Latest Post



SANCAnews.id – Ketua Ikatan Aktivis 98 yang juga Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer melaporkan balik dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang melaporkan Kaesang dan Gibran ke KPK atas dugaan KKN.

 

Aktvis dari Molekul Pancasila, Nicho Silalahi pun angkat suara atas dilaporkannya Ubedilah Badrun oleh Ketua Ikatan Aktivis 98.

 

Menurut Nicho Silalahi, seharusnya aktivis memang menyerang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Yang dilakukan Ubedilah Badrun sudah benar. Pelapor yang mengatasnamakan Aktivis 98 membuat malu kaum pergerakan.

 

“Di mana-mana aktivis menyerang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat,” ujar Nicho Silalahi dikutip dari akun Twitter @Nicho_Silalahi, Sabtu (15/1/2022).

 

Nicho Silalahi menjelaskan sebuah contoh, gerakan 98 dulu menumbangkan rezim Orba yang otoriter plus KKN.

 

“Rezim saat ini bahkan, sudah KKN dan membangun dinasti kekuasaan. Sialnya, ada dosen yang merawat kewarasan intelektual lo laporkan,” kata Nicho Slilalahi.

 

“Yang dilakukan Bang Ubedilah udah benar dan patut diduga anak-anak Jokowi itu terima upeti,” sambung Nicho Silalahi.

 

Di cuitan selanjutnya, Nicho meminta agar mereka yang melaporkan Ubedilah Badrun membiarkan saja KPK bekerja mengusut aliran uang yang disinyalir dari orang-orang yang ingin bisnisnya diamankan.

 

“Jangan bikin malu kaum gerakan, dong,” pungkas Nicho Silalahi.

 

Sebelumnya, Ubedilah Badrun yang sebenarnya juga Aktivis 98 melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Senin 10 Januari 2022.

 

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep resmi dilaporkan ke KPK atas dugaan maling uang rakyat alias korupsi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

KPK sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah kasus yang dilaporkan akan diproses atau tidak.(fajar)



 

SANCAnews.id – Perwakilan Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer berjanji akan mencabut laporan polisi jika terlapor Ubedilah Badrun sudah meminta maaf kepada publik.

 

Sebelumnya, Ubedilah melaporkan dua anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan korupsi pada 10 Januari 2022.

 

"Iya kami akan cabut laporannya. Ubedilah kawan saya juga, sama-sama aktivis 1998," kata Immanuel di depan Gedung SPKT Polda Metro Jaya, Kamis (14/1).

 

Ketua kelompok sukarelawan Jokowi Mania itu mengungkap alasan melaporkan Ubedilah ke polisi.

 

Dia beralasan agar tidak menjadi preseden buruk kepada masyarakat ketika seorang dosen melecehkan terhadap anak kepala negara.

 

"Kami khawatirkan jadi preseden buruk ketika seorang dosen ASN juga melakukan pelecehan terhadap anak kepala negara," kata Immanuel.

 

Menurut Immanuel mengkritik kepala negara sah-saja. Namun, tidak dibenarkan bila mengkritik pribadi atau anak presiden.

 

"Kalau mau kepala negara dia (Ubedilah) kritik kekuasaanya bukan pribadi atau anak. Itu enggak mendidik secara politik," kata Immanuel.

 

Immanuel juga merespons pernyataan Gibran yang sempat menyebut tak usah melaporkan Ubedilah ke polisi.

 

Menurut Immanuel, itu hanya permintaan Gibran, berbeda dengan dirinya.

 

"Itu permintaan Mas Gibran, kami beda. Gibran cerminan apa yang dilakukan bapaknya Jokowi. Jokowi juga begitu difitnah diam, diam dan buah jatuh enggak jauh dari pohonnya," kata Immanuel.

 

Sebelumnya, Ikatan Aktivis 98 resmi melaporkan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya pada Jumat (14/1).

 

Pelapor Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya melaporkan Ubedilah atas dugaan fitnah.

 

Laporan itu telah diterima dan  teregister dengan nomor LP/B/239/I/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, Tanggal 14 Januari 2022.

 

"Kami melaporkan Ubedilah Badrun di Pasal 317 KUHP," kata Immanuel di depan Gedung SPKT Polda Metro Jaya, Jumat (14/1). (jpnn)



 

SANCAnews.id – Aktivis politik, Babeh Aldo menanggapi tagar ‘TangkapBabeAldo’ yang digaungkan warganet usai dirinya menggelar demo di gedung Kemenkes untuk menolak mandatory vaksin anak dan menuntut pencabutan status darurat pandemi.

 

Adapun tagar ‘TangkapBabeAldo’ tersebut hingga Sabtu 15 Januari 2022, pukul 14.00 WIB masuk daftar trending topik. Sebanyak 24 ribu netizen mendesak agar Babeh Aldo ditangkap.

 

Terkait tagar yang mendesak dirinya ditangkap itu, Babeh Aldo pun mengajak netizen pengikutnya di Twitter untuk menggaungkan tagar ‘CabutDaruratPandemi’.

 

“Bisa gak nie??? #CabutDaruratPandemi #CabutDaruratPandemi,” cuit Babeh Aldo sembari menyertakan video dirinya mengajak netizen menggaungkan tagar ‘Cabut Darurat Pandemi’.

 

Dilihat dari videonya itu, awalnya Babeh Aldo menyampaikan informasi terkait kemunculan tagar yang mendesak dirinya ditangkap usai ia melakukan aksi demo menolak vaksin anak di gedung Kemenkes.

 

“Gaes, ternyata di Twitter akibat gua kemarin ke Kemenkes ternyata muncul tagar ini gaes ‘tangkap Babe Aldo’. Trending nih, sekarang 12.500 (kicauan) sampai detik video ini dibuat. Luar biasa,” kata Babeh Aldo sambil tertawa.

 

Ia pun tampak santai menanggapi tagar itu. Menurutnya, dirinya menyerahkan perjuangannya menolak mandatory vaksin anak dan pencabutan status darurat pandemi tersebut kepada Tuhan YME.

 

“Kita tunggu aja, perjuangan itu biarlah Allah yang mau melambungkan, menjatuhkan, kita ikuti aja,” ujar Babeh Aldo.

 

Akan tetapi, Babeh Aldo mengaku akan tetap meneruskan penolakannya terhadap mandatory vaksin anak dan pencabutan status darurat pandemi itu lantaran menurutnya hal yang ia perjuangkan tersebut adalah hal yang benar.

 

“Selama kita dalam kebenaran, insyaAllah kita tetap akan maju,” tegas Aldo.

 

Lebih lanjut, Babeh Aldo kemudian menyerukan pegikutnya di media sosial untuk menggaungkan tagar ‘CabutDaruratPandemi’ guna melawan tagar ‘TangkapBabeAldo’.

 

“Gua mau ajak kalian semua untuk naikin tagar Cabut Darurat Pandemi. Ayok sama-sama di retweet ini (video), kita lihat cabut darurat pandemi bisa menyalip tangkap Babeh Aldo gak,” ujarnya. (terkini)



 

SANCAnews.id – Pasca orde baru tumbang pada 1998, kondisi demokrasi semakin berganti hari semakin mengkhawatirkan. Tabiat penguasa untuk berkuasa dan menunjukkan arogansinya mulai ditampakkan dengan nyata.

 

Begitu disampaikan pentolan aktivis Malari, Hariman Siregar saat memberikan sambutan pada acara Peringatan 48 Tahun Peristiwa Malapetaka Lima Belas Februari (Malari), Sabtu (15/1). 

 

"Makin hari makin ke sini kita sudah berapa kali acara sampai puncaknya itu waktu zaman SBY kita cabut mandatnya. Saking jengkelnya begini kok akhirnya demokrasi itu paling sampai dua periode setelah itu mulai kembali penyakit lama kita, yang berkuasa itu mulai ia berkuasa gitu mulailah tekan-tekan (rakyat)," ujar Hariman.

 

Atas dasar itu, Hariman menyesalkan cara-cara penguasa dalam menekan rakyatnya sendiri. Bahkan, kata dia, sebenarnya Indonesia dewasa ini sudah dibajak oleh kekuatan modal yang makin hari makin kuat.

 

"Sehingga tadinya pemilik modal yang masih di belakang-belakang nyogok, sekarang udah duduk di pemerintah. Ini yang paling nggak saya sangka ini yang menurut saya sangat signifikan," sesalnya.

 

"Jadi mereka mereka yang duduk di pemerintahan itu bukan lagi sebenarnya mikir bagaimana sejahterakan rakyat, membuat rakyatnya itu jadi bebas dari ketakutan, bebas dari kelaparan kemiskinan, apalah semua ini atas nama rakyat, mereka itu justru tikung menikung untuk keuntungan mereka gitu. Jadi begini ini waktu zaman Pak Harto itu," pungkasnya.

 

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh nasional antara lain Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, aktivis senior Bursah Zanubi, sejumlah purnawirawan TNI dan aktivis senior seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, mahasiswa serta peserta yang lainnya. (rmol)




SANCAnews.id – Pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi lebih tepat disebut sebagai nyinyiran ketimbang serangan balik pada pelapor kasus dugaan kolusi dan nepotisme dalam pengadaan alat PCR.

 

Begitu jawaban dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jodi Mahardi yang meminta dirinya untuk sebaiknya mengawasi pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan ketimbang PCR.

 

“Ini mah bukan serang balik, melainkan ingin mengalihkan Kasus Skandal Bisnis PCR, dugaan KKN Luhut Pandjaitan,” jawabnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (14/1).

 

Menurutnya, jika memang mau disebut sebagai sebuah serangan balik, maka Luhut harus turun tangan langsung. Caranya, Luhut harus melaporkan pelapor kasus PCR, yakni Iwan Sumule.

 

“Jadi bukannya suruh awasi anggaran Kemenhan,” sambungnya.

 

Iwan Sumule justru menilai apa yang disampaikan Jodi Mahardi justru bisa membuat membuat ketidakhormonisan dalam kabinet Jokowi. Sebab baru di era Jokowi ada seorang jubir kementerian yang meminta pihak luar mengawasi kementerian lain.

 

Terlepas dari itu, ProDEM tetap berharap Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan mereka soal dugaan kolusi dan nepotisme Luhut Pandjaitan dalam bisnis PCR. Di mana ada perusahaan yang diduga kuat terafiliasi dengan Luhut, yang di satu sisi menjadi pengendali sebaran Covid-19.

 

“Kami berharap dugaan kasus KKN pejabat negara, skandal bisnis PCR Luhut tidak teralihkan dan dilupakan,” tegasnya.

 

"Apalagi, penjelasan Jubir Luhut juga tidak menepis keterlibatan Luhut dalam skandal bisnis PCR. Dan soal mendapat untung pun sudah diakui dalam penjelasan Jubir Luhut sejak awal,” tutup Iwan Sumule. (*)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.