SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepastian adanya stok minyak goreng di dalam negeri menjadi alasan mengapa kemudian Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Presiden Jokowi mengatakan, sangat ironi ketika Indonesia yang berlabel sebagai pengasil minyak sawit terbesar di dunia, justru masyarakatnya sulit mendapatkan minyak goreng.

"Sebagai produsen minyak sawit di dunia, ironis kita kelulitan mendapatkan minyak goreng," ujar Jokowi dalam pernyataan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu malam (27/4).

Jokowi menegaskan, larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh Indonesia, termasuk dari kawasan berikat.

Pada sisi lain, kepala negara menyadari larangan itu menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, dan hasil panen petani yang tak terserap.

"Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," ujar Jokowi.

"Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan adanya penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena mahalnya harga bahan pokok. Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui kalau kondisi yang dijalankan saat ini tidaklah mudah.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan bahwa tekanan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, termasuk menyebabkan kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia menyebut pemerintah juga melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan lonjakan kenaikan harga barang-barang.

"Salah satu yang dilakukan pemerintah dengan mempertahankan subsidi untuk beberapa komoditi," kata Juri di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Kendati demikian, Juri menyampaikan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengatasi kesulitan masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial. Skema bantuan sosial tersebut mulai dari bantuan sembako, BLT minyak goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM.

“Di saat yang sama pemerintah juga membuat kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juri juga menyampaikan apresiasinya terhadap hasil survei yang sudah dilakukan beberapa lembaga soal kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Survei merupakan bagian dari masukan kepada pemerintah untuk introspeksi dan meningkatkan kinerja," ucap Juri.

Lembaga survei IPI kembali merilis hasil surveinya pada Selasa (26/4/2022). Hasil survei yang dilakukan pada 14-19 April tersebut, menunjukkan tren penurunan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Jika pada awal Januari 2022, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi menyentuh angka 75,3 persen, kali ini turun di angka 59,9 persen.

IPI menyebut, menurunnya kepuasan masyarakat karena mahalnya harga bahan pokok. Dalam survei disebutkan, 36,6 persen masyarakat meminta Jokowi menstabilkan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng dan BBM. (suara)

SANCAnews.id – Mahkamah Agung (MA) memotong masa tahanan terpidana atas nama Prasetijo Utomo. Prasetijo Utomo merupakan polisi yang dihukum selama tiga tahun penjara oleh pengadilan akibat membantu koruptor buron Djoko Tjandra untuk bisa ke Indonesia.

"Menjatuhkan pidana kepada terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan," kata Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro saat membenarkan pemotongan hukuman, Senin (25/4/2022).

Dengan putusan tersebut, masa hukuman Brigjen Prasetijo berkurang 6 bulan. Berdasarkan situs Mahkamah Agung, sunat ini diberikan atas peninjauan kembali (PK) yang dilakukan tim kuasa hukum terpidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Februari 2022 atas jenis perkara pemalsuan surat dan diputus majelis hakmi MA pada 12 April 2022.

Bertindak sebagai pengadil dalam sunat hukuman kali ini adalah Eddy Army, Dwiarso Budi Santiarto dan Jupriyadi. Sedangkan panitera pengganti diisi oleh Emmy Evalina Marpaung.

"Amar putusan: Kabul," bunyi dari kutipan situs informasi perkara MA yang dilihat Liputan6.com.

Sebagai informasi, hukuman yang disunat terhadap Prasetijo ada dalam kasus surat palsu. Prasetijo turut mengkondisikan sejumlah surat palsu untuk Djoko Tjandra, seperti surat jalan dan surat keterangan bebas Covid-19.

Sedangkan untuk hukuman atas kasus yang senada dengan sangkaan rasuah, Prasetijo menerima vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. (liputan6)

SANCAnews.id – Proyek strategi Pemerintahan Presiden Jokowi untuk pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Nabire Provinsi Papua terancam mangkrak.

Pasalnya, pembangunan bandara bernilai Rp 850 miliar yang bertujuan menjadi konektivitas dan membantu aksesibilitas transportasi logistik di Papua terhambat lantaran tidak ada alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) tahun 2022.

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire Salmon Pigai mengatakan akibat tidak adanya kejelasan dana dari APBN maka menyebabkan pembangunan bandara ini terbengkalai.

Hingga Senin, 18 April 2022, progres pembangunan bandara baru Nabire yang terbagi dalam dua bagian yakni pertama pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat.

Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (run way) sepanjang 1.600 meter x 30 meter, landas hubung (taxi way), Apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun.

“Apron progres 600 meter, baru dikerjakan 367 meter yang sudah dicor beton, sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan," kata Pigai 

Sedangkan pembangunan tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, gudang kargo, bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), serta gedung genset/main power house,  perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.

“kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya maka proyek ini berpotensi gagal,” ungkapnya.

Pigai meminta Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan dan kementerian terkait mengalokasikan dana melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tahun 2022.

“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan bandara baru di Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung. Makanya, kami minta perhatian dan intervensi dari bapak Presiden Jokowi untuk menuntaskan proyek pembangunan Bandara baru Nabire,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi anggaran dari APBN untuk kelanjutan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut.

“Kami masih tunggu berapa besaran dana yang digelontorkan," ungkap Muhamad

Muhamad menjelaskan Pembangun Bandara Nabire baru dicanangkan pertama kali saat kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2017.

Kemudian, kata dia pada tahun 2018-2019 dimulailah penyusunan perencanaan dan sistem pembangunan bandara ini multi years selama tiga dari tahun 2019 hingga 2021.

Progres pembangunan Bandara Nabire baru, lanjut Muhammad, sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup.

"Sisi udara dananya kurang lebih Rp 442 miliar dan dan sisi darat 189 miliar," ujarnya.

Keberadaan Bandara baru Nabire sangat strategis, dengan panjang runway 1.600 meter, bisa di darati pesawat jenis ATR dan mendukung pelayanan penerbangan di antaranya Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yapen, Kabupaten Waropen dan kabupaten-kabupaten lainnya. (jpnn)

SANCAnews.id – Ada kesan frustasi ditunjukkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin dalam mengatasi persoalan polarisasi.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto melihat Mahfud seperti frustasi namun tidak beranibh mundur dari kabinet.

"Dia (Mahfud MD) sebenarnya sudah frustasi dengan pemerintahan Jokowi, namun sayangnya dia tidak punya keberanian untuk mundur dari kabinet," tegas Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).

Satyo pun meyakini sikap frustasi tersebut lebih kuat jika dibandingkan dengan anggapan beberapa pihak bahwa Mahfud MD sedang mencari panggung politik menuju Pemilu 2024.

Satyo mengatakan, pernyataan Mahfud MD merupakan bagian dari analisa keadaan bahwa kondisi polarisasi semakin tajam.

"Lalu siapa yang menciptakan polarisasi tersebut? Tentu saja pemerintah dengan 'membayar' para buzzer perusak persatuan bangsa," tandas Satyo. (*)