SANCAnews.id

SANCAnews.id – Hercules mengatakan pihak yang keberatan dengan pengangkatannya sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya agar menghubunginya langsung tanpa memfitnah.

“Ini hanya suatu penghargaan atau rasa terima kasih. Kami tidak mencari makan di situ. Mereka yang bilang begitu kan kebakaran jenggot. Kalau tidak setuju saya jadi tenaga ahli silakan ngomong ke saya langsung,” kata Hercules saat dihubungi Tempo, 22 Februari 2022.

Dia meminta pengangkatannya sebagai tenaga ahli di Pasar Jaya tak dipelintir. “Kalau ada yang tidak setuju, kalau gentlemen, silakan temui saya langsung. Jadi janganlah memvonis atau memfitnah orang,” kata pria bernama asli Rosario de Marshall itu.

Ia mengatakan, jika tak setuju dengan pengangkatannya sebagai tenaga ahli di Pasar Jaya, untuk langsung menegur dirinya. "Bicara di depan saya, telepon saya. Hari ini pun saya siap mengundurkan diri, asal yang bersangkutan gentlemen langsung menegur saya, jangan berani di belakang," katanya.

Hercules menceritakan ikhwal pengangkatannya sejak sembilan bulan lalu, ketika ditawarkan oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin. Namun ia tidak mengatakan kapan tepatnya ditawari posisi tersebut.

“Kalau itu kurang tahu. Silakan tanya ke PD Pasar Jaya,” katanya. Namun Hercules mengatakan pembicaraan itu sudah terjadi hampir setahun lalu.

“Saya sudah lama berteman dengan Dirut, berteman baik, seperti brother. Dirut menawarkan saya untuk terlibat di perusahaan naungannya, tetapi memang bukan cuma saya, ada beberapa orang juga. Karena beliau teman baik saya, ya saya terima,” kata mantan penguasa kawasan Tanah Abang itu.

Tempo berupaya menghubungi Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin untuk dimintai tanggapan, tetapi telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim tidak dijawab atau belum dibalas.

Selain Hercules Ada Eki Pitung 

Selain Hercules, Perumda Pasar Jaya juga menunjuk Wakil Ketua Badan Musyawarah Betawi M Rifky atau dikenal sebagai Eki Pitung sebagai tenaga ahli. Eki Pitung mengonfirmasi hal ini pada Senin, 21 Februari 2022.

Namun melalui keterangan tertulis, pihak Perumda Pasar Jaya mengatakan pengangkatan Hercules dan Eki Pitung sebagai tenaga ahli sudah melalui mekanisme yang berlaku. Manajer Humas PD Pasar Jaya, Gatra Vaganza, mengatakan pengangkatan tenaga ahli Hercules dan Eki Pitung mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.

Perusahaan, kata Gatra, membutuhkan tenaga ahli yang memiliki klasifikasi khusus untuk mempercepat program perusahaan. PD Jaya mengatakan Hercules dan Eki Pitung dikontrak selama enam bulan.

“Direksi dalam hal ini memiliki kewenangan dalam merekrut tenaga ahli untuk mendukung kegiatan perusahaan yang juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,” kata Gatra, dalam keterangan tertulis, Selasa 22 Februari 2022.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Riyadi mengatakan penunjukan Hercules dan Eki Pitung sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya merupakan tanggung jawab direksi.

“Penunjukan pejabat BUMD di bawah level direksi dari general manager sampai staf itu bukan kewenangan Gubernur atau BP BUMD,” kata Riyadi kepada Tempo, 22 Februari 2022.

Ia mengatakan penunjukan Hercules dan Eki Pitung sebagai tenaga ahli PD Pasar Jaya merupakan wewenang direksi PD Pasar Jaya tanpa perlu dilaporkan ke BP BUMD.

“Menunjuk Hercules dan Eki Pitung sebagai tenaga ahli sah-sah saja selama sesuai prosedur dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan,” kata Riyadi. (tempo)

SANCAnews.id – Ekonom senior Rizal Ramli kembali menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dikutip dari Hops, Rizal Ramli mengkritik kinerja Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Hal tersebut terlihat dalam video yang diunggah di kanal Youtube Refly Harun.

Rizal Ramli mengatakan, selama dipimpin Jokowi, demokrasi di Indonesia semakin memburuk, "Dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dulu dari muda kan pro demokrasi, dia bikin demokrasi mundur. Kembali lagi KKN, kembali lagi semangat otoriter," kata Rizal Ramli seperti dikutip dari Hops--jaringan Suara.com, Rabu (23/2/2022).

Lebih lanjut, Rizal Ramli juga menyoroti permasalahan korupsi di Indonesia. Menurutnya, Jokowi gagal memerangi korupsi di Indonesia.

"Kebijakan ekonominya, terutama pajak selalu memberatkan yang menengah ke bawah. Pendidikan mau dipajakin, PPN buat pedagang kecil, tapi buat yang kaya, oligarki dimudahkan semua. Royalti batu bara dinolin, pengusaha dikasih bebas pajak 20 tahun. Jadi nggak ada keberpihakan sama sekali, ya pasti gagal mensejahterakan rakyat," bebernya.

Rizal Ramli kemudian meminta agar Jokowi bisa menyadari kepemimpinannya telah menyusahkan rakyat. Iapun kemudian memberikan saran agar Jokowi mundur dari jabatannya.

"Jadi lebih baik mundur diri, supaya baik-baik kok, kita akan terima kasih, mungkin nggak ada tuntutan siapa diadili siapa," tandasnya.

Selain itu, Rizal Ramli membandingan dengan Soeharto dan Gus Dur. Ia menilai Jokowi tak sekuat keduanya, sehingga apabila jatuh dari kekuasaan akan sangat menyakitkan.

"Mas Jokowi wes, cukup sudah, enough is enough, jangan bikin rakyat lebih susah (sengsara) lagi," ujarnya. (suara)

SANCAnews.id – Sosok berinsial S hadir sebagai saksi yang meringankan atau A de Charge dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman, Rabu (23/2/2022). Dalam keterangannya, S menegaskan jika tidak ada pembaiatan dalam acara yang berlangsung di Markas FPI Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015 silam.

Sebelumnya pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), eks Sekretaris Umum FPI itu disebut hadir dalam acara seminar --yang ternyata ada pembaiatan-- di Makassar. Secara tegas, S menyatakan tidak ada pembaiatan di sana.

"Tidak ada baiat, tidak ada baiat (ISIS)," kata S di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

S yang saat itu juga hadir dalam acara itu mengaku tidak melihat sosok Munarman berbicara tentang ISIS. Hal itu dia sampaikan dalam menjawab pertanyaan tim kuasa hukum Munarman.

"Apakah ada Pak Munarman menyampaikan ajakan 'ayo sama-sama dukung ISIS? Baiat ke ISIS?" tanya tim kuasa hukum.

"Sama sekali tak ada," ucap S.

Dakwaan Jaksa 

Sebelumnya, Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Hal tersebut disampaikan JPU dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di PN Jakarta Timur, Rabu (8/12/2021).

Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut bahwa Munarman pada medio 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama.

JPU menyebut, Munarman terlibat kegiatan, misalnya di Sekretatiat FPI Makasar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Aklaqul Quran Makassar. Selain itu, di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu, lanjut jaksa, dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Bahkan, menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain.

JPU, dalam surat dakwaan yang dibacakan turut membeberkan cara-cara Munarman merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Tak hanya itu, JPU juga menyebut, Munarman, mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar al-Baghdadi selaku Pimpinan ISIS pada 2014.

JPU melanjutkan, propaganda ISIS juga berhasil mempengaruhi beberapa kelompok di Indonesia. Misalnya pada sekitar tanggal 6 juni 2014 bertempat di gedung UIN Syarif hidyaatullah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Atas perkara ini, Munarman didakwa melanggar Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. (suara)

SANCAnews.id – Konsep Anies Baswedan meresapkan air ke tanah sebagai salah satu strategi mengatasi banjir di Jakarta, ternyata dipakai di ibu kota negara (IKN) Nusantara. Hal itu termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sebelumnya gagasan Anies meresapkan air ke tanah dengan membuat sumur resapan, untuk mengurangi beban drainase dan sungai, banyak dikritik. Demikian juga dengan program drainase vertikal banyak dipersoalkan termasuk oleh DPRD DKI Jakarta.

Konsep serupa yang disebut sebagai Kota Spons, ternyata akan diterapkan dalam pembangunan IKN Nusantara. Hal itu seperti dinyatakan dalam UU No. 3 Tahun 2022 lampiran II tentang Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan.

"Kota spons mengacu pada kota yang berperan seperti spons yang mampu menahan air hujan agar tidak langsung melimpas ke saluran-saluran drainase dan yang mampu meningkatkan peresapan ke dalam tanah sehingga bahaya banjir dapat berkurang serta kualitas dan kuantitas air dapat meningkat melalui penyaringan tanah dan penyimpanan dalam tanah (akuifer)," demikian dinyatakan pada lampiran tersebut, dikutip Rabu (23/2).

Untuk meresapkan air ke tanah di ibu kota negara, dilakukan melalui 3 cara yakni:

1. Ruang terbuka hijau dan biru yang tersebar luas, terdistribusi merata, dan tersambung dalam satu-kesatuan tata hidrologis untuk menahan dan menyimpan air serta meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan dan keanekaragaman hayati sehingga menciptakan ruang budaya dan rekreasi yang nyaman;

2. Desain fasilitas perkotaan, seperti atap hijau (green rooftop) skala mikro pada bangunan-bangunan dan gedung-gedung untuk menahan air hujan sebelum diserap oleh tanah atau sebelum menjadi limpasan ke saluran drainase dan sungai; dan

3. Desain fasilitas perkotaan pada skala makro, seperti penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan, dan sistem bioretensi untuk menahan/menyerap air hujan dengan cepat sehingga memfasilitasi kelancaran dan keselamatan pergerakan kendaraan dan orang.

Pemerhati Tata Kota, Elisa Sutanudjaja, menilai konsep tersebut sesuatu yang lazim dan sesuai siklus hidrologi. Tujuannya menahan air selama mungkin agar tidak langsung terbuang ke drainase kota, yakni dengan cara meresapkannya ke dalam tanah.

Jika di Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan menggunakan konsep sumur resapan. Sementara di Ibu Kota Negara menggunakan istilah lain, yang menurut Elisa pada dasarnya sama saja.

"Meresapkan, tapi benar-benar berupaya menghindari istilah sumur resapan. Tapi pakai istilah-istilah asing seperti bio swale (sengkedan-bio), rain garden, dll yang prinsipnya sama: yaitu meresapkan," tulis Elisa di akun twitternya. (kumparan)

SANCAnews.id – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama kembali buka suara soal pengeroyokan dirinya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (21/2/2022).

Haris menduga bahwa penganiaya dirinya adalah orang bayaran, "Mereka dibayar untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan diri saya hampir saja kehilangan nyawa," tulisnya dalam akun twitter pribadinya @knpiharis, pada Selasa (26/2/2022).

Selain itu, Haris meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar membuka kasus pengeroyokan ini kepada publik secara transparan.

"Tolong pak @jokowi dan pak @ListyoSigitP , buka ke publik siapa oknum yang ingin mencelakai diri saya dan mungkin ingin menghabisi saya," tutupnya.

Sebagai informasi, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama diserang kelompok orang tidak dikenal, Senin (21/2/2022) sekitar pukul 14.10 WIB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi yang diterima, pemukul Haris diduga lebih dari tiga orang. Korban dipukul saat turun dari mobilnya di depan rumah makan.

Akibat pemukulan itu, Haris mengalami luka di bagian kening dan dibawa ke RSCM untuk penanganan medis.

Kurang dari 1x24 jam, polisi meringkus tiga pengeroyok Ketua KNPI Haris Pertama, "Kami berhasil meringkus kurang dari 1x24 jam," ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Zulpan mengatakan, pelaku berjumlah lima orang. Namun, polisi baru menangkap tiga pelaku, adalah MS, SS dan JT. Dua lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO). (warta)