SANCAnews.id

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyebutkan bahwa Pemerintah tidak melarang mahasiswa untuk melakukan aksi dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.

Koordinator BEM Nusantara untuk Pulau Jawa Ahmad Marzuki mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Jakarta, Jumat, Pemerintah tetap memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.

"Enggak, enggak seperti itu. Negara ini kan negara demokrasi, tidak ada larangan. Pemerintah tetap memberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi," kata Marzuki di kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4/2022) dikutip dari Antara.

Marzuki menjelaskan bahwa internal BEM Nusantara belum bisa memastikan untuk ikut dalam aksi unjuk rasa serentak oleh BEM Seluruh Indonesia di Istana Merdeka pada Senin, 11 April mendatang.

Oleh karenanya, mereka memilih jalur audiensi dengan bertemu Ketua Wantimpres Wiranto pada Jumat sore.

"Belum tentu (ikut aksi) kalau dari internal kami sendiri masih dalam tahap kajian. Mengenai isu BBM ini, kami masih pengkajian belum sempurna juga," kata Marzuki.

Ia menambahkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah lewat Wantimpres untuk segera menindaklanjuti kartel minyak goreng yang telah merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan pertemuan dengan BEM Nusantara atas seizin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerap aspirasi mengenai hal-hal yang sedang dihadapi bangsa.

Wiranto menyampaikan banyak aspirasi yang disuarakan BEM Nusantara, antara lain masalah kenaikan harga minyak goreng, dugaan adanya kartel, dan masalah kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.

BEM Nusantara juga menyampaikan aspirasi mengenai pengenaan pajak, masalah ketahanan energi nasional, dan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mengakibatkan penundaan Pemilu 2024.

Sebagai informasi, BEM SI menyatakan tetap menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada 11 April mendatang dengan tuntutan utama menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

BEM SI juga akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Selain penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, mahasiswa juga mendesak stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar Pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (era)

SANCAnews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan surat imbauan untuk seluruh siswa agar tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa pada 11 April mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, pihaknya sudah mengantisiapsi hal tersebut dengan memberikan imbauan kepada seluruh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jabar.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah meminta agar seluruh KCD Pendidikan Jabar menyampaikan imbauan tersebut ke seluruh sekolah yang ada di Jawa Barat.

"Kami juga meminta agar sekolah, pengawas, guru dan orangtua agar mengawasi anak-anaknya," tuturnya usai menghadiri kampanye Jabar Cekas, di SMAN 4 Depok, Jumat (8/4).

Dedi Supandi mengatakan imbauan tersebut sengaja dibuat untuk mencegah siswa ikut dalam aksi demonstrasi, mengingat siswa cenderung memiliki emosional yang labil.

"Kami juga memberikan pemahaman, agar para pelajar tidak ikut dalam aksi demonstrasi. Siswa lebih baik fokus belajar, kalau soal demonstrasi biarkan kakak mahasiswa saja," pesannya.

Kasi Pengawasan KCD Wilayah II Irman Khaeruman menyebut, saat ini surat imbauan tersebut sudah disebarkan ke seluruh SMA dan SMK di Depok dan Bogor. "Surat imbauan sudah kami berikan kepada seluruh kepala sekolah," ucapnya.

Irman mengatakan imbauan ini diberikan karena pihaknya tidak ingin para pelajar terprovokasi, hingga terlibat dalam kekerasan dan aksi anarkistis saat berunjuk rasa.

"Namanya juga siswa, emosi mereka kan masih labil dan mudah terprovokasi, sehingga kami lakukan imbauan ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan," tutupnya. (jpnn)

SANCAnews.id – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi "Gerakan Bogor Menggugat Istana" menggelar aksi unjuk rasa di sekitaran Istana Bogor.

Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ribuan mahasiswa se-Bogor Raya itu terdiri dari 22 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah universitas yang ada di Bogor.

Presiden Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Ardian Fatkhurohman mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut merupakan bentuk ketidak puasan akan kinerja pemerintah selama ini.

Tak hanya itu, aksi tersebut juga sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa dan masyarakat atas sejumlah permasalahan yang terjadi saat ini.

Ardian Fatkhurohman menerangkan, saat ini terlalu banyak persoalan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

Mulai dari permasalahan minyak goreng, kenaikan BBM non-subsidi, ketidak mampuan pemerintah menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, hingga amandemen UUD sehingga memuluskan niat jahat oligarki agar berkuasa kembali di periode selanjutnya.

“Tidak hanya itu, rencana pemindahan Ibu Kota Baru juga ugal-ugalan, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus pada pemulihan ekonomi usai dihantam pandemi Covid-19,” tuturnya, Jumat (8/4).

Dengan permasalahan tersebut, Gerakan Bogor Menggugat Istana bersama simpul-simpul perjuangan rakyat yang juga di dalamnya menghimpun elemen masyarakat dan mahasiswa Se-Bogor Raya, menyatakan dan menuntut enam poin.

“Pertama, Gerakan Bogor Menggugat Istana menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode,” jelasnya.

Kedua, menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

Ketiga, menuntut dan mendesak segera Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok murah bagi masyarakat Indonesia.

Keempat, mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU-IKN dengan mempertimbangkan dampak kerusakan ekologis dan kemungkinan konflik agraria lainnya.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat Indonesia.

Keenam, mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan kenaikan PPN dikarenakan kenaikan PPN akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

“Dengan enam tuntutan tersebut, kami memberikan waktu kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan penyataan resmi dalam kurun waktu 3x24 jam. Jika dalam kurun waktu yang ditetapkan tidak ada tanggapan, maka kami siap kembali menggeruduk Istana Bogor dengan jumlah pasukan yang berlipat ganda,” tutupnya. (jpnn)

SANCAnews.id – Hidup dan kehidupan warga negara Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dirasa sudah terhambat alias mandek, baik dari segi berdemokrasi maupun pemenuhan ekonomi.

Begitu analisis mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, yang disampaikan dalam siaran kanal Youtube Bravos Radio Indonesia pada Jumat (8/4).

Dalam penjelasannya, RR biasa Rizal Ramli disapa, menyatakan bahwa negara demokrasi yang normal memiliki prinsip trias politika. Di mana lembaga eksekutif diawasi oleh legislatif maupun oleh yudikatif.

"Tapi ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi masyarakat itu mandek karena eksekutif legislatif dan yudikatif ada dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau pintu-pintu demokrasi mandek," ujar RR.

Di samping demokrasi yang sudah semakin turun indeksnya di mata masyarakat nasional maupun dunia, capaian ekonomi yang dikerjakan pemerintahan Jokowi tak cukup mengubah kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi ekonomi kita hari ini buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan, maaf. Kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini 3 sampai 4 kali lebih jelek," tuturnya.

Sebagai contoh, begawan ekonomi ini menyebutkan jumlah orang yang menganggur masih cukup banyak. Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,49 persen pada tahun 2021 kemarin.

"Pendapatan tidak ada, pengangguran lebih banyak dan ditambah harga-harga naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh rakyat sudah gelisah, dan seolah-olah tidak ada harapan," imbuhnya.

Yang disayangkan RR, dalam suasana seperti ini DPR RI tidak menjalankan fungsi legislatifnya maupun kekuatan-kekuatan politik formal, tetapi malah menjadi hamba dari kekuasaan, sehingga tidak menjelaskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi, dan membawakan suara rakyat agar kenaikan harga-harga ini jangan terlalu memukul rakyat," demikian Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Rencana unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) pada 11 April mendatang di Istana Negara akan dibubarkan polisi jika tidak melayangkan surat pemberitahuan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, hingga Jumat ini (8/4), pihaknya belum menerima surat pemberitahuan aksi sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Perlu saya sampaikan, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang tanpa memiliki dasar pemberitahuan di kepolisian sesuai dengan UU yang berlaku ini dapat dibubarkan oleh aparat," kata Kombes Zulpan diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta.

Jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, surat pemberitahuan aksi harus diserahkan kepada kepolisian setidaknya dalam waktu 3x24 jam sebelum aksi digelar.

"Sampai saat ini kita tidak terima permohonan untuk sampaikan penyampaian pendapat di muka umum," jelas Zulpan.

Zulpan mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya dengan ajakan aksi demo pada 11 April, karena pihaknya memantau banyak selebaran atau flyer di media sosial yang berisi ajakan dari kelompok masyarakat yang turun dalam aksi demo tersebut.

"Polda Metro ingin sampaikan agar tidak mudah dan percaya dengan ajakan tersebut," kata Zulpan.

Di sisi lain ia berharap semua pihak untuk lebih banyak melakukan kegiatan beribadah ketimbang melakukan unjuk rasa di bulan Ramadhan ini.

BEM-SI berencana menggelar unjuk rasa di Istana Negara pada 11 April mendatang. Diperkirakan, sekitar 1.000 lebih mahasiswa dari berbagai elemen akan ikut dalam aksi ini. 

Mereka berunjuk rasa untuk menyikapi persoalan bangsa ini yang dipicu oleh pola kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang tak hanya kontroversial, namun juga menyusahkan masyatakat.

Di antaranya soal munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi tiga periode. ***