SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aktivis Nicho Silalahi agkat suara terkait pelaporan dirinya ke polisi atas unggahannya di media sosial belum lama ini.

Nicho mengaku heran, cuitan protesnya ke pemerintah dan pendukung rezim Jokowi itu dianggap sebuah ujaran kebencian.

“Mereka marah dengan kata-kata tapi mereka diam saat diberi tahu penyebab dari bencana,” kata Nicho dikutip Fajar.co.id, Kamis (3/2/2022).

Nicho lantas menyoroti keberadaan para pendengung atau buzzer yang selama ini menurutnya jadi sumber kekecauan di media sosial dan dunia nyata.

“Maka sudah seharusnya pemerintah #BrangusBuzzerRP agar ruang² publik berisi perdebatan sehat. Satu suara dan satu tekad untuk #BrangusBuzzerRP karena merekalah sumber kekacauan negri ini,” ungkapnya.

Pantauan Fajar.co.id, nama Nicho Silalahi kembali memuncaki trending di Twitter. Kali ini tagar #BersatuLaporkanNicho Silalahi jadi trending. Hingga pukul 10.45 WIB sudah dicuit hampir 7 ribu kali.

Sehari sebelumnya, Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, resmi melaporkan aktivis Nicho Silalahi karena dianggap menghina Kalimantan.

Nicho Silalahi dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin.

“Pada hari ini kami Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat membuat laporan terkait tulisan yang sempat viral di media sosial Nicho Silalahi,” ujar Ketua DAD Kalbar Jakeus Sinyor kepada wartawan. **

SANCAnews.id – Edy Mulyadi, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi resmi ditahan di rutan Bareskrim Polri.

Di hari pertama, mantan caleg PKS itu langsung mendapat hadiah dari Habib Rizieq Syihab. Hadiah itu diberikan di hari pertama Edy Mulyadi menjalani penahanan.

Diketahui HRS saat ini juga menjalani tahanan di Rutan Bareskrim atas kasus berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Ummi hingga menimbulkan keonaran.

“Malam pertama langsung dapet bingkisan gitu dari Pak Habib Rizieq Syihab,” ujar kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir kepada wartawan, Kamis, 3 Februari.

Bingkisan itu, kata Herman, berisi makanan. Namun, tak dirinci soal maksud pemberian makanan dari Habib Rizieq Syihab tersebut.

“Bingkisan makan malam atau buah-buahan dari Habib Rizieq Syihab dan Alhamdulillah bersyukur sekali beliau mendapatkan bingkisan dari Habib Rizieq Syihab,” kata Herman.

Di sisi lain, Herman juga mengatakan jika Edy Mulyadi dalam kondisi sehat. Sehingga, kliennya siap menghadapi kasus yang telah menetapkannya sebagai tersangka.

“Kondisi Alhamdulillah sehat, baik dan saya dengar gitu,” kata Herman.

Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian soal Kalimantan tempat jin buang anak. Edy Mulyadi langsung ditahan untuk 20 hari pertama sejak Senin, 31 Januari.

Dalam kasus ini, Edy Mulyadi diduga melanggar Pasal 45 a ayat 2 juncto 28 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).

Kemudian, Pasal 14 ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Pasal 156 KUHP. (fajar)

SANCAnews.id – Pimpinan DPR RI menanggapi santai soal adanya gugatan permohonan uji formil UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya adalah dari Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) yang terdiri dari para purnawirawan Jenderal TNI hingga aktivis.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin menuturkan, semua warga negara memiliki hak konstitusional yang sama. Sehingga, siapapun berhak mengajukan uji formil ke MK. 

"Memang hak konstitusional warga negara adalah mengajukan itu. Silakan saja," kata Cak Imin kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/2).

Namun demikian, Ketua Umum PKB ini menegaskan, DPR RI dan Pemerintah tidak gentar menghadapi gugatan UU IKN dari para purnawirawan TNI dan aktivis itu.

"Tentu DPR dan pemerintah akan menyiapkan argumen-argumen," tegasnya.

Sejumlah pihak mulai dari purnawirawan Jenderal TNI hingga aktivis yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil UU IKN ke MK Rabu kemarin (2/2).

Antara lain Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, dan sejumlah tokoh serta aktivis lainnya. (rmol)

SANCAnews.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 telah disahkan sebelum UU IKN diketok oleh DPR RI. Alhasil, tidak ada alokasi khusus yang menyebut anggaran untuk pembangunan IKN dalam APBN 2022.

Hal ini membuat para pembantu Jokowi bingung. Lantaran anggaran untuk pembangunan IKN berpotensi disedot dari refocusing anggaran di kementerian.

Menyikapi hal tersebut, pakar ekonomi Prof Didik J Rachbini menyampaikan, adanya kekhawatiran dari kementerian terkait refocusing anggaran untuk IKN. Ini menandakan pemerintah tidak matang dalam mengelola perencanaan. Cenderung grasa-grusu.

"Pemerintah itu tidak boleh membuat perencanaan serabutan dan tidak boleh mengacak-acak APBN yang sudah kritis. Pengeluarannya banyak sekali utangnya juga menggunung, masih dibebani oleh IKN yang sebenarnya tidak urgen sekarang,” tegas Prof Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/2).

Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, parlemen pun tidak bisa memiliki daya untuk meminta pemerintah memikirkan ulang dana pembangunan IKN, lantaran mayoritas mendukung pemerintah.

"Dalam politik, APBN itu prioritas. Tapi DPR-nya tidak bisa apa-apa, karena sudah dikuasai, enggak ada check and balances,” imbuhnya.

Akibatnya, pemerintahan selanjutnya bakal dibebankan dengan sejumlah utang negara akibat dari rencana pembangunan IKN yang dananya hingga saat ini belum jelas.

"Jadi dengan diacak-acak tidak karuan, APBN itu akan berat pada periode pasca-2024 karena sudah jebol sekarang ini,” tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bila Partai Solidaritas Indonesia (PSI) rajin mengkritik pemerintahan era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Bahkan, beberapa kali Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menyindir keras Gubernur DKI Jakarta.

Mulai dari sindiran Giring dalam pidato politik di depan Presiden Jokowi yang menyebut pemimpin pembohong beberapa waktu lalu, hingga terbaru kedatangannya ke kawasan JIS dan bertemu warga sekitar.

Dalam kesempatan tersebut, Giring menyebut proyek JIS dengan proyek Firaun hingga tak lama kemudian akun Instagramnya hilang.

Namun berbeda dengan ketua umumnya, politisi PSI, Michael Victor Sianipar justru terlihat akrab dengan Anies Baswedan. Hal itu terlihat pada beberapa potret kedekatannya dengan orang nomor satu di DKI yang beredar di publik.

Usut punya usut, potret kedekatan Anies dengan Ketua DPW PSI DKI Jakarta itu terjadi saat acara Youth 20 atau Y20 yang diselenggarakan di restoran Tugu Kunstkring Paleis, Jakarta, Sabtu lalu (29/1).

Dalam potret yang beredar, Anies dan Michael tampak duduk bersebelahan. Keduanya terlihat berbincang santai.

Michael sendiri merupakan Ketua Indonesia Youth Diplomacy sekaligus Co-Chair Y20 Indonesia 2022. Dalam kesmepatan tersebut, Anies hadir sebagai kepala daerah yang menjadi lokasi digelarnya KTT Y20. (rmol)