SANCAnews.id

SANCAnews.id – Polri berencana bakal kembali mengubah warna seragam Satpam yang saat ini sangat mirip dengan seragam Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan, akibat kesamaan warna membuat masyarakat kebingungan sehingga sulit membedakan mana Satpam dan Polisi.

“Masih dalam proses pengkajian warna baju cokelat muda akan berubah menjadi warna krem,” kata Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1).

Menurutnya, Satpam merupakan profesi yang mengemban fungsi kepolisian terbatas. Sehingga, kata dia, diperlukan identitas tersendiri yang berbeda dengan Polri sebagai institusi yang membinanya.

Proses pengkajian itu, dijelaskan Ramadhan, masih dilakukan oleh pihaknya. Kemudian, warna seragam yang baru akan diperkenalkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) Satpam.

Penyesuaian seragam Satpam saat ini diatur melalui Peraturan Kepolisian No 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang diundangkan pada 5 Agustus 2020.

Merujuk pada beleid Perkap 4/2020, terdapat sejumlah penyesuaian baru bagi anggota Satpam. Misalnya, kini anggota Satpam memiliki kepangkatan berjenjang yang terbagi menjadi tiga golongan. Kemudian, terdapat batas umur bagi anggota Satpam untuk pensiun.

Selain itu juga, kini seragam personel Satpam dibuat menyerupai milik Polisi, yakni didominasi dengan warna coklat dan memiliki tanda kepangkatan. (rmol)

SANCAnews.id – Habib Zen Assegaf atau yang akrab disapa Habib Kribo tengah jadi perbincangan. Bahkan hingga muncul tagar #TangkapZeinKribo dan jadi trending topic di Twitter.

Hal itu lantaran pernyataan Habib Kribo soal Arab tidak punya kehormatan. Lewat video berdurasi 22 detik yang viral di media sosial Twitter, Habib Kribo menyebut bahwa Arab tidak memiliki kehormatan jika tidak ada Ka'bah.

"Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan," kata Habib Kribo, dilihat dari akun Twitter @Sunset_17, dilihat ERA.id, Rabu (12/1/2022).

Selain menyebut Arab tidak punya kehormatan, Habib Kribo juga mengatakan bahwa bangsa Arab tidak memiliki budaya dan melahirkan intelektual.

"Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Mana coba intelektual Islam dari Arab? Nggak Ada!" tegas Habib Kribo.

Ia juga menyebut bahwa agama Islam masih jauh dari kesempurnaa. "Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok islami lah," lanjut dia.

Video itu pun mendapat reaksi beragam dari warganet hingga mendapat 7.412 kali daan melambungkan tagar #TangkapZeinKribo.

"Tak usah nunggu tagar ini keluar, mestinya si kribo sudah ditangkap. Sudah banyak bangsa di dunia ini tahu jika pemerintah memelihara para buzzer bayaran," kata akun Twitter @saidi_sudar****.

"Yth Pak Kapolri si Kribo mohon di Tertibkan Krn akan mengganggu Hubungan Bilateral sama Negara Arab #TangkapZeinKribo," kata @Kadrun_S****.

"kribo menebarkan ujaran kebencian dan provokasi yg mengakibatkan keresahan #TangkapZeinKribo," kata @cybsq****.

"Brengsek memang manusia kribo ini....udah kaya kebo ga punya otak #TangkapZeinKribo," cuit akun @AchmadDj****

SANCAnews.id – Akhir-akhir ini di Sulsel, mulai marak terbentuk tim pemenangan sejumlah bakal calon Presiden.

Buat Mileanies24, hal itu adalah sebuah keniscayaan. Setiap orang yang punya hajat apalagi berkeinginan menjadi pemimpin nasional sangat wajar melakukan ikhtiar mencapai tujuan mereka.

Korwil Mileanies24 Sulawesi Selatan, Asri Tadda mengatakan inilah yang berbeda dengan Anies Rasyid Baswedan yang hingga saat ini belum membentuk tim pemenangan, pun tidak pernah turun melakukan konsolidasi dengan relawan yang terbentuk dimana-mana, apalagi yang namanya tim pemenangan.

Anies, kata dia, bahkan tak pernah secara terbuka menyatakan diri akan bertarung dalam Pilpres 2024. Anies masih fokus menuntaskan janjinya di DKI Jakarta.

“Dalam kondisi demikian, Anies justru mendapat dukungan luas dimana-mana. Relawan seperti cendawan tumbuh di musim hujan, hadir di seluruh pelosok tanah air. Mereka bergerak sendiri tanpa komando apalagi didanai oleh Anies. Mereka bergerak dengan kemampuan mereka sendiri,” tutur Asri Tadda di Makassar, Rabu (12/1/2022).

Mileanies24 misalnya, jelas dia, tak ada satu rupiah pun dana yang dikucurkan oleh Anies untuk seluruh pergerakan tim relawan Mileanies24.

Di Jabar, relawan Anies justru disokong oleh donatur yang tidak terlalu besar tetapi sangat ikhlas berjuang menjadikan Anies sebagai Presiden 2024 nanti.

Tanpa membentuk tim pemenangan, tanpa konsolidasi dengan tim relawan bahkan banyak yang tak pernah sekalipun bertemu langsung dengan Anies, Gubernur DKI Jakarta itu selalu berada dalam tiga besar hampir pada semua survei yang dipublikasikan.

“Hasil itu bagi Anies pasti sangat natural karena kami tahu pasti Anies tak punya keterikatan dengan lembaga survey atau konsultan politik manapun hingga hari ini,” ungkapnya.

Terbaru, survei Indikator Politik Indonesia menempatkan Anies pada urutan ketiga dengan 15,1 %.

Asri menyatakan, hal ini sesungguhnya sudah angka yang sangat baik buat Anies karena angka ini pasti tampa framing, artinya angka 15,1% sudah mentok ke bawah, tidak mungkin lagi dibawah angka itu meskipun sudah mengutak-atik margin of error.

Anies jauh lebih baik dari tokoh lain yang dibicarakan publik karena Anies sesungguhnya belum bekerja.

Anies masih fokus membangun DKI dalam sisa 9 bulan masa tugasnya. Meskipun 23 janji kampanye Anies semuanya sudah ditunaikan, namun Anies masih fokus menyempurnakan hasil-hasil karyanya bersama seluruh jajaran pemprov DKI dan warga DKI.

“Framing negatif Anies masih terus digelorakan, misalnya Anies gagal, Anies tidak kerja, Anies tidak berprestasi, Anies tidak becus hingga Anies pembohong. Namun semua framing negatif soal Anies akan dengan sendirinya terbantahkan ketika Anies nantinya menuntaskan masa jabatannya dengan segala karya yang telah dihasilkannya,” katanya.

Selanjutnya, Anies bukan orang parpol sehingga tak memiliki struktur jaringan Partai yang mensosialisasikan Anies dengan segala prestasinya.

“Karena itu, apa yang tergambar dalam elektabilitas Anies adalah pergerakan yang sifatnya organik dan pasti militan,” pungkas Asri. (fajar)

SANCAnews.id – Yusra Habib Abdul Gani, mantan personel Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengukuhkan dirinya sebagai perdana menteri (PM). Langkah itu dilakukan berbarengan dengan deklarasi Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (PNAD).

Kejadian itu berlangsung lebih dari sebulan lalu di Denmark. Di YouTube, ada salah satu video yang bertajuk Amanat 4 Desember 2021 Pm NAD|~Dr.H.Yusra Habib Abdul Gani,S.H.

Namun, Jakarta memilih tak merespons isu tersebut. Ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (11/1), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah juga tak berbicara banyak. Dia bakal lebih dulu mengonfirmasikan hal tersebut ke KBRI di Denmark.

Kendati begitu, Faizasyah menegaskan, konflik Aceh sudah selesai secara damai lewat Kesepakatan Helsinki yang diteken pada 15 Agustus 2005.

Bahkan, banyak tokoh yang pernah tergabung dalam GAM pada masa lalu yang kini mengelola administrasi Aceh.

Jawa Pos berusaha mengontak Yusra, Ketua Majelis GAM Musanna Tiro di Amerika Serikat, dan Ketua Acheh-Sumatra National Liberation Front Arif Fadilah di Jerman. Musanna dan Arif merespons, tetapi Yusra belum membalas sampai tadi malam. ”Insya Allah tidak melebihi seminggu (jawaban atas daftar pertanyaan yang dikirim Jawa Pos, Red),” kata Musanna melalui e-mail.

Arif menyanggupi, tetapi meminta waktu pada akhir pekan. ”Karena perbedaan waktu sekitar 6 jam dan aktivitas saya yang padat, sebaiknya kita ambil waktu di akhir pekan sehingga lebih nyaman kita berbicara, bagaimana?” tulisnya melalui e-mail.

Al Chaidar menyatakan, ada sejumlah kelompok yang tidak puas dengan perjalanan hasil Kesepakatan Helsinki dan Undang-Undang 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bukan hanya itu, ada juga video pelatihan militer TAM yang beredar di media sosial sejak tahun lalu. Al Chaidar menduga pelatihan militer tersebut dilakukan di wilayah hutan di Aceh Utara. ”Ada yang sedang mengumpulkan kekuatan karena tidak puas dengan pelaksanaan Kesepakatan Helsinki,” tegasnya.

Dimintai konfirmasi secara terpisah, Winardy membantah bahwa penembakan terhadap Kapten Inf Abdul Majid itu terkait dengan TAM. ”Saya sampaikan tidak terkait kelompok tertentu, GAM. Pelaku bekerja sebagai petani dan tukang cukur,” jelasnya kepada Jawa Pos kemarin.

Ketiga tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan atau perampokan dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana. ”Pasal berlapis,” jelasnya.

Berdasar informasi yang didapat, Al Chaidar menyebut deklarasi di Denmark dilakukan di hadapan 13 anggota kongres atau ulee wilayah dan qadhi negara. ”Surat diplomatik telah dikirimkan ke beberapa negara. Kabinet PNAD juga telah terbentuk,” ungkapnya. (fajar)

SANCAnews.id – Saksi ahli Dian Adriawan DG Tawang memberi kesaksian di persidangan kasus pembunuhan 4 laskar FPI di dalam mobil polisi. Keempat laskar FPI ini merupakan korban pembunuhan aparat.

Saksi ahli ini menilai empat anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di dalam kendaraan milik aparat merupakan pembunuhan oleh polisi.

Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Dian Adriawan DG Tawang menilai empat anggota Front Pembela Islam (FPI) yang tewas di dalam kendaraan milik aparat merupakan pembunuhan.

Penilaian itu disampaikan Dian saat memberi keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.

Dian menjelaskan perbuatan membunuh itu ditandai setidaknya oleh dua faktor.

Pertama ada korban tewas dan kedua posisi tidak seimbang antara pelaku dan korban.

Terkait poin kedua, dia menyampaikan pelaku merupakan pihak yang punya kemampuan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

Misalnya, memiliki senjata, sementara korban tidak memegang senjata dan tidak mampu membela diri.

“Dengan adanya orang mati berarti ada perbuatan membunuh. Dalam hal ini yang diduga sebagai pelaku itu memegang senjata, sedangkan yang jadi korban tidak memegang senjata,” kata Dian saat menjawab pertanyaan Jaksa Zet Tadung Allo di persidangan.

Dalam persidangan, Zet membacakan fakta-fakta pada berita acara pemeriksaan (BAP), antara lain empat anggota FPI itu telah digeledah dan dilucuti oleh polisi sebelum mereka masuk ke dalam kendaraan untuk dibawa ke Polda Metro Jaya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan senjata tajam, senjata api, dan butir peluru dari anggota FPI tersebut.

“Artinya, empat anggota FPI itu tidak bersenjata saat berada di dalam mobil yang dikendarai petugas, sementara tiga polisi yang berada dalam kendaraan seluruhnya bersenjata lengkap,” kata Jaksa Zet.

Tiga polisi yang berada dalam kendaraan, yaitu Brigadir Polisi Satu (Briptu) Fikri Ramadhan, Inspektur Polisi Dua (Ipda) Mohammad Yusmin Ohorella, dan mendiang Ipda Elwira Priadi.

Meski demikian, dia menilai hanya satu terdakwa yang bertanggung jawab atas kematian empat korban, yaitu Briptu Fikri Ramadhan.

Pelaku penembakan lainnya, Ipda Elwira Priadi, sempat ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, dia meninggal dunia sebelum kasusnya masuk tahapan persidangan. Terdakwa lainnya, Ipda Mohammad Yusmin Ohorella dapat disebut melakukan pembantuan.

Dalam istilah hukum, yang juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan, pembantuan merupakan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa pidana, tetapi itu tidak menentukan akhir suatu peristiwa.

Yusmin, menurut Dian, dianggap melakukan pembantuan karena pada saat kejadian dia mengendarai kendaraan yang menjadi lokasi penembakan.

Dalam persidangan yang sama, Dian menerangkan adanya posisi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban menjadi penentu suatu peristiwa yang dapat disebut sebagai pembunuhan.

“Kalau berimbang itu bisa dikatakan sebagai pembelaan diri, tetapi kalau kondisinya sebaliknya tidak masuk dalam kategori itu,” imbuh Dian.

Penuntut umum menghadirkan tujuh ahli pada sidang pembunuhan sewenang-wenang (unlawful killing) terhadap enam anggota FPI pada 2020.

Tujuh ahli yang dihadirkan oleh jaksa pada persidangan, Selasa, yaitu dua ahli senjata dari PT Pindad, satu ahli peluru/amunisi dari PT Pindad, satu ahli bahasa, satu ahli digital forensik, dan dua ahli hukum pidana. (pojoksatu)