SANCAnews.id

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) adalah perkumpulan keluarga korban penculikan aktivis pada tahun 1997-1998 menolak untuk mendukung capres Prabowo. 

SANCAnews.id – Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) merupakan perkumpulan keluarga korban aktivis penculikan tahun 1997-1998 yang menolak mendukung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

"Seperti diketahui dalam Pilpres 2014 dan 2019 keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi 1997-1998 yang tergabung dalam IKOHI menyatakan menolak untuk memilih calon presiden Prabowo Subianto," kata Sekjen IKOHI, Zaenal Muttaqin, Kamis (21/12/2023).

Salah satu alasan menolak mendukung Capres Prabowo lantaran jawaban Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut menganggap isu pelanggaran HAM adalah isu musiman.

"Karena itu dalam Pilpres 2024 nanti IKOHI menyerukan untuk ke-3 kalinya mari #KalahkanCapresPelanggarHAM di kotak suara," tuturnya.

"Pada tahun 2006 hasil penyelidikan Pro Justicia Komnas HAM menyatakan kasus tersebut dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus yang dikomandani oleh Letnan Jenderal Prabowo Subianto," sambung dia.

Kemudian dari hasil tersebut merupakan proses hukum dan kelanjutan dari keputusan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI pada 1998 yang memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pada debat perdana di sesi tanya jawab antar pasangan calon. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Kemudian dia mengajukan dua pertanyaan untuk Prabowo.

"Kalau Bapak (Prabowo) di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?" ucap Ganjar dalam debat perdana capres di KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12) malam. 

"Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu. Apakah bapak bisa membantu di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?" tanya dia.

Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab Prabowo. Dia mengatakan, dirinya sudah berkali-kali memberikan jawaban. 

"Apa lagi yang mau ditanya kepada saya? Saya sudah jawab berkali-kali tiap 5 tahun kalau polling saya naik ditanya lagi soal itu," sambung Prabowo.

"Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar," ucapnya. (tvone)

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersilaturahmi bersama para santri dan kyai di Pondok Pesantren Ar Risalah Lubuklinggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12/2023)

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye karena mengejek calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto. Pelaporan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Advokat Pengawal Demokrasi (APD). 

Perwakilan APD, Yayan S mengatakan, Anies dilaporkan ke Bawaslu berdasarkan pidatonya pada agenda "Silaturahmi Ulama Se-Jambi Bersama Anies Baswedan" beberapa waktu lalu. Menurut dia, Anies menyebut Prabowo ada dalam pidatonya yang mengungkit debat calon presiden pertama. 

"Awalnya Anies menanyakan kepada para ulama yang hadir apakah menonton Debat Perdana Capres. 'Kebetulan dua hari yang lalu debatnya soal hukum. Ikut ndak lihat debat kemarin? Nobar. Emang sepak bola.... Untung enggak ada meja di situ', katanya yang disambut tawa para ulama yang hadir," ujar Yayan dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (21/12).

Atas pernyataan capres dari Koalisi Perubahan itu, Yayan menduga bahwa hal itu telah melanggar larangan dalam Kampanye Pemilu seperti yang tertera dalam Pasal 280 (1) huruf c Jo. Pasal 52 Undang-Undang Pemilu.

Selain itu, ia juga menduga Anies telah melakukan pelanggaran kampanye seperti dalan Pasal 72 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu. 

"Oleh sebab itu, kami Advokat Pengawal Demokras (APD) dengan ini melaporkan Sdr. Anies Baswedan dalam kedudukannya sebagai Capres Peserta Pemilu ke hadapan Bawaslu agar terhadap dirinya dilakukan penyidikan, pemeriksaan, dan mengadili sesuai dengan tugas dan kewenangannya," ucap Yayan.

"Serrta slanjutnya memutus laporan ini dengan menyatakan Anies Baswedan bersalah, dan kemudian memberikan rekomendasi atas kesalahannya sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku," pungkasnya. (jawapos)

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Ia sempat mengungkapkan berkelakar soal perubahan sikap akhir-akhir ini tepatnya di tahun politik. 

SANCAnews.id – Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Semarang. Ia mengungkapkan tentang perubahan sikap yang terjadi belakangan ini, terutama di tahun politik.

"Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca, 'waladholin... ', Al-Fatihah baca 'waladholin..' Ada yang diem sekarang, pak. Lho kok lain," ujar Zulhas. 

"Ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu," imbuhnya. 

Adapun yang dimaksud Zulhas, kelanjutan surat Al-Fatihah itu seharusnya adalah "Amin" yang dibaca bersamaan imam dan makmumnya. 

Kemudian Zulhas juga mengatakan ada yang duduk tahiyat menunjuk menggunakan dua jari. 

"Kalau tahiyatul akhir awalnya gini (menunjukan jari telunjuk), sekarang jadi gini (menunjukkan dua jari, telunjuk dan tengah)," ujar Zulhas bercanda. 

Pernyataan Zulhas memantik kegeraman dari para ulama. Ustaz Hilmi Firdausi sampai-sampai istigfar melihat kelakuan ZUlhas. 

"Ini sudah kebablasan pak. Syariat sholat bukan utk bahan bercandaan. Tapi apa benar ada pendukung Pak PS yg tdk amin dan merubah jari tahiyat menjadi dua ? Masa harus mengorbankan ibadahnya hanya demi Pilpres ? Astaghfirullah," katanya lewat akun X. (tvone)

Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais/Ist 

SANCAnews.id – Ketua Dewan Syuro Partai Ummat Amien Rais pun jengkel saat melihat pidato Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang menjadikan gerakan membaca dan sholat sebagai lelucon demi mengkampanyekan Prabowo Subianto.

Amien yang juga mantan mertua Zulhas menilai lelucon tersebut tidak boleh dilontarkan hanya karena alasan duniawi.

"Ada yang terlalu menghamba kepada manusia, hingga tega dan sampai hati membuat lelucon tentang gerakan dan bacaan sholat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. #lawankezaliman #amienrais," kata Amien di X.

Para followers-nya pun turut mendukung pernyataan Amien Rais bahwa apa yang dilakukan Zulkifli memang tidak pantas diucapkan.

@Kang_Sholihin: Mantan besan panjenengan ini sudah tersesat Pak Amin, Astaghfirullohal adzim

@AkasiaUsman: Saya rasa itu bukan kelucon itu sudah pelecehan tasyaut menunjuk dgn satu jari dia buat dua jari, dan ketika mengucapkan Aamiin harus diam atau Ya Robbal Alamin ini masalah ibadah tdk bileh dibuat main main. Di tegur saja si Zulhasan dan yg lain itu.

@Ojolsang3: Orang seperti itu masih mau dipakai oleh PAN pak amien? Bahaya pak! Bisa-bisa nanti mereka juga mengganti nama bapak jadi Qobul Rais. Saking phobia nya dengan kata "Amin"

@FiNfie777: innalillahi wa inna ilaihi roji’uun..Semoga Allah segera kan laknatNya atas dirinya dan keluarganya sehina-hinanya laknat, karena dia telah menghinakan syariat Islam tentang sholat!…aamiin yaa robbal’alaamiin.

Sebelumnya, dalam sebuah video terlihat Zulkifli Hasan bicara di sebuah acara Kementerian Perdagangan bahwa ada orang karena saking fanatik mendukung Prabowo, gerakan dan bacaan shalat berubah, dan tentu yang dimaksud Zulhas adalah jadi bahan guyonan atau lelucon.

"Saya keliling daerah, Pak Kiai. Sini aman, Jakarta nggak ada masalah, yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat Maghrib baca, ‘waladholin… ‘, Al-Fatihah baca ‘waladholin..’ Ada yang diem sekarang, pak. Lho kok lain," kata Zulkifli.

"Ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu,” imbuhnya.

Tak hanya itu, lanjut Zulhas, bahwa di gerakan terakhir dalam shalat, bahkan ada yang tak mau menunjukan satu jari, sebagaimana orang shalat pada umumnya.

"Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini (menunjukan jari telunjuk), sekarang jadi gini (menunjukkan dua jari, telunjuk dan tengah),” ujar Zulhas ditanggapi tertawa dari penonton. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Deputi Profesional dan dan Alumni Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Hendry Harmen buka suara terkait kritik yang dilontarkan Ridwan Kamil terhadap Muhaimin. Hal ini terkait dengan efektivitas pembangunan jalan tol di Indonesia.

Akademisi ini menyebut apa yang disampaikan mantan gubernur itu salah. Ia mengatakan, yang disampaikan adalah keluhan para tukang becak yang mengeluh tidak bisa menikmati jalan tol meski sudah membayar pajak.

"Saya melihat kritik Ridwan Kamil bukan hanya keluar dari konteks, tetapi juga sesat dalam berpikir," kata Hendry dalam pesan tertulisnya, dilansir pada Rabu (20/12).

Selain itu, pembangunan jalan tol tidak serta-merta memperlancar arus logistik. Hendry mengatakan hal ini dilewatkan oleh politikus tersebut, yakni sembako sebelum mencapai jalan tol harus melalui jalan biasa (non tol) yang seringnya macet. 

Dirinya menguraikan, kemacetan terjadi utamanya karena penambahan jumlah jalan tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan.

8 Tahun Pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol (yang berbayar) lebih panjang dari pada jalan nasional yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan semua jenis kendaraan dan tidak berbayar. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penambahan jalan nasional dari tahun 2014 – 2022 = 1.385 km. Sementara penambahan jalan tol sepanjang tahun 2014 – 2022 = 1.500 km. 

"Dari data ini tergambar, paradigma pembangunan era Jokowi bukan untuk memudahkan mobilitas rakyat secara umum, tetapi lebih pada mendapatkan keuntungan dari mobilitas tersebut," terang Hendry.

Karena itu, Hendry Harmen menyebut Ridwan Kamil sesat dalam berpikir karena terlalu menyederhanakan masalah dengan melewatkan akar masalah. 

"Akar masalahnya adalah kurangnya ketersediaan jalan nasional yang tidak berbayar, yang merupakan urat nadi mobilitas barang dan orang antar daerah, yang murah dan lancar," tegas Hendry seraya menambahkan, jslalan nasional, bahkan jalan propinsi, jalan kabupaten yang banyak dan berkualitas akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi rakyat di sepanjang jalan tersebut, dan umumnya bagi rakyat secara luas. 

"Pada akhirnya, Mang Becak makan di warteg jadi murah, bukan karena adanya jalan tol, tetapi karena tersedianya jumlah jalan nasional yang cukup sehingga membuat biaya distribusi sembako menjadi lebih lancar dan murah," terang Hendry. 

Ia mengingatkan laporan Bank Dunia 2023, dimana Logistic Performance Index Indonesia turun tajam, dari peringkat 46 di tahun 2018 menjadi peringkat 63 di tahun 2023 dari 139 negara. 

Hendry juga mengutip data ekonom Faisal Basri yang menyebut biaya logistik Indonesia saat ini masih sangat tinggi, yaitu di angka 22 perseb dari nilai PDB nasional. 

Sementata menurut laporan CNBC (19/5), selama 8 tahun pemerintahan Jokowi alokasi dana infrastruktur nasional mencapai Rp 2.768,9 triliun. Bahkan Jokowi mengaku angkanya lebih tinggi lagi yaitu Rp 3.309 triliun. 

Soal biaya logistik nasional yang masih tinggi sedangkan biaya infrastruktur meningkat tajam, menurut Deputi Timnas AMIN itu jawabannya sederhana. 

"Pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi tidak tepat sasaran dan tidak terintegrasi sehingga tidak berdampak pada penurunan biaya logistik nasional," tutur Hendry. (wartaekonomi)