SANCAnews.id

SANCAnews.id – Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS) merupakan tokoh agama yang sangat mendukung demokrasi Indonesia.

Bela Jumhur, Syahganda Nainggolan: Seharusnya MA Tahu yang Dikritik Itu Terbukti Inkonstitusional

Begitu kesan yang disampaikan oleh aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan saat berbincang dengan Refly Harun di akun YouTube Refly Harun, Selasa (22/2).

Dalam perbincangan ini, Syahganda bercerita pengalamannya saat mau keluar dari penjara. Di mana, Syahganda mengaku bertemu dengan Habib Rizieq.

Sebelumnya, Syahganda mengaku diberikan tiga buku oleh Habib Rizieq. Salah satunya, buku hasil pengajian bulanan Markaz Syariah yang merupakan karya Habib Rizieq.

"Dia minta saya untuk mempelajari Islam, saya ini sekuler lah dalam pengertian sekolahnya, akademisnya. Makanya alhamdulillah di dalam penjara saya punya kesempatan sekarang belajar tentang Islam," ujar Syahganda.

Pada saat mau keluar dari penjara itu, Syahganda menyempatkan bertanya kepada Habib Rizieq terkait dengan pendapat Habib Rizieq soal demokrasi.

"Nah saya tanya sama Habib Rizieq, 'bib, bagaimana pandangan antum soal demokrasi?', ‘Oh gak ada masalah, fine’ dia bilang, 'demokrasi oke'. Nah berarti antum tidak sama dengan Sayyid Qutb dong saya bilang, karena Sayyid Qutb totally menolak demokrasi, ‘ana beda’ dia bilang," cerita Syahganda.

Sayyid Qutb yang dimaksud Syahganda adalah, pemikir dari Mesir yang dianggap Syahganda sebagai tokoh yang berpegangan kuat Islam Tuhan dan thogut.

"Nah kalau Habib Rizieq enggak, Habib Rizieq tuh berdamai dengan demokrasi," kata Syahganda.

Syahganda turut memberikan contoh atas penilaiannya terhadap Habib Rizieq. Misalkan, konsep Habib Rizieq tentang negara syariah.

"Itu bukan maksudnya itu adalah melakukan ekspansi eksternal, tapi melakukan islamisasi internal terhadap umat Islam. Sehingga negara syariah itu di kepala Habib Rizieq adalah untuk tempat-tempat daerah mayoritas non muslim, itu silakan menggunakan dominan agamanya," jelas Syahganda.

Misalnya di daerah Bali yang merupakan mayoritas beragama Hindu. Habib Rizieq, kata Syahganda, mempersilakan umat Hindu menerapkan syariat Hindu.

"Sebaliknya di tempat yang Islam wajar orang Islam itu menjalankan syariat Islam," terang Syahganda.

Selain itu, Habib Rizieq dianggap menerima beberapa prinsip demokrasi, asal tidak demokrasi yang terlalu liberal.

"Misalkan pelacur bisa ngomong politik seenaknya, menurut kita kan kalau pelacur jangan ngomong politik, kamu aja sebenernya sudah manusia pendusta pendosa, pencuri, koruptor. Sekarang kan ini semua equal. Nah ini sebenarnya Habib Rizieq menolak dan saya setuju, maksudnya demokrasi yang diminta Habib Rizieq adalah demokrasi yang bermoral," terang Syahganda.

Dari perbincangan itu, Syahganda melihat bahwa hampir semua mayoritas segmen-segmen asli bangsa seperti Habib Rizieq, merupakan orang-orang yang siap duduk bersama dalam kerangka demokrasi.

"Nah ini menurut saya tidak boleh lagi ke depan ada UU yang membuat demokrasi itu terhinakan," pungkas Syahganda. (rmol)

SANCAnews.id – Agar bangsa Indonesia terselamatkan dari para Oligarki, maka harus dipimpin oleh Presiden seperti Habib Rizieq Shihab yang mampu mengalahkan kekuatan oligarki dalam mempengaruhi kebijakan di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh aktivis senior, Syahganda Nainggolan dalam video wawancara yang diunggah di akun YouTube Realita TV pada Sabtu malam (19/3).

Dalam video ini, Syahganda menyebut bahwa dalam satu riset terbaru dari Institut Pertanian Bogor (IPB), bahwa pembagian kerjasama antara pengusaha dengan rakyat adalah 60-40, 60 untuk pengusaha dan 40 untuk rakyat.

"Ke depan (seharusnya) di balik, kalau ada kerjasama, semua tanah-tanah pengusaha ini yang kerjasama pakai tanah negara atas nama HGU, dia tuh cuma dapat 30 persen, tidak boleh lebih dari 30 persen," ujar Syahganda seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/3).

Jika hal itu terjadi kata Syahganda, maka negara memiliki kontrol atas harga-harga kebutuhan pokok yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.

Bagi Syahganda, kalau negara tidak menguasai tanah-tanah, tidak menguasai kebijakan, kontrol harganya ada di pedagang.

Ia pun heran karena di era Jokowi masalah kelangkaan minyak goreng, hanya Mendag Lutfi yang disuruh untuk mengatasi.

Kesannya, rakyat hanya diberi kesenangan seperti dalam sejarah Roma ada gladiator rakyat tepuk tangan.

"Ini dia buat moto GP, moto GP itu adalah untuk pengalihan menurut saya, bahwa supaya rakyat itu lupa, bahwa ada masalah minyak goreng, masalah gula naik, belum lagi ini belum lebaran belum bulan puasa, gila gak," jelas Syahganda.

Syahganda memprediksi, kondisi kenaikan harga bahan pokok maupun kelangkaan akan semakin terus ada ke depan.

Ia pun menjelaskan, Indonesia akan maju jika dipimpin oleh 3 sosok tokoh, yakni Rocky Gerung, Habib Rizieq Shihab dan Jumhur Hidayat.

"Saya usulkan saja presiden ke depan Habib Rizieq wakilnya Rocky Gerung, kalau tidak Habib Rizieq sama Jumhur. Udah kalau itu aman bangsa ini. Semua harga-harga murah semua, buruh kaya kalau Jumhur jadi wakil presiden, tapi presidennya harus Habib Rizieq. Itu kalau mau oligarkinya kalah," pungkas Syahganda. ***

SANCAnews.id – Kehadiran pawang hujan nyaris ditemukan di setiap perhelatan besar. Begitu juga dengan ajang dunia MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, ada pawang yang berperan agar kondisi cuaca terjaga tanpa hujan.

Salah seorang pawang hujan yang sudah berkali-kali dipercaya pemerintah untuk acara-acara nasional adalah Rara Isti Wulandari.

Sebelumnya, Rara juga pernah menjadi pawang hujan dalam perhelatan Opening Asian Games 2018 lalu.

Berapa bayaran yang didapat Rara selama menjadi pawang hujan untuk MotoGP Mandalika?

Rara sempat membeberkan honor yang diterimanya selama menjadi pawang hujan dalam ajang MotoGP Mandalika.

Melalui akun Facebook pribadi miliknya bernama Cahaya Tarot, Rara membagikan tangkapan layar berupa pesan notifikasi transfer.

Dalam tangkapan layar itu, diketahui Rara mendapatkan bayaran yang ditaksir mencapai jutaan rupiah. Namun untuk rinciannya, dia menutupi angka pertama. 

"Alhamdulillah. Maturnuwuhn. Terima kasih. Rejeki Hoki All Universe Mandalika Street Circuit," tulis Rara, dikutip dari Hops.id - jaringan Suara.com, Minggu (20/3/2022). (suara)

SANCAnews.id – Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua mendesak Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus unlawful killing laskar FPI.

Permintaan Abdullah tersebut merespons vonis bebas terhadap Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella dalam perkara Unlawful Killing laskar FPI oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (18/3/2022).

"Iya kami akan minta Komnas HAM untuk memproses kembali melakukan proses penyidikan ulang," kata Abdullah saat dihubungi, Jumat sore.

Komnas HAM memang sebelumnya pernah melakukan pengusutan terhadap kasus peristiwa berdarah di KM 50 To Jakarta-Cikampek tersebut. Bahkan hasil rekomendasi pengusutan tersebut telah dilaporkan Komnas HAM ke presiden.

Namun, menurut Abdullah, pengusutan yang pernah dilakukan Komnas HAM belum jelas. Ia meminta agar kasus tersebut dibawa ke Pengadilan HAM.

"Apa yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada presiden tahun lalu itu bukan proses penyelidikan pro justisia, itu hanya proses pemantauan seperti yang dilakukan oleh polisi di KM 50," tuturnya.

"Maka dari itu Komnas HAM harus melakukan proses penyelidikan pro justisia menurut KUHAP hasilnya itu akan dibawa ke pengadilan HAM," sambungnya.

Vonis Bebas 

Majelis hakim, dalam putusannya menyatakan, Briptu Fikri terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama sehingga membuat orang meninggal dunia sebagaimana dakwaan primer. Meski demikian, keduanya tidak dapat dijatuhi hukuman karena alasan dan pemaaf merujuk pleidoi kuasa hukum.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin sebagai dakawan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melapaui batas, tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf," kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta.

Atas hal itu, majelis hakim memerintahkan untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan. Lalu, memerintahkan barang bukti dikembalikan penuntut umum.

"Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum," ujarnya.

Fikri dan Yusmin dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan terhadap Fikri dan Yusmin jauh lebih ringan ketimbang tuntutan enam tahun penjara yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan terhadap Fikri dan Yusmin dibacakan JPU pada sidang, Selasa (22/2) lalu.

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan jika Briptu Fikri dan Ipda Yusmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang ada. Atas hal itu, JPU meminta agar majelis hakim menghukum Fikri dengan hukuman enam tahun penjara. (suara)