SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kasus penembakan yang menewaskan seorang warga penolak tambang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Sabtu (12/2/2022) menambah catatan merah tindakan represif aparat kepolisian dalam penanganan konflik tambang.

Insiden berdarah tersebut, tak berselang lama dengan peristiwa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jateng pada Selasa (8/2/2022). Pun di Wadas, warga yang menolak keberadaan tambang di tempat tinggalnya diduga mengalami kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, bahkan sekitar 60 orang ditangkap.

Menyikapi rentetan peristiwa tersebut, Amnesty Internasional Indonesia (AII) meminta pemerintah menghentikan  pengerahan kekuatan berlebihan terhadap warga yang menolak keberadaan tambang.

“Dalam sepekan terakhir, negara begitu represif dan eksesif dalam menangani masyarakat yang memprotes tambang. Kami mendesak agar negara berhenti mengerahkan kekuatan dan kekerasan berlebihan dalam menanggapi protes-protes warga,” kata Ketua AII Usman Hamid melalui keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Senin (14/2/2022).

Dia menegaskan cara kekerasan harus dihentikan. Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada warganya yang memiliki pandangan berbeda.

“Sudah saatnya negara mengedepankan dialog dalam melaksanakan pembangunan,” kata Usman.

“Hal ini penting untuk melindungi hak masyarakat di sekitar area pertambangan untuk memberikan, atau tidak memberikan, persetujuan yang didasarkan informasi, di awal, dan tanpa paksaan atas rencana penambangan di wilayah mereka. Pembangunan tanpa persetujuan adalah pelanggaran HAM,” lanjutnya.

Atas kejadian di Parigi Moutong, AII mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri mengusut tuntas kasus tersebut.

“Dan menindak dan menghadapkan pelakunya ke peradilan umum. Sanksi disiplin seperti yang selama ini diterapkan, jauh dari standar hukum yang benar, apalagi rasa keadilan,” kata Usman.

Untuk diketahui, Warga Desa Tada, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng meninggal terkena peluru saat bentrok dengan polisi.

Warga sebelumnya melakukan aksi penolakan terhadap tambang emas PT Trio Kencana di daerah mereka. Aksi berlangsung malam hari, Sabtu 12 Februari 2022. Menewaskan warga bernama Erfadi (21). Massa menuntut Gubernur Sulawesi Tengah mencabut izin usaha tambang PT Trio Kencana.***

SANCAnews.id – Komisi untuk Orang Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tindakan represif aparat kepolisian di Desa Wadas, Jawa Tengah dan penembakan seorang warga hingga tewas saat unjuk rasa menolak keberadaan tambang di Parigi Moutong, Sulteng merupakan dampak dari pernyataan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo.

Pada 15 Desember 2021 lalu, Kapolri Jenderal Listyo meminta para kepala kepolisian daerah (Kapolda) untuk mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi di Tanah Air.

"Secara umum kekerasan yang dilakukan kepolisian  di konteks perlindungan  terhadap bentuk investasi, apapun ini juga dampak dari pernyataan Kapolri itu sendiri  untuk meminta Kapolda mengawal proses investasi," kata Peneliti KontraS Rivanlee Anandar saat dihubungi Suara.com pada Senin (14/2/2022).

Persoalannya, permintaan itu dijelaskan secara detail, terkait bagaimana pengawalan yang dimaksud pimpinan tertinggi korps Bhayangkara itu.

“Masalahnya, permintaan Kapolri tersebut atau pejabat tersebut, tanpa ada ukuran yang rigid  seperti apa,” kata dia.

“Apakah dia (para kapolda) turut juga partisipasif terhadap keluhan masyarakat, atau membuka ruang bagi  masyarakat untuk mengeluhkan  kegiatan investasi. Atau hanya menjadi alat atau mesin dari investasi tersebut supaya lancar-lanjar saja,” sambung Rivanlee.

Lantaran tidak adanya penjelasan terkait pengawalan yang dimaksud, KontraS menyebut polisi di daerah menganggap masyarakat yang menolak atau menyampaikan kritik dianggap sebagai perlawanan.

"Sehingga atas suara-suara yang keluar  dari masyarakat, baik itu kritik, masukan saran atau pun keluhan biasa itu dianggapnya sebagai sebuah perlawanan. Nah ini yang berbahaya," katanya.

Untuk diketahui pada Selasa (8/2/2022) situasi di Desa Wadas, Kecamatan Bener memanas. Aparat kepolisian diduga melakukan tindakan refresif terhadap warga yang menolak pembangunan tambang. Bahkan sekitar 60 orang ditangkap, meskipun belakangan mereka telah dibebaskan.

Berselang seminggu dari peristiwa tersebut, tepatnya pada Sabtu (12/2/2022), bentrokan antara kepolisian dengan warga yang menolak keberadaan tambang milik perusahaan PT Trio Kencana di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng pecah.

Dilaporkan seorang warga bernama Erfadi (21) meninggal dunia. Dia diduga tewas usai mendapatkan luka tembakan.

Jauh sebelum kejadian itu, Kapolri Jenderal Listyo pernah meminta agar kapolda mengoptimalkan tugasnya mengawal investasi, dengan membuat langkah-langkah pengendalian Covid-19 serta mengedepankan pencegahan dalam menjaga kamtibmas.

"Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengawal iklim investasi. Pak Presiden ingin polisi mampu mengawal jangan jadi masalah yang menghambat investasi," kata Kapolri dikutip dari keterangan tertulis sewaktu memberi pengarahan di Polda Sulawesi Selatan, Rabu 15 Desember 2021.

Kapolri mengatakan, Polri mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengawal segala bentuk investasi di Indonesia. Mandat tersebut disampaikan presiden pada apel Kasatwil Polri, Jumat 3 Desember 2021 di Bali.

Dia menekankan, untuk memastikan investasi tanpa gangguan, jajaran polda harus mendeteksi dini dan penanganan dengan cepat.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi, Polri harus lebih dulu mengedepankan tindakan preemtif, preventif dan yang terakhir represif (penindakan).

“Ke depan tindakan preemtif dan preventif dalam menyelesaikan masalah, represif langkah terakhir. Polri harus hadir di tengah masyarakat, sehingga masalah bisa diselesaikan sebelum ada potensi gangguan. Itu menjadi tugas kita,” katanya.

Ia mengingatkan jajaranya dalam menjaga laju pertumbuhan kasus Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi serta pendisiplinan protokol kesehatan (prokes). Ia juga mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada momen Natal dan tahun baru, dengan membuat antisipasi.

“Bapak Presiden berterima kasih kepada kita semua yang telah bekerja keras, sehingga angka ini tercapai dan sangat bagus posisi pengendalian Covid-19,” ujarnya. **

SANCAnews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM meminta Kapolda Jawa Tengah memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener yang menolak pembangunan tambang di tempat mereka.

“Komnas HAM RI juga meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk memberikan sanksi kepada aparat yang terbukti melakukan kekerasan,” kata Komisioner Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara saat lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).

Pernyataan itu disampaikan langsung Komnas HAM kepada Kapolda Jawa Tengah beserta jajarannya saat bertemu di Semarang.

Komnas HAM juga meminta, Polda Jawa Tengah untuk berhenti melabeli hoaks setiap informasi yang disampaikan akun sosial media yang melakukan reportase, khususnya saat situasi di Wadas memanas pada Selasa (8/2/2022) lalu.

“Tidak mudah memberikan stempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang memberikan reportase lapangan langsung,” ucap Beka.

Kemudian, polisi juga diminta untuk mengembalikan barang-barang warga yang disita.

“Mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita pihak kepolisian,” kata Beka.

Dia pun mengungkapkan, usai pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah memerintahkan langsung jajarannya untuk mengembalikan barang-barang warga yang mereka sita.

“Serta memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan sanksi kepada personil yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga,” imbuh Beka.

Untuk diketahui situasi di Desa Wadas memanas pada Selasa (8/2/2022) lalu. Diduga aparat kepolisian melakukan kekerasan kepada warga, bahkan sekitar 60 warga ditangkap, termasuk anak di bawah umur. (suara)

SANCAnews.id – Banjir yang terjadi di Kota Singkawang semakin naik dan meluas. Ketinggian air ada yang mencapai pinggang orang dewasa atau sekitar 1 meter.

Hal itu juga dibenarkan oleh Sekretaris BPBD Singkawang Urai Yenyen Kitri Tithonia Fijri. Bahkan, dirinya sampai memberikan contoh daerah yang mengalami banjir hingga berdampak ke daerah lainnya.

“Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Tengah misalnya, sebaran terdampak banjir semakin bertambah luas,” katanya, melansir dari SuaraKalbar.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (13/2/2022).

Ia menuturkan, ketinggian air mulai dari mata kaki. Lalu, ada juga yang hampir mencapai sepinggang orang dewasa.

“Seperti Jalan Hansip, Jalan Uray Dahlan M Suka, Jalan A Kadir Kasim, Gang Pendidikan 5 dan sekitarnya,” tuturnya.

Kemudian, ia lanjut menjelaskan, Gang I di M Sholeh, Jalan H Thalib, Gang Karya Bhakti dan sekitarnya juga mengalami hal yang sama. Selanjutnya, Jalan RDKS, Lembah Murai, Jalan Pramuka dan sekitarnya. Selain itu, Jalan Nusantara, Jalan Rawasari, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Suhada dan sekitarnya.

Saat ini, sudah ada ratusan warga korban banjir yang dievakuasi ke Aula Kelurahan Condong dan BLKI.Seperti di Aula Condong ada sebanyak 83 orang, terdiri dari 43 laki-laki dan 40 wanita.

"Dimana dari puluhan orang ini ditemukan dua orang bayi,” katanya.

Sedangkan di Shelter Harmoni (BLKI), ada sebanyak 41 orang yang dievakuasi. Di tempat evakuasi ini terdapat 3 orang bayi. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan dapur umum untuk kebutuhan korban banjir.

BPBD Singkawang sudah mendistribusikan beras sebanyak 60 Kg, minyak goreng 6 liter, mie instan 10 dus, air mineral gelas 10 dus, telur 2 pack dan ikan sarden besar 24 kaleng.

“Kemudian 3 set perlengkapan bayi, 2 set permainan anak, 3 set sandang untuk orang dewasa,” tutupnya. **

SANCAnews.id – Bus Transjakarta kembali menabrak trotoar di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza menyalahkan Gubernur Anies Baswedan.

"Kecelakaan terus terjadi, tahun lalu saja ada 508 kecelakaan Transjakarta, jika dibagi 365 hari, berarti setiap hari ada kecelakaan Transjakarta. Ini bukti pak gubernur tidak mengganggap serius terkait masalah nyawa warganya,” kata Anthony, Minggu (13/2/2022).

Padahal, kata Anthony, Komite Nasional Keselamatan Transportasi sudah memberikan rekomendasi untuk langkah perbaikan layanan Transjakarta yaitu 15 safety action plan yang bertujuan untuk keselamatan berkendara.

“Jika memang sudah tidak mau fokus untuk bekerja konkrit dan hanya mau mengurus seremoni-seremoni saja, ya setidaknya untuk urusan nyawa ini saya mohon sediakan waktu untuk memperhatikan hal ini dgn menindaklanjuti rekomendasi KNKT," kata Anthony.

Anthony menyebut seringnya bus Transjakarta mengalami kecelakaan membuat masyarakat resah, padahal bus Transjakarta sudah menjadi moda transportasi umum pilihan warga.

"Pak gubernur slogannya kan maju kotanya bahagia warganya, apa iya warga bisa bahagia jika transportasi utama warga saja harus tabrakan 508 kali dari 365 hari? Apa lagi LRT pun juga tidak bertambah relnya satu sentimeter pun selama beliau menjabat, jadi warga akan sangat tergantung dengan bus Transjakarta,” kata Anthony. (suara)