi tidak bisa disangkal lagi," tegasnya.

 

Roy juga menekankan bahwa temuan ini didukung oleh bukti-bukti ilmiah dan digital yang kuat. "Jejak digitalnya sudah jelas, ini A1. Jadi, ada kecenderungan berbahaya dari tindakan anak ini," tutup Roy Suryo.

 

Kontroversi seputar akun Fufufafa di Kaskus mencuat karena akun tersebut terlibat dalam beberapa unggahan kontroversial, termasuk hinaan terhadap tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan selebriti seperti Syahrini dan Cinta Laura.

 

Akun ini menjadi sorotan publik ketika beberapa pihak mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang baru saja terpilih sebagai Wakil Presiden terpilih.

 

Spekulasi mengenai keterlibatan Gibran muncul setelah beberapa unggahan akun Fufufafa dianggap mirip dengan gaya komunikasi Gibran, terutama terkait waktu dan topik tertentu. Namun, Gibran membantah memiliki akun tersebut, dan Menteri Kominfo juga menyatakan bahwa belum ada bukti jelas mengenai siapa pemilik akun itu.

 

Beberapa pihak menilai bahwa kontroversi ini bisa merusak reputasi politik Gibran, terutama potensi dampaknya terhadap hubungan antara Jokowi dan Prabowo

 

Di sisi lain, unggahan dari akun tersebut yang berisi penghinaan kepada berbagai figur publik memicu kecaman luas, memperlihatkan buruknya etika dan literasi digital di kalangan masyarakat. (fajar)


Pengamat politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mengkritik pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Jokowi di MPR RI 

 

SANCAnews.id – Pengamat politik dari  Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut langsung nama segelintir orang yang disebut-sebut gemar mengkritik pemimpin dengan cara menghinanya.

 

Hal ini penting untuk menunjukkan komitmen Prabowo yang ingin membasmi orang-orang yang mengumpat atau membungkam demokrasi di masa mendatang.

 

Prabowo di forum legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (11/10) mengatakan kritik dengan cara menghina pemimpin merupakan budaya asing.

 

Indonesia, katanya, punya cara santun dalam mengkritik. Syahganda mengingatkan, budaya demokrasi Indonesia memang ada dan berkembang dalam situasi kepemimpinan nasional yang penuh idealisme.

 

Namun, akhir-akhir ini negara ini dipimpin oleh orang-orang yang korup dan haus kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, pihak oposisi melakukan gerakan militan dan radikal untuk melawan kejahatan orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan negara.

 

"Jika Prabowo ingin menghilangkan kaum oposisi seperti itu, maka Prabowo nantinya akan terjebak dengan budaya otoritarianisme yang muncul di era Sukarno, Suharto dan Jokowi. Untuk menghindari itu, Prabowo harus segera menunjuk hidung siapa kelompok tersebut," ujar Syahganda dalam keterangannya, Jumat (11/10).

 

Dalam kesempatan kali ini Syahganda yang merupakan pendiri kelompok oposisi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono yang mengingatkan Prabowo beberapa hari lalu.

 

Syahganda menilai pernyataan SBY yang meminta Prabowo tetap terbuka pada kritik dari masyarakat sangat baik.

 

"Sebab, dengan berkembangnya oposisi, fungsi kontrol sosial yang hilang akan diisi oleh kalangan civil society," kata Syahganda. (jpnn)


Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024  

 

SANCAnews.id – Mantan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono memperkirakan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara hingga beberapa tahun mendatang.

 

Pernyataan itu disampaikannya setelah mempertimbangkan skenario pemindahan dan pembangunan IKN yang direkomendasikan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).

 

“Saya pribadi melihat memang suka enggak suka, mau enggak mau, Jakarta masih akan tetap jadi ibu kota,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Oktober 2024.

 

Bambang yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional IKN menyebut Kota Nusantara kemungkinan justru menjadi kota tertentu. Namun, artinya belum dijelaskan secara gamblang. “Secara berangsur mungkin kita lihat kecepatannya seperti apa, Nusantara mungkin akan menjadi kota tertentu," begitu katanya.

 

 

Dia menilai usulan dari ASPI realistis sehingga layak disampaikan kepada berbagai pemangku kepentingan proyek IKN, terutama Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dari empat konsep yang dibuat ASPI, dia memuji konsep Twin Cities. Dalam skema ini, dua kota utama menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan selama periode tertentu.

 

"Dalam kurun waktu hingga 5 tahun ke depan tentu akan terjadi satu perkembangan yang gradual, tidak ujug-ujug seperti tadi sudah disampaikan, boyongan (pindah menyeluruh)," tutur Bambang.

 

Konsep Twin Cities, menurut dia, sudah diterapkan di Korea Selatan yang memiliki ibu kota Seoul dan ibu kota definitif Sejong. Ada juga Malaysia yang Putrajaya dan Kuala Lumpur. Skema dua kota penyangga negara itu dianggap memungkinkan untuk diterapkan.

 

Ada dua variabel strategis dalam perhitungan ASPI, yakni keputusan penggeseran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, serta ketersediaan anggaran untuk megaproyek tersebut. Kombinasi variabel itu memberikan 4 alternatif skenario.

 

Yang pertama adalah skenario ideal, yakni pemindahan ibu kota diputuskan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup. Kedua adalah skenario Peluang 1, dengan arti pemindahan ibu kota belum ditetapkan meskipun anggaran cukup.

 

Ada juga skenario Peluang 2, yaitu pemindahan ibu kota dilaksanakan, namun anggaran tidak cukup. Keempat, adalah skenario tantangan, dengan arti pemindahan ibu kota belum dapat dilaksanakan dan anggaran tidak cukup.

 

Pada situasi Peluang 1, skenario Twin Cities bisa diterapkan dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan IKN sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota yang mengadopsi fungsi utama non-pemerintahan tertentu, misalnya research and education hub. Pengadopsian fungsi tersebut disertai dengan pemindahan bertahap dari sebagian fungsi publik pemerintahan nasional dari kementerian dan lembaga yang relevan.

 

Adapun pada situasi Peluang 2, Twin Cities menjadikan IKN sebagai ibu kota de jure dan Jakarta sebagai ibu kota de facto. Di masa transisi, IKN diposisikan sebagai kota pusat pemerintahan nasional parsial yang mengakomodasi sebagian kementerian pendukung fungsi inti pemerintahan. Misalnya, Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri. (tempo)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.