SANCAnews.id

SANCAnews.id – Persaudaraan Alumni (PA) 212 berserta GNPF Ulama menyurati Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka meminta agar Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dihukum atas kasus dugaan penistaan agama.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, surat ini ditujukan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PA 212 menduga menduga sosok Menag yang kerap dipanggil dengan nama Gus Yaqut itu sudah melakukan penistaan agama.

Adapun dugaan kasus penistaan agama ini terkait menganalogikan pengeras suara masjid dengan gongongan anjing.

"Mendorong Polri agar berani memproses hukum dugaan kasus penistaan agama oleh Yaqut Cholil Coumas," kata Ketua Umum FPI KH Qurtubi Jaelani dalam surat terbuka, Kamis (17/3/2022).

Menurut Qurtubi, dengan melakukan proses hukum kepada Gus Yaqut, Polri bisa memperbaiki nama insititusi mereka yang rusak terkait kasus pembunuhan laskar FPI di kasus pelanggaran HAM KM 50.

Dalam surat terbuka ini, PA 212 juga menyoroti kasus dugaan penistaan agama lainnya. Diantaranya diduga dilakukan oleh Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Viktor Laiskodat hingga yang lagi viral saat ini, yakni pendeta Saifuddin Ibrahim.

"Serta kasus penistaan agama lainnya yang sudah dilaporkan namun stagnan," kata Qurtubi.

Surat terbuka ini dibuat pada 15 Maret 2022. Surat itu kemudian ditandatangani langsung oleh Qurtubi dan Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif serta Ketua Umum GNPF-U Yusuf Martak. *

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung secara menohok menguliti klaim "Big Data" Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini terkait klaim Luhut mengenai ada 110 juta pengguna media sosial yang menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, sosok yang akrab disapa RG ini menyebut jika Luhut beranggapan 110 Juta masyarakat Indonesia ingin Presiden Jokowi 3 periode, maka selebihnya menginginkan Presiden Jokowi mundur. Sisanya itu ada 160 juta masyarakat Indonesia.

Pernyataan Rocky Gerung itu diposting melalui kanal YouTube pribadinya, yakni di Rocky Gerung Official sebagaimana dilihat pada, Kamis 17 Maret 2022.

Meskipun Luhut mengakui tidak menginginkan Presiden Jokowi memperlanjang masa jabatan, tapi menurut RG, Luhut lah yang terus menerus mengkampanyekan penundaan itu.

“Kendati pak Luhut menganggap pak Jokowi tidak mengiginkan tapi pak Luhut sendiri yang terus menerus mengkampanyekan penundaan ini,” katanya RG seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

RG bahkan menyebut jika meskipun presiden tidak setuju dengan Luhut, harusnya sudah ditegur atau di resafel. Dia melanjutkan dengan menyebut jika yang masuk akal menurut Luhut adalah perpanjangan masa jabatan Presiden, bukan percepatan pemilu.

“Tentu pak Luhut mengagap bahwa saya punya data meskipun saya tidak bisa buka. Jadi pak Luhut itu tetap ngotot bahwa perpanjangan ini masuk akal yang tidak masuk akal itu adalah percepatan,” paparnya.

“Jadi kalau ditanya ke saya apa dasarnya presiden harus mundur, ya gampang jawabnya karena 110 juta orang menginginkan Presiden untuk tetap melanjutkan, berarti sisanya 270 dikurang 110 berarti sisanya 160 juta, lebih baik mundur kan gampang," tandanya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim memiliki big data 110 juta pengguna media sosial menginginkan jabatan Presiden di perpanjang. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut jika big datanya tidak bisa dibeberkan karena itu data milik internalnya. (*)

SANCAnews.id – Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di sejumlah daerah di Tanah Air, salah satu penyebabnya akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Alasan tersebut diklaim Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi usai memantau ketersediaan bahan pangan dan minyak goreng di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Kamis (17/3).

"Perlu diketahui, invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan harga-harga tinggi," kata Mendag seperti dikutip redaksi.

Karena terhambat impor Sun Flower akibat perang, akhirnya Indonesia beralih untuk digantikan dengan minyak sawit mentah atau ekspor crude palm oil (CPO). Sehingga harga CPO melonjak tajam yang tadinya seharga Rp 14 ribu menjadi Rp 18.000.

Terlebih saat ini, ucap Mendag, pemerintah telah mencabut penentuan harga eceran tertinggi (HET) yang nilainya Rp 14 ribu per liter. Kini semua harga minyak goreng ditentukan oleh masing-masing pedagang pasar ataupun patokan harga ritel modern.

"Sekarang sudah turun sedikit. Tapi pada dasarnya naik karena mekanisme pasar," urainya.

Mendag Luthfi berjanji akan terus bekerja keras untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran.

Ia pun menyakini, bahwa stok minyak goreng di pasaran melimpah ruah. Atas dasar itu Mendag meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan minyak goreng.

Saat ini, tambah Luthfi, pemerintah juga akan hadir dengan memasok minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu.

"Minyak goreng stok melimpah. Tapi sesuai menurut perekonomian harganya diatur pasar," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Dukungan terbuka yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, terhadap isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan sikap yang keliru.

Begitu disampaikan Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/3).

"LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2x5 tahun. Titik!" ujar Gde Siriana.

Menurut Gde Siriana, aturan konstitusi tak bisa diganggu gugat karena merupakan kesepakatan bersama rakyat Indonesia.

"Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!" tegasnya.

Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini juga memandang, Pilpres merupakan bagian dari pembangunan demokrasi yang harus diselenggarakan demi lahirnya pemerintahan yang demokratis.

"Setiap Pilpres maupun Pileg adalah harapan baru masyarakat terhadap masa depan rakyat dan negara, apapun situasinya," tuturnya.

Sebagai contoh, Gde Siriana menceritakan pelaksanaan pemilu pertama tahun 1955 yang dilakukan saat kondisi ekonomi dan politik tidak kondusif. Tetapi demi lahirnya pemerintahan yang demokratis tetap dilakukan pemilu 1954.

"Jadi pernyataan LBP ini menutup harapan rakyat untuk lahirnya pemerintahan yang lebih baik dari hari ini," ucapnya.

Maka dari itu, Gde Siriana berpendapat, jika hari ini LBP menggunakan alasan kondisi ekonomi yang masih menghadapi Covid-19, maka itu tidak menunjukkan konsistensi pemerintah yang tetap memaksakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah Covid-19 dan kepungan protes publik.

"Jadi pernyataan LBP ini jangan-jangan diarahkan pada alasan ketidaktersediaan anggaran KPU untuk Pileg dan Pilpres. Dengan demikian jika KPU menyerah tidak bisa, maka KPU yang akan dijadikan bantalan untuk menunda pemilu," papar Gde Siriana.

Andi Arief: Sudah Saatnya Menko Mahfud Melawan Penumpang Gelap Reformasi, Seperti Jokowi dan Luhut Cs

"Sikap ngotot LBP ini tentu saja tidak dapat dipisahkan dari presiden, mengingat LBP adalah menko senior. Jadi ini ada sandiwara besar dalam konspirasi menghancurkan kedaulatan rakyat," tutupnya. ***

SANCAnews.id – Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyindir menfaat Kartu Sembako di tengah kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng di Tanah Air. Kartu itu merupakan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye terdahulu.

Rizal mengatakan, kartu sakti yang diterbitkan pemerintah dengan maksud membantu masyarakat mengatasi permasalahan itu, merupakan gagasan anak muda di sekeliling Presiden Jokowi. Kata dia, mereka bertindak praktis membantu Jokowi mencari jalan keluar dengan cara menerbitkan kartu.

"Di lingkungan Presiden Jokowi banyak anak muda yang engga ngerti masalah, kasih aja kartu, kartu sembako, kartu pra sekolah, macam-macam. Seolah-olah masalah itu bisa diselesaikan dengan main kartu," kata Rizal kepada VOI, Kamis 17 Maret.

Rizal menyebut, tindakan praktis sulit untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami masyarakat saat ini. Begitu juga, kata Rizal, kartu sembako murah yang manfaatnya dipertanyakan di tengah kelangkaan hingga merembet pada naiknya harga minyak goreng.

"Sebentar lagi Pak Jokowi bagiin kartu sabar, kita disuruh sabar terus," sindir Rizal.

Selain itu, Rizal menyampaikan, meroketnya harga dan langkanya pasokan minyak goreng di Tanah Air lantaran ketidakmampuan menteri terkait mengatasi masalah. Pasalnya Presiden Jokowi, kata dia,

Rizal mengatakan, sejumlah menteri Jokowi gagap menghadapi permasalahan ekonomi hingga sosial. Bahkan, kemampuan leadership untuk memecahkan masalah dipertanyakan.

Sebab itu, dia meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap agar permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat segera dituntaskan, salah satunya krisis minyak goreng.

"Makanya saya bilang, kalau menterinya tidak becus ya pilihannya cuma dua. Pertama, pecat dong! Yang kedua, kalau tidak mau pecat takut ini itu, utang budi, yaudah Presiden Jokowi-nya sendiri turun," ujar Rizal. ***