SANCAnews.id

SANCAnews.id – Jajaran Polri diminta melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang muncul dalam sidang kasus terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman.

Saksi persidangan kasus Munarman, yang merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Koswara, mengaku mengirimkan anggota Front Pembela Islam ke ISIS pada 2015.

Koswara menyampaikan pengakuan saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjerat Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Menyikapi penyataan Koswara, analis intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan perlu bagi Polri untuk mengusut tuntas kebenaran fakta tersebut.

“Polri harus bertindak cepat dengan mengusut pernyataan tersebut," ujar Stanislaus kepada wartawan, Rabu (26/1).

Paling penting, kata Stanislaus, jika Koswara berkata jujur maka perlu ditelusuri siapa dalang pengiriman orang-orang ke ISIS dan juga soal dana yang dipakai.

"Jika benar memang ada pengiriman anggota FPI ke ISIS, maka harus dilacak kembali siapa yang memerintahkan pengiriman, sumber dananya dari siapa, atas persetujuan siapa. Ini harus dicari hingga aktor intelektualnya," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) keberatan dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Nomor: HK.02.02./II/252/2022 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (Booster).

Bahkan, YMKI melalui kuasa hukum Amir Hasan mengajukan keberatan administrasi ke Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan pada Rabu siang (26/1).

Dikatakan  Amir Hasan, surat keberatan yang diajukan ke Kemenkes tersebut telah sesuai dengan prosedur UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Undang-undang itu memberikan kewenangan kepada masyarakat yang dirugikan kepada peraturan yang diterbitkan pejabat pemerintahan, untuk mengajukan keberatan resmi,” ujar Amir Hasan kepada wartawan.

Dalam suratnya tersebut, dikatakan Amir, YKMI menegaskan bahwa Surat Edaran Dirjen P2P telah melanggar ketentuan UU tentang Jaminan Produk Halal.

“Vaksin booster yang diberikan dalam Surat Edaran tersebut, tidak ada satu pun yang memiliki sertifikat halal,” terangnya.

Padahal, sambung pengacara asal Medan itu, UU Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia, harus memiliki sertifikat halal.

“Vaksin merupakan barang yang juga harus memiliki sertifikat halal,” tuturnya.

Sementara, dalam Surat Edaran Dirjen P2P, Vaksin booster yang diberikan hanya ada tiga yakni moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Di mana ketiga jenis vaksin tersebut belum mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Ketiganya itu tidak memiliki sertifikat halal dan bahkan fatwa MUI ada yang menegaskan vaksin itu mengandung unsur dari tripsin babi, alias haram,” pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – SO (40) kesal. Nоmоr Induk Kереndudukаn (NIK) anaknya ѕudаh dіраkаі оrаng lаіn untuk vaksinasi.

SO pun mеndаtаngі ѕаlаh ѕаtu ѕеkоlаh dаѕаr ѕwаѕtа dі Jalan Mаѕjіd Rауа, Kota Makassar, Sеlаѕа, 25 Jаnuаrі 2022. Tеmраt anaknya mеndаftаr dі kelas I SD.

"Kаrеnа sebelum belajar dіmulаі, ѕеmuа siswa hаruѕ dіvаkѕіn. Dаtаnglаh ѕауа dеngаn аnаk kе ѕеkоlаh. Niatnya vаkѕіn," kata SO ѕаmbіl minta nаmа ѕеkоlаh іtu tidak dіѕеbutkаn, Rаbu, 26 Januari 2022.

SO bercerita, saat screening dаn реngіnрutаn dаtа, pegawai vаkѕіn mengaku NIK аnаknуа berinisial B, sudah dіраkаі оlеh orang lаіn.

Anеhnуа, уаng раkаі аdаlаh wаrgа Kеndаrі, Sulаwеѕі Tenggara. SO mengaku kаgеt sebab аnаknуа bеlum pernah dіvаkѕіn. Inі adalah kаlі pertamanya.

"Tарі ѕааt ditelusuri, іtu уаng раkаі dі Kеndаrі dаn vаkѕіn ѕudаh dua kali. Atаѕ nаmа Muhammad Daffah," ujаrnуа.

Kеjаnggаlаn lain аdаlаh anak аtаѕ nаmа Muhammad Daffah іnі lаhіr pada 13 Jаnuаrі 2007. Pаdаhаl anaknya, B lаhіr pada bulan Mаrеt 2013.

SO ѕudаh mеmіntа klаrіfіkаѕі petugas vаkѕіn dаn Dinas Kеѕеhаtаn Kоtа Mаkаѕѕаr. Tарі tidak аdа ѕоluѕі.

SO mаlаh dіѕаrаnkаn оlеh petugas vаkѕіn untuk mеngubаh NIK. Jеlаѕ, ia mеnоlаk kаrеnа itu mеnуаlаhі аturаn.

"Sауа jugа sudah menghubungi kераlа Dinas Kеѕеhаtаn Mаkаѕѕаr. Tidak аdа jаwаbаn. Mеrеkа bilang bukаn rаnаhnуа. Itu dі Dukсаріl," kеluhnуа.

SO bаhkаn sudah menghubungi оrаng tua dаrі аnаk аtаѕ nаmа Dаffаh tеrѕеbut. Nаmun mеrеkа mengelak.

Saat SO mеmіntа memperlihatkan NIK dаn kаrtu KK-nуа, mеrеkа jugа tіdаk mau. Alаѕаnnуа dіlаrаng dаrі Dukсаріl.

SO mengaku bіngung ѕеbаb anaknya saat ini tidak bіѕа masuk belajar kаrеnа bеlum vaksin. Sementara, kаrtu NIK аnаknуа tak bisa dіраkаі.

"Anak ѕауа tеrаnсаm tіdаk ѕеkоlаh karena mаѕаlаh іnі. Sementara рrоѕеѕ bеlаjаr tatap mukа ѕudаh dimulai. Sауа hаruѕ bagaimana?," tukаѕ SO. (suara)

SANCAnews.id – Seorang ahli kriminologi Universitas Indonesia bernama Arijani Lasmawati menyebut bahwa gerakan massa 212 yang pernah terjadi adalah gerakan radikal.

Ya, sebelumnya Arijani mengatakan bahwa pemerintah harus mewaspadai gerakan bernuansa radikalisme menjelang Pemilu 2024.

Gerakan yang dimaksud yakni seperti yang pernah terjadi pada masa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019.

“Kontestasi politik di Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2019, terutama dengan adanya aksi massa 212, mengeskalasi perkembangan radikalisme di Indonesia,” kata Arijani.

Hal tersebut Arjani ungkap saat memaparkan hasil temuan penelitiannya dalam seminar riset bertajuk, “Pelibatan Remaja dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia sebagai Designated Victim”. Adapun seminar itu disiarkan di platform zoom meeting dan dipantau dari Jakarta, Senin kemarin.

Atas hal itu, ramailah pemberitaan yang menyebar di media sosial sehingga dalam pantauan terkini.id, tagar Aksi pun menjadi trending. Terpantau, netizen kebanyakan tidak terima kalau massa aksi atau gerakan aksi 212 disebut sebagai gerakan radikalisme.

Seperti yang diucapkan oleh netizen dengan nama pengguna @Singandaru96 yang mempertanyakan di mana letak radikalisme dari aksi 212.

“Aksi 212 RADIKAL dimn? Satu sja cnth? Adkah aksi bunuh2an, adkah aksi anarkis? Itu aksi damai, rumput pun dilarang di injak, radikalnya dmn mbok? Justeru aksi 212 menjd kebangkitan ekonomi, brp ratus bis yg di sewa? Brp ribu yg naik Kereta dan pesawat? Tanpa di SUBSIDI !” ucapnya.

Cuitan netizen soal aksi 212 /Twitter “Bila aksi 212 di Monas merupakan aksi radikalisme seperti yg kalian fitnahkan, pasangan pengantin Kristen ini sdh habis dibunuh. Kami bukan kalian yg seenaknya menghabisi 6 nyawa manusia di KM 50 tanpa putusan pengadilan.Jangan mengalihkan fakta, justru kalian yg radikal,” ujar lainnya. **

SANCAnews.id – Ahli Kriminologi Universitas Indonesia Arijani Lasmawati meminta pemerintah untuk mewaspadai gerakan bernuansa radikalisme menjelang Pemilu 2024, seperti yang pernah terjadi pada masa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019.

“Kontestasi politik di Pilgub DKI Jakarta dan Pilpres 2019, terutama dengan adanya aksi massa 212, mengeskalasi perkembangan radikalisme di Indonesia,” kata Arijani.

Pernyataan tersebut ia utarakan ketika memaparkan hasil temuan penelitiannya dalam seminar riset bertajuk, “Pelibatan Remaja dalam Kejahatan Terorisme di Indonesia sebagai Designated Victim” yang disiarkan di platform zoom meeting dan dipantau dari Jakarta, Senin kemarin.

Ari, sapaan akrab Arijani, mewawancarai empat orang perwakilan mantan anggota kelompok teror. Melalui wawancara tersebut, ia memperoleh informasi bahwa kelompok-kelompok radikal secara aktif membawa keempat orang tersebut untuk turut serta masuk ke pusaran kontestasi politik.

“Aksi massa 212 tidak bisa dimungkiri merupakan sebuah peristiwa yang muncul akibat carut-marutnya Pilgub DKI waktu itu,” ucap dia.

Para informan yang sebelumnya fokus pada kegiatan-kegiatan murni keagamaan, seperti memberantas miras dan judi, menjadi masuk ke jejaring radikal akibat peristiwa politik tersebut.

“Perkumpulan massa dalam kondisi yang sangat besar dan padat, serta di dalam media sosial menjadi perbincangan. Itulah yang saya potret sebagai eskalasi,” tuturnya.

Salah satu informan Ari yang merupakan mantan anggota kelompok teror memiliki inisial DR. Ari mengatakan bahwa DR mulai tertarik pada Islam radikal sejak berjejaring dengan simpatisan FPI, tepatnya ketika aksi massa 2021.

Setelah kekalahan Prabowo pada Pilpres 2019, tutur Ari melanjutkan, DR merasa kecewa dengan FPI dan beralih menjadi simpatisan ISIS.

Hasil wawancara tersebut membawa Ari pada simpulan bahwa pergolakan politik dapat menjadi pemicu perkembangan gerakan radikalisme di Tanah Air, khususnya radikalisme yang melibatkan remaja.

“Inilah konteks sosial yang patut menjadi kewaspadaan. Ke depan akan ada kontestasi politik 2024, ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Potensi ancamannya mungkin meningkat terkait remaja dan radikalisme,” kata Ari. (era)