SANCAnews.id

SANCAnews.id – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi bercerita soal sulitnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengucurkan anggaran APBN untuk mendukung pembangunan jalan tol. Pernyataan itu ia ungkapkan dalam peresmian Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi I Binjai-Stabat yang dihadiri Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Saya tidak tahu, Ibu Sri Mulyani begitu sulit menganggarkan, berkali-kali termasuk Pak Basuki (Menteri PUPR) yang selalu membahas ini,” ujar Edy seperti ditayangkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 4 Februari.

Meski demikian, Edy mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam proses pembangunan jalan bebas hambatan di daerahnya. Dengan dibukanya Jalan Tol Seksi I Binjai-Stabat, ia mengatakan masyarakat dapat menghemat waktu tempuh.

Jalan tol itu, kata dia, memangkas waktu tempuh dari Medan ke Stabat dari 2,5 jam menjadi 45 menit. Jalan tol juga mempercepat akses masyarakat Langkat dan Stabat menuju Bandara Kualanamu dari 2,5-3 jam menjadi hanya 1 jam.

“Selain itu yang mendapatkan rahmat ada warga Aceh Tamiang, Aceh timur, dan Langsa karena apabila jalan di seksi kedua beroperasi, waktu tempuh bisa hanya 1,5 jam paling lambat 2 jam ke Kualanamu dari yang selama ini 4 jam,” kata dia.

Sri Mulyani, yang disinggung Edy Rahmayadi, hadir dalam acara itu. Sri Mulyani menyaksikan penandatanganan letter of commitment atau LoC penyaluran penyertaan modal negara (PMN) atau investasi pemerintah melalui Lembaga Manajemen Aset (LMAN).

Penandatanganan dilakukan oleh LMAN, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pada 2022, LMAN memperoleh tugas mengalokasikan investasi pemerintah sebesar Rp 28,84 triliun untuk pendanaan pengadaan lahan berbagai infrastruktur proyek strategis nasional.

Dari total anggaran itu, Rp 24,088 triliun di antaranya digunakan untuk pendanaan lahan di sekitar jalan tol, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera. “Ini diharapkan menjadi testimoni sekaligus komitmen untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara seefisien mungkin,” kata Sri Mulyani.

Adapun khusus untuk ruas Tol Binjai-Langsa, per 31 Januari, LMAN menggelontorkan dana pembebasan lahan Rp 650 miliar. Sedangkan secara keseluruhan untuk Jalan Tol Trans Sumatera, LMAN tercatat sudah mendanai Rp 11,42 triliun. (tempo)

SANCAnews.id – Anggota DPD RI Tamsil Linrung menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) tidak memiliki urgensi.

Terlebih saat ini perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi Covid-19 dan adanya varian baru Covid-19

"Menurut saya, urgensinya nggak ada, nggak ada hal yang mendesak untuk memidahkan Ibu Kota (ke Penajam Paser Utara) mengingat situasi ekonomi negara yang belum sepenuhnya stabil dari pandemi Covid-19, bahkan ada kemungkinan varian baru dan seterusnya bisa berkali kali," ujar Tamsil dalam diskusi daring bertajuk "Siapa Raup Untung di Ibu Kota Baru", Jumat (4/2/2022).

Politisi PKS itu mengatakan jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan kemacetan, menurutnya bukan solusi. Ia pun menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye sebelum menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI yakni ingin mengatasi banjir dan kemacetan di Jakarta.

Namun saat menjadi presiden, Jokowi malah memindahkan Ibu Kota Negara ke Penajam Paser Utara sebagai solusi dari permasalahan banjir dan kemacetan di Jakarta.

"Dulu waktu pak Jokowi jadi gubernur dia  dibilang kalau jadi presiden akan lebih cepat mengatasi persoalan banjir dan kemacetan di Jakarta,  tapi setelah jadi gubernur,  kemudian jadi presiden,malah sekarang untuk mengatasi itu  jalan pintasnya adalah pindah ibu kota ini," tutur Tamsil.

Sehingga menurutnya kurang pas jika pemindahan IKN karena alasan banjir dan macet. Yang harus dilakukan kata Tamsil yakni bagaimana membenahi Ibu Kota di DKI Jakarta.

"Saya kira ini tidak pas karena, ini bukan solusi, tetapi yang perlu kita lakukan bagaimana membenahi ibu kota," kata dia.

"Lagi pula wilayah (di Penajam Paser Utara) yang disebut presiden tidak banjir kenyataannya juga mengalami kebanjiran. Sudah sampai viral video-video yang merekam kebanjiran daerah yang direncanakan untuk menjadi tempat pindahnya ibu kota," katanya. (suara)

SANCAnews.id – Selain mendapat kritik, kedatangan Presiden Joko Widodo ke Toba, Sumatera Utara yang mengundang kerumunan masyarakat juga menimbulkan rasa iba kepada warga.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku iba dengan para warga yang berkerumun tersebut lantaran bisa terpapar pandemi Covid-19 yang saat ini tingkat penularannya sangat cepat.

"Kasihan warga jika ada klaster karena kejadian (kerumunan Jokowi) ini. Dan khawatir akan dirujuk oleh masyarakat di daerah lain,” tegas Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/2).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, peristiwa kerumunan akibat dari kunjungan presiden ini bukan hal yang pertama. Sehingga pihaknya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang kerap melanggar aturan adalah kalangan elit bukan masyarakat.

"Dan ini bukan kejadian pertama kali. Padahal pelanggaran kian dilakukan oleh elit jauh lbh berat sanksinya dibanding masyarakar awam,” tutupnya. **

SANCAnews.id – Mabes TNI memastikan tidak akan tinggal diam terkait pelaporan koalisi ulama terhadap KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Laporan terhadap Jenderal Dudung itu terkait pernyataan ucapan ‘Tuhan bukan orang Arab’.

Bahkan, Mabes TNI juga memastikan tengah melakukan proses hukum terkait laporan terhadap Jenderal Dudung itu.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam wawancara di Kompas TV, Jumat (4/2/2022).

Jenderal Andika menyampaikan, bahwa TNI tidak boleh mengacuhkan laporan dimaksud, ”Kami punya kewajiban menindaklanjuti laporan tersebut dan kita sudah mulai Senin kemarin,” tegas Jenderal Andika dalam wawancara tersebut.

Malah, beber Jenderal Andika, Puspomad juga sudah menggelar rapat khusus membahas laporan koalisi ulama terhadap Jenderal Dudung.

“Senin kemarin sudah rapatkan langkah-langkahnya akan dijadwalkan pemeriksaan dari pelapor sehingga kita tahu persis,” bebernya.

Selanjutnya, Puspomad juga berencana akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak.

Mulai dari permintaan keterangan dari pelapor, sampai sejumlah pihak yang perlu untuk dikonfirmasi.

“Termasuk menghadirkan beberapa saksi ahli untuk memastikan kami pahami konten tuntutan maupun yang diucapkan Jenderal Dudung,” terangnya.

Kendati demikian, TNI masih belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak sebagaimana dalam pelaporan.

Namun, Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa pihaknya akan melakukan proses sebagaimana mekanisme yang berlalu.

“Itu prosedur intinya sama dengan peradilan umum, penyidiknya dari polisi militer,” tandas Jenderal Andika Perkasa.

Untuk diketahui, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dilaporkan ke Puspomad oleh koalisi ulama, habaib dan pengacara anti penodaan agama (KUHAP APA).

Dalam laporan atas nama A Syahrudin itu, Jenderal Dudung dilaporkan melanggar Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 16 UU nomor 40 tahun 2008 diskriminasi RAS dan etnis, Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 dan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a ayat 2 UU RI No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Laporan tersebut terkait pernyataan Jenderal Dudung dalam video podcast YouTube Deddy Corbuzier berjudul ‘Seram‼ Naik Darah Saya‼ Ini NKRI Bung!!’ yang dipublikasikan pada 30 November 2021. Pelapor mempersoalkan pernyataan Jenderal Dudung yang menyatakan:

“Makanya.. berdoa ini kalau berdoa mas.. Kalau saya berdoa setelah shalat. Berdo’a saya si simpel, Ya Tuhan.. pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita itu bukan orang Arab.. Saya pakai bahasa Indonesia”. (pojoksatu)