SANCAnews.id

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya bicara soal wacana Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengatakan berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu.

"Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang," kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

"Mbok nanti, lho, kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya dulu itu," lanjutnya.

Luhut berpandangan alasan pemilu ditunda juga ingin menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Dia pun mengaku heran mengapa wacana ini dianggap salah di era demokrasi.

Sebab, kata dia, wacana ini akan diproses di DPR. Jika DPR menyatakan tak setuju, wacana ini akan berhenti dengan sendirinya.

"Kita mau damai itu saja sebenarnya. Itu, kan, semua berproses kalau nanti proses di jalan sampai ke DPR, ya, bagus, DPR enggak setuju, ya, berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR, berhenti, ya, berhenti. Ya, itulah demokrasi kita kenapa mesti marah-marah ada yang salah?" sebut Luhut.

Terkait big data soal mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu, ia menyebut data itu nyata dan tak dibuat-buat. Namun, ia enggan mengungkap data itu ke publik.

"Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik]," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut membantah sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai terkait wacana penundaan pemilu. (kumparan)

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, mengatakan siapa saja pihak yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan presiden demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, itu dianggap sebagai teroris konstitusi.

Menurutnya, jangan ada pihak yang bermain-main dengan masa jabatan presiden.

"Siapa saja yang mau merusak konstitusi dan konstitusionalisme yang sekarang demi kepentingan pribadinya demi kepentingan pribadi memperpanjang dirinya atau memperpanjang masa jabatan demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya, saya ingin mengatakan ini bagian dari teroris konstitusi," kata Zainal dalam diskusi bertajuk 'Demokrasi Konstitusional Dapam Ancaman', Rabu (16/3/2022).

Ia pun mengingatkan, agar masa jabatan presiden tidak dipermainkan. Pasalanya jika dipermainkan akan berhadapan bukan hanya konstitusi tapi juga rakyat.

"Saya mau bilang orang yang mencoba bermain-main dengan masa jabatan ini sedang berhadapan dengan konstitusi berhadapan dengan demokrasi berhadapan dengan kita semua," ungkapnya.

Ia mengatakan, sudah banyak negara yang coba bermain-main dengan masa jabatan presiden. Hasilnya justru kesannya sangat jauh dari demokrasi.

"Misalnya Venezuela, misalnya Turki, misalnya Rusia misalnya kemudian beberapa negara-negara bangsa Arab yang mendorong gejala gejala ketigaperiodean dan negara-negara yang contohnya jauh dari kesan demokrasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Zainal menegaskan, sejumlah hasil survei sudah menyebutkan bahwa mayoritas publik ingin Pemilu tetap digelar pada 2024.

Menurutnya, popularitas Presiden Joko Widodo juga tak bisa jadi modal perpanjang masa jabatan.

"Paling tidak temuan survei indikator LSI dan Kompas kemarin itu afirmasi lebih dari 70% mendekati 70% dan 70% rakyat Indonesia itu menghendaki ada Pemilu di tahun 2024 dan popularitas Jokowi tidak cukup dipakai untuk membenarkan itu (perpanjang masa jabatan atau menunda pemilu)," tandasnya. (suara)

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan akan mengikuti suara terbanyak mengenai isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibahas.

Ketua Umu PBNU, Yahya Cholil Staquf bahkan akan menjadi fasilitator dialog antara rakyat dan pemerintah terkait isu penundaan Pemilu.

"PBNU ini cuma mendengar dan mungkin menjembatani di awal, jika diperlukan,” kata Gus Yahya di Kantor Pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).

PBNU juga akan menerima keputusan yang dikeluarkan pemerintah dan parlemen dalam isu Pemilu 2024, baik diundur maupun tetap di 2024.

"Kami persilakan saja kepada yang berwenang untuk membahasnya. PBNU akan menerima apa pun putusan yang dibuat oleh para pemegang wewenang, pemerintah, DPR, dan pihak lain,” katanya.

Disinggung mengenai sikap PBNU terkait pemilu mendatang, Gus Yahya mengatakan akan mengikuti suara terbanyak yang dihasilkan parlemen dan pemerintah.

"Silakan, kita tinggal ikut saja,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar turut mengomentari langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan ritual Kendi Nusantara di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (14/3).

“Secara kasat mata memang takhayul dan musyrik ya” ujar Aziz kepada wartawan, Selasa (15/3).

Aziz lantas menyinggung kemajuan teknologi masa kini yang berbanding jauh dengan ritual yang diikuti seluruh gubernur di Indonesia itu.

“Lucu juga saat kita bicara crypto currency, metaverse, dan berbagai digital development tetapi masih percaya begituan,” kata Aziz.

Lelaki yang juga menjadi kuasa hukum Munarman ini mengaku sedih saat melihat urusan negara dicampuradukkan dengan kemusyrikan.

“Katanya jangan campur negara dengan agama, tetapi negara malah dicampur dengan yang musyrik,” ujar Aziz.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penyatuan air dan tanah dari 34 provinsi Indonesia di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki makna tersendiri.

Ritual penyatuan tanah dan air tersebut dilakukan Jokowi pagi ini dalam sebuah wadah yang disebut Kendi Nusantara.

"Ini merupakan bentuk dari kebhinnekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita, dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini," ujar Jokowi saat memberikan sambutan, Senin (14/3). (jpnn)

SANCAnews.id – Dahlia Yati dari Suku Paser Balik, penduduk asli tempat calon berdirinya IKN, mengaku kaget lahan rumahnya tiba-tiba sudah dipasang patok lahan rencana pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Yati menyebut lahan tersebut dipatok setelah sebelumnya datang surat edaran dari pemerintah Kalimantan Timur.

Yati mengatakan, pemasangan plang dan patok itu membuat dirinya dan warga setempat resah. Sebab, lahan yang tiba-tiba diklaim milik pemerintah itu sudah digunakan oleh Yati dan penduduk lainnya untuk berkebun selama bertahan-tahun.

"Masyarakat adat minta kejelasan soal lahan adat agar tidak terdampak pembangunan IKN yang dipaksakan. Pemasangan plang yang terjadi ini bentuk pengambilan secara sepihak, tidak pernah bertemu atau koordinasi dengan kami," ujar Yati dalam webinar Bersihkan Indonesia pada Selasa, 15 Maret 2022.

Yati mengatakan lahan rumahnya berada sekitar 10 kilometer dari titik nol IKN atau tempat Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkemah bersama rombongan. Namun, alih-alih bertemu dengan warga sekitar yang terdampak pembangunan IKN, Jokowi justru melakukan ritual Kendi Nusantara dan berkemping di sana.

Padahal, kata Yati, lahan keluarga miliknya yang dicaplok oleh negara untuk pembangunan IKN luasnya sampai empat hektare. Ia menyatakan kecewa dengan kunjungan Jokowi kemarin ke lokasi proyek IKN, karena keluhan warga asli soal pencaplokan lahan tidak didengarkan dan Jokowi lebih memilih kemping di titik nol.

"Kemping kemarin kami tidak membutuhkan, hal itu buat apa? Tidak ada yang diuntungkan pula dengan itu," kata Yati.

Sementara itu Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, menyebut ada potensi penggusuran terhadap 20 ribu warga adat dan lokal akibat pembangunan Otorita IKN di Kalimantan Timur. Mereka, kata Rupang, merupakan warga yang telah tinggal di kawasan hutan jauh sebelum adanya rencana pembuatan Ibu Kota baru tersebut.

"Jadi 260 ribu hektare (total luas wilayah IKN) ini bukan tanah kosong, ada pemukiman warga," ujar Rupang.

Rupang menerangkan, saat ini 40 persen dari total wilayah IKN sudah ditempati oleh warga. Data tersebut bahkan sudah dibenarkan oleh Kementrian ATR/BPN.

"Pembangunan IKN bakal menimbulkan daya rusak berlapis ke 53 kampung (di sekitar IKN). Pembukaan lahan bisa membuat kerusakan dan pencemaran yang seharusnya menopang kehidupan di sekitarnya," kata Rupang.

Sementara itu juru kampanye hutan dan kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menyebut pemerintah selama ini selalu menganggap bahwa hutan-hutan yang ada di Kalimantan merupakan tanah yang tidak bertuan. Padahal, kata dia, di hutan tersebut ada masyarakat yang tinggal di sana.

"Pemerintah menegasikan lahan itu tanah tidak bertuan. WALHI mengungkapkan bahwa terjadi banyak tumpang tindih di lahan calon Ibu Kota ini," kata Uli. (tempo)