SANCAnews.id

SANCAnews.id – Polisi menyebut keterangan pelaku pengeroyokan terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, masih kerap berubah-ubah.

Akibatnya, apa motif pelaku menganiaya Haris tersebut, pihak kepolisian belum bisa menyimpulkannya.

"Keterengan masih berubah-ubah dan belum didukung fakta," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Tubagus Ade Hidayat, Minggu 27 Februari 2022.

Polisi masih kesulitan menguak motif pengeroyokan ini. Dua dari tiga eksekutor yang dicokok, diketahui bekerja sebagai debt collector. Namun, bukan berarti motifnya adalah karena utang piutang. Kepolisian masih terus mendalami.

"Bukan berarti harus ada utang tetapi artinya bukan begitu. Yang jelas faktanya pekerjaanya itu," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama diserang sekelompok orang tidak dikenal. Peristiwa ini disebut terjadi Senin, 21 Februari 2022.

Hal itu diungkap Haris dalam pesan singkatnya. Kata Haris, peristiwa tersebut terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di mana persisnya terjadi Restoran Garuda Cikini.

"Diserang sekelompok orang tidak dikenal di Restoran Garuda," kata Haris kepada wartawan, Senin, 21 Februari 2022. (viva)

SANCAnews.id – Isu penudaan pemilu 2024 kembali digaungkan beberapa partai politik. Hal tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Ketua Umum Jaringan Nasional Mileanies Pusat, Muhammad Ramli Rahim juga ikut berkomentar soal penundaan pemilu 2024 tersebut.

Muhammad Ramli memandang bahwa banyak pihak ingin menunda pemilu 2024 untuk mencegah Anies Baswedan maju sebagai capres pada 2024.

Ramli Rahim membeberakan alasan bahwa elektabilitas Anies begitu tinggi, sehingga parpol berupaya mencari cara untuk menghadapinya.

"Seminggu yang lalu, sebelum wacana penundaan pemilu 2024 mengemuka, saya bertemu seorang legislator dari partai G. Beliau mengatakan, elektabilitas pak Anies luar biasa,"ungkap Ramli, dikutip Hops.ID dari Wartaekonomi.co.id (jaringan Suara.com) pada Minggu, 27 Februari 2022.

Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut mengutarakan bahwa angka elektabilitasnya Anies mencapai 45%, namun tidak dipublish karena ada pihak yang melarang.

"Bahkan ada survei yang hasilkan 45% untuk pak Anies. Hanya donatur melarangnya mempublikasikan angka tersebut," ungkat Ramli.

Ramli Rahim menilai elektabilitas Anies tersebut meningkat karena relawan terus giat bergerak dari provinsi, kabupaten, hingga pelosok desa.

Pernyataan Ramli tersebut cukup berasalan, karena hasil survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan bahwa Aneis menempati posisi teratas dalam hal elektabilitas menjadi presiden 2024.

Anies mendapatkan persentase elektabilitas 24,6 persen. Di bawah Anies ada Prabowo Subianto 23,9 persen, Ganjar Pranowo 19,2 persen, Agus Harimurti Yodhoyono 7,3 persen dan Ridwan Kamil 5,1 persen.

Ramlin memandang pergerakan relawan Anies yang bergerak secara organik membuat popularitas dan elektabilitasnya semakin naik. Ia berpendapat bahwa relawan bergerak tanpa didanai, serta bulum direstui oleh Anies Baswedan.

Ramlin meyakini tingginya elektabilitas tersebut yang membuat parpol kesulitan bersaing melawan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Rasa frustasi melingkupi mereka dan pilihannya adalah mencari cara untuk tidak berhadapan dengan Anies," ungkap Ketua Umum Jaringan Nasional MIleanies Pusat tersebut.

Ramli menjelaskan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi salah satu cara yang dipilih untuk menghadapi Anies.

"Para cukong juga pasti senang dengan wacana itu karena mereka tidak akan berhadapan dengan Anies Basewadan yang jelas menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil," ungkap Ramli. ***

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024. Karena hal itu tidak logis dan belum punya dasar jelas.

“Usul untuk menunda pemilu adalah usul yang tidak sesuai dengan konstitusi. Ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama di tingkat nasional, provinsi. Ini kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi?” tegas AHY saat melantik kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten dan Riau (26/2)

AHY juga menegaskan, partainya harus tegas menyampaikan penolakan tersebut, karena tidak boleh siapapun, apapun pangkat dan jabatannya di negeri ini, yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat.

“Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas kita keliling ke 34 provinsi, ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik,” tuturnya.

“Ini malah tiba-tiba ada yang mengatakan masyarakat ingin diperpanjang, ingin diundur?Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu,” imbuh AHY.

AHY menduga, soal penundaan pemilu itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan.

“Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki oleh orang-orang seperti itu. Menurut saya, memalukan cara berfikir seperti itu. Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat. Rakyat yang mana?” tanya AHY.

Terkait alasan pandemi dan pemulihan ekonomi, AHY justru mempertanyakan Pilkada 2020. Padahal itu lagi gawat-gawatnya Pandemi Covid-19. Artinya bangunan narasi yang ingin pemilu ditunda ini tidak logis, tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat.

Lebih lanjut AHY menegaskan, Partai Demokrat harus menyampaikan penolakan ini kepada siapapun, agar jangan salah. Karena kalau sudah salah mengambil keputusan, salah mengambil kebijakan, mak yang menanggung ruginya dan dampak buruknya adal semua, rakyat Indonesia.

“Demokrat tidak boleh takut bersuara. Insyaallah rakyat kita semakin cerdas dan tidak mudah diombang-ambingkan. Teruslah berjuang untuk menyuarakan akal sehat, menyuarakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Kepada Ketua-ketua DPD Banten dan Riau yang baru dilantik, AHY mengingatkan, Bendera pataka tadi sudah dikibarkan. Maknanya bukan hanya simbol kebesaran atau gagah-gagahan.

“Tapi maknanya adalah Demokrat hadir menyapa seluruh masyarakat, hadir dalam kesejukannya, dalam keteduhannya, tapi tajam dalam solusi. Jangan kita cepat berpuas diri, jangan kita sombong dan jumawa. Justru sebaliknya, kita tetap rendah hati dan tetap percaya diri,” pungkasnya. (jawapos)

SANCAnews.id – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dilaporkan tokoh masyarakat Riau, Hj Azlaini Agus terkait analogi suara toa masjid dengan gonggongan anjing.

Azlaini Agus juga akan melengkapi bukti-bukti dan transkrip pernyataan lengkap Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Tak hanya itu, Azlaini Agus juga sudah menyiapkan para ahli yang mendukung laporannya.

“Pertama naskahnya, kemudian bukti berupa video itu, kita tunggu tindak lanjut (penyidik). Kita juga sudah menyiapkan saksi ahli fiqih agama Islam, ahli bahasa, informatika telematika dan ahli hukum,” ungkapnya dikutip dari Riauonline.co.id--jaringan Suara.com, Minggu (27/2/2022).

Diketahui, Azalini melaporkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, ke Sentra Pelayanan Publik Terpadu Polda Riau, Jalan Pattimura, Gobah, Pekanbaru, Sabtu (26/2/2022).

Menag dilaporkan atas dugaan tindak pidana penistaan agama saat berkunjung ke Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Azlaini Agus tiba di Polda Riau pada pukul 10.47 WIB membawa alat bukti rekaman video Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan keterangan di Gedung Serindit, Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

Azlaini menambahkan, ia melaporkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atas dugaan tindak pidana penistaan agama.

“Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Alhamdulillah laporan sudah diterima, kemarin juga sudah diterima, namun disuruh lengkapi,” jelasnya.

Azlaini berharap, masalah dugaan tindak pidana penistaan agama ini dapat diselesaikan dengan baik.

“Harapan kita ditindaklanjuti, ini masalah agama sensitif kalau tidak diselesaikan dengan baik. Kita ingat tahun 2016 peristiwa Ahok dampaknya perpecahan di masyarakat jadi luas,” tuturnya.

“Jika tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum dan pemerintah ini akan menjadi bencana kedua perpecahan bangsa ini,” jelas dia. (*)

SANCAnews.id – Perkumpulan Wartawan Media Online (PW MOI) Pekanbaru beserta jajarannya, menginformasikan bahwa mereka telah resmi melaporkan Menteri Agama, Yaqut Cholil Coumas, atas tuduhan penistaan agama.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Hukum PW MOI pekanbaru, Mirwansyah SH.MH, pada Sabtu, 26 Februari 2022.

Berdasarkan keterangan dari Mirwansyah, laporan PW MOI ke Polda Riau telah resmi diterima.

“Alhamdulillah hari ini, saya Kabid Hukum PW MOI Kota Pekanbaru, bersama dengan sekertaris PW MOI, bapak Alexander, beserta dengan jajaran pengurus PW MOI Kota Pekanbaru, hari ini tanggal 26 Februari 2022, hari Sabtu, resmi melaporkan Menteri Agama Republik Indonesia,” ujar Mirwansyah kepada media.

Video pernyataan tersebut diunggah oleh chennel youtube Hendri Official, pada Sabtu, 26 Februari 2022, dengan judul ‘Resmi Diterima!!! Warga Pekanbaru Laporkan Menteri Yaqut’.

“(yang dilaporkan) Atas nama Yaqut Cholil Coumas, ke Polda Riau, dan alhamdulillah LP kita resmi diterima oleh Polda Riau!,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Resmi LP kita diterima Polda Riau, dengan nomor LP STPL, Surat Tanda Penerimaan Laporan, nomor STPL/B/111/2/2022/SPKT/Riau,” ujar Mirwansyah menjelaskan.

“Jadi hari ini resmi saudara Menteri Yaqut kami laporkan ke Polda Riau,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Dengan dugaan Pasal 28 ayat 2, Junto 45 ayat 2 dan Junto Pasal 156 A, KUHP, ya!,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Pasal 28 ayat 2 ya, itu berkaitan dengan penistaan agama!,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Disebutkan dalam Pasal tersebut (Pasal 28 ayat 2), setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan golongan tertentu, diancam pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar!,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Oleh karena itu, ini adalah sikap PW MOI Kota Pekanbaru yang mengutuk, mengecam pernyataan resmi Menteri Agama Republik Indonesia, yang membandingkan toa sebagai instrumen untuk mengumandangkan adzan sehari 5 kali, dengan suara gonggongan anjing,” ujar Mirwansyah melanjutkan.

“Sehingga menurut kita, pernyataan itu sungguh sangat keterlaluan dan melukai hati umat islam!, oleh karena itu kita sebagai umat islam dan sikap secara institusi PW MOI, mengecam dan mengutuk keras!,” ujar Mirwansyah menandaskan. (terkini)