SANCAnews.id

SANCAnews.id – Satu per satu investor pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dikabarkan mundur.

Setelah perusahaan keuangan multinasional asal Jepang, Softbak memutuskan batal berinvestasi di IKN Nusantara. Dua konsorsium pembangunan megaproyek di Kalimantan Timur ini, juga dikabarkan menarik diri.

Meski belum jelas konsorsium yang dikabarkan mundur, kabar ini tentu menjadi pukulan bagi pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan publik pada pembangunan IKN Nusantara.

Kepercayaan publik akan semakin sulit didapat, setela SoftBank, membatalkan komitmennya untuk tanam modal dana hingga 40 miliar dolar AS dalam proyek tersebut.

Pada sisi lain, pemerintah telah menggencarkan pencarian investor untuk pembangunan IKN. Terbaru, ada dua negara yang tengah dijajaki yakni Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). (rmol)

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith akan menjalani sidang perdana pada Selasa besok (28/3) secara virtual. Ia akan disidang atas kasus penyebaran berita bohong.

"Terdakwanya (dihadirkan) virtual. Sidangnya di PN Bandung," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Dalyursa, di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (28/3).

Untuk pengamanan, PN Bandung sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hal itu untuk mengantisipasi massa yang kemungkinan hadir langsung di PN Bandung.

"Dari pihak kami dan Kejaksaan sudah kordinasi dengan pihak Kepolisian," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Pihaknya juga akan membatasi pengunjung yang masuk ke ruang sidang. Bahkan, protokol kesehatan ketat dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Nanti mungkin dibatasi, soalnya ini masalahnya pasti meledak, ini sidang pertama, nanti kalau sudah tuntutan," jelasnya.

Dalam perkara ini, Bahar dan pengunggah video dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1E KUHPidana.

Habib Bahar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Polda Jabar. Ia ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah.

Selain Bahar, tersangka lain yakni Tatang Rustandi juga turut dilimpahkan ke Kejaksaan. Tatang merupakan pengunggah video ceramah Bahar. (*)

SANCAnews.id – Direktur Lokataru Haris Azhar menyoroti pertemuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua DPR Puan Maharani di Bali, Kamis, 24 Maret 2022.

Menurutnya, pertemuan yang dilakukan saat sarapan di salah satu tempat makan di Bali itu sebagai bagian dari geriliya politik untuk memuluskan wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Ketika ada gerilya-gerilya, mungkin banyak teman-teman melihat gambar bagaimana Puan Maharani kemarin sarapan bareng Luhut Binsar Panjaitan. Nah lobi-lobi itu di sektor kekuasaan berjalan untuk memuluskan penundaan," kata dia dalam diskusi virtual IM57+ Institute, Sabtu, 26 Maret 2022.

Upaya untuk memuluskan wacana tersebut, kata dia, semakin mengikis demokrasi di Indonesia. Ia berujar segala cara akan terus mereka tempuh hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi yang melatar belakangi selama ini.

"Satu periode lagi, setelah satu periode, satu lagi, habis itu anaknya atau siapanya, kayak gitu-gitu. Nah akhirnya nanti gayanya Vladimir Putin, martabak, dibanting sana, dibanting sini, yang penting rasanya sedap buat mereka," ucap Haris.

Oleh sebab itu, Haris menekankan, salah satu cara utama untuk mengganggalkan ancaman terhadap demokrasi itu adalah berani untuk melawannya. Caranya, dengan terus memperkuat solidaritas dan menggencarkan aksi pengawasan.

"Yang menghidupkan demokrasi, yang menghidupkan fakta, adalah masyarakat lewat forum-forum solidaritas, aksi-aksi lewat keberanian. Kalau solidaritas, aksi meredup, takut dan kalah pada buzzer, tahanan dan soal panggilan, ya kita suda innalillah, maka kita akan diperbudak sama rezim oligarki," tegas Haris.

Upaya ini menurutnya penting dipelihara karena rezim yang berkuasa saat ini naik dengan banyak kepalsuan-kepalsuan yang dibawa selama masa kampanye. Lalu berkolaborasi dengan orang-orang yang memang disebutnya telah berlumuran darah.

"Bahkan dikasih jabatan-jabatan, lalu melupakan janji-janjinya, banyak yang dilupakan, apalagi yang tidak memberikan kenikmatan, atau menyulitkan. Akhirnya ruang kekuasaan atau political space itu hanya untuk mengembangkan bisnis orang-orang yang ada di sana," ucap dia.

Dari berbagai riset yang sudah banyak beredar sebelumnya, Haris mengingatkan bahwa tergambar sejumlah pengisi jajaran kabinet pemerintahan saat ini dan anggota DPR atau parlemen berisi para pebisnis.

"Makanya terlihat dalam Undang-undang Omnibus dari tim pengarahnya yang diisi para pebisnis dan di bawah koordinir Airlangga Hartarto dan agendanya memang agenda untuk kelancaran berbisnis, dan sebetulnya ini yang menjadi praktik kekuasana bagaimana memuluskan dan memastikan agenda cuan mereka bisa berjalan," ujar Haris Azhar. (tempo)

SANCAnews.id – Tak hanya soal wacana penundaan Pemilu 2024, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kini mendapat kritikan terkait diizinkannya kembali umat Muslim menjalankan shalat Tarawih berjamaah di masjid.

Meski ada pelonggaran, ternyata masih ada persyaratan yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menjalankan ibadah khusus bulan Ramadhan itu. Syarat itu adalah seluruh masyarakat sudah mendapat vaksis dosis ketiga alias booster.

Kebijakan ini kontan mendapat sorotan keras dari Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama. Menurut Haris, Luhut terlalu melebar mengurusi permasalahan ibadah umat muslim.

"Setiap masuk bulan Ramadhan selalu saja begini, urus saja urusanmu yang lain pak, jangan campuri ibadah kami umat muslim," ujarnya melalui akun Twitter @knpiharis yang dikutip Redaksi, Minggu (27/3).

"Kemarin di Mandalika apakah sudah booster semua?" sindir Haris.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu lalu (19/3), Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memastikan umat muslim sudah bisa menjalankan shalat tarawih berjamaah di masjid.

Namun, tetap ada upaya pencegahan penularan Covid-19 yang harus dilakukan masyarakat. Selain rajin mencuci tangan, memakai masker, warga yang akan melaksanakan shalat tarawih di masjid telah menerima vaksin booster Covid-19.

"Tarawih boleh," ucap Luhut. "Makanya nanti mau puasa ini supaya semua (dapat) booster, supaya nanti Ramadhan bisa lebih bebas. Kalau tarawih bisa lebih bebas, (barisan) rapat, tapi tangan dicuci, ini (masker) pasang, booster," kata Luhut.

Pernyataan Luhut ini, menurut Haris, sudah berlebihan, "Ingat pak, kau bukan Presiden, semua urusan mau kau atur," pungkas Haris. (rmol)

SANCAnews.id – Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB) menembak mati seorang prajurit TNI atas nama Letnan Mar Moh. Iqbal. Dia ditembak di tangan kanan. Tidak hanya Iqbal, sejumlah tentara juga terluka dalam serangan itu.

Netizen juga ikut menyoroti kasus ini. Dilihat VIVA di Twitter, Minggu 27 Maret 2022, Nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman jadi salah satu tranding di Twitter.

Netizen menyenggol nama Dudung dan mengkaitkan pernyataan dia yang menyebut KKB sebagai saudaranya bukan musuh. Berikut komentar netizen yang dikutip VIVA, di antaranya:

@istanalurah: Saudaranya Dudung Baliho Melakukan Peyerangan Dan Menembak Komandan Peleton Marinir??

Seharusnya Dudung Baliho Di krim ke Papua. Untuk Meredakan Konflik Tersebut, Bukannya KKB Saudara Dudung Baliho yang Dirangkul

@haru_mawon: Teroris yg dianggap Saudara, KKB Papua, Dudung

@YahyaFauzi: banser mana banser ?? katanya garda terdepan NKRI???  kata Pak Jendral Dudung KKB saudara, jadi saudara boleh bunuh 10 TNI ????

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Jayapura, Papua pada November 2021 lalu, Jenderal Dudung memberikan arahan kepada personel TNI yang akan bertugas di wilayah rawan. Dudung menegaskan, personel TNI harus memiliki pandangan yang sama mengenai kelompok kriminal bersenjata (KKB).

KKB, kata Dudung, adalah sebagian kecil masyarakat yang belum memiliki kesepahaman mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai sedikit pun berpikiran bahwa KKB itu adalah musuh kita, mereka saudara kita yang belum paham tentang NKRI," kata Dudung di Jayapura.

Diketahui, KKB menembak prajurit TNI Pos Marinir Perikanan Quari Bawah yang sedang bertugas di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga, Sabtu, 24 Maret 2022. Hal itu disampaikan Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E. dalam keterangannya.

“Ini merupakan sekian kalinya, gerombolan KST melakukan aksinya selain membunuh warga sipil juga menembak dan membunuh aparat TNI yang sedang mengemban tugas negara,” ujar Letkol Inf Candra Kurniawan. (viva)