SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah sudah mengumumkan calon Ibu kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bernama Nusantara.

Selain itu, Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang tentang pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, lokasi tempat dibangunnya (IKN).

Namun pro kontra rencana pemindahan IKN tersebut masih terus berlangsung sampai kini, ada yang setuju dan tidak setuju.

"MUI sampai kini belum mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terkait rencana pemindahan IKN," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi yang dihubungi di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Abdullah Jaidi menilai seyogyanya pemindahan IKN harus ada persiapan yang matang.

"Jadi kami tidak tahu apakah pemindahan IKN tersebut secara bertahap, atau sekaligus karena pembangunannya membutuhkan waktu yang lama," tutur Abdullah Jaidi.

"Di negara- negara manapun pemindahan ibu kota negara itu jarang dilakukan, seperti Amerika Serikat (AS), Rusia dan banyak negara lainnya tidak  melakukan pemindahan ibu kota negara," papar Abdullah Jaidi.

Ia menambahkan mereka tetap dengan ibu kota negara dan tidak memindahkannya karena berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan historis (sejarah).

"MUI sendiri menilai pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur tidak begitu esensial, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini," kata Abdullah Jaidi yang juga pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Artinya, menurut dia, bahwa pemindahan IKN bukan merupakan kebutuhan yang mendesak, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini, karena kalau memaksakan diri itu dikhawatirkan menjadi beban rakyat.

Ia menambahkan sampai kini dunia luar sudah mengenal ibu kota negara dari Indonesia adalah DKI Jakarta dengan segala sarana dan prasarana seperti bandara dan juga Istana Kepresidenan,  serta kantor pemerintahan di Jakarta.

Sebab itu, lanjut KH Abdullah Jaidi, mengapa negara di dunia tidak memindahkan ibu kota negara-nya karena memang sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan sudah dikenal banyak orang di dunia, juga memiliki nilai historis.

Seperti halnya DKI Jakarta yang dulu dikenal dengan nama Batavia juga memiliki nilai sejarah yang begitu panjang sejak zaman Hindia Belanda.

"Berbeda dengan Kalimantan Timur yang tidak memiliki nilai sejarah ibu kota negara. Bahkan, dengan pembangunan ibu kota negara di sana akan melakukan perubahan lingkungan hidup, dan ini akan berdampak kepada kehidupan satwanya," ungkapnya.

Sebab itu, papar Abdullah Jaidi, sebelum terlanjur jauh sebaiknya rencana pembangunan ibu kota negara ditunda saja demi kemaslahatan umat dan juga bangsa.

"Karena pemindahan ibu kota negara tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu waktu yang panjang, bisa puluhan tahun dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan ini akan menggerogoti APBN," terang Abdullah Jaidi. (poskota)

SANCAnews.id – Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi aktivis 98 akan menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntut agar anaknya Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dipanggil terkait dugaan Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN).

Koordinasi aliansi, Bilung mengatakan, aktivis 98 akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin (24/1) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Tema aksi mendukung KPK menegakkan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu dan KPK berani memanggil Gibran dan Kaesang atas dugaan praktik KKN," ujar Bilung kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (23/1).

Dalam aksi nantinya, ratusan aktivis 98 akan menyampaikan lima tuntutan. Yaitu, meminta KPK untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana.

"Meminta KPK memanggil Gibran dan Kaesang atas dugaan melakukan praktik KKN," tegas Bilung.

Selanjutnya, menuntut KPK sebagai lembaga antirasuah dapat terus menjaga independensi dan profesionalitas sebagai lembaga penegak hukum.

Lalu, mengimbau agar pemerintah tidak mengintervensi dugaan atas kasus KKN yang melibatkan kedua putra Presiden Jokowi.

"Mengingatkan kepada setiap warga negara untuk membasmi KKN di negeri ini, karena KKN adalah musuh bangsa," pungkasnya. **

SANCAnews.id – Pernyataan Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang disebut menyinggung suku Sunda berbuntut panjang.

Tidak hanya kecaman melalui media sosial, aksi demo, bahkan Arteria Dahlan dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya.

Dan kini, muncul prediksi bahwa apa yang dilakukan Arteria Dahlan bisa berdampak besar pada perolehan suara PDI Perjuangan di tanah Sunda.

Di sisi lain, protes juga dilayangkan kader PDI Perjuangan sendiri. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Subang, Novianti Maulani, akan melayangkan surat pengunduran diri dari kepengurusan PDIP.

Novianti mengambil langkah itu buntut adanya statmen dari Arteria Dahlan yang dinilai sudah sangat merendahkan martabat suku Sunda.

"Kalau langkah saya sendiri secara tegas karena kebetulan saya juga wakil ketua bidang kebudayaan dan olahraga di PDI Perjuangan DPC Kabupaten Subang. Saya benar-benar akan mundur dari kepengurusan PDIP Subang," ucap Novianti belum lama ini kepada TribunJabar.id (Jaringan Warta Kota)

Menurut Novi, sejak awal masuk kepengurusan PDIP Subang, dia bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan Sunda, bukan sekadar berkarier di partai.

Maka dari itu, pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan tersebut dinilai sudah sangat fatal dan sudah menghilangkan norma-norma budaya.

"Jelas sekali kami sangat terluka karena saya pribadi masuk ke partai itu bukan karena ingin berkarier di partai, tapi saya lihat PDI Perjuangan itu, pilarnya salah satunya, Indonesia berkepribadian dalam kebudayaan," katanya.

Sementara itu, Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai, pernyataan Arteria Dahlan yang dinilai menyinggung Suku Sunda, dapat berpengaruh pada perolehan suara PDIP di Pileg 2024.

Insiden ini berujung pada munculnya tagar #SundaTanpaPDIP di beberapa media sosial.

"Kasus Arteria Dahlan terkait polemik Bahasa Sunda diperkirakan akan berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP di Jawa Barat," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi Tribunnews, Minggu (23/1/2022)

Bahkan, kata akademisi dari Universitas Esa Unggul itu, perolehan suara PDIP di Jawa Barat akan merosot akibat kasus tersebut.

Padahal, pada 2019 lalu, perolehan suara partai berlogo kepala banteng itu terbanyak kedua di Jawa Barat setelah Gerindra.

"Suara PDIP terbanyak kedua di Jawa Barat pada tahun 2019, diperkirakan akan terjun payung pada Pileg 2024," tuturnya.

Hal itu dapat terlihat, kata Jamiluddin, dari munculnya tagar #SundaTanpaPDIP yang ramai di medsos, serta respons beberapa warga hingga public figure Jawa Barat.

Dirinya menilai, Arteria Dahlan setidaknya harus melayangkan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyinggung perasaan warga Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda. (wartakota)

SANCAnews.id – Sistem hukum di Indonesia saat ini dianggap sudah murtad dari Pancasila karena telah merubah Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) bidang filsafat, Profesor Kaelan dalam acara webinar Forum Diskusi Pemikiran Bulaksumur bertajuk "Meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" pada Sabtu (22/1).

"Kemarin saya tatkala dihubungi, nampaknya judulnya itu diperhalus, maklum Yogyakarta ini ya. Jadi meneguhkan kembali, sebenarnya tidak, jadi saya ingin menegaskan, negara ini sudah tidak berdasar Pancasila," ujar Prof. Kaelan seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL dalam video yang diunggah akun YouTube Refly Harun, Minggu (23/1).

Prof Kaelan mengatakan, negara Indonesia saat ini bukan hanya bengkok, melainkan sudah patah karena sudah meninggalkan Pancasila.

"Sistem hukum kita sudah meninggalkan Pancasila," kata Prof Kaelan.

Kaelan mengaku sudah ke berbagai lembaga tinggi negara yakni ke MPR RI. Mulai Ketua MPR Bambang Soesatyo, Syarif Hasan. Saat itu ia mengaku pertemuan pernah difasilitasi oleh UGM.

"Beliau mengatakan 'oh iya ini pemikiran baik prof, tetapi elite kita itu kalau sudah menduduki ini sudah merasa nyaman dan sudah tidak lagi mengapa harus mengamandemen, mengapa harus berfikir konstitusi kita'," jelas Kaelan.

Kaelan mengaku apa yang ia sampaikan bukan hanya sebuah pemikiran, melainkan hasil penelitian. Bahkan, Kaelan mengaku sudah menerbitkan empat buku di Badan Pengkajian MPR RI.

"Kita sekarang sudah menggunakan UUD. Saya menggunakan istilah beda, yaitu UUD 2002 hasil amandemen. Tapi apakah benar itu amandemen? Ternyata salah," kata Kaelan.

Karena menurut Edward Cornrad Smith kata Kaelan, pengubahan konstitusi secara menyeluruh, amandemen dengan sistem adendum yang lazimnya hanya satu atau dua pasal pengubahan. Sedangkan di Indonesia, proses perubahannya bukan hanya satu pasal.

"Yang sudah dilakukan amandemen itu 95 persen. Masya Allah. Ini kalau disebut amandemen, salah. Jadi sudah bukan bengkok lagi ini, sudah Patah. Kita ini sudah menyimpang, istilah agama ini kita sudah murtad dari Pancasila," tegas Kaelan.

Maka menurut teori hukum konstitusi kata Kaelan, amandemen UUD 1945 pada 2002 bukan disebut sebagai amandemen, melainkan mengganti UUD.

"Konstitusi kita ini sudah tidak dijiwai oleh proklamasi 17 Agustus 45. Bahkan nampak juga tidak berdasar Pancasila. Sehingga konsekuensinya, nanti kita lihat di dalam terbit hukum Indonesia, sehingga pemberlakuan UUD 2002 hasil amandemen itu, maka bukan suatu amandemen, tetapi penggantian konstitusi. Jadi sekali lagi itu penggantian konstitusi," terang Kaelan. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha Djumaryo membagikan bantuan kepada warga sekitar yang tergusur proyek Jakarta International Stadium (JIS) di kawasan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (21/1/2022).

Tidak berhenti sampai di situ, Giring juga menyindir proyek stadion berkapasitas 82 ribu penonton itu nama nama Firaun.

Giring lewat akun Twitter, @Giring_Ganesha, sepertinya mencoba mengkritik Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang pernah menyebut, jika Firaun juga bisa fokus membangun fisik. Firaun adalah raja Mesir kuno yang kekejamannya pernah diceritakan pada era Nabi Musa AS.

"Seperti biasa @psi_id selalu melakukan aksi sosial kepada warga dan kebetulan hari ini kami temukan beberapa warga yang kurang beruntung tergusur oleh proyek yang dulu katanya hanya Firaun yang bisa melakukan. Semoga bantuan kecil ini bisa membantu ibu dan bapak di sana," kata Giring yang mengunggah foto bantuan permukiman kumuh dengan latar belakang JIS dikutip Republika di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).

Giring menjelaskan, jika bantuan dari kade PSI itu ternyata berisi sepatu. "Terima kasih para donatur yang sudah menyumbang aksi solidaritas ini. Especially bro Hariyanto Arbi yang menyumbangkan 100 pasang sepatu. Terima kasih anggota dewan kita bro Justin dan bro Anthony Winza yang ikut turun kelapangan membantu warga," kata mantan mahasiswa Universitas Paramadina tersebut.

Sebelumnya, Anies mengundang grup band Nidji untuk menggelar check sound di JIS. Empat personel Nidji tampil membawakan beberapa lagu, dan berterima kasih kepada Gubernur Anies atas undangannya. Nidji adalah band kala Giring menjadi vokalis, namun kini sudah keluar karena sekarang sibuk di dunia politik. (republika)