SANCAnews.id

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis/Ist 

SANCAnews.id – Indikasi kecurangan pada pemilu 2024 dinilai mulai terbukti dengan semakin cepatnya pendistribusian surat suara di Taipei. Apalagi, cepatnya penyaluran tersebut dilatarbelakangi alasan yang tidak masuk akal seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei lebih cepat mendistribusikan surat suara Pemilu 2024 karena khawatir kantor pos akan ditutup selama liburan Tahun Baru.

"Bagaimana negara lainnya? Apakah sudah dikirim juga? Mana bukti pengiriman KPU RI ke negara selain Taiwan, untuk itu segera klarifikasi dengan menunjukan bukti pengirimannya kepada publik," kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).

Damai menilai, Presiden Jokowi tega membohongi dan membodohi rakyatnya sendiri. Mengingat kata Damai, yang merayakan tahun baru bukan hanya di Taiwan, tetapi juga semua negara.

"Maka statement Jokowi tentang kertas pemilu dikirim ke Taiwan sengaja didahulukan karena ada kekhawatiran kantor pos tutup libur tahun baru, ini ucapan yang ngasal, asal jeplak, nggak pantas dikeluarkan oleh mulut yang berpredikat sebagai Presiden RI," tegas Damai.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, merupakan cerminan seseorang yang sudah "terbiasa" berbohong. Sehingga, indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terbukti menimbulkan gejolak dan keresahan di tengah masyarakat.

"Terhadap statement Jokowi ini, apakah Jokowi tidak bisa memberikan jawaban yang cerdas dan masuk akal? Jokowi sebagai presiden tidak pantas 'over' atau lebay, yang sepertinya anggap enteng peristiwa kejahatan (kecurangan) pemilu ini," terang Damai.

“Secara hukum ketatanegaraan selaku presiden, segala yang keluar dari mulut presiden secara substantif, merupakan perbuatan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengungkapkan kekhawatiran perihal tutupnya kantor pos di Taipei itu usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional (Rakornas) Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (30/12).

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana (Taipei) sehingga (surat suara) dikirim mendahului,” kata Jokowi. (*)

Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang mengancam media beredar di media social/Net 

SANCAnews.id – Menjadi viral dan beredar di media sosial sebuah postingan yang menampilkan video berisi pemberitaan terkait aktivitas Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yang mengancam media yang beredar di media sosial. Dalam klip pendek yang dibagikan, terdengar teguran tegas dari Menteri Pertahanan (Menhan).

Rekaman yang berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan sosok Prabowo Subianto berdiri di hadapan massa. Ia berbicara di podium, sementara di belakangnya ada beberapa orang yang duduk bersila.

“Para media hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu,” kata Prabowo Subianto.

Dia kemudian berjalan keluar dari podium sambil berkacak pinggang. Aksinya itu kemudian disambut tepuk tangan dan riuh teriakan massa.

“Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya! Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan,” tutur Prabowo Subianto.

Setelah ditelusuri, video tersebut adalah berita lama yang diangkat kembali dalam postingan tersebut. Video tersebut terjadi pada pada tahun 2019 silam, video Prabowo Subianto mengancam media tersebut kembali dibagikan netizen ke sosial media.

Pada saat itu, Prabowo Subianto hadir di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika sedang memberikan sambutan di acara peringatan Hari Buruh 2019 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 1 Mei 2019.

 “Saudara-saudara, saya mau bertanya. Kalian berharap saya bicara apa adanya atau bicara yang manis-manis?” ucapnya, yang disambut jawaban ‘apa adanya’ oleh massa

“Bener? Saudara berharap saya bicara normatif atau apa adanya?” ujar Prabowo Subianto menambahkan.

Dia kemudian menyoroti banyaknya media yang datang untuk meliput acara tersebut. Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Uno kala itu kemudian memberikan peringatan.

“Itu banyak TV ya? Entah ditayangkan, enggak ditayangkan, gue gak tahu. Para media hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu,” kata Prabowo Subianto.

Dia pun berjalan keluar dari podium sambil berkacak pinggang, berpose seakan menantang media yang hadir. Setelah itu, dia kembali berjalan ke podium diiringi tepuk tangan dan riuh teriakan buruh yang hadir.

“Kami bukan kambing-kambing yang bisa kau atur-atur. Hati-hati kau ya! Hati-hati kau, suara rakyat adalah suara Tuhan,”tutur Prabowo Subianto.

Setelah membicarakan hal lain, dia kembali menyinggung kehadiran media di acara tersebut. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa kebohongan, kecurangan, kekayaan Indonesia diambil, penindasan terhadap rakyat, perlu disudahi.

Prabowo Subianto lantas menyambungnya dengan menyebutkan bahwa media merupakan pihak yang ikut merusak demokrasi.

“Itu media-media juga, gue salut sama lu masih berani ke sini. Akan tercatat dalam sejarah, hai media-media kau ikut merusak demokrasi di Indonesia. Ini gimana? Bicara apa adanya? Betul? Betul?” ujarnya yang disambut jawaban ‘betul’ dari para buruh.

“Ya gue harus bicara apa adanya dong, yang tidak benar kita harus katakan tidak benar, yang benar, benar, yang tidak benar, tidak benar, jangan kau balik,” ucap Prabowo Subianto menambahkan.

Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi dalam postingan video tersebut kadarluarsa dan tak layak dipublikasikan kembali.(radarjakarta).

Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto/Net 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo disarankan bisa bermanuver menghadapi kegagalan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam bidang pertahanan dan keamanan (hankam) di Papua.

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan, Prabowo dinilai cukup piawai di bidang pertahanan dalam debat capres yang akan digelar KPU RI pekan depan, Minggu (7/1).

"Mungkin PS (Prabowo Subianto) akan cukup menguasai bidang pertahanan, namun paslon 01 Anies yakin akan kuasai geopolitik," kata Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (31/12).

Untuk dapat mengatasi jumawa dari kubu Prabowo lantaran tema debat nanti merupakan sesuai dengan posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), maka Anies dan Ganjar harus bisa bermanuver terhadap kegagalan Prabowo di Papua.

"Anies dan Ganjar bisa manuver tentang realitas tingkat nyata keberhasilan PS. Namun realitas sebagai lawannya tentu dengan bukti kegagalan PS, utamanya di Papua dan lain-lain. Maka Anies dan Ganjar akan berhasil menutup dilema PS terhadap fungsi dan jabatannya kini dan kelak," pungkas Damai.

Hal itu lantaran kondisi keamanan Papua akibat aksi Kelompok Separatis dan Teroris (KST) dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih kerap merongrong kedaulatan NKRI.

Sepanjang tahun 2023, ada sebanyak 79 orang tewas dalam konflik bersenjata di wilayah Papua yang melibatkan aparat keamanan kontra KST Papua Merdeka. Total ada 204 aksi KST sepanjang tahun ini di wilayah Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Satgas Damai Cartenz mencatat, 79 orang tewas itu terdiri dari 20 prajurit TNI, 3 anggota polisi, 37 warga sipil, dan 19 anggota KKB. (rmol)

Gibran Rakabuming Raka saat mengajak pendukungnya bersorak di debat Cawapres, JCC Senayan/net 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pelanggaran yang kerap dilakukan pasangan Prabowo-Gibran dan tak segan-segan mengkritik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Pada debat calon presiden pertama di kantor KPU, sosok calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Gibran terlihat di jajaran tim pendukungnya, bak pemimpin pendukung yang meminta pendukung Capres Prabowo Subianto bersorak untuk jagoannya.

Gibran terekam mengarahkan pendukungnya untuk bersorak pada Debat Capres pertama, Selasa (12/12/2023) lalu.

Saat itu Prabowo sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MKMK terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres 2024.

Selain itu, Gibran kembali jadi perbincangan lantaran dugaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD), putra sulung Presiden Jokowi itu bagi-bagi susu di CFD.

Hersubeno Arief yang memandu diskusi bersama Rocky Gerung, mengatakan bahwa Heru Budi (Penjabat Gubernur DKI 2023) ketika ditanya soal Gibran kampanye di CFD, jawabannya 'saya enggak tahu, saya masih tidur,'. 

Sementara itu, Rocky Gerung ikut buka suara soal pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka. Di mana menurut Hersubeno Arief (jurnalis senior), seharusnya Bawaslu menegur Gibran. 

Menanggapi persoalan tersebut, Rocky mengatakan bahwa Bawaslu lagi tidur.

"Bawaslu juga lagi tidur, jadi yang tidur kan orangnya, tapi undang-undangnya kan enggak tidur itu," ujarnya dilansir Youtube resmi Rocky Gerung Official.

"Bayangkan Gubernur DKI musti pakai pejabat Gubernurnya, pakai cara untuk ngeyel sambil menghindar,'oh saya lagi tidur, iya lu tidur tapi undang-undang itu kan harusnya membangunkan lu" ujarnya.

Rocky Gerung beri sindiran kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dosen Filsafat ini mengatakan bahwa ini satu paket orang anggap ini tiket terusan.

"Atau kemaksian politik terusan dari saat MK tuh. Jadi nggak ada gunanya lagu sebetulnya kecuali memang ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini," jelas Rocky.

"Siapa yang potensial untuk melakukan itu? ya cuman PDIP, jadi PDIP yang musti merasa kok curang ya, tapi PDIP dalam beberapa hal juga lakukan hal sejenis kan," sambungnya.

Adapun jika netizen yang berkoar untuk menegur persoalan Gibran, menurut Rocky itu hanya demi norma saja, bukan demi efek jera.

"Kalau PDIP yang ngomong bersama-sama AMIN grup itu bikin konferensi pers mengatakan dua kali lagi temukan itu, maka kami akan berpikir ulang untuk meneruskan Pemilu ini," ujarnya.

"Kan musti ada ancaman real di situ, jadi ini bukan sekedar petak umpet soal administrasi pelanggaran, ini soal desain. Dan itu yang mustinya kita pahami, sesuatu yang didesain itu akan dicari cara untuk dibenarkan," tuturnya.

Rocky berpendapat salah satu bentuk pembenarannya adalah pernyataan 'saya tidak tahu, saya lagi tidur'. 

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengatakan akan memanggil calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

Momen Gibran bagi susu saat cfd. (tvOnenews/Abdul Gani Siregar) Hal ini atas imbas dugaaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD).

Hal ini dikonfirmasi langsung dari Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto saat dihubungi media.

“Rencana kita akan memanggil cawapres nomor urut 2, setelah selesai semua baru kita akan membuat kajian dan akan ada hasil dari kajian tersebut,” ungkap dia, Selasa (26/12/2023).

Sementara informasi terkait pemeriksaan sejumlah anggota Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Zita Anjani, Pasha Ungu, hingga Uya Kuya masih dalam proses. (tvone)

Presiden Joko Widodo. (Foto:Inilah.com) 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan surat suara tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Taipei, Taiwan. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan agar pos tidak ditutup dalam jangka waktu lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari.

“Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku kesulitan untuk mengawasi tahapan pemilu di luar negeri. Pasalnya, langkah pengawasan terbentur jumlah Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu) yang tak sebanding dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 128 wilayah.

“Sulit karena panwaslu luar negerinya kan terbatas. Tidak seperti teman-teman KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Bagja menjelaskan, pihaknya berharap adanya peran partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu yang berlangung baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, dia menilai kerawanan kecurangan tahapan pemilu di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.

Menurut Bagja, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya panitia pengawas luar negeri pertanggungjawabannya berada di tangan KPU. (inilah)