SANCAnews.id

SANCAnews.id – Tagar Wadas Melawan jadi trending topic di Twitter. Tagar ini jadi trending setelah 250 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Dikutip dari SuaraJawaTengah.id, Selasa (8/2), kehadiran para petugas gabungan ini setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada Senin, 7 Februari 2022 pagi.

"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres No 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy.

Adapun dasar surat pendampingan personil, lanjutnya, tertuang dalam Surat Kementerian PUPR No : UM 0401.AG.3.4./45 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Permohonan Pengamanan Pelaksanaan Pengukuran di Desa Wadas Kab. Purworejo Prov. Jateng.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mengecam keras Polisi yang masuk kampung dan mengintimidasi warga dan melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Desa Wadas

Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zaenal Arifin menyebut tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tak bisa memberikan advokasi untuk warga desa wadas. Mereka tak bisa memasuki wilayah yang akan menjadi tambang batu andesit.

"Tim kuasa hukum dari LBH Yogyakarta julian dan danil tidak diperbolehkan masuk ke desa wadas jika tidak membawa surat kuasa," katanya.

Selain itu, Zaenal menyebut warga desa Wadas dikepung di Masjid dan tidak bisa melakukan aktivitas. Warga yang di Masjid diketahui tengah melakukan doa bersama.

"Warga di dalam masjid dikepung polisi, tidak bisa keluar sedangkan pengukuran masih berjalan," ujarnya.

Sementara itu, di laman media Twitter, sejumlah akun mengabarkan kondisi terkini para warga Wadas. Dari akun Twitter @Wadas_Melawan disebutkan para polisi tengah berkeliaran di sekitar rumah warga.

Postingan itu baru di-upload akun tersebut, satu jam yang lalu atau sekitar pukul 14:50 WIB.

"Info sementara. Kurang lebih 25 warga Wadas ditangkap dan dibawa ke polsek Bener." tulis akun @Wadas_Melawan.

Sejak Januari lalu, warga Wadas menolak adanya enambangan batuan andesit di wilayahnya. Pada 6 Januari lalu, warga desa yang tergabung Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) melakukan aksi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok.

"Rencana penambangan batuan andesit yang akan dilakukan di desa Wadas sudah ditolak keras sejak diusulkan," kata Ketua Gempadewa, Insin Sutrisno. (suara)

SANCAnews.id – Pengusaha Hashim Djojohadikusumo akan membangun bendungan di Kalimantan Timur, tak jauh dari lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Jika pembangunan bendungan oleh perusahaannya, Arsari Group itu rampung, maka akan jadi pemasok air bersih ke IKN.

Meski demikian adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu membantah, pembangunan bendungan itu sebagai bagi-bagi jatah dari proyek pemindahan ibu kota negara. Dia menegaskan, rencana pembangunan bendungan sudah dirancang jauh sebelum ibu kota baru ditetapkan pindah ke Kalimantan Timur.

"Semua ini (dirancang saat) belum ada ibu kota baru, tapi ada satu hal yang menarik, ibu kota baru lebih dekat dengan waduk kami. Hanya 25 kilometer dari ibu kota baru, dari Istana Negara, itu waduk kami rencanakan tahun 2016," ujar Hashim dalam konferensi pers, Selasa (8/2).

"Nanti proyek air bersih kita ada suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, dan juga ibu kota negara yang baru," kata dia menambahkan.

Hashim mengatakan, pembicaraan bahwa perusahaannya diminta juga memasok air bersih buat IKN Nusantara baru muncul belakangan.

Menurut Hashim, ia diminta Bappenas untuk juga memasok air bersih lantaran waduk yang bakal dibangun hanya berjarak 25 kilometer dari lokasi Istana Negara nantinya.

Butuh Investasi Rp 4,7 Triliun 

Chief Executive Officer Arsari Group itu mengatakan, perusahaan sudah menunjuk konsultan dari Belanda, Witteveen Bos sejak tahun 2016. Ini untuk menghitung seberapa besar potensi pasokan air buat kegiatan usahanya di sana.

"Berdasarkan studi kelayakan Witteveen Bos, ternyata di wilayah kami topografinya sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah. Karena itu kami akhirnya berencana untuk juga memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur agar kami bisa punya peran membantu memasok air bersih yang saat ini masih terbatas," ujar Hashim dalam konferensi pers pada Selasa (8/2).

Berdasarkan hitung-hitungan konsultannya, kata Hashim, suplai air bersih untuk Balikpapan dan industri sekitarnya, itu membutuhkan setidaknya USD 300 juta hingga USD 330 juta atau setara Rp 4,7 triliun (kurs dolar 14.389).

"Kita perkirakan untuk Samarinda dan sekitarnya, Kota Bangun dan Tenggarong ada juga beberapa ratus juta dolar. komponen utama pipa air, itu sangat mahal, dan semakin jauh dari tempat asalnya semakin mahal proyeknya," ujarnya.

Kendati demikian, menurutnya pendanaan untuk penyediaan air bersih itu tidak akan mencapai USD 1 miliar. Rencananya, pendanaan tersebut bakal dicari dari berbagai sumber investasi.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, saat ini sudah ada 5 kontraktor asing yang sudah menawarkan. Selain itu, Hashim juga sudah berbicara dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengkaji skema pendanaan proyek air bersih hingga rehabilitasi hutan rusak.

"Saya sampaikan proyek yang saya tangani semua swasta. Tidak ada dana APBN," pungkas Hashim Djojohadikusumo. (kumparan)

SANCAnews.id – Pengusaha Hashim Djojohadikusumo angkat bicara soal dirinya disebut turut mendapatkan keuntungan dan mendapatkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu membantah argumen dari ekonom Faisal Basri.

Hashim menyebut pernyataan-pernyataan tersebut sebagai tudingan tidak berdasar. Terlebih lagi dengan banyaknya yang mengaitkan dirinya dengan posisi Prabowo sebagai menteri.

"Saya terkejut dan kecewa nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki. Seolah-olah mendapatkan rezeki dari pemerintah, seolah-olah ini bagian deal politik antara Pak Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi," ujar Hashim dalam konferensi pers Selasa (8/2).

Hashim menekankan sudah memiliki lahan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, semenjak tahun 2007. Kala itu, dia membeli lahan seluas 265 ribu hektar dengan pemanfaatan HPH.

Selanjutnya, ia bahkan sempat melepas lahan tersebut seluas 93 ribu hektar untuk digunakan masyarakat. Hashim mengaku sama sekali tidak menerima hak kompensasi atas penyerahan tanah tersebut.

Dia juga menjelaskan proyek air bersih yang digagas perusahaannya Arsari Group sudah disiapkan sejak tahun 2016. Sedangkan pemilihan lokasi ibu kota baru baru ditentukan pada 2019.

"Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong, ini kebohongan besar sekali. Tidak ada deal politik, proyek air bersih semata-mata melayani kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Hashim juga menegaskan, hingga saat ini dirinya maupun perusahaan belum meneken kontrak apa pun terkait pengadaan air bersih. Kendati begitu, ia mengaku sudah diminta oleh pemerintah, mengalihkan rencana pasokan air yang tadinya ke Balikpapan hingga Samarinda, bakal diprioritaskan untuk IKN Nusantara.

"Ini bukan rezeki, karena proyek air bersih bukan dari APBN. Ini investasi swasta, tahap pertama senilai USD 330 juta atau mungkin lebih karena inflasi 5 tahun. Saya sampaikan kontrak belum ditandatangani," pungkas politikus Partai Gerindra. (kumparan)