SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kasus pengeroyokan terhadap Ketua KNPI Haris Pertama memasuki babak baru. Polda Metro Jaya kini memanggil politikus Golkar, Azis Samual untuk diperiksa terkait kasus ini.

Kabar tersebut dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E Zulpan. Zulpan menyebut Azis Samual dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Iya, panggilannya sebagai saksi," kata Kombes Zulpan saat dihubungi wartawan, Senin (28/2/2022).

Pemeriksaan itu sendiri akan berlangsung pada Selasa, 1 Maret 2022 di Mapolda Metro Jaya. Zulpan menyebut pemanggilan terhadap Azis karena pihaknya masih membutuhkan keterangan dari Azis berkaitan kasus tersebut.

"Diperlukan (keterangannya) makanya dipanggil," beber Zulpan.

Sekedar informasi, Ketua DPP KNPI Haris Pertama mengaku dikeroyok sejumlah orang di parkiran sebuah mobil di restoran di kawasan Cikini, Jakarta siang hari. Pada Senin, 22 Februari 2022 malam, Haris mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus ini.

Laporan itu sendiri teregister dengan nomor LP/B/928/II/2022/SPKT/PoldaMetroJaya. Polda Metro Jaya sendiri sudah menangkap tiga eksekutor dan satu dalang dalam kasus ini serta masih memburu satu eksekutor lainnya. (indozone)

SANCAnews.id – Usulan penundaan Pemilu 2024 bukan hal yang sepele. Selain gamblang diumumkan oleh elite partai koalisi, anggaran negara juga dinilai sedang kelabakan.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule meminta pemerintah untuk jujur tentang kondisi keuangan negara. Menurutnya, keuangan negara saat ini sedang amburadul. Sementara dana untuk menggelar pemilu 2024 mencapai Rp 76 triliun.

“Di satu sisi, pembangunan ibukota negara (IKN) membutuhkan dana Rp 466 triliun,” tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (27/2).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kata Iwan Sumule, juga sudah terang benderang menyebut keuangan negara akan semakin berat pada tahun 2023.

Untuk itu, hal pertama yang dia minta adalah pemerintah jujur terkait alasan usulan penundaan pemilu tersebut.

“Pemilu ditunda karena tak ada uang. Alasan paling masuk akal,”  tegasnya.

Singkatnya, pemilu dimundurkan atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan keinginan rakyat.

Atas dasar tersebut, Iwan Sumule kembali mengingatkan bahwa pengkhianatan terhadap konstitusi negara akan membuat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tak bisa diwujudkan.

Dia pun mengajak masyarakat untuk kompak dan berani menentang usulan tersebut, “Fortis Fortuna Adiuvat. Keberuntungan berpihak pada yang berani,” tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Wacana penundaan Pemilu 2024 dalam beberapa hari ini masih terus menjadi sorotan. Beberapa partai yang sepakat dengan penundaan Pemilu diantaranya: PKB, PAN, PPP dan Golkar.

Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai mengatakan berdasarkan pengalaman negara lain, penundaan Pemilu dilakukan karena terjadi krisis politik dan konstitusi.

Menurut Pigai, jika negara dalam keadaan stabil muncul suara penundaan Pemilu, bisa dikatakan rezim sedang ingin memberangus demokrasi.

"Dimana-mana penundaan Pemilu karena krisis politik dan konstitusi," demikian kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL," Minggu (27/2).

Prediksi mantan Komisioner Komnas HAM itu, jika rezim Jokowi keukeuh ingin melakukan penundaan Pemilu, maka rakyat akan melawan. Ia khawatir yang terjadi justru kudeta militer.

"Rakyat akan lawan, lihat saja dukungan internasional ke siapa? jangan-jangan pintu masuk militer kudeta?" pungkas Pigai.

Beberapa partai koalisi pemerintag yang tegas menolak wacana penundaan Pemilu adalah PDIP, Nasdem. Sedangkan Gerindra sampai saat ini belum menyampaikan tegas menolak atau menerima. ***

SANCAnews.id – Begawan ekonomi Rizal Ramli merespons langkah beberapa elite parpol yang menginginkan Pemilu 2024 ditunda. Rizal Ramli menilai langkah tersebut jelas melanggar konstitusi Indonesia.

Terlebih lagi, kata dia, penundaan pemilu membuat para elite parpol bisa mempertahankan jabatan baik di eksekutif dan legislatif yang kini mereka emban.

Rizal menganggap perpanjangan jabatan tanpa didahului pemilihan yang sah, tidak bisa diterima hukum di tanah air.

"Perpanjangan jabatan tanpa pemilihan itu sangat inkonstitusional. Itu sebetulnya pemberontakan konstitusi. Kok tega-teganya, sih," kata mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu kepada wartawan, Minggu (27/2).

Rizal juga menganggap langkah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 oleh elite politik tidak berpihak ke rakyat.

Sebab, usulan disampaikan ketika rakyat dihantam naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga kedelai.

"Tidak ada empati dengan kesulitan rakyat," beber Rizal.

Sebelumnya, beberapa elite parpol mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Isu tersebut berawal dari ucapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.

Dia memakai sisi ekonomi sebagai alasan sehingga menunda Pemilu 2024. Sedianya, pesta demokrasi bisa ditunda hingga dua tahun ke depan.

Isu itu kemudian disambut positif Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui berbagai pertimbangan, parpol yang terbentuk pada 1998 itu menyetujui usul menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

"Kami memutuskan setuju pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2). (jpnn)

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan Profesor Salim Said menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah bagian dari oligarki, viral di media sosial.

Video Prof Salim Said sebut Jokowi bagian dari oligarki itu viral usai diunggah pengguna Twitter Lelaki_5unyi, seperti dilihat pada Minggu 27 Februari 2022.

Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengutip ulang pernyataan Salim Said dalam video itu yang menyebut Jokowi bagian dari oligarki.

“Salim Said ||: Jokowi bagian dari Oligarki, dia tak cukup cerdas untuk atur semua ini,” cuit netizen Lelaki_5unyi.

Dilihat dari video itu, tampak Prof Salim Said tengah berbincang bersama pakar hukum tata negara Refly Harun.

Awalnya, Guru Besar Universitas Pertahanan itu memohon maaf kepada Presiden Jokowi dan semua masyarakat yang mendengar apa yang ia ucapkan itu.

“Saya mau mohon maaf kepada Pak Jokowi dan orang yang melihat seperti apa yang saya jelaskan,” kata Salim Said.

Ia pun lantas mengaku khawatir, banyak kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi adalah untuk mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok oligarki.

“Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup yang membentuk apa yang disebut oligarki,” tuturnya.

Prof Salim Said pun menyebut bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh para oligarki, termasuk Presiden Jokowi.

“Negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak,” ungkapnya.

Menurutnya, Jokowi adalah bagian dari oligarki lantaran sebagai presiden mantan wali kota Solo itu mempunyai modal yakni kekuasaan.

“Oligarki itu kan harus punya modal, kekuasaan untuk sama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Tanda tangan,” jelasnya.

Lantaran Jokowi juga merupakan bagian dari oligarki, kata Salim Said, maka negara Indonesia sekarang ini ramai-ramai dikuasai oleh oligarki.

“Jadi ini negeri ramai-ramai dikuasai oleh oligarki,” tegasnya. (terkini)