SANCAnews.id – Direktur Niaga PT Surveyor Indonesia Saifuddin
Wijaya mengakui realisasi program insentif sepeda motor listrik atau subsidi
sepeda motor listrik masih rendah. Per 10 Mei 2023, baru ada 114 pengajuan
pembelian sepeda motor listrik dari target 200.000 unit tahun ini.
"Motor baru (laku) 114 unit,
112 dalam proses menunggu STNK dan 2 sudah terbit STNK dari target
200.000," ungkapnya kepada awak media di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat,
Rabu (17/5).
Saifuddin mengungkapkan,
rendahnya realisasi program konversi motor listrik ini karena tidak semua
pendaftar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yakni, terdaftar sebagai
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR),
penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan pelanggan subsidi sampai 900
VA.
"Nah, ada banyak laporan
yang memang tidak sesuai dengan syarat," ucapnya.
Selain itu, tidak semua produsen
memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Di mana, Pemerintah
mensyaratkan kandungan TKDN minimal 40 persen. "Untuk TKDN aturannya
memang 40 persen dari pemerintah. Ada 10 pabrikan motor yang memenuhi,"
ungkapnya.
Kemudian, jumlah dealer penyalur
masih terbatas. Saifuddin mencatat, baru ada sebanyak 216 dealer yang memenuhi
ketentuan. Dia menyampaikan, proses pembelian motor listrik sendiri cukup
mudah. Di mana konsumen hanya perlu membawa KTP saat mendatangi dealer yang
terdaftar.
"Sebenarnya cukup mudah,
konsumen tinggal bawa KTP nanti NIK dicocokkan. Kemudian akan terverifikasi
apakah dia berhak," pungkasnya.
Hore, Beli Motor Listrik Dapat
Subsidi Rp7 juta
Sebelumnya, pemerintah memberikan
bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit
sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit
sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik.
Pemerintah menyadari bahwa
pengembangan ekosistem industri KBLBB merupakan sektor strategis yang memiliki
potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai upaya
mempercepat inovasi dan mempercepat dekarbonisasi Indonesia.
"Oleh karena itu pemerintah
hari ini secara resmi meluncurkan program penggunaan massal KBLBB dapat segera
terwujud dengan adanya adopsi masal ini," kata Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dikantornya.
Luhut berharap, dengan berbagai
kebijakan lainnya transportasi Indonesia bisa bertransformasi menuju arah
industri yang lebih hijau, sehingga industri yang terbangun akan memperkuat
posisi Indonesia di rantai nilai sumber daya mineral baterai serta kendaraan.
Percepatan program KBLBB ini juga
akan memberikan dampak positif bagi terciptanya lapangan kerja
sebanyak-banyaknya khususnya di sektor ekosistem industri KBLBB. (merdeka)