SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pendaftaran calon peserta pemilu 2024 telah resmi ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (14/05). Dari hasil pengusulan nama caleg, sejumlah tokoh masyarakat, penyanyi, dan komedian mewarnai pemilihan umum 2024.

Dari Narji hingga Komeng, mereka mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPR-RI. Setiap komedian memiliki alasannya sendiri untuk beralih ke politik. Lantas, siapa sajakah daftar pelawak atau pelawak yang mencalonkan diri sebagai caleg di pemilu 2024? Baca selengkapnya.

1. Narji Cagur

Narji Cagur maju Pileg 2024 di dapil X Jateng bersama PKS. Dirinya ikut ke Kantor KPU bersama PKS mengajukan daftar nama-nama bacaleg DPR RI PKS, Senin, 8 Mei 2023.

Pemilik nama asli Sunarji ini resmi menjadi caleg 2024 dari PKS pada pemilu 2024 mendatang dan siap bersaing memperebutkan kursi. Meski sudah resmi menjadi caleg, namun jika dirinya berhasil menjadi anggota legislatif ia tidak akan meninggalkan panggung komedian yang telah membesarkan namanya.

2. Komeng

Komeng adalah komedian senior yang sudah terkenal di Indonesia. Pemilik nama asli Alfiansyah Bustami ini resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif (bacaleg) DPD RI dapil Jawa Barat pada pemilu 2024. Saat mendaftarkan diri, Komeng tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-temannya seperti Sujarwo, Jarwo Kwat, Indrayana Bidwy (Bopak Castello), Muhamad Firdaus (Daus Separo) dan Gunardi (Rudi Sipit).

Ada alasan dibalik komeng terjun di dunia politik. Pasalnya, ketika Komeng menjadi pelawak, ia pernah menyampaikan pendapat dengan menggunakan satire (sindiran), tetapi sindirannya tersebut tidak berpengaruh. Akhirnya Komeng menggunakan jalur politik dengan maju sebagai caleg DPD RI Jawa Barat.

Tidak hanya ingin didengar aspirasinya lewat satire, Komeng ini juga ingin menghidupkan dunia seni khususnya di daerah Jawa Barat, terutama pada gedung-gedung kesenian Jawa Barat.

3. Bedu

Pemilik nama asli Harabdu Tohar akan menjadi salah satu bacaleg di pemilu 2024, khususnya di daerah Provinsi Banten dan akan mendaftarkan diri menjadi anggota DPRD Banten dari dapil Kota Tangerang Selatan melalui fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum bergabung dengan PAN, Bedu sempat bergabung dengan partai politik lain, namun dirinya memilih bergabung dengan PAN karena sesuai niat dan sejalan dengan visi misinya. Adapun tujuan Bedu terjun didunia politik ini karena ia ingin melakukan perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk masyarakat Banten.

4. Mongol

Mongol merupakan komika dan komedian yang terkenal lewat ajang Stand Up Comedy Show. Saat ini dirinya resmi menjadi caleg dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Mongol akan maju bersama dengan teman-teman lainnya seperti Badai Kerispatih. Mongol akan maju di daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Utara, sedangkan Badai Kerispatih memilih maju di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VI yaitu Depok dan Kota Bekasi.

5. Eko Patrio dan Opie Kumis

Eko Patrio dan Opie Kumis sudah resmi menjadi bakal calon legislatif yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Jumat, 12 Mei 2023. Mengapa memilih hari dan tanggal tersebut? Karena hari Jumat dikenal sebagai hari yang baik sehingga hari tersebut menjadi hari yang tepat untuk mendaftarkan para calegnya. Mereka resmi didaftarkan melalui Partai Amanat Nasional atau disingkat dengan (PAN).

Tidak hanya nama-nama pelawak di atas ada beberapa publik figur yang terkenal maju menjadi calon legislatif atau yang disingkat caleg di PDIP yaitu Once Mekel, Marcell Siahaan, Sari Yok Koeswoyo, Andre Hehanusa, lalu komedian Denny Cagur, seniman Taufik Hidayat Udjo, pembawa acara Tamara Geraldine, dan Lucky Perdana. dari PAN ada Desy Ratnasari, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Uya Kuya, Astrid Kuya, Verrell Bramasta, Lula Kamal dan Tom Liwafa. Sedangkan dari Gerindra ada Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, Ari Sihasale, Derry Drajat, Didi Mahardika, dan Ade Jona. (tempo)

SANCAnews.id – Direktur Niaga PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya mengakui realisasi program insentif sepeda motor listrik atau subsidi sepeda motor listrik masih rendah. Per 10 Mei 2023, baru ada 114 pengajuan pembelian sepeda motor listrik dari target 200.000 unit tahun ini.

"Motor baru (laku) 114 unit, 112 dalam proses menunggu STNK dan 2 sudah terbit STNK dari target 200.000," ungkapnya kepada awak media di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Saifuddin mengungkapkan, rendahnya realisasi program konversi motor listrik ini karena tidak semua pendaftar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yakni, terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan pelanggan subsidi sampai 900 VA.

"Nah, ada banyak laporan yang memang tidak sesuai dengan syarat," ucapnya.

Selain itu, tidak semua produsen memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Di mana, Pemerintah mensyaratkan kandungan TKDN minimal 40 persen. "Untuk TKDN aturannya memang 40 persen dari pemerintah. Ada 10 pabrikan motor yang memenuhi," ungkapnya.

Kemudian, jumlah dealer penyalur masih terbatas. Saifuddin mencatat, baru ada sebanyak 216 dealer yang memenuhi ketentuan. Dia menyampaikan, proses pembelian motor listrik sendiri cukup mudah. Di mana konsumen hanya perlu membawa KTP saat mendatangi dealer yang terdaftar.

"Sebenarnya cukup mudah, konsumen tinggal bawa KTP nanti NIK dicocokkan. Kemudian akan terverifikasi apakah dia berhak," pungkasnya.

Hore, Beli Motor Listrik Dapat Subsidi Rp7 juta

Sebelumnya, pemerintah memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.

Pemerintah menyadari bahwa pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai upaya mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi Indonesia.

"Oleh karena itu pemerintah hari ini secara resmi meluncurkan program penggunaan massal KBLBB dapat segera terwujud dengan adanya adopsi masal ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikantornya.

Luhut berharap, dengan berbagai kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.

Percepatan program KBLBB ini juga akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB. (merdeka)

SANCAnews.id – Partai Nasdem tidak akan mengusulkan pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur perangkat telekomunikasi base transceiver station (BTS).

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, pihaknya tidak berhak menitipkan nama pengganti Menteri Komunikasi dan Informatika yang ditinggalkan Johnny Plate.

“Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden (Jokowi),” ujar Surya Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5).

Bahkan, Surya Paloh menyatakan tidak mau salah langkah dalam merespon penahanan Johnny Plate, termasuk memastikan tidak menimbulkan persoalan dengan Presiden Joko Widodo.

“Bagaimana kita mau mengajukan (pengganti Johnny untuk kursi Menkominfo), salah-salah Presiden enggak suka,” sambungnya.

Maka dari itu, ia memastikan Nasdem tidak akan mencampuri urusan penggantian menteri di Kabinet Indonesia Maju, usai Johnny ditangkap Kejagung.

“(Bisa muncul persepsi) enggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mengajukan nama baru, tanpa diminta oleh presiden,” demikian Surya Paloh menegaskan. (rmol)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate terseret kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemkominfo 2020- 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu, 17 Mei 2023, Johnny G Plate ditahan sementara selama 20 hari ke depan. Dia keluar dari Gedung Bundar Kejagung pada pukul 12.50 WIB dan dibawa ke Rutan Salemba Jakarta.

Selain Johnny G Plate, beberapa menteri lain dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga terlibat dalam kasus korupsi.

Idrus Marham, mantan Menteri Sosial, terlibat dalam kasus suap proyek PLTU Riau-1. Idrus dan anggota DPR Eni Maulani Saragih yang non-aktif menerima suap sebesar Rp2,25 miliar.

Idrus dibebaskan dari Lapas Kelas I Cipinang pada 11 September 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama dua tahun.

Imam Nahrawi, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sebesar Rp26,5 miliar pada tahun 2019.

Kasus tersebut terkait dengan pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait ekspor benih lobster atau benur.

Juliari P Batubara, mantan Menteri Sosial periode 2019-2020, terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Deretan menteri Jokowi yang disikat KPK ini dinilai jago pencintraan, namuan nyatanya maling juga. (suara)

SANCAnews.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS Kominfo oleh Kejaksaan Agung.

Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagai tersangka merupakan hasil penyidikan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022.

Kejaksaan Agung menyebutkan bahwa Johnny menjalani pemeriksaan tiga kali sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dua pemeriksaan sebelumnya Johnny berstatus sebagai saksi.

Johnny menjalani pemeriksaan pertama kali pada 14 Februari 2022 dan pemeriksaan keduanya dilaksanakan pada 15 Maret 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumendana menyebut bahwa Johnny G Plate diperiksa setelah adanya hasil LHP BPKP yang menyebut ada kerugian negara dengan total Rp 8 triliun dalam kasus BTS Kominfo. Ketut menyebut materi pemeriksaan Johnny G Plate terkait dengan kerugian negara yang ada.

Ketut Sumedana menyebut Jhonny G Plate tiba di Kejagung pada pukul 09.00 WIB. Ia menyebut bahwa pemeriksaan ketiga tersebut dilakukan kepada Johnny untuk mendalami terkait dengan ada atau tidaknya keterlibatan yang bersangkutan di balik perkara korupsi yang merugikan negara sampai dengan Rp 8 triliun lebih tersebut.

Pada saat dipanggil dua kedua kalinya oleh Kejagung, pihak Kejagung masih mendalami dugaan keterlibatannya dalam skandal kasus korupsi BTS 4G tersebut.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem tersebut dicecar sebanyak 51 pertanyaan selama 9 jam dalam pemeriksaan pertamanya. Johnny mengaku memberikan pernyataan telah memberikan keterangan sesuai dengan yang ia ketahui sebagai saksi.

Pada pemeriksaan keduanya, Menkominfo menjalani proses pemeriksaan selama kurang lebih enam jam. Saat itu, ia harus menjawab sebanyak 26 pertanyaan dari tim penyelidik Kejagung.

Pemeriksaan ketiga, Kejagung memeriksa Johnny G Plate terkait dengan aliran dana kepada adiknya, yakni Gregorius Alex Plate (GAP). Sebelumnya, adik Johnny G Plate tersebut telah menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali.

Kejagung masih belum bisa memberikan rincian siapa saja saksi yang dihadirkan bersama dengan Johnny G Plate dalam pengusutan kasus dugaan korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

Dalam kasus tersebut, GAP diduga telah menerima fasilitas dari Kemkominfo terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G, meskipun ia tidak mempunyai jabatan atau ikatan hukum dengan Kominfo.

Sementara itu, Kejagung telah mengantongi bukti keterlibatan Johnny dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 - 2022.

Meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, penyidikan masih terus dilakukan untuk mendalami temuan BPKP terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat proyek tersebut. (suara)