SANCAnews.id

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo dan jajaran kementerian harus bisa memberi contoh yang baik dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal itu penting sebab dalam sejumlah kunjungan daerah, pejabat pemerintah justru mengundang kerumunan masyarakat dan berpotensi menimbulkan klaster baru.

Begitu harapan anggota Komisi IX DPR RI Netty Aher Prasetiyani yang turut mengkritik kerumunan di Sumatera Utara saat kunjungan kerja Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Senin (7/2).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta agar pemerintah tidak mengulang kesalahan dengan mengundang kerumunan massa.

“Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan  kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan,” tegas Netty.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menyiapkan fasilitas kesehatan dari rumah sakit hingga obat-obatan untuk para pasien isoman, agar dapat terjamin kesehatannya selama melaksanakan karantina mandiri.

"Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Sebagian kalangan masyarakat menyesalkan Polri dengan cepat menghentikan kasus dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sunda yang dilakukan oleh anggota komisi III DPR Arteria Dahlan. Polda Metro Jaya berdalih, kasus tersebut tidak dilanjutkan lantaran tidak menemukan unsur pidana.

Menyikapi hal tersebut, pakar hukum Univresitas Indonesia (UI) Choudry Sitompul menilai apa yang dilakukan Arteria Dahlan telah memenuhi unsur pidana lantaran adanya bentuk penghinaan terhadap seorang kepala Kejaksaan yang disampaikan di khalayak umum ketika sedang rapat di parlemen.

"Ini karena dianggap mencemarkan nama baik suku Sunda, ini kan pasti masuknya ke Pasal 28 UU ITE itu, menyebarkan rasa kebencian terhadap kelompok atau agama. Menurut saya itu sih pidana, apakah itu cukup bukti atau tidak kan itu mestinya di tingkat penyidikan,” kata Choudry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Dia menambahkan, bahwa Polisi terlalu dini untuk menyebut kasus yang menimpa Arteria tersebut dihentikan karena tidak menemukan unsur pidana. Seharusnya tim penyidik melakukan penyelidikan lebih dalam dengan memanggil korban maupun tersangka untuk mendalami kasus tersebut.

Pihaknya mengkhawatirkan nantinya akan ada kesan dari masyarakat bahwa polisi tebang pilih terlebih adanya kasus Edy yang mengantre di meja penyidik dengan kasus yang sama seperti Arteria Dahlan.

“Tapi polisi terlalu prematur bahwa ini bukan peristiwa pidana, karena kan nanti bisa jadi masalah, kenapa dalam kasusnya Edy Mulyadi dikatakan tidak itu, nanti dianggap ada tebang pilih, kita menyayangkan sekali akhirnya kan nanti ada anggapan itu (tebang pilih),” katanya.

"Tapi saya katakan lagi, nanti dalam peristiwa ini Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena mempunyai hak imunitas itu,” demikain Choudry. *

SANCAnews.id – Sikap Luhut Binsar Pandjaitan yang asik teleponan ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dianggap mengajari rakyat untuk tidak sopan kepada pemimpin pemerintahan dan pemimpin negara.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang teleponan saat Jokowi pidato bukan sekadar berani, melainkan memperlihatkan sikap yang tidak sopan dan tidak hormat terhadap Jokowi.

"Apapun ceritanya Jokowi itu presiden. Dan Luhut harus sopan dan hormat terhadap Jokowi. Bagaimana rakyat mau hormat terhadap Jokowi kalau Luhut saja ajarkan sikap tidak hormat terhadap Jokowi," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (6/2).

Menurut Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini, sikap Luhut tersebut tidak pantas dan tidak patut sebagai pembantu Jokowi.

"Saran saya sebaiknya pejabat yang tidak sopan itu diberi sanksi kalau Jokowi mau tegakkan wibawa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan presiden. Jika tidak, Jokowi tidak dianggap dan dihargai Rakyat. Bagaimana rakyat mau sopan dan hargai Presidennya kalau pembantunya model Luhut itu berlaku tidak sopan?" jelas Muslim.

Berdasarkan informasi yang didapat Muslim, sikap Luhut yang tidak sopan terhadap Jokowi sudah lama terjadi.

"Bahkan saya dengar Luhut sering bilang sampean ke Jokowi. Makanya saya tidak heran kelakuan Luhut seperti itu. Termasuk Luhut diberi jabatan apa saja selain Menko Maritim dan Investasi, karena Jokowi ketakutan hadapi Luhut? Padahal Jokowi berpidato pake Ulos loh. Mestinya Luhut lebih sopan dan santun ya. Kan Jokowi lagi hargai adat dan pakaian tradisi Batak ya. Sebaiknya Luhut dicopot aja. Wong Luhut sendiri gak hargai adat Batak ya?" pungkas Muslim. *

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diingatkan untuk mempertimbangkan secara matang terkait rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditargetkan bisa selesai sebagian pada 2024.

Hal itu diingatkan langsung oleh inisiator petisi "Dukung Suara Rakyat: Pak Presiden, 2022-2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibukota" Prof Azyumardi Azra yang juga merupakan mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

"Kalau ini (proyek IKN) berlanjut ya mungkin itu tadi, paling penyesalan. Kan gak mungkin ya melakukan tindakan hukum kepada mantan presiden dalam pembangunan," ujar Prof Azyumardi seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah di akun YouTube Hersubeno Point, Minggu (6/2).

Karena kata Prof Azyumardi, proyek yang lebih kecil dari IKN seperti Hambalang saja mangkrak, tidak bisa menuntut presidennya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat itu.

"Jadi oleh karena itu lah maka kemudian presiden harus mempertimbangkan betul-betul matang-matang, ini dalam waktu dua tahunan bisa selesai gak, kalau gak selesai, gak ada jaminan presiden yang akan datang melanjutkan," kata Azyumardi.

Sehingga kata Azyumardi, hal tersebut harus dipertimbangkan sendiri oleh Presiden Jokowi. Karena, dampak dari proyek pemindahan IKN ke Kaltim sangat jelas.

"Dampaknya itu dampak keuangannya jelas. Kalau misalnya dalam dua tahun itu dikebut membangunnya, mungkin menghabiskan dana ratusan triliun katakanlah, itu kan mubazir," kata Azyumardi.

Padahal kata Azyumardi, anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 nanti bisa dimanfaatkan untuk mitigasi korban Covid-19.

"Banyak yang bangkrut, usaha-usaha kecil pada bangkrut, toko-toko pada bangkrut, banyak pengangguran dan sebagainya yang gak bisa terselesaikan hanya dengan memberikan bantuan sosial. Bansos itu gak memadai sama sekali untuk memitigasi dampak negatif dari Covid-19," jelas Azyumardi.

Apalagi, sumber dana untuk proyek IKN kata Azyumardi, masih tidak jelas asal usulnya. Karena, para menterinya Jokowi saling lempar terkait asal usul anggaran proyek pembangunan IKN. (*)

SANCAnews.id – Aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti kembali menyoroti rencana pemerintah Joko Widodo memindahkan ibukota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Haris mengungkap, sebagaimana dikatakan salah satu orang dekat Presiden Jokowi, Andrinof Chaniago bahwa salah satu alasan mendasar memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Timur untuk mengatasi ketimpangan antar wilayah.

“Persoalannya, belum ada kajian yang matang sebab utama berlanjutnya sentralisasi dan ketimpangan antar Jawa dengan luar Jawa,” kata Haris Rusly Moti kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/2).

Haris miris, rakyat Indonesia seluruhnya ibarat kerbau yang dicucuk hidungnya, dipaksa menerima kebijakan sepihak pemerintah untuk memindahkan ibukota negara.

“Mereka bilang alasannya matangm tapi kita sebagai warga negara tak pernah baca, apalagi diajak diskusi tentang IKN,” ujar Haris Rusly.

Haris tak habis pikir, kabar bahwa ibukota negara dijadikan objek investasi. Padahal, lanjut dia, ibukota negara merupakan wilayah strategis pertahanan negara yang di dalamnya terdapat objek vital seperti Istana Negara, Gedung Parlemen, Markas Besar TNI dan Polri, Kantor BIN dan sebagainya.

Belum lagi, sambung dia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed Bin Zayed akan gelontorkan uang milyaran dolar untuk bangun IKN.

“Persoalan pindah ibukota negara itu persoalan nasional bangsa kita. Mestinya seluruh elemen dan komponen rakyat diajak bicara. Kenapa malah yang diajak bicara hanya investor asing semata? Mana mau investor asing yang profit oriented itu diajak terlibat membangun pertahanan negara di IKN?” pungkas Haris Rusly Moti. (rmol)