SANCAnews.id

Tumpukan gas LPG 3 kilogram bersubsidi 

SANCAnews.id – Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dinilai banyak menimbulkan dampak negatif. Terutama dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut," ujar Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1). 

Oleh karenanya, Arjuna menekankan subsidi BBM dan LPG masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM, agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya.

"Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif," jelasnya.

Kebijakan yang digaungkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan menggerus daya beli masyarakat beli masyarakat. Sehingga, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil," tuturnya.

Sebelumnya, pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan di tengah besarnya nilai utang yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan efisiensi harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah. Utang tersebut dampak dari masa pandemi covid-19.

"Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan," kata Eddy dikutip Kamis, 11 Januari.

Eddy memastikan, subsidi yang akan diefisiensikan ialah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta tabung gas LPG 3 kg. (mediaindonesia)

Syamsuddin Haris Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK/Net 

SANCAnews.id – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengungkapkan, ada pihak yang mengatur dan melak
ukan kegiatan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Hal itu diungkapkan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi usai sidang etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungli.

“Iya, jadi tahanan itu ada semacam koordinatornya yang menjaga tahanan, ada pembagian tugasnya. Biasalah di setiap rumah tahanan kayak begitu. Kalau Pak Lurah itu petugas rutan yang senior,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung C1 KPK, Jumat, 19 Januari 2024.

Haris menjelaskan, Pak Lurah menjalankan dan menjaga aktivitas pungli bersama para koordinator di dalam Rutan KPK. “Dia yang senior, yang dituakan. Dia yang membagi-bagikan uang hasil pungli itu ke anak buahnya. Koordinator itu di bawah Pak Lurah, iya betul,” kata Haris.

Sementara anggota Dewas KPK Albertina Ho tak menjawab lugas sosok Pak Lurah itu dan jabatannya. Ia meminta agar menunggu sidang putusan. “Nanti putusan juga bisa lihat ya, nanti kalau sudah putusan jelas. Enggak bukan (Karutan). Penjaga juga, sesama penjaga tapi ada yang mengkoordinir itu,” kata Albertina, Jumat.

Sebelumnya, Albertina tak menampik para pegawai KPK itu menerima uang atau pungutan liar agar tahanan Rutan KPK mendapatkan fasilitas dalam artian bisa membawa ponsel. “Ya pegawainya. Jadi kalau ibaratnya tutup mata lah jadi orang itu bawa HP, kita tidak usah lihat. Pura-pura tak lihat, seperti itu. Kemudian makanan boleh masuk, tak pada waktunya,” katanya, Kamis, 18 Januari 2024.

Albertina menuturkan dalam Rutan KPK ada semacam koordinator yang mengatur berjalannya kegiatan pungli itu. Sementara untuk alat elektronik lainnya, menurut Albertina tak ada melainkan hanya pungli saja. 

“Tidak-tidak (laptop). HP misalnya terus nanti disuruh, HP itukan perlu daya kan ada powerbank, nge-cas powerbank nanti harus bayar juga,” katanya. (tempo)

Pengamat politik ternama, Rocky Gerung/Net 

SANCAnews.id – Pengamat politik ternama, Rocky Gerung, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah menaikkan pajak sepeda motor dan bensin. Dalam kanal YouTube resminya, Rocky Gerung menyebut rencana itu sebagai upaya 'lintah darat' yang akan mencekik rakyat kecil.

Menurut Rocky, alasan pemerintah terkait pencemaran emisi tidak konsisten. Ia membantah klaim bahwa motor listrik bisa mengurangi polusi, padahal sumber polusi sebenarnya berasal dari industri ekstraktif nikel.

Rocky juga menyoroti dampak negatif industri terhadap lingkungan, seperti penggundulan hutan di Halmahera.

"Pemerintah membani rakyat demi keuntungan oligarki yang menguasai industri mutakhir, meskipun mengetahui keterbatasan sumber daya nikel. Ini bukan langkah beradab; melainkan upaya merampok hak rakyat untuk mencari nafkah dengan motor yang belum dapat beralih ke listrik." 

"Kalau kita mau uji secara environmental dan ekologi, motor listrik justru menambah polusi karena sumbernya adalah kerusakan lingkungan di hulu." 

Rocky Gerung juga menyoroti kebijakan yang merugikan para pengemudi ojek online, guru, dan pekerja lainnya.  

Ia menilai rencana ini hanya menguntungkan kalangan tertentu, sementara rakyat kecil harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi. 

Rocky juga menyoroti upaya pemerintah untuk mengalihkan subsidi pajak motor ke proyek LRT dan kereta cepat. 

Ia menganggap hal tersebut tidak masuk akal dan mengecam kebijakan yang mengorbankan rakyat kecil untuk menguntungkan kelompok oligarki. 

"Ini bukan hanya soal kenaikan pajak, tapi juga bagaimana pemerintah merancang kebijakan untuk merampok hak rakyat. Jokowi dan rezimnya harus diakhiri. Inilah kesempatan bagi rakyat untuk mengatakan cukup." 

Rocky Gerung mengajak untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menilai bahwa reformasi mendalam diperlukan.  

Dia menyimpulkan bahwa upaya ini semakin mendesak, terutama menjelang pemilu 2024 dan kepanikan rezim yang sudah goyah, (viva)

Ilustrasi/Net 

SANCAnews.id – Pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Hal tersebut diungkapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam situs resminya, dikutip RMOL Jumat (19/1). Pemberian tunjangan pengangguran atau JKP merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan, negara hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di Indonesia.  

Terdapat 6 (enam) program dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan; bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk bantuan uang tunai, pekerja yang disetujui sebagai penerima manfaat JKP setelah terkena PHK akan mendapatkan bantuan selama paling banyak 6 bulan. Perincian manfaat uang tunai yakni sebesar sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + ( 25 persen x upah x 3 bulan).

Sedangkan upah yang digunakan sebagai dasar adalah upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, jika mendapatkan upah tinggi, program ini memberi pembatasan upah sebesar Rp5 juta sebagai dasar perhitungan.

Untuk informasi lowongan kerja Peserta JKP juga akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen dan konseling karir. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian, untuk pelatihan kerja, program ini menyediakan pelatihan berbasis kompetensi kerja. Program pelatihan akan dilakukan bersama LPK baik milik pemerintah maupun swasta bersama Kementerian Tenaga Kerja.

Seluruh program harus diikuti oleh peserta JKP agar hak tunjangan penganggurannya dibayarkan. JKP saat ini menyasar pekerja formal alias penerima upah rutin seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik.

Lalu siapa saja yang berhak atas tunjangan pengangguran tersebut?

Peserta yang berhak menerima adalah:

- WNI

- belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta

- bekerja pada perusahaan Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP).

- Pekerja pada perusahaan Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)

- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. (*)

Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Net 

SANCAnews.id – Puluhan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan mengundurkan diri secara massal yang dinilai hanya sekedar isu untuk mengintimidasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pemilu 2024. Sebab, salah satu calon presiden dan wakil presiden yang diusung Jokowi berpotensial menang.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui telepon, Jumat (19/1).

“Saya melihatnya ini menggertak Jokowi. Keliatannya kubu 02 leading bisa menang. Maka dia akan diguncang dulu Jokowi yang mendukung Prabowo-Girban,” kata Ujang.

“Untuk mengganggu tren survei Prabowo-Gibran yang nyaris menembus 50 persen, diganggu agar Prabowo-Gibran bisa dikalahkan,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, isu bakal mundurnya 15 menteri Jokowi ini masih berkaitan dengan wacana pemakzulan atau impeachment Presiden.

“Kalau menteri mundur kan pemerintahan gak stabil. 15 menteri mundur itu saya melihat isu saja,” ujar Ujang.

Di sisi lain, Ujang meyakini bahwa isu pengunduran menteri kabinet Jokowi tidak akan terjadi. Sebab menurutnya, para menteri akan berpikir ulang untuk mundur dari kekuasaannya sebagai menteri.

“Saya melihat tidak ada yang berani mundur. Karena menteri-menteri itu kalau mundur juga bisa dikasuskan juga, bisa bermasalah juga di KPK,” jelasnya.

“Ya kalaupun mundur juga Jokowi menggantikan, karena kalau di koalisi Prabowo-Gibran itu kalau gak salah kekuatannya 45 persen lah di parlemen, masih cukup kuat. Masih stabil dalam konteks pemerintahan,” demikian Ujang.

Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari kabinet Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.

Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin (15/1). (*)