SANCAnews.id

SANCAnews.id – Gerombolan Kelompok Separatis Teroris (KST) menyerang dan menembak Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, bertempat di Kalikote, Kabupaten Nduga, Jumat, 22 April 2022 pukul 17.00 WIT.

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman mengatakan bahwa akibat serangan dan tembakan gerombolan KST tersebut, satu orang anggota marinir meninggal atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar. Satu orang prajurit lainnya terluka atas nama Mayor Mar Lilik Cahyanto terkena recolset bagian bahu.

"Kondisi di Pos Kalikote ini tidak ada jaringan signal telepone, sehingga diketahui setelah ada laporan dari Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar Kalikote pada pagi hari Sabtu (23/4)," kata Kapendam XVII/Cenderawasih dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 23 April 2022.

Evakuasi korban Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dari Kotis Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga menggunakan Heli Caracal sudah dilakukan. Selanjutnya dibawa ke RSUD Mimika.

"Pada pukul. 11.15 Wit Heli Carakal tiba di Bandara Mimika, selanjutnya jenazah Alm Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran jenazah," katanya.

Lebih lanjut, direncanakan jenazah Pratu Mar Dwi akan dibawa ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada hari Minggu, 24 April 2022.

Terkait kondisi saat ini, Kapendam XVII/Cenderawasih mengatakan bahwa aparat TNI di wilayah Nduga, khususnya di lokasi penembakan melakukan siaga untuk mengantisipasi serangan tembakan susulan dari gerombolan KST.

"Kami mohon doanya, semoga Prajurit TNI yang bertugas mengemban tugas negara di Papua selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa," katanya. (viva)

SANCAnews.id – Menjadi aplikasi pesan instan yang banyak diminati masyarakat membuat WhatsApp juga rentan dengan ancaman kejahatan penyadapan. Hal ini jelas mengusik privasi serta mengancam keamanan.

Untuk itu, pengguna perlu berhati-hati dalam melakukan aktivitas chat. Pengguna bisa mengetahui apakah WA sedang disadap orang lain atau tidak. Caranya pun cukup mudah dan tidak rumit. Berikut cara mengetahui akun WhatsApp disadap:

1. Periksa Aktivitas WhatsApp 

Saat membuka aplikasi, kamu akan melihat daftar pesan lebih dulu. Lihat daftar ini untuk pesan apapun yang tidak dikirim dan terima dari orang yang tidak dikenal.

2. Periksa Informasi Kontak 

Para pelaku kejahatan yang mencoba membajak akun, akan mencoba mulai mengubah informasi kontak. Kamu bisa melihatnya dengan menekan tanda titik tiga di bagian sudut kanan atas, lalu ketuk pengaturan dan lanjutkan dengan masuk ke menu profil. Jika ada yang berubah maka amankan segera dengan menggunakan verifikasi dua langkah (two-step verification).

3. Cek Pesan dari WhatsApp 

Cari pesan dengan mengetik WhatsApp di bagian pencarian. Di sana cari pesan soal perubahan atau akses akun.

4. Cek Daftar Teman 

Lakukan pengecekan pada kontak WhatsApp. Caranya dengan membuka aplikasi dan mengetuk ikon chat di bagian bawah. Cek apakah ada teman baru yang tidak dikenal muncul dalam daftar tersebut.

5. Periksa Sesi Chat Terbaru 

Cek sesi terakhir dengan mengetuk tanda titik tiga lalu pilih Linked Device. Lihat daftar "Last active..."apakah ada perangkat yang tidak dikenal. Jika ada, langsung pilih opsi log out. (justice)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial ZA Effendy menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko soal keberadaan Negara Islam Indonesia (NII) yang masih aktif di Indonesia. Ia mempertanyakan alasan Moeldoko mengangkat isu tersebut.

“Semakin sering/terus berjatuhan korban jiwa TNI/Sipil oleh KKB Papua bersenjata api, tapi yang heboh diangkat isu NII bergolok di Sumbar?,” tulis Effendy di akun Twitter @ZAEffendy, Minggu (24/4/2022).

Sebelumnya ZA Effendy juga menduga Moeldoko sengaja membuat pernyataan soal NII untuk mengalihkan isu lainnya. Cuitannya ini mengomentari sebuah berita berjudul “Kejagung Didesak Usut Aliran Duit ke Pejabat Istana, Ada Nama Moeldoko”.

“Pantaslah yang bersangkutan heboh dengan isu NII dan diramaikan pasukan hashtag...ada pengalihan fokus rupanya? #Nalar!,” ujarnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengingatkan seluruh pihak agar mewaspadai keberadaan Negara Islam Indonesia (NII). Ia beranggapan NII masih eksis di Tanah Air.

"Ternyata NII ini tidak mati dalam melanjutkan garis perjuangannya. Selalu tumbuh hidup untuk memertahankan tujuan ideologisnya yaitu menuju negara Islam Indonesia," kata Moeldoko.

Tak hanya itu, Moeldoko juga menyebut bahwa hampir seluruh gerakan terorisme di Tanah Air melibatkan NII. Salah satunya ialah peristiwa bom Bali 2000, bom di Kedutaan Besar Amerika hingga bom buku pada 2011.

"Ternyata di balik itu semua ada latar belakang NII," ucapnya. (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Klaim kepemilikan big data berisi aspirasi rakyat agar pemilu ditunda kini membuat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dilaporkan ke polisi.

Dalam laporan masyarakat kepada Polda Sultra, Luhut dituding melakukan pembohongan publik. Selain dituding hoax, klaim kepemilikan big data juga diragukan lantaran hingga kini Luhut enggan membuka data tersebut.

Merespons hal itu, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule tak heran dengan anggapan hoax yang dilayangkan kepada Luhut.

Jika big data benar-benar dimiliki Luhut, kata dia, sosok yang dijuluki 'menteri segala bidang' bisa dengan mudah menggiring sikap Presiden Joko Widodo untuk mengikuti ambisi penundaan Pemilu 2024.

"Dengan big data yang dimiliki, mestinya Luhut bisa yakinkan Presiden Jokowi agar punya keberanian tunda Pemilu 2024. Soalnya, big data Luhut menyatakan rakyat ingin pemilu ditunda, jumlahnya pun fantastis, 110 juta rakyat," kata Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).

Namun sayang, hingga kini Presiden Joko Widodo masih bersikukuh untuk tetap taat konstitusi dan menjalankan Pemilu di tahun 2024 sesuai jadwal yang disepakati. Hal ini pula yang membuat publik menduga Luhut cuma sekadar klaim tanpa bukti.

"Meyakinkan Presiden Jokowi terkait big data juga sebenarnya agar Luhut tak disebut buat hoax dan big data abal-abal," sambungnya.

Berkenaan dengan laporan polisi yang dilayangkan masyarakat kepada Polda Sultra atas dugaan hoax Luhut, Iwan Sumule mengingatkan bahwa konstitusi dan UUD 1945 masih ada.

Dalam Konstitusi Negara, UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

"Pasal tersebut berbeda dengan UU 2/2020 Corona Pasal 27 Ayat 1. Boleh mencuri uang negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik," tandas Iwan Sumule terkekeh. (*)

SANCAnews.id – Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim merespons terkait foto kadernya atau anggota Banser Muhammad Afifudin yang dicatut sebuah akun Twitter @GusNadjb.

Akun itu diketahui melakukan pelecehan verbal terhadap mantan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. Luqman meminta pemilik akun tersebut segera mendatangi secara langsung pengurus Ansor terdekat untuk melakukan klarifikasi dan permintaan maaf.

“Saya sarankan pemilik akun @GusNadjb untuk datang kepada pengurus Ansor terdekat secepatnya guna memberikan penjelasan dan meminta maaf telah mencatut foto kader Ansor,” Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor Luqman Hakim melalui akun Twitternya.

Akun tersebut tampak menggunakan foto pria berseragam banser. Pada Jumat (22/4) menanggapi video saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi pernikahan Tsamara dan suaminya, Ismail Fajrie Alatas pada Oktober 2019.

Anies tampak bersalaman dengan Tsamara dan berpelukan dengan suaminya. Akun @Gusnadjb tersebut lantas mentwit kalimat bernada rasialisme dan pelecehan.

“Sesama antek Yaman saling berpelukan. Ternyata idealisme masih kalah dengan urusan ranjang. Mungkin lebih maksimal penetrasinya. Play dong, play,” tulis pemilik akun itu.

Tak sedikit warganet yang geram ikut mengomentari unggahan akun tersebut.

Beberapa waktu lalu, Ketua Rijalul Ansor Singosari Malang Muhammad Afifuddin (31) atau biasa dipanggil Gus Afif mengaku cukup kaget foto dirinya digunakan sebuah akun Twitter @GusNadjb yang belakangan ini viral.

Akun tersebut membuat cuitan bernada rasialisme dan pelecehan terhadap mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany.

Gus Afif dengan tegas tidak membenarkan kalau akun itu miliknya. Cuitan tersebut disebut sebagai fitnah yang keji. Selain itu, merugikan Tsamara Amany dan dirinya selaku kader Nahdlatul Ulama (NU) Jatim.

“Fitnah iya, pencemaran nama baik iya terkait cuitan itu,” ucapnya kepada JPNN pada Sabtu (23/4).

Gus Afif mengatakan kalau dia sudah tahu tentang kabar viralnya cuitan yang mencatut dirinya itu sejak postingan itu beredar pada Jumat (22/4).

“Saya baru tahu adanya itu (postingan twitter) kemarin ini (22/4),” katanya. (jabarekspres)