SANCAnews.id

SANCAnews.id – KH Abdul Qohar Al-Qudsi resmi menjadi Ketua Umum Persaudaraan Alumni (Ketum PA) 212. Pergantian susunan pengurus tersebut terhitung mulai hari ini, Selasa (29/3/2022).

Demikian hal itu dibenarkan oleh eks Ketua PA 212, Slamet Maarif saat dikonfirmasi sore ini. Kekinian, Slamet menjabat sebagai Sekretaris Majelis Syuro PA 212.

"Betul, Abdul Qohar Al-Qudsi jadi Ketua Umum PA 212 terhitung hari ini," kata Slamet.

Slamet juga memberikan susunan pengurus melalui poster yang dia kirim melalui pesan singkat WhatsApp.

Adapun nama Habib Rizieq Shihab masuk dalam susunan pengurus sebagai Pembina PA 212.

Kemudian, Ketua Dewan Majelis Syuro dijabat oleh Muhammad Yusuf Martak.

Sedangkan, Wakil ketua Dewan Syuro dijabat oleh Nasir Zein dan Sekretaris Dewan Syuro dijabat oleh Slamet Maarif.

Untuk posisi Wakil Ketua Umum dijabat oleh Bernard Abdul Jabbar dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Uus Sholihuddin. (suara)

SANCAnews.id – Puluhan orang yang tergabung dalam solidaritas masyarakat dan mahasiswa menggelar demonstrasi damai di Manokwari. Massa  mendesak pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Massa aksi yang berjumlah 30 an orang ini menggelar demonstrasi damai yang dipusatkan di jalan Trikora Wosi tepatnya di traffic light Haji Bauw. Dengan membentangkan spanduk dan membawa pamflet, massa menuntut pembebasan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti atas kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Solidaritas masyarakat dan mahasiswa di Manokwari ini, menilai proses penegakkan hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan direktur Lokataru dan koordinator Kontras ini, tidak adil dan wujud dari upaya membungkam demokrasi.

Aksi demonstrasi ini mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian, juga oleh para Intelijen. Aksi demonstrasi damai yang dipusatkan di salah satu titik keramaian di kota Manokwari itu, tidak mengganggu arus lalu lintas. Usai berorasi selama lebih kurang 2 jam. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (kompas)

SANCAnews.id – Sejumlah pakar pendidikan menyoroti penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satu alasannya karena dalam draf yang beredar di masyarakat diduga frasa madrasah dihapus dalam RUU Sisdiknas tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam waktu dekat untuk menjelaskan ihwal persoalan tersebut.

"Salah satu poin dengan konsorsium pendidikan Indonesia itu dan beberapa elemen, rekomendasinya mengundang Mas Nadiem, semoga bisa minggu-minggu depan," kata Nadiem kepada Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Politikus PKB itu menyatakan, hingga kini pihaknya belum menerima draf RUU Sisdiknas tersebut. Oleh sebab itu, dirinya belum bisa memastikan apakah frasa madrasah dihilangkan atau tidak.

"Kita sampaikan bahwa sampai hari ini Komisi X draf ini terkait RUU Sisdiknas. Tahapannya memang masih di level pemerintah," ujarnya.

Ia menyayangkan pihak Kemendikbudristek yang terkesan cuek dalam menanggapi persoalan tersebut.

Dirinya mendesak agar Nadiem Makarim memberikan intruksi kepada jajarannya agar lebih melibatkan entitas pendidikan dalam menyusun RUU Sisdiknas.

"Pada konteks ini saya mengkritik, artinya perluasan partisipasi pelibatan dan sifatnya substantif itu kalau melihat laporan dan berbagai aduan itu belum maksimal," ujarnya.

Selain itu, ia menyayangkan adanya kebocoran data draf RUU Sisdiknas yang bisa sampai ke publik, padahal legislatif pun belum menerimanya.

"Kita tidak tahu frasa madrasah hilang atau tidak. Itu kalau hilang, saya kira tidak tepat, karena semangat UU berdimensi, terekognisi. Madrasah adalah lembaga pendidikan sebelum negara ini lahir, mereka harus terekognisi. Itu salah, kalau (madrasah) sampai dihapus," katanya. *

SANCAnews.id – Hubungan personal antara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati, dinilai tidak alamiah. Diduga ada makcomblang yang mempertemukan keduanya, dengan tujuan untuk mengamankan agenda tertentu.

"Soal rencana nikah Ketua MK, Anwar Usman dan adik Jokowi itu kalau kejadian berarti jodohan orang itu. Dan saya kira itu pasti ada makcomblangnya. Dugaan saya bisa jadi makcomblangnya orang Istana tuh," ujar Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (28/3).

Muslim menduga, tujuan makcomblang menjodohkan Anwar dengan Idayati adalah agar urusan Presiden di MK bisa lancar.

"Idenya barangkali, kalau Ketua MK bisa jadi ipar presiden, urusan Presiden di MK bisa lancar dan beres, barangkali?" cetus Muslim.

Dengan demikian, agar anggapan itu terbantahkan, Anwar Usman harus membuktikannya dengan cara mundur dari posisi Hakim Konstitusi.

"Biar virus KKN tidak semakin ganas menularnya. Karena KKN adalah salah satu musuh negara dan amanat reformasi yang wajib ditumpas," pungkas Muslim. ***

SANCAnews.id – Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini, Senin (28/3/2022). Menurut BEM SI, penundaan Pemilu 2024 hanya akan menciderai kaderisasi para pemuda.

"Disayangkan tidak ada pemilu di 2024. Kami tidak ingin adanya penundaan karena itu dapat menciderai kaderisasi pemuda," kata Koordinator BEM SI, Lutfhi Yufrizal di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Menurut Luthfi, gelaran Pemilu 2024 bisa menggantikan kaum tua yang jabatannya sebentar lagi usai. Dia mengklaim, kaum muda dapat menggantikan kaum tua untuk ke depannya.

"Yang seharusnya bisa menggantikan kaum-kaum tua yang saat ini istilahnya sudah selesai masa jabatannya. Kami ingin menggantikannya, karena kami sudah siap dengan hal-hal tersebut," sebut dia.

Tertahan di Patung Kuda

Massa BEM SI yang sedianya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. Hanya saja, massa aksi tertahan di kawasan Patung Kuda.

Lutfhi Yufrizal mengatakan, pihaknya sedang bernegosiasi dengan pihak kepolisian agar bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. Sebab, tujuan mereka memang berunjuk rasa di sana.

"Kami saat ini sedang benegosiasi dengan pihak kepolisian. Kami meminta sampai sedekat mungkin ke Istana. Karna memang tujuan kami ke Istana gitu. Bukan di sini. Istilahnya kami terlalu jauh kalau di sini," kata Luthfi.

Luthfi melanjutkan, jika selama ini, masyarakat yang hendak berunjuk rasa tidak pernah bisa mendekat ke Istana Negara. Kata dia, massa yang berunjuk rasa hanya tertahan di kawasan Patung Kuda.

"Kalau semisal kami nurut saja, makin kedepan aksi kami akan di sini terus. Kami tidak pernah dekat dengan Istana kita sendiri, Istana rakyat," papar dia.

Merujuk pada informasi yang dihimpun, kata Luthfi, pihaknya sedang meminta perwakilan KSP untuk menemui massa aksi. Namun, jika memungkinkan, massa hendak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini lagi minta KSP istana untuk menemui kami. Tapi kalau massa aksi kami masih di sini, kami minta Presiden langsung untuk terjun ke sini," ucap Luthfi.

Pantauan di lokasi, massa aksi tiba sekitar pukul 12.00 WIB. Sedianya, massa BEM SI mengagendakan aksi unjuk rasa berlangsung pukul 10.00 WIB di kawasan Istana Negara.

Saat ini, massa sedang berorasi terkait sejumlah tuntutan yang mereka serukan. Mulai dari mendesak pemerintah menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok hingga tetap menyelenggarakan Pemilu 2024. (suara)