SANCAnews.id

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 

SANCAnews.id – Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan tidak ada pelanggaran terhadap pernyataan dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terhadap calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Moeldoko mengatakan Satpol PP bisa mencari keadilan tidak hanya bagi Gibran, tapi juga bagi calon lainnya.

Moeldoko mengatakan, secara pribadi dirinya cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP karena tidak terakomodasi statusnya baik melalui pendekatan aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ia mengaku mendapat pengaduan langsung dari Satpol PP saat menghadiri sebuah acara beberapa tahun lalu di Semarang.

"Kalau menurut saya nggak melanggar etik. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun," kata Moeldoko saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Rabu, 3 Januari 2024.

"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil," kata Moeldoko menambahkan.

Baru-baru ini, beredar video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah orang diduga anggota Satpol PP Garut menyatakan dukungannya kepada Gibran, cawapres nomor urut dua.

"Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka, terima kasih," dikutip dari video beredar.

Satpol PP Kabupaten Garut tengah memeriksa pembuat video dan para anggota institusi yang tampil dalam video dukungan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo itu. "Saat ini kaitan dengan video tersebut, sedang kami proses dengan provost Satpol PP Garut," Kata Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Garut Tubagus Agus Sofyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024, dilansir Antara.

Tubagus sangat menyayangkan kejadian tersebut, terlebih Satpol PP Garut telah menyatakan ikrar netralitas pada Pemilu 2024. Ia menyatakan Satpol PP Garut bergerak cepat menangani persoalan tersebut dengan memanggil setiap orang yang ada di video itu. Soal kapan waktu video tersebut dibuat, Satpol PP Garut masih mendalami lebih lanjut.

Menurut ia, status seluruh pegawai dalam video bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meski status mereka bukan ASN, Tubagus tetap sangat menyayangkan karena mereka mengatasnamakan dan menggunakan seragam Satpol PP. (tempo)

Ekonom senior Rizal Ramli meninggal dunia/Net 

SANCAnews.id – Satu per satu tokoh nasional memberikan kesaksian terkait prestasi ekonomi senior Rizal Ramli. Budayawan Eros Djarot menilai Rizal Ramli adalah sosok yang berprinsip. Menurut Eros, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur ini layak dijadikan teladan.

"Rizal Ramli mempunyai prinsip dalam memperjuangkan demokrasi secara benar," ujarnya di rumah duka di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Selasa (2/1/2023). 

Menurut Eros Djarot, Rizal Ramli merupakan sosok yang paham betul dalam membangun demokrasi. "Kita kehilangan, tadinya kita berharap (pemilihan) 2024 ini diwarnai pemikirannya. Saya kehilangan kawan seperjuangan," tutur pria dengan nama panjang Soegeng Rahardjo Djarot itu. 

Ekonom senior Rizal Ramli meninggal dunia di Jakarta, Selasa (2/1/2024) pada pukul 19.30 di usia 69 tahun. Rizal Ramli meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli, saat diwawancara di Kota Tasikmalaya, Senin (28/3/2022).

Kerabat dekat Rizal Ramli, Adhi Massardi mengungkapkan, mantan Menko Ekuin itu meninggal akibat sakit gula dan mengalami komplikasi. Ia telah dirawat di RSCM sejak sebulan lalu.  "Dimakamkan rencananya di  Jeruk Purut, masih nunggu putrinya dari AS datang ke Jakarta," ujar sesama mantan aktivis itu. 

Sebelumnya sejumlah tokoh juga telah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Rizal Ramli. Satu di antaranya adalah Mahfud MD.  "Innaa lillaah wa innaa ilaihi raji'un. Sahabat baik saya DR. RIZAL RAMLI telah wafat, malam ini," tulis Mahfud lewat kicaunya di akun-X. 

"Saya ikut berdukacita yang mendalam, sahabat seperjuangan yang bisa saling mendukung atau pun saling mengritik. Semoga almarhum mendapat surga-Nya. Mas Rizal, damailah di sisi-Nya."

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga ikut berbela sungkawa.  "Innalillahi wa innailaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya senior saya Dr. Rizal Ramli," kicaunya di akun X (Twitter), Selasa (2/1/2024). 

Chatib mengaku mengenal Rizal sejak era mahasiswa dulu. Ia menyebut Rizal Ramli sebagai Ekonom yang cemerlang, aktivis yang gigih.  "Saat saya di pemerintahan kritiknya bukan main pedasnya. Tapi saya tahu itu dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat jalan Bang Rizal. Kehilangan besar untuk Indonesia," tulisnya. 

Mantan penyidik KPK Yudhi Purnomo Harahap juga menyampaikan rasa dukanya di Twitter.  "Innalillahi wa innailaihi rojiun, selamat jalan Pak Rizal Ramli, Indonesia berduka," tulisnya. 

Rizal Ramli yang merupakan kelahiran Padang ini dikenal sebagai sosok cukup kritis terhadap peemerintah.  Ia berulangkali melontarkan kritik tajam terkait masalah ekonom yang dihadapi negara ini. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 10 Desember 1954. 

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa, Rizal sangat kritis terhadap jalannya kebijakan pemerintah. (republika)

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli

SANCAnews.id – Ekonom yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, meninggal dunia pada Selasa malam di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan kerabat Rizal Ramli, Adhi Massardi, saat dihubungi kantor berita Antara di Jakarta, Selasa. “Iya benar kabarnya dari teman, setengah jam yang lalu,” kata Adhie.

Adhie merupakan sahabat Rizal Ramli yang kerap berjuang bersama sebagai aktivis. “Kami sama-sama pernah mendirikan Komite Bangkit Indonesia,” kata dia.

Saat ini, Adhie mengatakan dirinya sedang bersiap-siap ke rumah duka Rizal Ramli di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. 

Menurut Adhie, Rizal sudah dirawat sekitar satu bulan di rumah sakit. Rizal, kata Adhie, terakhir kali muncul di depan publik saat menghadiri ulang tahun Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan.

"Dua bulan yang lalu, saat makan malam, terakhir beliau muncul di publik saat ulang tahun Pak LBP," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa malam, beredar pesan di kalangan wartawan, yang mengabarkan meninggalnya Rizal Ramli. “Innalillahi wa inna illaihi rojiuun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” ujar informasi tersebut. (republika)

Dugaan Gus Miftah Politik Uang/Ist

SANCAnews.id – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Luqman Hakim mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang proaktif melakukan pengusutan terhadap kegiatan bagi hasil Dosen Miftah Maulana Habibburahman alias Gus Miftah. Luqman meminta kasus ini menjadi prioritas Bawaslu untuk segera diselesaikan.

“Saya juga meminta Bawaslu RI tidak perlu takut mengusut masalah ini, meskipun harus memanggil dan memeriksa figur publik Penceramah Agama Miftah Maulana Habiburrahman itu,” kata Luqman dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Januari 2024. 

Menurut Luqman, kalau masalah ini bisa dituntaskan akan menjadi momentum meningkatkan kepercayaan publik bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan secara jujur, adil, dan bermartabat. Dia meminta sikap tegas dari institusi pengawas Pemilu itu. 

“Sikap tegas Bawaslu RI untuk menindak pelanggaran-pelanggaran Pemilu, siapa pun pelakunya. Rakyat pasti berbaris bersama Bawaslu,” kata anggota DPR RI itu. 

Menurut Luqman, kalau hasil pemeriksaan dan penyelidikan Bawaslu atas tindakan Gus Miftah yang membagikan fulus kepada masyarakat itu terbukti melanggaran aturan Pemilu, pihaknya meminta penceramah itu disanksi tegas dan keras.

“Menurut saya, tindakan mempengaruhi pemilih dengan membagi-bagi uang atau money politic agar memilih capres-cawapres adalah pelanggaran serius terhadap aturan kampanye, menghina akal sehat dan harga diri rakyat dan bertentangan dengan hukum Islam,” kata dia. 

Luqman meminta kepada penceramah asal Yogyakarta itu untuk belajar bersikap bijaksana dalam mendukung pasangan calon pujaannya. Ia menyinggung posisi Gus Miftah sebagai pendakwah. 

“Karena Saudara Miftah selama ini berselancar dalam dunia dakwah Islam, maka sangat penting menjaga diri agar tidak mencoreng citra para penceramah agama, selain tentu harus selalu menimbang agar dijauhkan dari potensi memberi pengaruh buruk pada pikiran dan mental umat. Apalagi, selama ini dicantumkan gelar ‘Gus’ di depan nama yang bersangkutan. Terus terang, saya sendiri tidak tahu apakah yang bersangkutan memang punya kepantasan menyandang gelar  ‘Gus’,” kata Luqman.

Menurut dia gelar ‘Gus’ dalam tradisi sebagian umat Islam dinilai istimewa dan keramat. “Janganlah akibat tindakan ceroboh satu orang, nama baik para ‘Gus’ yang lain ikut tercemar di hadapan masyarakat,” ujar Luqman. 

Tak hanya itu, Luqman meminta kepada pendukung capres-cawapres pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024, untuk menjadikan aturan Pemilu sebagai pedoman. 

“Dan tidak melakukan politik identitas demi menjaga kualitas pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu yang berkualitas dan terpercaya harus bisa kita wujudkan, agar nanti kekuasaan hasil pemilu 2024 memiliki legitimasi kuat dari rakyat pemilik kedaulatan,” kata dia. 

Sebelumnya, di media sosial viral video yang menayangkan Gus Miftah tengah membagi-bagikan uang kepada anak-anak. Video ini kemudian memantik polemik karena Miftah selama ini dikenal sebagai pendukung Prabowo.

Dalam bantahan yang disampaikan lewat tayangan video, Miftah menepis anggapan dirinya telah melakukan money politic. Ia menjelaskan uang yang dibagikan itu adalah milik seorang pengusaha yang biasa memberikan sedekah untuk anak-anak yatim dan kaum fakir miskin. Ia juga membantah menjadi bagian dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. (tempo)

Petugas mengamankan surat suara pemilu yang rusak di tempat penyortiran, Kudus, Jawa Tengah, Jumat, 29 Desember 2023 

SANCAnews.id – Pemilu 2024 akan dilaksanakan selama 46 hari, yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024. Sebagai persiapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan pengadaan melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik pemilu dengan melibatkan personel dalam Kelompok Kerja (Pokja), baik dari LKPP maupun KPU.

KPU juga menyiapkan strategi dengan membagi kewenangan pengadaan barang/jasa logistik pemilu kepada Sekretariat Jenderal KPU serta Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Hal itu sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

KPU dan LKPP melakukan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Nasional untuk beberapa logistik Pemilu dengan tetap memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui pengadaan barang/jasa beberapa logistik Pemilu yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam pengadaan Logistik Pemilu, KPU berupaya secara maksimal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN), memberdayakan usaha mikro, kecil, dan koperasi, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa (PBJ), mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Pemenuhan logistik Pemilu tahun 2024 tahap II meliputi sebagai berikut.

- Surat Suara: 1.208.921.320 lembar

- Sampul: 61.161.473 lembar

- Formulir: 8.137.230 set

- Alat Bantu Tuna Netra: 1.640.322 lembar (PPWP+DPD)

- Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap sebanyak 820.161 lembar

Dalam pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II, KPU bersama-sama dengan LKPP telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 18,27% atau sebesar ±Rp 156 milyar. Penyusunan timeline dalam pemenuhan logistik Pemilu tahun 2024 menjadi suatu langkah yang krusial karena membantu mengatur dan mengorganisir waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tahap atau aktivitas dalam tahapan logistik serta untuk menghindari keterlambatan, dan memastikan pemenuhan logistik Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai rencana.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat mengatakan proses penyaluran logistik penyelenggaraan pemilu 2024 tahap I ke seluruh daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak 23 September-21 November 2023. Adapun tempat pemungutan suara berjumlah 840.000.

Logistik yang disalurkan itu berupa kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, dan segel plastik. Khusus segel plastik, itu didistribusi pada 9 Oktober-8 Desember 2023. Persentase distribusi mencapai Kotak suara berjumlah 4.084.590 buah dengan persentase pengiriman 62 persen, tinta 1.640.320 buah (73 persen), bilik suara 3.280.640 buah (74 persen), segel 78.113.900 keping (56 persen), segel plastik 24.364.423 buah (45 persen).

Terdapat enam jenis logistik Pemilu berdasarkan penggunaannya. Pertama, perlengkapan pemungutan suara yang meliputi kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara atau TPS.

Kedua, perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu yang meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar calon tetap (DCT), daftar pasangan calon (DPC), daftar pemilih tetap (DPT), dan daftar pemilih tambahan (DPTb).

Ketiga, bahan sosialisasi Pemilu yang meliputi brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, folder, dan stiker. Keempat, alat peraga sosialisasi Pemilu yang meliputi spanduk, banner, baliho, billboard/videotron, dan umbul-umbul.

Kelima, bahan kampanye Pemilu yang meliputi flyer/selebaran, brosur/leaflet, pamflet, dan poster. Keenam, alat peraga kampanye Pemilu 2024 yang meliputi baliho/billboard/videotron, umbul-umbul, dan spanduk.

Yulianto juga mengatakan distribusi tahap kedua logistik Pemilu 2024 telah berlangsung sejak Desember. Hal ini berhubungan dengan persiapan percetakan nama calon, partai, dan daerah pemilihan kandidat.  (tempo)