SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemeriksaan Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA) oleh pihak Puspomad terkait laporan dugaan penistaan agama oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman merupakan wujud visi misi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. 

Menurut pengamat militer dari ISSES, Khairul Fahmi, pemeriksaan tersebut untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pada hukum yang dibangun Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa kepada anak buahnya.

“Juga memastikan bahwa peran dan fungsi TNI dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuknya ya terkait kasus di mana Jenderal Dudung dilaporkan para habaib dan ulama,” ucap Khairul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).

Khairul menambahkan, dengan memanggil KUHAP APA tersebut menjadi bukti keseriusan TNI menindak oknum yang melakukan pelanggaran hukum.

“Jadi ini bisa dikatakan keseriusan Panglima TNI terhadap penegakan hukum, agar tidak dianggap tebang pilih,” imbuhnya.

Dia optimis, kasus ini segera diproses dengan baik dan lancar di Puspomad TNI. Terlebih adanya upaya pemanggilan dari pihak ulama dan habaib.

Pihakya juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil yang dikeluarkan tim penyidik dari polisi milter.

"Tentu saja itu harus diproses. Setelah itu, bisa disimpulkan apakah laporan itu layak atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak,” tandasnya. ***

SANCAnews.id – Proses pengukuran lahan warga untuk dijadikan tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jateng, diwarnai dengan konflik antara warga dan aparat pada Selasa (8/2).

Sejumlah warga yang menolak pengukuran lahan itu diamankan petugas kepolisian. Sebagian dari mereka kini sudah dibebaskan.

Di jagat maya, bahkan beredar informasi bahwa saat pengukuran lahan itu, listrik dan jaringan internet di Desa Wadas dimatikan. Dugaan mengarah agar proses pengukuran lahan itu yang menimbulkan konflik tidak meluas ke jagat maya.

Menanggapi hal itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan, seluruh anggota Polri yang bertugas di tempat tersebut juga mengalami hal yang sama.

"Jangankan handphone warga, HT-nya anggota juga susah tembusnya. Saya juga kesulitan. Terkait listrik mati tanyakan ke PLN, itu bukan urusan polisi," kata Luthfi di Polres Purworejo, Rabu (9/2).

Konflik yang terjadi di Desa Wadas terkait proyek pembangunan tambang batu andesit untuk material Bendung Bener bukan kali ini saja.

Sebelumnya, sejumlah warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian pada Jumat (23/4/2021).

Warga menolak rencana penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener. Mereka mengatakan, penambangan itu akan membuat rumah dan ladang tempat mereka mengais rezeki secara turun temurun akan digusur.

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018, Desa Wadas adalah lokasi yang akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material berupa batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener.

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bendungan Bener ditargetkan menjadi bendungan tertinggi nomor dua di Asia Tenggara dengan rincian:  tinggi 159 meter, panjang timbunan 543 meter, dan lebar bawah sekitar 290 meter. (kumparan)

SANCAnews.id – Agus Hadi Sujiwo atau akrab disapa Sudjiwo Tedjo turut beraksi atas polemik Desa Wadas. Ia mengatakan dalam sebuah cuitannya di Twitter untuk membawa meteran ketika hendak ukur tanah bukannya bawa polisi.

Gesekan antara warga dan aparat menghiasi proses pengukuran lahan yang rencananya akan dijadikan lahan proyek.

Seperti diwacanakan, proyek Bendungan Bener akan dibangun di lahan milik warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Warga yang tidak menyetujui rencana tersebut menolak pengukuran lahan. Akibat dari penolakannya, warga diamankan pihak kepolisian.

Dilansir Terkini.id, Rabu 9 Februari 2022 dari akun Sudjiwo Tedjo tertulis sebuah cuitan yang menyentil pihak yang terlibat dalam kasus Desa Wadas.

“Ngukur tanah bawa meteran, jangan bawa Polisi”, tulis Sudjiwo Tedjo di akun Twitter Pribadinya.

Kendati demikian, Ganjar Pranowo mengaku telah meminta maaf kepada warga atas kasus Wadas ini.

Ganjar mengaku akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik Desa Wadas. Ganjar juga meminta warga yang ditahan petugas untuk segera dibebaskan.

“Kami sudah sepakat, masyarakat yang diamankan kemarin, hari ini akan dilepas untuk dipulangkan,” ucap Ganjar, dikutip dari laman Galamedianews.com, Rabu 9 Februari 2022.

Sebelumnya, banyak pihak yang menyoroti Gubernur Jawa TengahGanjar Pranowo karena dirinya menganggap kondisi di Desa Wadas kondusif dan meminta warga jangan khawatir, namun jika melihat video yang beredar sangat bertolak belakang dengan pengakuan Ganjar. (*)

SANCAnews.id – Rocky Gerung menyoroti peran Ganjar Pranowo dalam insiden Wadas. Menurutnya isu Ganjar Wadas ini akan jadi isu internasional. Malah nanti Ganjar akan diketawain dunia.

Malahan Rocky Gerung menilai nanti juga publik internasional akan melihat kualitas Ganjar soal Wadas ini.

Rocky menilai Ganjar akan ditertawai dunia, soalnya ambisi nyapres tapi kok nggak becus dalam urusan etika lingkungan. Pak Ganjar urus Wadas kacau.

Jadi isu internasional

Tokoh oposisi itu mengaku dikontak oleh beberap jaringannya di luar negeri melalui WA. Kawan-kawannya itu penasaran kok bisa insiden Wadas bisa terjadi.

Rocky Gerung mengatakan, kawan-kawannya di luar negeri mengistilahkan insiden Wadas itu adalah penindasan, penyingkiran warga serta perencanaan kejahatan.

Sebab bukan cuma kekerasan saja, tapi warga Desa Wadas juga diputus akses internet dan listriknya.

"Ngapain suruh padamkan internet, ini orang anggap kenapa gubernur nggak bela rakyat. Di luar negeri jadi heboh betul, soal teman-teman sedang berjuang di situ, ada LBH, ada seniman Yayat yang terkenal itu," jelas Rocky dikutip Hops.ID dari Youtube Rocky Gerung Official, dengan judul Beresin Masalah Warga Wadas, Pak Ganjar Baru Nyapres, Rabu 9 Februari 2022.

Tokoh KAMI ini yakin masalah ini akan dikawal jaringan HAM dan akan menjadi isu internasional. Insiden Wadas ini akan membuka kedok Ganjar yang tak paham merawat rakyat dan merawat kehidupan.

"Ganjar ini akan dibuka algoritmanya, dari awal doyan urusan rusak lingkungan dari kasus Kendeng, Ganjar yang dikira pro rakyat, hancur saja," kata Rocky.

Ganjar akan diketawain dunia

Masalah lingkungan Wadas ini, kata Rocky, sumbernya karena surat izin pembebasan lahan yang dikeluarkan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sayangnya surat izin itu nggak menimbang soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Dengan mengeluarkan izin, artinya Ganjar berkontribusi menjadikan kawasan sumber air Wadas itu menjadi berantakan.

Rocky Gerung (pikiran-rakyat)

"Ini yang nggak dipahami Ganjar yang sibuk jadi presiden, tapi tak paham tentang etika lingkungan. Itu akan diketawain dunia lah, jadi capres seluruh dunia bicara tentang etika lingkungan, ini nggak," jelasnya.

Rocky juga heran dengan ucapan Ganjar meminta warga tenang tidak panik saat polisi dikerahkan kepung Desa Wadas. Menurutnya bagaimana warga bisa tenang, kalau polisi datang dengan intimidasi.

"Tenang bagaimana, (warga) dikepung dengan kekerasan, diintimiasi, dimatikan akses, seolah itu pasukan asing suruh kepung wilayah sarang narkoba, itu gila. Itu tanggung jawab gubernur ditingkat kebijakan, dan juga tanggung jawab Jokowi di tingkat nasional karena ini proyek nasional," ujar Rocky. ***

SANCAnews.id – Pengerjaan las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ternyata dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China.

Hal ini merupakan temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

Temuan yang diungkap Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi ini disampaikan dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa kemarin (8/2).

Pungky mengaku kaget dengan temuan dalam sidaknya tersebut. "Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus kita datangkan dari Tiongkok," katanya.

Hal ini dapat sorotan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang masifnya penyerapan TKA China dalam proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri bertentangan dengan yang dibilang Presiden Joko Widodo.

Menurut sepengetahuan Jerry, Presiden Jokowi ingin menyerap sebanyak-banyak tenaga kerja dalam berbagai proyek infrastruktur maupun investasi yang terus digenjot pemerintah, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19.

"Ini sudah memperjelas bahwa pemerintah Indonesia cinta akan produk asing. Mereka pikir bangsa ini tak ada tukang las profesional apa?" heran Jerry saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/2).

Ditambahkan Jerry, seharusnya pemerintah konsisten dengan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Bukan justru mengimpor TKA China yang pada akhirnya juga mengerjakan pekerjaan kasar.

"Aspek penyingkiran tenaga kerja kita sudah lama terjadi sejak Jokowi berkuasa. Belum lagi impor beras, gula, bawang putih, dan produk lainya. Kini mereka mengimpor tukang las dari China," demikian Jerry. *