SANCAnews.id

Jokowi- Airlangga Hartarto/Ist 

SANCAnews.id – Petinggi partai politik kubu capres dan cawapres Prabowo-Gibran menyebut nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai sosok di balik bantuan sosial atau bansos. Di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

Beberapa waktu lalu, Zulhas yang juga menjabat Menteri Perdagangan mengatakan bantuan sosial datang dari Jokowi. Terbaru, Airlangga Hartarto meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada presiden. Menko Perekonomian mengatakan, bantuan sosial yang diterima masyarakat merupakan program Jokowi.

Menyangkut-pautkan Jokowi dengan bansos dinilai sejumlah pihak sebagai politisasi program pemerintah. Apalagi mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi selama musim kampanye juga acap membagikan bansos saat berkunjung ke berbagai daerah.

Airlangga Hartarto minta masyarakat berterima kasih ke Jokowi karena bansos

Airlangga Hartarto meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat atau NTB berterima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat.

Mulanya Airlangga bertanya kepada masyarakat apakah setuju program Bantuan Langsung Tunai atau BLT dilanjutkan. Masyarakat pun menjawab setuju. Airlangga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Masyarakat kemudian mengikuti instruksi Menko Perekonomian tersebut. Mereka kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diterimanya.

“Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Airlangga.

Zulhas sebut bansos adalah dari Presiden Jokowi

Pada Selasa, 26 Desember 2023 lalu, saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, dalam cuplikan pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional dan beredar di media sosial, Zulkifli menyebut bahwa bansos dan BLT adalah pemberian Presiden Jokowi. Di saat bersamaan, Zulhas juga mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi sekaligus pendukung Gibran.

“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas.

Jokowi bagikan bansos langsung di masa kampanye

Dilansir dari Koran Tempo, Jokowi beberapa kali membagikan bansos secara langsung selama masa kampanye yang berlangsung sejak 28 November 2023. Presiden biasa menjalankan aktivitas ini kala melakukan kunjungan dinas ke daerah. Salah satunya saat Jokowi mengunjungi Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 27 Desember 2023. Dalam kesempatan itu ia turut membagikan BLT El Nino.

Beberapa pekan sebelumnya, pada 13 Desember 2023, Jokowi juga menebar bantuan uang tunai kepada sejumlah petani senilai masing-masing Rp 1,2 juta dan paket bahan pokok di Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah. Juga pada 4 Desember 2023, saat mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau sejumlah proyek, Jokowi membagikan beras cadangan pemerintah atau beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo. (tempo)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga digugat Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ddan Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan dugaan nepotisme bukan sekedar tuduhan belaka. Tapi itu sudah terjadi.

"Kalau nepotisme bukan dugaan lagi tapi sudah terjadi," kata Hasto di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (15/1).

Hasto mengutarakan, gugatan terhadap Jokowi dan keluarganya merupakan gerakan masyarakat sipil dalam merespons situasi bangsa saat ini.

"Ya kami memisahkan, antara proses hukum karena itu masyarakat sipil yang bergerak, itu juga ada para penegak hukum yang memang digerakkan oleh semangat reformasi, digerakan oleh perasaan bagaimana ketika menghadapi suatu penjajahan model baru ala orde baru zaman Pak Harto ketika rakyat pun diculik dan mereka menyematkan itu," ucap Hasto. 

Ia menyebut, itu merupakan bentuk kritik publik atas sikap Jokowi terhadap situasi politik saat ini.

"Jadi ini menurut saya masih sebagai suatu instrumen kritik melalui hukum, dan ketika itu kemudian dipahami, masih ada waktu untuk melakukan koreksi," pungkas Hasto. (jawapos)

Presiden Joko Widodo/ist

SANCAnews.id – Pengamat politik sekaligus CEO sekaligus Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah lama mengkhawatirkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

"Nah sumber kekuasaan Plt adalah Presiden dan menteri. Jadi ada potensi Pj itu disalahgunakan, untuk kepentingan politik elektoral oleh capres atau oleh presiden yang sedang berkuasa berpotensi untuk melakukan abuse of power," terang Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Ia menyebut tentu hal ini sangat mungkin dilakukan, mengingat putra presiden, Gibran Rakabuming Raka turut bertarung di Pilpres 2024. "Pj kepala daerah ini rawan disalahgunakan, karena sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden," ujarnya.

Maka, tutur Pangi, wajar saja jika muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi dimakzulkan. "Saya pikir wajar juga pandangan publik mengatakan supaya pemilu ini fair, tidak diskriminatif, lapangannya datar, tidak becek ya Presiden Jokowi-nya harus dimakzulkan," jelasnya.

"Karena ada potensi kelewatan ya partisan semuanya aparatnya, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilunya, kemudian dianggap partisan juga oleh publik maksudnya dalam konteks diskriminatif ya tidak proporsional," lanjutnya.

Soal dugaan Pj kepala daerah disalahgunakan, menurutn dia, bukan isapan jempol semata melainkan dilakukan secara terang-benderang, yakni adanya mobilisasi perangkat kepala desa untuk memilih salah satu paslon. "Jadi intimidasi, kemudian merongrong aparat supaya tidak netral, ini juga memang mengganggu ya, membuat demokrasi kita menjadi kelam ya," ucap dia.

"Oleh karena itu, ya presiden harus kembali pada track-nya, karena memang saya sudah yakin juga ketika anak presidennya maju, ya sulit untuk presiden tidak bersifat partisan," pungkas Pangi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya. Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (14/1/2024). (inilah)

Sejumlah massa berdemonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo mengundurkan diri/Net 

SANCAnews.id – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disuarakan sejumlah aktivis gerakan diyakini bisa saja terjadi. Pasalnya, keresahan masyarakat terhadap sikap Presiden Jokowi yang berupaya melanggengkan kekuasaannya semakin meluas.

“Kemungkinan hal ini membesar bisa saja terjadi. Di tengah masyarakat, khususnya di kalangan elit dan kelas menengah, kegelisahan ini mulai menjalar,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (15/1).

Ray menyebut, sejumlah tokoh agama dan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis kemarin (11/1).

“Ditambah dengan makin meluasnya aksi-aksi mahasiswa yang menolak dinasti politik. Melihat perkembangan ini, nampaknya, hanya butuh waktu dan tiga pemicu maka desakan itu akan makin menguat,” kata aktivis 98 ini.

Pertama, Ray menilai, pemicu yang dimaksud ialah bisa berupa meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Meskipun, berkat Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketidakpuasan itu masih bisa ditekan oleh pemerintah.

Kedua, lanjut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, meningkatnya pandangan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu juga masih menjadi sebuah ancaman terjadinya impeachment Jokowi.

“Ketiga, makin banyak warga yang menghadapi proses hukum akibat sikap kritis mereka. Maka, 3 faktor ini dapat menjadi sebab menguatnya tuntutan pemakzulan,” demikian Ray.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD.  Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, kepala negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). (rmol)

Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni Nasution/Ist

SANCAnews.id – Munculnya gagasan pemakzulan Presiden Joko Wododo jelang pemilu 2024 menuai kontroversi. Wacana pemakzulan muncul setelah koalisi masyarakat sipil yang menamakan dirinya Petisi 100 mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni Nasution menilai upaya atau niat untuk memakzulkan Presiden Jokowi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat digolongkan sebagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Pitra mengatakan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi: “Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (omwenteling), dihukum penjara paling lama lima belas tahun. Pemimpin dan pengatur makar dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

"Untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, Polri harus melakukan penyelidikan atas niatan upaya pemakzulan Presiden Jokowi tersebut dan menangkap pemimpinnya," kata Pitra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/1).

Apalagi, lanjut Pitra, Pemilu 2024 tinggal beberapa hari lagi. Menurutnya, apabila ide pemakzulan Presiden Jokowi tidak diusut, maka dikhawatirkan akan mengancam ketertiban umum yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi rakyat pada 2024.

"Apabila dibiarkan akan menjadi parasit dan bola salju yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menimbulkan perpecahan dimana-mana," pungkas Pitra yang juga kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini. (rmol)