SANCAnews.id

SANCAnews.id – Advokat Azam Khan menjelaskan pernyataannya 'Hanya Monyet' di acara yang membahas ibu kota negara (IKN) ditujukan kepada dirinya, bukan untuk menyinggung masyarakat Kalimantan. Sehingga hal ini tidak perlu dibesar-besarkan.

"Iya saya kan menjadi narasumber di acara IKN tersebut. Lalu, Edy nanya ke saya, 'om Azam asli mana?' saya bilang 'Jakarta Pusat'. 'Mau pindah ke situ?', saya bilang 'tidak'. Disambut bahasa saya hanya 'monyet'. Konteks fakta hanya monyet itu menggambarkan diri saya. Kalau sekarang pindah, hutannya masih lebat. Ya berarti saya ini sama dengan monyet," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (24/1/2022).

Kemudian, ia melanjutkan tidak ada sedikitpun niat untuk menuduh orang Kalimantan. Hal ini menjadi viral karena diprovokasi oleh para buzzer dan pegiat media sosial lainnya.

Ia menegaskan kalau perkataan 'Hanya Monyet' ditujukkan kepada dirinya sendiri bukan orang Kalimantan. Azam mengaku juga sudah klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat atas perkataannya.

"Barusan saya klarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat. Dan sekali lagi perkataan saya yang monyet itu bukan untuk masyarakat Kalimantan. Buzzer tahu saja celahnya dan goreng kata-kata saya," kata dia.

Sebelumnya diketahui, Edy Mulyadi dan Azam Khan berdiskusi di acara IKN. Edy  bertanya soal tempat tinggal Azam Khan yang saat itu berada di sampingnya. Azam menjawab dirinya tinggal di Jakarta Pusat. "Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan, Penajam sana, untuk beli rumah di sana" ujar Edy.

Azam juga menggeleng-gelengkan kepala saat ditanya soal hal itu. Dia kemudian melontarkan kata "Hanya Monyet," kata dia. **

SANCAnews.id – Warganet pengguna Twitter heboh sebut Hotman Paris dapat ‘Job Kelas Kakap’ usai berita tentang pengacara kondang itu yang dikabarkan akan menggandeng anak Presiden, Kaesang Pangarep, terkait kasus dugaan korupsi yang dilayangkan oleh dosen Ubedilah Badrun.

“Dapat job Kakap,” tulis akun @abacha_use.

Warganet juga menyebut bahwa untuk menyewa pengacara sekelas Hotman Paris, bukanlah membutuhkan biaya yang sedikit.

“Bayannya gede..bisa 11 triliun..uang dari mana tuh?,” komentar akun bernama @pentolcilok3.

Sehingga tak sedikit pula dari mereka yang kembali melayangkan kritikan pedas terhadap putra Jokowi tersebut.

“Tanda Si Kaesang Banyak Duitnya,” tulis akun bernama @Alfarouqi4.

“Tandanya benar kamu korup hahh simpel,” timpal akun bernama @MasoodChannel.

Desas-desus kabar tersebut bermula setelah Hotman Paris membagikan potret kebersamaannya dengan putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Dalam unggahan Instagramnya pada Senin, 24 Januari 2022 pagi, Hotman terlihat berdiri berdampingan dengan Kaesang Pangarep.

Hotman Paris terlihat mengenakan setelan jas berwarna biru dengan corak hitam, dan sepatu abu-abu.

Sedangkan Kaesang Pangarep terlihat menggunakan atasan lengan pendek berwarna cokelat muda dan celana serta sepatu hitam.

“Hotman & Kaesang (anak Presiden RI),” tulis Hotman Paris dalam keterangan unggahan Instagramnya @hotmanparisofficial.

Melihat kebersamaan Hotman Paris dan Kaesang Pangarep tersebut, sejumlah netizen pun langsung menghubungkannya dengan pelaporan yang diterima Kaesang ke KPK.

Diketahui sebelumnya, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Senin, 10 Januari 2022.

“Jadi, laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan,” tuturnya. (terkini)

SANCAnews.id – Polda Kalimantan Timur resmi menerima laporan dari pemuda lintas agama terhadap kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi yang menyebut Ibukota baru di Kalimantan Timur “tempat jin buang anak”.

“Dalam hal ini, pihak Polda Kalimantan Timur telah menerima laporan dan menuangkannya dalam laporan polisi LP/B/21/I/2022/SPKT/Polda Kaltim tanggal 24 Januari 2022 dengan pelapor suadara STR,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/1).

Pelapor ini, jelas Ramadhan, berasal dari persatuan pemuda dayak dan juga tergabung di dalam tokoh pemuda lintas agama yang terdiri dari GP Ansor, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik dan Hindu di Provinsi Kalimantan Timur.

Sebelumnya dijelaskan, perwakilan dari Pemuda Lintas Agama Kaltim, Daniel A Sihotang pihaknya telah membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada Kapolresta Samarinda.

Menurut Daniel, video Edy Mulyadi itu yang menyebut lokasi ibu kota negara baru sebagai "tempat jin buang anak" "genderuwo, kuntilanak" dan ada yang menyebut "monyet" sebagai dugaan berita bohong dan dugaan penghinaan terhadap masyarakat Kalimantan.

"Dugaan berita bohong dan menimbulkan kebencian dan permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA" jelas Daniel.

Edy disangkakan dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 atau Pasal 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45a UU ITE serta UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (rmol)

SANCAnews.id – Polri mengakui telah memberikan pelat dinas khusus polisi kepada anggota DPR fraksi PDIP Arteria Dahlan. Pelat dinas Polri diberikan untuk membantu kinerjanya sebagai seorang pejabat.

"Kan diberikan tadi itu kan, kecuali dia buat sendiri. Diberikan kepada yang bersangkutan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin (24/1).

Menurutnya, kepolisian tidak menindak hukum penggunaan pelat dinas Polri tersebut karena telah terkonfirmasi merupakan milik Arteria Dahlan. Pelat dinas diberikan untuk pemberian pengawalan.

"Ya untuk membantu. Jadi begini, kan seorang pejabat ya. Tentunya diberikan nomor tersebut tentunya untuk kegiatan pengamanan, pengawalan kepada yang bersangkutan," jelas Ramadhan.

Menurutnya, selama menggunakan pelat dinas tersebut, Arteria juga didampingi oleh Anggota Polri. Namun, Ramadhan tak merinci mengenai bagaimana Arteria dapat memiliki pelat dinas Polri tersebut.

Dalam perkara ini, Ombudsman RI mencurigai ada potensi maladministrasi yang dilakukan Polri dalam pemberian pelat dinas polisi yang terpasang di mobil anggota DPR RI Arteria Dahlan.

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih menilai, pelat resmi dinas kepolisian itu seharusnya tak digunakan oleh orang yang bertugas di luar Korps Bhayangkara. Dalam hal ini, menjadi janggal apabila Arteria memiliki pelat dinas itu.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah mobil yang menggunakan pelat dinas polisi itu merupakan inventaris milik Polri yang digunakan untuk keperluan tertentu atau bukan.

Pelat Arteria mencuat dan berpolemik usai terpantau ada lima mobil mewah milik Arteria yang terparkir di Gedung Nusantara II DPR RI menggunakan plat nomor kepolisian yang sama yakni 4196-07.

Usai menjadi sorotan, Arteria kemudian memasang masing-masing kendaraan dengan nomor polisi yang berbeda-beda. Masing-masing nopol mobil itu adalah B 1418 TJS untuk merek Nisan Terra, B 1871 WZX untuk Nissan Livina, serta nopol kepolisian 4196-07 untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar. (cnni)

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, sejumlah lembaga survei menunjukan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Menurutnya, hal ini dipicu oleh perilaku anggotanya yang tidak profesional.

Sigit mengunkapkan, pada survei November 2020, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pernah mencapai 80,2 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir, namun kini kembali mengalami penurunan.

"Penurunan ini dipicu oleh serangkaian pelanggaran personel dan pelayanan yang tidak profesional," kata Sigit dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (24/1/2022).

Sigit mengatakan, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini akan dijadikan evaluasi dan perbaikan perlayanan ke depannya. Dia menegaskan, tidak akan segan-segan menindak tegas anak buahnya yang berulah.

"Kami berkomitmen untuk terus berbenah. Kami tegaskan sekali lagi bahwa Polri, kami tidak ragu untuk memecat 30, 50, ataupun 500 anggota Polri yang merusak institusi untuk menyelamatkan 400 ribu lebih anggota Polri yang terlah berbuat baik," tegas Sigit.

Sigit menegaskan, pihaknya tidak akan berpuas diri apabila mendapat banyak apresiasi. Baginya, tugas Polri ke depannya masih berat terutama memberikan respon cepat dalam melayani masyarakat.

"Kami, Polri berkomitemen untuk keluar dari zona nyaman, untuk terys berubah dan melakukan perbaikan," pungkasnya. (era)