SANCAnews.id

SANCAnews.id – Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak telah resmi ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Menanggapi hal tersbut, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan penunjukan terhadap menantu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan  sudah melalui proses penilaian yang panjang dan dilakukan secara profesional. Sehingga menurut dia, Maruli memang pantas mengemban jabatan tersebut.

“Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas juga menjadi Pangkostrad,” ujar Andika di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut menuturkan, banyak calon-calon Pangkostrad dari bintang tiga. Namun jabatan Pangdam menjadi salah satu bagian yang dilakukan penilaian.

“Dan jabatan Pangdam itu sebetulnya adalah salah satu penilaian, aspek penilian, apakah pada saat menjabat ini ada sesuatu yang kemudian membuat yang bersangkutan layak,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI. Hal ini melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Dari 328 Perwira Tinggi TNI yang mendapatkan jabatan baru tersebut, 28 Di antaranya masuk ke dalam jabatan satuan-satuan baru TNI yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

Seperti Komando Armada TNI AL, Komando Operasi Udara Nasional TNI AU, Pusat Psikologi TNI, Pusat Pengadaan TNI dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI.

Sedangkan, untuk 10 Jabatan Perwira Tinggi bintang tiga dalam Keputusan Panglima TNI tersebut adalah Pangkogabwilhan 3 yang dijabat Mayjen TNI Nyoman Cantiasa, Danjen Akademi TNI dijabat oleh Letjen TNI Bakti Agus Fajari, dan Wakasad dijabat oleh Mayjen TNI Agus Subiyanto.

Kemudian, Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Dankodiklatad dijabat oleh Mayjen TNI Ignatius Yogo, Pangkoarmada dijabat oleh Laksdya TNI Agung Prasetiawan, Danpushidrosal dijabat oleh Laksdya TNI Nurhidayat.

Selanjutnya Dankodiklatal dijabat oleh Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Pangkoopsudnas dijabat oleh Marsdya TNI Andyawan Martono, dan Kodiklatau dijabat oleh Marsda TNI Nanang Santoso. (jawapos)

SANCAnews.id – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara (IKN).

Sementara itu, persoalan esensial lain yang lebih penting tidak beres. Salah satu hal yang mendasari kebijakan adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang IKN disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

“Pemerintah memikirkan yang besar-besar, tetapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar utang kepada Bulog dan PT Pupuk Indonesia (PI) sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang,'' ucap Akmal.

Utang Bulog kepada Himbara semakin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya.

Politisi PKS ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai Rp 4,5 triliun.

Utang ini disebabkan penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.

Akmal menambahkan, dari awal, kuota pupuk bersubsidi dikurangi. Di beberapa daerah, pupuk langka sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan.

Semua kabupaten atau kota sentra pertanian pangan mengeluhkan persoalan pengurangan dana subsidi pupuk karena refocusing untuk pemberian jaminan pengamanan sosial (JPS).

“Bagaimana cara berpikir pemerintah ini bikin bingung, rakyat sedang kesusahan, malah ingin menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mana untuk memindahkan ibu kota negara,'' ungkap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan pemerintah agar menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang Rp 4,5 triliun kepada Bulog dan membayar Rp 13,8 triliun kepada PT Pupuk Indonesia.

“Sebelum pindah ibu kota negara, pemerintah semestinya memperkuat kestabilan pangan nasional dari pengendalian stok dan harga pada Bulog sampai memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya untuk pindah ibu kota negara,” tandas Akmal. (jpnn)

SANCAnews.id – Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis ’98 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengadili dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam aksinya di depan Gedung KPK pada Senin siang (24/1), Aliansi Aktivis ’98 setidaknya membawa sejumlah tuntutan untuk KPK.

Pertama, meminta KPK agar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana KKN.

Kedua, Aliansi Aktivis ’98 meminta KPK memanggil Gibran dan Kaesang atas dugaan melakukan praktik KKN.

Ketiga, menuntut KPK sebagai lembaga antirasuah dapat terus menjaga independensi dan profesionalitasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Terakhir, Aliansi Aktivis ’98 mengimbau agar pemerintah tidak mengintervensi dugaan atas kasus KKN yang melibatkan kedua putra presiden Jokowi.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 13.40 WIB massa masih berorasi dan membentangkan spanduk bertuliskan "Enak Tho Punya Bapak Presiden, Bisa KKN" dan "Mendukung KPK Segera Memeriksa Gibran dan Kaesang Atas Dugaan Melakukan Praktik KKN".

Dalam orasinya, massa juga meneriakkan dukungannya terhadap Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengusut tuntas dugaan praktik kedua putera Presiden Jokowi agar segera diperiksa.

"Kami meminta kepada Bapak Firli Bahuri sebagai Ketua KPK dan mendukung Bapak Firli membuka kebenaran. Jangan takut! Untuk segera memanggil dan memeriksa Kaesang dan Gibran. Tangkap Gibran dan Kaesang!" tegas orator dengan nada menggebu-gebu. **

SANCAnews.id – Ibu Kota Negara (IKN) digadang-gadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia. Perencanaan pembangunan ibu kota baru bergulir sejak kepemimpinan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya 2019.

Lokasi titik nol ibu kota baru yang nantinya diberi nama Kota Nusantara ini berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.

Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.

Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.

Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.

"Artinya anggaran, kita siap menjalankan keputusan ini, tetapi saya sampaikan ke Menkeu (Sri Mulyani) tidak membebankan APBN, cari skema agar APBN tidak terbebani," kata Jokowi di Istana Negara pada Mei 2019.

Mengingat besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya. Saat itu, Jokowi mengklaim pembangunan ibu kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara.

Penjelasan Sri Mulyani

Sebelumnya diberitakan, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 2022 akan mencatut dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun anggaran program PEN tahun 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kaltim.

Sri Mulyani mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

Kendati demikian dia menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama

Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.

Jadi ini (anggaran pembangunan IKN) nanti mungkin bisa dimasukkan dalam bagian program PEN sekaligus bangun momentum pembangunan IKN," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pasca-Sidang Paripurna.

Dikritik

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengomentari rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana menggunakan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN pada tahun 2022.

Menurut Marwan, anggaran PEN murni dialokasikan untuk melindungi masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11.

"Program PEN dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dari sektor rill, sektor keuangan, dalam menjalankan usahanya," kata Marwan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Rabu (19/1/2022).

Marwan berpendapat, pembangunan dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat. Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Cuma kebun dan hutan saja yang mau kita bangun," ucap dia.

Lebih lanjut dia mengingatkan Sri Mulyani untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Jangan sampai pemindahan IKN justru menjerumuskan Sri Mulyani melanggar aturan.

"Saya ingatkan Ibu Menteri (Sri Mulyani) dan juga kawan-kawan di Komisi XI agar kita tidak melanggar UU yang kita buat dan setujui bersama," tandas Marwan. (tribun)

SANCAnews.id – Publik menduga Mayjen Maruli Simanjuntak terpilih sebagai Pangkostrad karena menantu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Investasi dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Publik menduga terpilihnya Maruli mengindikasikan cengkeraman kekuasaan Luhut sudah melampui Presiden Joko Widodo. Apalagi, pesaing Maruli yakni Mayjen Agus Subiyanto yang dianggap orang Jokowi akhirnya tersingkir dan mendapat jabatan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa publik tidak bisa disalahkan karena selama ini Luhut kerap mendapatkan tugas khusus dari Jokowi. Bukan hanya itu saja, analisa Dedi, sang menantu Maruli Simanjuntak selama 10 tahun terakhir mengalami kenaikan karir yang juga melesat.

"Tidak salah tafsir publik yang demikian (cengkeraman Luhut lampaui Jokowi), mengingat Luhut selain banyak mengemban tugas khusus, juga peningkatan karir militer sang menantu yang ikut terbawa," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (23/1).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menganalisa, apa yang terjadi akhir-akhir ini mirip dengan era Soeharto. Artinya, banyak keluarga elite negeri ini kerap memiliki peluang yang luas untuk meraih jabatan tertentu. 

"Ini yang dulu terjadi pada Soeharto, dimana relasi keluarga mendapat peluang cukup luas dalam kekuasaan, meskipun secara proses formil sah saja," pungkas Dedi.

Sejak Luhut menjadi orang dekat Presiden Joko Widodo, Maruli mendapatkan jabatan strategis. Mulai Komandan Grup A Paspampres (2014-2016), Danrem Warastratama (2016-2017), Wadanpaspampres (2017-2018) dan Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Diponegoro (2018).

Tak sampai setahun menjabat Kasdam Dipengoro, Maruli langsung mendapat tugas sebagai Danpaspampres (2018-2020). Selanjutnya dua tahun menjabat Pangdam IX/Udayana (2020-2022) ia mendapatkan jabatan sebagai Pangkostrad. 

Selain Maruli, Jenderal Andika Perkasa yang menjabat Panglima TNI adalah menantu Jenderal Purnawirawan AM Hendropriyono.

Di jajaran kepala daerah, anak dan menantu Jokowi juga menjabat sebagai walikota. Gibran Rakabuming raka menjabat Walikota Surakarta dan Bobby Nasution menjabat Walikota Medan, Sumatera Utara. *