SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kontraktor tambang batu andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang diperuntukkan sebagai material pembangunan Bendungan Bener, belum juga diungkap pemerintah pusat maupun daerah.

Wajar jika kecurigaan muncul dari sejumlah kalangan. Khususnya terhadap PDI Perjuangan yang hingga kini tidak juga ambil sikap nyata menyelesaikan persoalan yang membuat resah warga Wadas.

Kecurigaan makin kuat, karena anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menemukan fakta bahwa Desa Wadas tidak masuk sebagai wilayah penambangan jika mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo.

Herannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tetap mengeluarkan IPL untuk penambangan di Wadas mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Bener. Padahal, ada lima titik lokasi di Purworejo yang sudah memiliki izin tambang batu andesit.

Tak hanya itu, Nasir juga menemukan sebab awal kekisruhan di Wadas karena muncul kajian ahli dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi penambangan batu andesit.

Terkait hal ini, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, memandang fungsi pengawasan dari PDIP yang memiliki kader yang duduk sebagai anggota DPR RI maupun DPRD Provinsi Jateng hingga Purworejo tak tampak.

"Memang spirit membela rakyat kecil sudah hilang di tataran legislatif, hanya kelompok civil society yang bersuara lantang membela kaum tertindas," kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (17/2).

Karena hal tersebut, Jerry mempertanyakan dari pihak mana ide atau gagasan penambangan batu andesit di Wadas tersebut lahir. Ia juga menduga ada keberpihakan dari PDIP terhadap izin penambangan batu andesit di Wadas.

"Kan ada beberapa opsi. Apakah ini keinginan PDIP di bawah bayang-bayang oligarki. Ataukah ini lahan meraup keuntungan politis untuk biaya capres," tuturnya.

"Karena sampai sekarang belum disentuh jika ada kontraktor siapa pemilik perusahaannya," demikian Jerry. ***

SANCAnews.id – Sejarah wayang tidak terlepas dari perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Wali Songo menjadi aktor utama hingga wayang diubah dari kesenian yang dinilai haram dalam hal bentuk, menjadi media dakwah yang efektif bagi masyarakat kala itu.

Gus Baha menceritakan bagaimana Wali Songo sempat berdebat terkait wayang. Permintaan Raja Kesultanan Demak, Raden Fatah dan keinginan Sunan Kalijaga yang berharap bisa menggunakan wayang sebagai media dakwah, sempat terbentur hukum wayang. Hingga akhirnya wayang menemukan jalannya.

Cerita bermula Sunan Kalijaga ingin berdakwah melalui media wayang yang saat itu merupakan kesenian tradisional yang amat melekat di masyarakat Jawa.

Namun, wayang yang digunakan Sunan Kalijaga adalah wayang thengul yang berbentuk arca/manusia. Sunan Giri pun tak setuju lantaran wayang thegul memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Secara hukum menurut Sunan Giri, orang yang membuat patung manusia di akhirat nanti akan dihukum Allah dengan diperintahkan meniupkan ruh ke dalamnya. 

Perdebatan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Giri sempat membuat keduanya bersitegang. Kemudian datang Sunan Kudus sebagai tokoh yang lebih alim, lebih tinggi tingkat ilmu keislamannya. Sunan Kudus datang untuk menengahi Sunan Kalijaga dan Sunan Giri.

Masih diceritakan Gus Baha, Sunan Kudus memberikan ide dengan mengakali bentuk dari wayang thengul yang berbentuk seperti manusia. Wayang itu disarankan dipipihkan bentuknya, hingga menjadi wayang kulit.

"Kan masyhur itu, (Sunan) Kalijaga saking inginnya berdakwah di daerah Pajang, daerah sini lho, mulai Pajang daerah sini, di Sragen sampai ke sini. Sampai membuat wayang thengul, wayang thengul itu wayang orang," kata Gus Baha.

"Sunan Giri tidak terima. (Sunan Giri berkata) 'Itu haram membuat patung. Kalau membuat patung itu nanti di akhirat disuruh memberi nyawa'. Sunan Kalijaga tidak begitu banyak ngaji orang mantan preman jadi wali. Ngaji fashlun itu, nggak begitu banyak ngaji," ujar Gus Baha.

"Walhasil akhirnya ditengah-tengahi oleh Sunan Kudus yang lebih alim, lebih senior. (Kata Sunan Kudus) 'Sudah gini aja, wayangnya itu dipenyetkan jadi wayang kulit, karena kalau wayang thengul itu (berbentuk) patung. Tapi kalau gepeng (seperti) kulit sudah tidak bisa dikasih nyawa, sudah penyet semua," kisah Gus Baha sembari tertawa. Dipipihkannya wayang thengul menjadi wayang kulit untuk menghindari keharaman. (republika)

SANCAnews.id – Menko Polhukam Mahfud MD baru-baru ini kembali menjadi sorotan warganet usai dinilai nyinyir gegara cuitannya.

Sebelumnya, Mahfud MD membuat cuitan yang isinya membagikan tautan video YouTube yang menampilkan wayang orang dengan menggunakan bahasa Arab.

"INI DAPAT KIRIMAN WAYANG DALAM BAHASA ARAB," cuit Mahfud MD, disitat pada Kamis 17 Februari 2022.

Kuat dugaan cuitan yang dibuat oleh Menko tersebut adalah sebagai bentuk tanggapan terhadap ceramah Ustaz Khalid Basalamah soal wayang yang belum lama ini menuai kontroversi.

Cuitan itu lantas mendapat balasan dari sejumlah warganet. Salah satunya bahkan menantang Mahfud MD untuk berdebat dengan Ustaz Khalid Basalamah, supaya tidak terlihat hanya bisa menyinyiri.

"Prof, mau saran, anda kan punya ilmu agama yang cukup tinggi, saya usul bagaimana kalau kita buatkan acara debat atau diskusi terbuka dengan Ustad Khalid? Secara online dan live? Berani Prof? Sebaiknya anda setuju biar tidak dinilai hanya berani menyindir orang dibelakangnya saja," tulis akun @rinaldialamsya5, Rabu 16 Februari 2022.

Merespons tanggapan tersebut, Mahfud MD dengan tegas bahwa dirinya berani menerima tantangan debat itu. Namun menurutnya, akan lebih baik jika disebut dengan tabayun alih-alih debat.

"Berani lah. Bukan berdebat tapi tabayun. Kan bagus bisa silaturahim dengan Ustadz Khalid," kata Mahfud.

Dia lantas mengatakan, jika pun jadi melakukan debat dengan Khalid Basalamah, akan memposisikan diri sebagai dosen, bukan sebagai menteri.

"Saya sebagai dosen saja, bukan menteri," tegasnya.

Mahfud MD lantas menyerahkan teknis kepada si warganet yang menantangnya debat dengan Khalid Basalamah.

"Anda atur saja, misal, 30 menit virtual berdua. Kami bicara berdua, yang lain boleh menyaksikan," ujarnya.

"Rasanya kimia saya sama dengan beliau: Siap melakukan halaqah dan tabayun secara islami," pungkas Mahfud MD. (hops)

SANCAnews.id – Pos Polisi Lalu Lintas Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat dilempar bom molotov, Rabu (16/2/2022). Pelaku merupakan seorang pria berinisial JSP (30) yang diketahui membawa poster bertulis protes terkait insiden di Desa Wadas, Jawa Tengah.

"Stop perusakan alam atas nama pembangunan dan stop kekerasan aparat. #wadasmelawan #wadasmemanggil," tulis salah satu poster yang dibawa pelaku seperti dilihat Indozone.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno menyebut pihaknya memang mengamankan poster-poster dari tangan pelaku.

"Barang bukti selebaran poster," kata Sutikno.

JSP melempar bom molotov ke arah Pos Polisi di Jatiwarna, Kota Bekasi sekitar pukul 04.30 WIB. Aksi pelaku berhasil diketahui oleh warga sekitar dan langsung diamankan.

Polisi kemudian mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Polres Metro Bekasi Kota. *

SANCAnews.id – Sejumlah elemen buruh seperti KSPI, ORI, KSPSI Andi Ghani, KPBI, dan federasi buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta Pusat, Rabu (16/2).

Dalam aksinya, buruh membawa sedikitnya dua tuntutan, yakni mendesak Kemenaker untuk mencabut Permenaker 2/2022 tentang pencairan manfaat jaminan hari tua (JHT) yang boleh diambil pada usia 56 tahun.

Lalu, meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menaker Ida Fauziyah dari jabatannya.

"Tuntutan aksi pada hari ini hanya dua. Satu, cabut Permenaker Nomor 2/2022 tentang pencairan manfaat JHT. Dua, copot Menteri Tenaga Kerja (Menaker)," tegas Ketua KSPI Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa buruh menolak Permenaker 2/2022 tentang JHT. Antara lain, Permenaker 2/2022 ditandtangani oleh Menaker, padahal peraturan pemerintah 60/2015 ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo dan ini masih berlaku.  

"PP jauh lebih tinggi dibandingkan Permenaker. Dengan demikian, Menaker telah melawan Presiden," tegasnya.

"Apa inti PP 60/2015? Bahwa klaim JHT bisa dicairkan atau bisa diambil oleh buruh yang ter-PHK. Tidak perlu menunggu usia pensiun tetapi begutu ter-PHK paling lambat 1 bulan, setelahnya bisa dicairkan atau diambil JHT-nya," sambung Said Iqbal.

Oleh karena itu, Said Iqbal meminta Presiden mencopot Menaker Ida yang dinilainya telah melawan keputusan Presiden Jokowi melalui PP 60/2015 dengan mengeluarkan Permenaker Nomor 2/2022.

"Menaker ini sudh terlalu sering melukai dan menyakiti hati buruh. Kebijakannya selalu pro pengusaha dan menknggalkan kelentingan buruh. Walaupun retorikanya menjaga keseimbangan pengusaha dan buruh," sesalnya.

Said Iqbal menambahkan, aksi unjuk rasa buruh ini tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga digelar serempak hampir di seluruh Indonesia, dengan tuntutan yang kurang lebih sama.

"Pada hari ini kami melakukan aksi serempak di seluruh Indonesia. Termasuk di Bandung, Semarang, Jabar, Banten, Surabaya, Batam, Makassar, Banjarmasin, Aceh dan daerah-daerah industri lainnya," pungkasnya. (rmol)