SANCAnews.id

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) DPP PDIP, Komarudin Watubun 

SANCAnews.id – Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri menyinggung persoalan surat suara yang beredar di Taipei, beberapa waktu lalu sebelum jadwal yang ditentukan.

"Saya minta penjelasan yang sejelas-jelasnya soal surat suara di Taiwan, kok belum ada (penjelasannya). Kita (sudah susun) jadwal, semua sudah jelas, di sana (Taiwan) bisa bocor itu bagaimana jalan ceritanya? Itu satu," tegas Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Selain itu, masih dalam persoalan surat suara yang merupakan permasalahan teknis KPU, politikus dari fraksi PDIP ini bahkan menyinggung sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ikut campur perihal peristiwa ini.

"Baru dalam sejarah, presiden menjelaskan masalah teknis KPU, itu setahu saya (baru dalam) sejarah di dalam republik ini dari pak Harto lah," ujarnya.

Menurutnya, yang berwenang menyampaikan perihal teknis surat suara adalah penyelenggara pemilu bukan kepala negara. "Pak Presiden jelaskan khawatir jangan sampai ini kantor pos tutup atau apa, itu menurut saya bukan kapasitas kepala negara," lanjutnya.

Oleh karena itu, baginya wajar bila publik menganggap sosok Presiden tidak netral. "Ya karena itu, cara (mengomentari wewenang KPU) seperti itu. Jadi tolong itu dijelaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan adanya pengiriman suara lebih dulu ke Taipei, Taiwan. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penutupan pos yang cukup lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. "Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya. (inilah)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa/Ist 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak mempertanyakan apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disandera kasus suap dana hibah dengan bergabung bersama pasangan calon nomor urut dua Prabowo Sibianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, ada wakil Nahdatul Ulama (NU) di pasangan calon nomor urut satu dan tiga, namun Khofifah malah bergabung dengan Prabowo-Gibran, sehingga tak heran jika calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meragukan NU-nya. keanggotaannya dan tak heran jika ada dugaan dirinya disandera dalam kasus suap dana hibah.

"Wajar dong kalau Cak Imin ragu, ada perwakilan NU alias Cak Imin di 01, serta Mahfud MD di 03, eh Khofifah kok malah gabung 02? Apakah ada yang tersandera suap dana hibah?" ungkap Lukman dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (17/1).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons pernyataan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meragukan 'ke-NU-an' Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada awalnya, Gus Yahya merespon pernyataan Cak Imin tersebut dengan menertawakannya. Dia pun menanggapi santai dengan mengatakan, yang meragukan ke-NU-an Khofifah malah tidak pernah menjadi pengurus NU.

"Yang meragukan ke-NU-annya Bu Khofifah gak pernah menjadi pengurus NU, kan celaka," kata Gus Yahya di kantor PWNU Jatim, Kota Surabaya, Senin (15/1/2024) dikutip dari Republika.

Gus Yahya menambahkan, dalam kontestasi Pilpres 2024, seperti saat ini, tidak jarang orang asal berbicara meskipun belum tentu kebenarannya. "Kalau dalam keadaan begini kan orang ngomong sak nemu-nemunya diomongkan," ujarnya. (populis)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Jurnalis senior Dandhy Laksono mengklaim calon wakil presiden nomor urut tiga sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD merupakan contoh intelektual yang mencari keamanan pada jabatannya.

Pasalnya, Mahfud MD bungkam dan mengikuti rezim saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kini setelah menjadi calon wakil presiden ia berjanji akan mengembalikan UU KPK yang lama jika menang Pilpres 2024. pemilihan.

"Mahfud ini contoh intelektual yang cari aman demi jabatan. Saat KPK dihabisi Jokowi, dia membisu dan tetap ikut rezim," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (17/1).

"Kini ketika KPK (terbukti) busuk dan dia mengincar jabatan baru, dia akan ngomong apa saja. Termasuk jadi petugas partai yang justru inisiator revisi UU KPK," imbuh Dandhy.

Mahfud ini contoh intelektual yang cari aman demi jabatan. Saat KPK dihabisi Jokowi, dia membisu dan tetap ikut rezim.

Kini ketika KPK (terbukti) busuk dan dia mengincar jabatan baru, dia akan ngomong apa saja. Termasuk jadi petugas partai yang justru inisiator revisi UU KPK. https://t.co/wt71lKqfSE

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) January 16, 2024

Sebelumnya, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD berjanji akan mengembalikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seperti dulu, sebelum dilakukan revisi.

"Untuk KPK yang sekarang kepercayaan agak kurang. Tapi menurut saya, KPK masih diperlukan karena dulu pernah berjaya dengan undang-undang yang dulu," kata Mahfud ketika Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu, 13 Januari 2024 dikutip dari Tempo.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 silam, DPR dan pemerintah merevisi UU KPK, dan hasilnya malam membuat kinerja lembaga anti rasuah itu dinilai melemah dan KPK seperti di bawah rumpun eksekutif.

Bersama capres Ganjar Pranowo, ia menilai penting untuk mengembalikan UU KPK lama agar kepercayaan publik kembali, karena mulai hilang setelah Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Saya terus terang undang-undangnya dikembalikan saja ke yang dulu. Itu yang penting," katanya.

Dan Mahfud MD menyatakan pengubahan UU KPK ke versi lama akan menjadi agenda utama ketika dirinya dan Ganjar menang Pilpres 2024. "Menurut saya, ke depan diperbaiki. Saya setuju ini diperbaiki. Agenda kita pertama nanti ubah UU KPK kembalikan ke yang lama dengan proses seleksi yang tidak usah terlalu banyak melibatkan DPR. Objektif saja," kata dia.(populis)

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto/rmol 

SANCAnews.id – Pihak yang mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD.

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya menilai pihak yang mendesak Mahfud MD melakukan pemakzulan salah alamat.

"Lagian salah alamat! Ngapain ngadu ke Menko Polhukam, mungkin mereka enggak baca UU," ucap Yandri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/1).

Legislator dari Fraksi PAN ini menuturkan tidak ada alasan memakzulkan Presiden Joko Widodo lantaran Jokowi tidak melakukan pelanggaran berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

"Enggak ada alasannya, mereka itu enggak paham bernegara kali ya, cuman cari sensasi saja," demikian Yandri Susanto. (rmol)

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais 

SANCAnews.id – Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul terang-terangan menyebut nama, meminta warga Nahdliyin tidak memilih paslon yang diusung Abu Bakar Baasyir dan Amien Rais.

Meski tak menyebut pasangan calon yang diusung kedua tokoh tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat Buni Yani menanggapi pernyataan Gus Ipul. 

Sejauh ini pasangan calon yang didukung kedua tokoh tersebut adalah calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Buni Yani menyebut secara ideologi Amien Rais dan Abu Bakar Ba'asyir juga menganut paham Islam ahlussunah waljamaah (Aswaja) yang sama dengan warga Nahdlatul Ulama (NU). 

"Karena Gus Ipul sudah menyebut nama orang, yaitu Pak Amien dan Ustaz Abu Bakar Baasyir, yang kita sama-sama tahu adalah orang Islam juga, dan perlu saya garis bawahi bahwa keduanya menganut Islam ahlussunah waljamaah," kata Buni Yani, Rabu (17/1). 

Sebelumnya, Amien dan Partai Ummat telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Sama seperti Amien, belum lama ini putra dari Abu Bakar Baasyir juga menyebut ayahnya mendukung pasangan AMIN di Pilpres 2024. 

Buni Yani justru merasa aneh dengan pernyataan Gus Ipul yang menyarankan warga NU tak boleh memilih yang sama dengan Amien maupun Baasyir. Padahal, dengan bersatunya Anies dan Muhaimin, ia melihat bersatunya umat Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah sangat menggembirakan. 

"Seharusnya Gus Ipul ikut berbahagia melihat persatuan umat ini. Gus Imin yang dari NU lalu didukung oleh Partai Ummat dan PKS membuat umat Islam merasa bahwa persatuan umat kembali hadir di Tanah Air," kata dia. 

Namun, Buni Yani berbaik sangka bahwa Gus Ipul sedang bercanda ketika melontarkan pernyataan tersebut. 

"Karena kita tahu saudara-saudara kita wong NU kan suka sekali bercanda. Mudah-mudahan dia tidak serius," kata dia. 

Sebelumnya Gus Ipul meminta seluruh warga NU menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024 dengan memilih calon yang sesuai dengan kaidah ke-NUan. Secara spesifik ia meminta warga NU tak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Baasyir. 

"Jangan kita mendukung pasangan yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan cara berpikirnya orang NU. Seperti calon yang didukung Abu Bakar Baasyir misalnya, apalagi ada Amien Raisnya juga," kata Gus Ipul melalui keterangannya, Selasa (16/1). 

"Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-iming posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini," kata dia. 

Gus Ipul tidak menyebut secara gamblang siapa capres-cawapres yang didukung Abu Bakar Baasyir dan Amin Rais. 

Konflik antara struktur PBNU dengan PKB semakin kentara di ruang publik dengan masing masing melontarkan pernyataan yang mendegradasi kelompok lainnya. 

Cak Imin misalnya menyebut jika ada orang NU yang tidak mencoblos AMIN, maka derazat ke-NU-annya patut dipertanyakan. 

Sebalikannya, Khofifah yang merasa jadi sasaran sindiran Cak Imin menyebut ada perbedaan besar antara PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin. 

Khofifah tak ambil pusing ada yang mempertanyakan kadar ke-NU-annya. "Bagaimanapun saya Ketua Muslimat NU," ujar Khofifah.(tvone)