SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penunjukan Mayjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) tidak mengejutkan.

"Kalau soal Pangkostrad enggak ada kejutan ya, mudah sekali ditebak," ujar Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (22/1).

Menurut Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, rezim Joko Widodo (Jokowi) ini posisi dan jabatan strategis memang diisi oleh orang-orang dekatnya.

Mulai dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang notabene adalah menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal AM Hendropriyono.

Teranyar Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang notabene adalah menantu dari Luhut Binsar Panjaitan dipercaya menjadi suksesor Dudung Abdurachman sebagai Pangkostrad.

"Rezim Pak Jokowi nih, (isinya) masanya Pak Hendro (ada) Pak Andika. Masanya Pak Luhut ya Maruli. Jadi, gampang ditebak," tutup Hensat. (rmol)

SANCAnews.id – Panglima TNI Jenderal Andika melakukan mutasi dan promosi ratusan jabatan di lingkungan Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap dan tiga matra.

Total ada 328 perwira tinggi (pati) yang digeser maupun mendapat kenaikan pangkat. Mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Di antara yang dimutasi, adalah Komandan Korem (Danrem) 061/Suryakencana Brigjen Achmad Fauzi yang digeser menjabat irektur Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Dirjianbang Seskoad).

Posisinya akan ditempati Kolonel Rudy Saladin yang sebelumnya menjabat Komandan Korem (Danrem) 074/Warastratama. Rudy yang merupakan eks ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyandang bintang satu.

Khusus untuk Brigjen Achmad Fauzi, pencopotan jabatan sebagia Danrem Suryakencana tidak berselang lama setelah insiden dengan Bahar bin Smith pada akhir 2021.

Fauzi kala itu berdebar dengan Bahar bin Smith di depan Pondok Pesantren (Ponses) Tajul Alawiyyin di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (31/12). Video perdebatan keduanya kala itu akhirnya akhirnya viral dan mendapat sorotan publik.

Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa menjelaskan, jika mutasi kali ini diputuskan di Jakarta pada Jumat malam WIB. Selain mutasi jabatan, pati juga ada yang dimutasi di jabatan baru. "Hal itu telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 (tentang Susunan Organisasi TNI)," kata Prantara di Jakarta, Sabtu (22/1/2022). (republika)

SANCAnews.id – Nama Arteria Dahlan jelas terpampang di baliho pada sejumlah ruas jalan Kota Bandung sejak 19 Januari lalu. Terulis: ‘Arteria Dahlan Musuh Orang Sunda.’

Hal itu merupakan ungkapan kekesalan masyarakat Sunda yang merasa tersakiti akibat desakan Arteria kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi (Kejati) yang berbahasa Sunda dalam rapat.

Pada akhirnya, Arteria meminta maaf kepada masyarakat Jabar pada Kamis 20 Januari 2022. DPP PDIP juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi atas ulah Arteria itu.

Atas kasus tersebut, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga lantas menilai pola Arteria yang menimbulkan polemik di masyarakat bakal berpengaruh terhadap elektabilitas suara PDIP di Bumi Pasundan pada pemilu 2024 nanti.

Apalagi, kali ini Arteria menyinggung soal Sunda yang notabenenya identitas mayoritas warga Jabar.

“Saya rasa akan ada stimulus negatif bagi Jabar, tentu ini diperkirakan makin merosot elektabilitas PDIP khususnya di Jabar,” ujar Jamiluddin dikutip dari Cnnindonesia.com.

Jamiluddin mengatakan, elektabilitas PDIP di Jabar yang sempat berjaya pada 2014 silam sudah mengalami penurunan pada 2019 lalu. Rekapitulasi hasil pemilu legislatif di 2019 menunjukkan suara PDIP turun posisi kedua lantara disalip partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Dengan kondisi itu, Jamiluddin menilai bukan hal muskil suara PDIP di Jabar akan kembali merosot. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, banyak kader PDIP yang tersandung kasus.

Misalnya yang santer dibacarakan masyarakat adalah Harun Masiku dan Eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Karena ada kecenderungan masyarakat kita, di Indonesia, itu menggenralisir. Jadi kalau itu yang melakukan blunder si A, korupsi si B, orang kerap kali mengaitkan organisasi atau partai yang melindunginya. Terutama di era sosial media yang awam pun bisa membaca informasi,” jelasnya.

Menurutnya, sekalipun Arteria telah meminta maaf secara khusus kepada publik, namun ia rasa publik tidak akan segampang itu memberikan maaf terhadap Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV itu.

Bahkan, Jamiluddin menilai polemik Arteria yang dirasa menyinggung identitas suku ini bisa berbuntut seperti sentiman masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) kepada PDIP. Sebagaimana diketahui, suara PDIP di Tanah Minang cenderung kecil bahkan tak sampai 5 persen pada 2019 silam.

Permasalahan PDIP dengan Sumbar juga sempat berlarut-larut usai tokoh-tokoh sentral PDIP seperti Ketua DPR RI Puan Maharani hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan yang acapkali menuai ketersinggungan bagi masyarakat Minang.

“Ya bisa seperti itu (Jabar seperti Sumbar). Karena kalau kita lihat juga cara komunikasi PDIP itu mereka cenderung bertahan. Artinya selalu berupaya membela diri. Selalu kalau mereka statement-nya dapat respon negatif, mereka selalu berusaha mempertahankan, kurang punya empati, dan itu membuat warga mungkin semakin jengkel,” ujar Jamiluddin. (terkini)

SANCAnews.id – Politisi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai minta maaf Arteria Dahlan kepada masyarakat Sunda belum cukup.

Menurut pria akrab kang Ace itu, Arteria harus mendapat hukum setimpal karena telah menghina bahasa Sunda.

“Minta maaf itu belum cukup, masa orang yang berbahasa Sunda minta dipecat,” kata Ace kepada wartawan, Jumat (21/1/2021).

Seharusnya, lanjut anak buah Airlangga Hartarto itu, Arteria Dahlan menghargai perbedaan dan keragaman budaya Indonesia.

“Seorang nasionalis sejati sesungguhnya orang yang menghargai keragaman suku, bahasa dan budaya bangsa,” ucapnya.

Apalagi, suku Sunda nomor dua terbesar di Indonesia ini. Karena itu, sambung kang Ace apa yang dilakukan masyarakat Sunda melaporkan politisi PDI-Perjuangan itu sudah pas

“Sudah wajar dilaporkan ke polisi, masyarakat Sunda budaya terbesar nomor dua di Indonesia,” tutur kang Ace.

Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Itu terkait pernyatannya yang meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memecat kepala kejaksaan tinggi (kajati) menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Permintaan maaf itu disampaikan Arteria usai memberikan klarifikasi di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

Dalam permintaan maaf itu hadir Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda,” ujarnya.

Arteria mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke DPP PDIP. Ia siap menerima segala sanksi buntut pernyataannya di rapat Komisi III DPR tersebut.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai kader partai saya siap menerima sanksi yang diberikan partai,” ujarnya.

Arteria mengaku telah belajar dari kasus tersebut. Ia juga berterima kasih kepada setiap kritik atas ucapannya yang telah menyinggung masyarakat Jawa Barat, terutama suku Sunda. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Gerakan Nasional 98 (GN 98) menyatakan dukungan kepada dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, yang dilaporkan oleh Jokowi Mania (JoMan) ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah kepada dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

GN 98 yang mayoritas adalah advokat menyatakan, siap berada di sisi Ubedilah dalam melawan kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebagai sesama rekan Ubedilah di angkatan 1998, KKN adalah hal sangat ditentang oleh mereka.

"Kami selaku kawan-kawan 98 yang notabenenya sebagian adalah saat ini advokat, tentunya ingin bersama-sama Ubedilah, di belakang Ubedilah, berjuang bersama-sama bahwa KKN ini sangat berbahaya," ucap anggota GN 98, Nandang Wirakusuma, di kantor DPP Arun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/1/2022).

Nandang menduga, laporan JoMan ke Polda Metro Jaya bisa saja diartikan sebagai pengalihan isu atas apa yang Ubedilah laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, dua putra Jokowi itu dilaporkan atas dugaan dalam sebuah relasi bisnis.

"Justru itu, itu yang kita antisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi, jadi kalau pun misalkan, Ubedilah itu tidak perlu dilaporkan karena memang LPSK sudah jelas jalankan aja dulu apabila tidak terbukti segala macam, tetapi apapun itu kami kawan-kawan advokat 98 hampir 100 orang lebih siap mem-backup Ubedilah," tegas dia.

Dalam konteks ini, GN 98 juga mendesak KPK untuk segera memproses laporan yang dibuat oleh Ubedilah. Pasalnya, GN 98 menilai jika KPK bekerja lamban dalam memproses laporan tersebut.

"Kami memang ingin mengatakan tegas kepada ketua KPK Firli jangan main-main dengan kasus ini jadi tolong segera ditindaklanjuti dengan cepat transparan dan segera," tutup dia.

Diketahui, seusai membuat laporan ke KPK, Ubedilah Badrun malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Jokowi Mania (JoMan).

Dalam laporan yang teregistrasi dengan Nomor: LP/B/239/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, tertanggal 14 Januari 2022, JoMan menyebut jika Ubedillah memfitnah dua putra Jokowi, Gibran dan Kaesang.

Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer mengklaim, memiliki barang bukti jika laporan Ubedillah Badrun terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK merupakan 'pesanan'. Meski, dia berdalih itu baru sekadar dugaan.

"Lah iya dong (ada bukti), kan saya bilang kami duga jangan-jangan dia (Ubedillah) dapatkan titipan," kata Ebenezer di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (14/1/2022).

Ebenezer juga mengklaim akan menunjukkan bukti tersebut. Tapi, kata dia, jika Ubedillah memintanya.

"Kalau dia tuntut buktinya, saya buktikan," katanya.

Dalam laporannya, JoMan menuding Ubedillah Badrun telah memfitnah Gibran dan Kaesang. Dia mempersangkakan Ubedillah dengan Pasal 317 KUHP.

Ebenezer menjelaskan alasan dirinya tetap melaporkan Ubedillah karena sudah terlanjur. Meski, Gibran secara pribadi tidak ingin melaporkan balik Ubedillah.

"Laporan itu kan sudah terlanjur kita laporkan, karena kita nggak enak juga kalau terus begini, semua orang akan mencontoh apa yang dilakukan Ubedillah Badrun," tutur Ebenezer. (suara)