SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menolak wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.

LaNyalla mengatakan, wacana yang didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran itu memang belum direspons oleh masyarakat lapis bawah.

Meski demikian, LaNyalla melihat bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju. LaNyalla memprediksi, saat ini rakyat masih diam dan mengamati perilaku elite politik.

“Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elite politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2).

Sebab, lanjut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.

“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas,” jelas LaNyalla mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.

Lebih lanut LaNyalla mengatakan, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti.

Ia yakin bahwa rakyat Indonesia memiliki kearifan berpikir. Termasuk dalam pembangunan IKN, mengapa harus dipaksakan jika tidak ada anggarannya.

Lagipula, sambung LaNyalla, para elite politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden.

“Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu,” tandas mantan Ketua Umum PSSI ini.

“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.

LaNyalla pun mengingatkan bahwa sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia.

Dalam aturan itu, MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan. (rmol)

SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya jika itu dilaksanakan maka bisa menabrak konstitusi UUD 1945.

Jika presiden menabrak konstitusi maka akibatnya akan fatal salah satunya bisa dilengserkan. “Kalau saya sih menasehatkan kepada pak Jokowi ya tetap menaati konstitusi UUD 45, kata Yusril seperti yang dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin 28 Februari 2022.

Presiden Jokowi bisa dilengserkan apabila menunda pemilu 2024 

Dia khawatir jika Jokowi nekad memperpanjang masa jabatannya dengan memundurkan pemilu maka rakyat bisa bergerak menjatuhkan atau melengserkannya seperti pada zaman Soeharto.

“(Ketika presiden melanggar UUD 1945) orang bisa mengatakan kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45 (bisa di) impeachment (pemakzulan) presiden nah begitu,” jelasnya.

Salah satu cara menunda pemilu bisa dengan dekrit 

Dia menyebut salah satu cara menunda pemilu yang konstitusional adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit. “Pak jokowi akan menghadapi kritik yang luar biasa kalau di dekrit ini kan ujung-ujungnya menambah UUD 1945 juga ya kan. Timbul pertanyaan jaman sekarang, orang kan jauh lebih kriitis. Apa bisa? Apa benar?,” jelasnya.

Menurutnya, untuk saat ini menerbitkan dekrit tak semudah zaman Soekarno. ”Nggak seperti tahun 1959 Bung Karno dengan mudah mengeluaran dekrit. Sekarang saya rasa enggak semudah itu , saya tidak menyarankan langkah itu ditempuh. Apalagi dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan kan merubah UUD dalam praktek, tapi teksnya tidak berubah sama sekali,” ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Joko Widodo terancam dilengserkan jika menunda pemilu 2024

Sudah bertemu Jokowi bahas penundaan pemilu 

Yusril mengatakan dua kali bertemu Presiden Jokowi dan berbicara masalah penundaan pemilu.

“Beliau saya agak ledek-ledekin, ‘Lha ini mau bikin ibukota baru berapa tahun nih pak? Jangan-jangan tunggu tiga periode.” Beliau menjawab, ‘Hahaha tiga periode katanya, kan situ yang lebih ngerti apa cantolan konstitusionalnya hayo, enggak ada toh masak saya disuruh nabrak konstitusi’,” kata Yusril.

Dia pun menyimpulkan dari apa yang dikatakan Jokowi, jika tak ada kemauan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa jabatannya. 

“Saya fikir secara zahir beliau ya bilang begitu, dan itu yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ini memang kemauannya Pak Jokowi,” jelasnya.

Khawatir pada orang disekitar Jokowi 

Dia lebih khawatir pada orang-orang di sekitar Jokowi yang terkadang bisa mempengaruhi sang presiden.

“Sebab kadang-kadang jadi pemimpin itu susah. Saya ingat Pak Harto, suatu hari saya dengar pak Faisal Tanjung ngobrol-ngrobrol sama Pak Harto, ’Saya ini bagaimana ya baiknya apa maju lagi apa bagaimana,’ katanya tahun 1997,” tutur Yusril.

“Lalu Pak Faisal Tanjung menjawab, “Kalau saya Pak, ini saat yang paling baik Bapak mudur pelan-pelan. Puncak keharuman Bapak, kesuksesan Bapak sekarang,” sambungnya.

Baca Juga: Anies Baswedan di posisi terdepan jadi Presiden 2024 yang akan tempati Istana Negara baru di IKN Nusantara

Namun, suatu hari Yusril mengetahui jika Pak Harto ternyata kembali maju sebagai calon presiden.

“Saya sendiri di Bina Graha tanya Pak Harto, ’Pak ini kok jadi maju lagi?’ Dijawab, Lha iya ini Harmoko ini keliling-keliling Safari Romadhon, terus pulang menghadap saya, mengatakan saya ini masih dibutuhken,’ ya seperti itu,” terangnya.

Lalu dia ditanya seseorang apabila terjadi seperti itu saat ini bagaimana?

“Gimana ya saya bilang politik ini kan serba tak terduga. Dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang mengusulkan seperti itu, dan tahun 1998 Pak Haromoko yang mengusulkan ngetok palu sampai patah minta Pak Harto mundur. Sekarang Cak Imin yang mengusulkan siapa tahu dia juga nanti yang minta Pak Jokowi mundur,” jelasnya.

Tegaskan mau pemilu sesuai jadwal 

Dia menegaskan akan menyarakan kepada Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pemilu sesuai jadwal. “Kalau saya ditanya pemilu apa tidak? Ya pemilu karena kalau tidak pemilu, itu menabrak konstitusi,” terangnya.

Dia pun memberikan satu jalan keluar. “Lebih baik kita belajar sama Filipina yang melaksanakan pemilu serentak digital orang memilih bisa pakai handphone,” ungkapnya.

Sarankan gelar pemilu online 

Menurutnya teknologi digital saat ini sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan pemilu. “Sekarang aja saya bisa mindahin uang saya berapa miliar dari bank  tanpa rasa kuatir kok, enggak pernah ketemu tahu-tahu uang saya bisa pindah ke rekening orang lain karena saya punya kode yang sulit orang lain untuk memalsukannya,” jelasnya

Selain itu, menurutnya jarang sekali elekronik banking itu timbul masalah. “Kalau misal ada waktu kita melaksanakan pemilu dengan digital election saya pikir sudah terbiasa orang yang divaksin menggunakan peduli lindungi, orang akan bisa nyoblos dengan dikasi kode-kode tertentu,” imbuhnya.

Menurutnya, jika memakai pemilu secara digital maka biaya pemilu akan murah karena tidak jor-joran, terhindar dari covid dan cost yang mahal.

“Tapi KPU mau enggak melaksanakan itu? Kan masih ada waktu 2 tahun nih dari sekarang. Tapi kalau sistem pemilu modern dengan IT itu tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor alasannya mungkin enggak ada budget tapi orang tidak mudah (percaya) dan mengatakan untuk IKN kok ada duitnya,” tegasnya.

Menurutnya memang pemilu harus digelar sebagai bagian dari demokrasi walaupun biayanya tak murah.

“Kalau dicari-cari begitu kan nggak ada selesai-selesainya kan begitu. Lantas mungkin pertimbangannya pemilu kan ini barang yang sulit, bertele-tele makan biya, waktu berdebat panjang tapi kita belum menemukan sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Sejelek-jelek dikatator masih lebih baik daripada demokrasi, meski demokrasi mahal,” jelasnya.***

SANCAnews.id – Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB menolak kedatangan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Rencananya Menag datang ke NTB dalam beberapa hari ke depan.

Ketua DMI NTB Lalu Winengan mengaku kecewa dengan perumpamaan yang dilontarkan Menag Yaqut soal suara azan. Sebagai bentuk penolakan Lalu Winengan bahkan meminta seluruh masjid di NTB mengeraskan volume azan.

"Saya instruksikan semua masjid untuk memperbesar suara azan apalagi menyambut bulan Ramadan," katanya, Selasa (28/2/2022).

"Teman-teman agama lain, kami tidak pernah melarang. Tetapi perumpangannya itu yang sangat keliru," ucapnya lagi.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak mengingat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang meminta menteri agama untuk diganti.

"Kalau Presiden Jokowi tidak segera menindak, pada hari Rabu atau Selasa dia (Gus Yaqut) datang, maka kita sama-sama menolak dia datang ke wilayah kita ini," ucapnya. (inews)

SANCAnews.id – Penceramah karismatik Buya Yahya angkat bicara terkait peraturan tentang suara azan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon ini menegaskan jika volume suara azan di setiap masjid tidak bisa diperkecil.

Sebab kaya Buya suara azan memili keistimewaan karena untuk mengundang umat muslim salat.

"Spesial untuk azan karena mengundang orang salat itu disunnahkan sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan. Karena semuanya yang mendekat ini akan jadi saksi di akhirat," ujar Buya Yahya dikutip Hops.ID dari YouTube Al-Bahjah TV pada Senin, 28 Februari 2022.

"Intinya untuk masalah suara azan jangan diganggu karena temponya juga tidak lama. Kalau pemerintah membatasi suara azan mungkin harus diralat," katanya.

Namun demikian, pria bernama lengkap Yahya Zainul Ma'arif ini tidak mempersalahkan jika pemerintah hanya mengatur volume speaker masjid untuk kegiatan pengajian, ceramah dan acara lainnya.

"Kalau azan nggak boleh ditawar, harus tinggi suaranya. Untuk acara lainnya boleh diatur, misal di suatu perkotaan terdapat perumahan padat. Kalau baca Al-Quran dengan suara speaker keras hukumnya haram karena takut mengganggu ketentraman masyarakat situ," ujar Buya.

"Tapi di sisi lain anda jangan gampang merasa terganggu deh. Kalau udah urusan dengan Al-Quran. Orang Al-Quran dikumandangkan kok anda merasa terganggu. Iman anda dimana," katanya.

Hal serupa dikatakan pendakwah kondang lainnya Ustaz Derry Sulaiman.

Derry Sulaiman menyebut aturan yang dikeluarkan oleh Menag tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena 100 persen warganya muslim. Dan tak akan ada warga yang terganggu dengan suara azan.

Justru Derry Sulaiman menyebut jika hanya iblis yang akan kepanasan mendengar suara azan.

"Aturan ini mungkin hanya berlaku di kota-kota besar atau pun di tempat-tempat muslim yang minoritas atau berimbang," kata Derry Sulaiman dikutip Hops.ID dari kanal YouTube Derry Sulaiman and Sahabat. ***