SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pilpres 2019 sempat dihebohkan dengan kabar bohong yang disebarkan aktivis, Ratna Sarumpaet. Bahkan akibat dari sebaran kabar tersebut, Ratna Sarumpaet harus mendekam di jeruji besi selama 2 tahun.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai bahwa kasus Ratna Sarumpaet ini seharusnya tidak berlalu begitu saja. Minimal dijadikan patokan bagi siapa saja yang mengumbar kebohongan di publik.

Artinya, baik itu pejabat maupun orang biasa yang menyebarkan informasi bohong ke ruang publik, maka wajib untuk ditahan.

“Jika gara-gara tuduhan hoax sehingga Ratna Sarumpaet ditangkap dan dipenjara. Maka penyebar hoax terkait: Rp 11.000 triliun dan mobil Esemka dan 66 janji pemilu, serta 110 juta big data haruslah ditangkap dan dipenjara juga sebagaimana Ratna Sarumpaet,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, yang dilihat pada Senin (4/4).

Adapun kabar tentang Rp 11 ribu triliun mengacu pada Presiden Joko Widodo yang pernah menyebut dirinya mengantongi aset warga negara Indonesia di luar negeri yang jumlah totalnya mencapai angka tersebut.

Kabar mobil Esemka dan 66 janji pemilu juga mengarah pada Presiden Joko Widodo. Di mana dianggap janji mobil Esemka menjadi mobil nasional dan janji-janji kampanye belum dipenuhi total.

Terakhir tentang 110 juta big data mengacu pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Di mana dia sempat mengaku punya data pengguna media sosial sebanyak itu yang cenderung ingin Pemilu 2024 ditunda. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dianggap gagal menyenangkan rakyat karena tak mampu kendalikan harga kebutuhan pokok. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024 untuk memperpanjang masa jabatan dan kekuasaan Jokowi.

Seperti disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, mayoritas masyarakat dipastikan menginginkan suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu tetap dilaksanakan pada 2024. Meskipun ada hasutan dari segelintir orang yang "lapar kekuasaan" untuk menunda pemilu dengan berbagai alasan.

"Lagi pula berdasarkan data dari beberapa lembaga survei menunjukan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja presiden, lalu alasan darimana ketika ada menteri mengklaim ada kelompok masyarakat yang berharap pemilu ditunda," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).

Alasan penundaan pemilu ini tak sinkron dengan kondisi beban hidup sehari-hari masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga, sulit menemukan alasan positif dari kebijakan pemerintah yang menjadi pertimbangan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu.

"Bagaimana mungkin dianggap sukses sedangkan untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan harian masyarakat seperti pangan, minyak goreng, atau BBM saja pemerintah gagal menyenangkan rakyatnya," pungkas Satyo. (*)

SANCAnews.id – Panglima TNI Andika Perkasa dituding menjaring suara puluhan juta keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memilihnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

Pengamat Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, mengatakan hal itu dikarenakan kebijakan Panglima TNI memperbolehkan keturunan PKI untuk mendaftar jadi Prajurit TNI.

"Terasa ada suasana seperti soft campaign yang ingin dilakukan oleh Andika. Terasa kental muatan politisnya. Angka statistik keturunan PKI di Indonesia sekitar 25 juta orang. Jika Andika ikut dalam konstelasi pemilu untuk dipilih, maka dia bisa mempunyai peluang dipilih oleh sekitar 25 juta orang," kata Achmad dikutip Hops.ID dari Suara.com pada Senin 4 April 2022.

"Jika seandainya itu arahnya, maka hal yang kontroversi ini adalah langkah yang tidak elok?" lanjutnya.

Achmad pun menilai, saat ini belum waktu yang tepat untuk memasukkan keturunan PKI ke dalam TNI. Dia menyarankan negara mencoba mempekerjakan mereka sebagai ASN terlebih dahulu, bukan di mileter.

"Mesti di uji coba dulu untuk melihat keturunan PKI ini tidak membawa dendam dan tidak ada lagi muatan untuk infiltrasi ke berbagai organisasi. Jika sudah di screening dengan baik maka baru diperbolehkan TNI," kata Achmad.

Seperti diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini memperbolehkan turunan anggota PKI untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.

Berbeda dengan Achmad Nur Hidayat, aktivisi media sosial Nicho Silalahi mendukung kebijakan Panglima TNI tersebut.

Dalam akun Twitter nya, Nicho mengatakan bahwa jangan karena kesalahan kakek atau orang tuanya sehingga generasi selanjutnya menerima hukuman.

"Sepertinya sang jendrak telah berlaku adil sejak dalam pikiran," katanya dilansir dari isubogor.com jaringan PikiranRakyat.com.

"Emang kalian mau jika orang tua kalian penjahat terus kalian ikut serta dihukum atas kesalahan yang tidak kalian buat," lanjutnya.

Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akedemi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. (hops)

SANCAnews.id – Kasatpol PP Kecamatan Tanah Abang Budi Salamun menyikapi adanya spanduk bergambar Panglima TNI Jenderal Andika bertuliskan "Waspadalah!!! Bangkitnya PKI Gaya Baru”, di dua titik kawasan Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang.

Budi mengatakan, pihaknya segera melakukan pengecekan terhadap spanduk tersebut pada Minggu 3 April, malam. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi, petugas Satpol PP tidak menemukan adanya spanduk tersebut.

"Di cek enggak ada, engga tau emang gak ada atau dicopot. Enggak paham," kata Budi Salamun saat dikonfirmasi VOI, Senin 4 April.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, spanduk itu ditemukan terpasang di dua titik wilayah Kelurahan Gelora, Tanah Abang. Sedangkan titik kedua ditemukan di Flyover Ladogi, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Gelora, Tanah Abang.

"Sekarang lagi patroli, lingkar wilayah. Kita full jaga Pasar Tanah Abang. (spanduk) Sudah (dicopot)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, spanduk bertuliskan "Waspadalah!!! Bangkitnya PKI Gaya Baru bertebaran di kawasan Tanah Abang, Minggu 3 April, kemarin.

Spanduk ujaran kebencian terhadap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu sempat membuat heboh warga sekitar dan para pengendara yang melintas.

Menurut informasi yang dihimpun, kedua spanduk tersebut langsung diturunkan oleh petugas. Selanjutnya spanduk diamankan ke Koramil Tanah Abang. (*)

SANCAnews.id – Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menilai, jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi diberikan masa jabatan tiga periode, maka kebangkitan komunisme menjadi hal yang pasti.

Pernyataan Amien itu disampaikan merespons semakin gencarnya pihak-pihak mengampanyekan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga tiga periode.

Ia menilai, rezim saat ini sebenarnya dikuasai oleh dua orang yakni Presiden Jokowi dan Menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

"Kalau Jokowi duet dengan Luhut misalnya ini naudzubillah min zalik jangan sampai menang lagi 3 periode diberikan kepada pak Jokowi, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti ya, jadi komunisme akan diberikan angin buritan," kata Amien Rais di chanel Youtubenya Amien Rais Official sebagaimana dikutip Suara.com, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, kebangkitan komunisme itu nanti akan diarahkan langsung dari Beijing, Tiongkok. Hal itu, kata dia, sangat membahayakan umat Islam di Indonesia.

"Tentu aba-aba dari Beijing itu akan dilaksanakan dan ini tentu buat kita apalagi umat Islam sesuatu yang amat sangat berbahaya, karena begitu mereka menjadi rezim, katakanlah semi komunis saja pun dengan arahan-arahan Xi Jinping bisa saja kemudian kekuatan Islam dipreteli," tuturnya.

Lebih lanjut, Amien mengaku kekinian khawatir dengan hal tersebut. Apalagi, saat ini, pemimpin berlatar belakang Islam tak pernah berpikir, hanya memuji Jokowi.

"Jadi saya khawatir kadang-kadang ada pemimpin Islam begitu seperti nggak pernah berpikir hanya mengelu-elukan pak Jokowi, sementara dia tidak pernah, andai kata dia berpikir lagi di periode 3 seperti apa nasib umat Islam," tandasnya. (*)