SANCAnews.id

Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Manguni.

SANCAnews.id – Baru-baru ini, peristiwa yang viral di internet adalah peristiwa yang melibatkan ormas pro-Israel Pasukan Manguni yang diduga melakukan penyerangan terhadap pendukung Palestina di Kota Bitung pada Sabtu (25/11/2023) hingga menewaskan korban.

Bahkan, sejumlah video pun viral di media sosial yang menggambarkan ketegangan dan bentrokan yang terjadi. Akun @MprAldo, salah satu sumber informasi, membagikan kronologis kejadian tersebut. Aksi yang tadinya berlangsung damai dan diakhiri dengan doa bersama berubah ricuh akibat insiden yang menimpa sejumlah peserta aksi.

Pro Israel Bikin Gaduh di Bitung,/Ist

Dalam unggahan tersebut, terungkap bahwa bendera Palestina dibakar, bendera tauhid dihancurkan, bahkan seorang anggota Barisan Solidaritas Muslim (BSM) dilaporkan mengalami kondisi kritis setelah dianiaya.

Menanggapi insiden tersebut, pihak Majelis Ulama Indonesia buka suara. Pihaknya meminta kepolisian menindak tegas massa pro Israel. Lantaran aksi tersebut sudah mengarah ke penyerangan hingga tindakan kekerasan.

“Pihak kepolisian harus tegas mengambil tindakan hukum kepada para pelaku tindak kekerasan. Mereka sesungguhnya adalah trouble makers, intoleran, pemeceh belah kesatuan dan anti demokrasi,” jelas Wakil Ketua MUI Dewan Pertimbangan KH Muhyiddin Junaidi.

Muhyiddin melanjutkan, doktrin Zionis Israel telah merusak perilaku massa pelaku kekerasan. “Perilaku anarkis tersebut bagian dari warisan budaya Zionis Isra Hell yang sudah merusaki jiwa mereka,” tambahnya, Ahad (26/11/2023).

Menurutnya semua penganut agama samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) di dunia telah mati-matian mendukung perjuangan Palestina melawan Israel.

Ia berkaca dengan dukungan penuh yang diberikan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Selain itu mengutuk keras semua agresi yang dilakukan pasukan pertahanan Israel (IDF) di Gaza.

Sehingga menurutnya, rakyat Indonesia yang membangkang terhadap kebijakan pemerintah layak disebut kelompok kriminal. “Semua pengikut agama samawi di dunia mendukung penuh perjuangan Hamas atas nama bangsa Palestina melawan kebiadaban Zionis ‘Isra Hell’.

“Bahkan Indonesia secara resmi mengutuk genosida Zionis terhadap bangsa Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Muhyiddin kembali menegaskan, agen-agen Zionis Israel di Indonesia telah merusak konstitusi nasional. Hal ini, katanya, sangat berbahaya dapat merukan hukum dan undang-undang Pancasila.

Tak berhenti di situ, MUI juga meminta kepada umat Islam untuk tidak bertindak dan melawan. Ia berharap umat Islam juga tidak terpancing propaganda agen-agen pro Israel.

“Kepada ummat Islam diimbau agar tak terpancing oleh propaganda murahan sekelompok agen Zionis,” tegasnya.

Ia menyarankan agar melakukan perlawanan melalui jalur hukum. “Gunakan jalur hukum untuk menghentikan aksi premanisme dan provokatif tersebut,” saran Muhyiddin.

Sebagai informasi, nama kelompok yang menghalangi aksi damai adalah ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’, bukan Pasukan Manguni Minahasa. Cuitan awal tersebut juga disertai dengan dua video berdurasi 53 detik dan 48 detik, yang menunjukkan suasana mencekam di lokasi kericuhan.

Video pertama memperlihatkan sekelompok massa yang diduga kuat berasal dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw melakukan serangan dengan melempar batu dan mengacungkan senjata tajam (sajam).

Tak hanya melakukan aksi kekerasan, oknum ‘Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw’ itu juga merusak ambulans yang digunakan untuk menyimpan bendera Palestina dan bendera Tauhid. Ambulans dihancurkan dengan tujuan merebut bendera-bendera tersebut, yang kemudian dibakar oleh kelompok massa.

Selain itu, sebuah surat dari Ormas Adat Pasukan Manguni Makasiouw juga beredar, menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap aksi damai bela Palestina di Manado. Surat tersebut meminta agar Kapolres tidak mengizinkan aksi solidaritas Palestina dengan alasan potensial memicu gangguan keamanan nasional.

Salah satu tuntutan dalam surat tersebut meminta proses hukum terhadap penanggung jawab aksi bela Palestina pada tanggal 27 Oktober 2023 atas isu poster yang dianggap provokatif.

Keseluruhan kejadian menunjukkan adanya gesekan dan pertentangan pendapat yang cukup kuat antara peserta aksi solidaritas Palestina dan Ormas Manguni, yang menuntut penindakan terhadap peserta aksi serta menolak izin untuk aksi solidaritas Palestina.

Disimpulkan, kemungkinan insiden keras tersebut mencuat usai perbedaan pandangan tersebut menjadi titik kritis dan memicu kekacauan yang berpotensi merugikan dalam konteks solidaritas dan keamanan. (***)

Aksi Damai Depok bersama Palestina di Depok, Ahad.

SANCAnews.id – Aksi bela dan mendukung kemerdekaan Palestina terus mengalir dari seluruh penjuru tanah air, termasuk masyarakat Depo, Jawa Barat.

Ribuan warga Depok memenuhi Jalan GDC Depok dengan berbagai atribut bendera Palestina, mulai dari yang kecil hingga yang besar, terlihat dalam aksi tersebut.

Selain itu ada juga atribut syal Palestina, sorban, topi dan lainnya meramaikan aksi damai tersebut. 

Mohammad Idris, Wali Kota Depok, yang hadir dalam aksi bela Palestina tersebut tegaskan, UUD telah mengamanahkan, jika penjajahan harus dihapuskan diseluruh dunia. Oleh karenanya, tak ada alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak membela Palestina untuk merdeka. 

"Bapak dan Ibu tidak ada alasan bagi bangsa Indonesia dan bagi orang Indonesia siapapun untuk tidak membela Palestina untuk merdeka," kata Mohammad Idris dalam orasinya saat "Aksi Damai Depok Bersama Palestina" di Grand Depok City (GDC), Ahad. 

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, aksi yang digelar warga Depok merupakan dukungan penuh kepada warga Gaza yang terus dibombardir militer Israel. 

"Aksi kemanusiaan ini sebagai upaya memberikan dukungan kepada warga Gaza, khususnya yang sedang menderita akibat agresi militer yang dilakukan Israel," ujar Sekretaris MUI Depok Khaerullah Ahyari. 

Dia mengatakan dalam aksi kemanusiaan ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Depok dan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, serta lembaga maupun organisasi masyarakat.(tvone)

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam program Gagas RI di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/11/2023). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

SANCAnews.id – Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akan memprakarsai ibu kota permanen NKRI di DKI Jakarta.

Menurut Anies, saat ini Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan di banyak lokasi, tidak hanya di satu tempat.

"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi," kata Anies di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023), menjawab pertanyaan wartawan.

Menurutnya, pembangunan di satu kawasan jangan sampai menyebabkan ketimpangan terhadap wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, dirinya dan Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presidennya, telah menyusun program pembangunan yang merata di seluruh provinsi di Tanah Air.

"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru.”

“Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya, dikutip Kompas.com.

Menurut dia, anggaran yang biayanya hanya disiapkan untuk satu tempat saja, perlu dikembangkan untuk pengerjaan di banyak tempat.

"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut akan menginisiasi bahwa ibu kota negara Indonesia tetap berada di Jakarta jika PKS menang.

"Kami berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kami akan menginisiasi bahwa Ibu Kota Negara tetap di Jakarta," kata Syaikhu di sela-sela Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Meski demikian, ia juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN.

Tetapi, nantinya setelah pembangunan selesai, pihaknya akan mengubah fungsi IKN menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Ibu kota nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia," kata Syaiku. (kompas)

Jokwi kereta cepat Jakarta-Bandung

SANCAnews.id – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membantah tudingan aliran dana transaksi Kereta Cepat Jakarta Bandung atau WHOOSH masuk dan dikuasai bank asal China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan seluruh transaksi keuangan KCIC dilakukan di Indonesia. KCIC juga telah menjalin kerja sama dengan perbankan nasional di Tanah Air. Sedangkan China Development Bank (CBD) menjadi kreditur yang mendanai proyek kereta berkecepatan tinggi Whoosh.

Meski demikian, Eva memastikan untuk kelancaran proses transaksi kredit, KCIC dan CBD telah bekerja sama dengan tiga bank yang beroperasi di Indonesia, yakni BNI, Bank of China, dan ICBC (Industrial and Commercial Bank of China). Ketiga bank tersebut dipastikan berada dalam pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri, sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," ujar Eva dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023). 

Selain itu, Eva menjelaskan, KCIC juga berkolaborasi dengan beberapa bank nasional lainnya untuk pemesanan dan pembayaran tiket, gaji karyawan Kereta Cepat hingga pembayaran kepada mitra perusahaan. 

Adapun bank nasional yang dilibatkan untuk menangani transaksi dalam operasional KCIC tersebut antara lain Bank Mandiri, BNI, dan BRI. 

Lebih lanjut, Eva menyebutkan, kolaborasi dengan bank-bank pelat merah itu dilakukan untuk penyediaan layanan pemesan tiket, seperti lewat aplikasi Livin by Mandiri, BRImo, pembayaran untuk pemesanan tiket WHOOSH melalui seluruh bank di Indonesia, dan penggunaan EDC serta QRIS untuk pembayaran tiket di merchant, mesin pembelian tiket, maupun loket stasiun. 

Dia pun mengatakan, ke depannya KCIC bakal memperluas kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan lainnya. "Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," ucapnya. (ekonomi)

Amien Rais di Sukoharjo, Minggu (26/11/2023). Amien Rais menyebut Firli Bahuri yang kini jadi tersangka merupakan penjahat besar KPK. (Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais pun mengomentari penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap SYL. Dia ingin Firli dihukum seberat-beratnya.

"Saya bukan orang ahli hukum, tapi menurut beberapa orang ahli memang dia (Firli) bisa dijerat saya lupa undang-undang nomor sekian-sekian, dihukum seumur hidup, mudah-mudahan ya," katanya ditemui di Ponpes Al-Mukmin, Sukoharjo, Minggu (26/11/2023).

Dirinya juga meminjam istilah dari mantan penyidik KPK Novel Baswedan bahwa Firli merupakan penjahat besar. Kata dia, Firli merupakan penjahat besar yang menguasai KPK.

"Jadi dia ini, saya pinjam istilahnya Novel Baswedan, penjahat besar. Penjahat besar menguasai KPK," ungkapnya.

Mantan ketua MPR itu berharap Firli dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

"Dihukum yang semestinya yang seberat-beratnya," pungkasnya.

Firli Tersangka Dugaan Pemerasan SYL

Dilansir detikNews, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka dugaan korupsi. Firli dijerat pasal dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Menetapkan saudara FB (Firli Bahuri) selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (22/11) malam.

Dia mengatakan Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ucapnya. (detik)