SANCAnews.id

SANCAnews.id – Politikus PDIP, Ruhut Sitompul ikut bersuara terkait pelaporan yang dilakukan Ubedillah Badrun, Dosen UNJ.

Ubedillah melaporkan dua anak Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK.

Keduanya dilaporkan atas dugaan KKN terhadap relasi bisnis diduga terlibat pembakaran hutan.

Menanggapi hal tersebut, Ruhut meminta kepada KPK dan Kepolisian untuk tegas. Jika pelapor tidak menunjukan barang bukti yang benar maka harus di penjara selama 7 tahun.

“KPK dan Kepolisian aku mohon siapapun yang melaporkan seseorang contohnya Mas Gibran, Mas Kaesang, Pak Ahok dan Mas Ganjar telah melakukan korupsi hanya katanya, faktanya bohong tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang benar dapat dihukum Pidana dengan ancamannya 7 tahun penjara,” ucap Ruhut pada laman twitter pribadinya, Rabu (12/1/2022).

Laporan tertanggal 10 Januari 2022 itu disampaikan Ubedillah ke Unit Pengaduan Masyarakat KPK. Dia membawa dokumen yang memaparkan dugaan KKN tersebut. (fajar)

SANCAnews.id – Kepolisian Resor Depok akan melakukan pemanggilan terhadap admin akun Twitter resmi Pemkot Depok. Pemanggilan tersebut buntut dari akun resmi Pemkot Depok yang me-retweet atau mempublikasi ulang pesan berisi ajakan mencari keluarga pelaku penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek.

Kasat Reskrim Polres Depok, AKBP Yogen Heros mengatakan pihaknya telah mendalami kasus tersebut dan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap admin akun Twitter resmi Pemkot Depok tersebut.

"Kami sudah monitor dan menindak lanjuti. Rencananya kami akan panggil admin untuk dimintai keterangan," ujar Yogen seperti dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (11/1/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan, telah menonaktifkan admin akun Twitter Pemkot Depok yang telah me-retweet pesan tersebut.

"Saat ini (admin akun Twitter) sudah dinonaktifkan sementara. Adminnya ditarik langsung," ujar Manto.

Usai insiden retweet tersebut, Diskominfo telah melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu siapa pelaku yang melakukannya.

Menurutnya, Pemkot Depok hanya memiliki satu orang admin yang memegang akun Twitter resmi Pemkot Depok.

"Admin hanya satu. Tidak boleh orang lain tahu selain adminnya sendiri. Untuk menjaga hal-hal terjadi seperti ini. Ini baru pertama terjadi, tidak ada masalah seperti ini sebelumnya," tuturnya.

Sebagai informasi, akun Twitter resmi Pemkot Depok me-retweet informasi mengenai kasus penembakan enam anggota FPI beberapa waktu lalu.

Dalam pesan yang di-retweet akun Pemkot Depok, tampak foto salah satu polisi penembak yakni Ipda Muhammad Yasmin Ohorella.

"Sebarkan... Cari info tentang keluarganya," tulis pesan yang di-retweet oleh akun resmi Pemkot Depok. **

SANCAnews.id – Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) turut menanggapi terkait pernyataan Megawati yang menyebutkan bahwa masyarakat Sumatera Barat hari ini berbeda, sepi, dan tidak terlihat lagi tradisi bermufakatnya.

Ketua LKAAM Fauzi Bahar mengatakan pernyataan Megawati terhadap Sumatera Barat bukanlah hal yang pertama. Dari satu sisi, dia meminta masyarakat tidak terprovokasi.

"Kita jadikan saja cambuk untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan menanggapinya dengan rasa marah," kata kepada Langkan, Selasa 11 Januari 2022.

Ia menyebut bahwa penilaian Megawati tersebut tidak usah diributkan, karena sejatinya masyarakat Sumatera Barat itu sangat solid dan cinta akan negerinya sendiri.

"Kita tanggapi saja dengan positif, lihat saja lah perantau Minang ini, saya yakin mereka itu sangat cinta akan kampung halamannya," ujar Fauzi.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini LKAAM akan mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur serta pejabat di daerah, gunanya untuk membahas kurikulum budaya Minangkabau dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah.

Tujuan membahas itu, agar generasi di Sumatera Barat ini memiliki pengetahuan tentang Minangkabau. Dengan adanya pengetahuan, mak masyarakat Sumatera Barat tidak lagi bisa dipecah belah oleh ucapan yang menjelek-jelekkan Sumatera Barat.

"Jika ia (Megawati) berbicara seperti itu biarkan saja, itu kan penilaian dia, jadikan saja itu sebagai cambuk dan otokritik untuk menjadi lebih sukses lagi," pungkas Mantan Wali Kota Padang itu.

Sebelumnya, Megawati kembali sindir masyarakat Sumatera Barat saat penyampaian pidato Hut KE-49 PDI Perjuangan pada Senin 10 Januari 2022.

Pidato yang menyindir Sumbar tersebut disampaikan secara live di kanal youtube resmi PDI Perjuangan pada menit ke 1:44:54 hingga 1:45:47.

Megawati mempertanyakan kenapa Sumatera Barat saat ini tidak lagi memiliki tradisi mufakat dan ninik mamak lagi, ia menilai masyarakat Sumbar sepi dan tidak seperti dulu.

"Pertanyaan saya, kan kita sebetulnya berbeda ya, artinya Bhineka Tunggal Ika, tapi sebetulnya kita punya tradisi ninik mamak lho," ucapnya sembari membaca teks pidato.

Megawati juga sempat curhat, pernah diskusi dengan Buya Syafii Maarif mengenai masyarakat Sumbar ini, ia menyebut jika Sumbar yang ia kenal dahulu seakan tidak ada lagi, sudah berubah jauh.

"Saya sering bicara dengan Buya Syafii Maarif karena beliau juga di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya tanya kenapa sih Sumatera Barat kembali berubah ya Buya? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh ninik mamak itu," ungkapnya. (kumparan)

SANCAnews.id – Publik di Tanah Air digemparkan dengan aksi seorang dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang laporkan dua anak presiden Jokowi ke KPK.

Ubedilah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep lantaran terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan dugaan korupsi.

Menurut Ubedilah, Gibran dan Kaesang ikut terseret dalam TPPU dan KKN dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan.

Di mana, perusahaan berinisial PT SM itu kata Ubedilah Badrun jadi tersangka pembakaran hutan.

Terkait aksi keberanian Ubedilah melaporkan dua anak presiden ke KPK, pengamat politik Rocky Gerung pun angkat suara.

Kata Rocky, Ubedilah sukses mewakili kegelisahan publik tentang status dari keluarga presiden sebenarnya. Apalagi yang melaporkannya adalah seorang doktor di bidang sosiologi, sehingga dia dinilai sangat paham tentang etika publik.

Baca Juga: Bikin Tofa buka suara, Habib Kribo: Arab tidak punya kehormatan kalau nggak ada Ka'bah, jangan sok islami!

"Kalau yang melaporkan itu adalah LSM, atau kelompok tertentu, itu pasti dianggap dendam atau sinis. Tetapi, Ubed ini doktor," kata Rocky di saluran Youtube-nya dikutip Hops.ID, Selasa 11 Januari 2022.

Rocky sendiri sebenarnya bisa menduga konsekuensi yang harus diterima Ubedilah atas tindakannya pada Gibran dan Kaesang ke KPK. Di antaranya adalah pemecatan dari statusnya saat ini.

"Mungkin dia dipecat, tapi dia akan buka kotak pandora kalau negeri ini disiksa oligarkis, dan masuk ke dalam ranah nepotisme. Dia paham ini adalah tugasnya yang enggan diambil oleh pihak lain dan harus diterima dengan konsekuensi berat," kata Rocky.

Sikap Ubed sendiri, bagi Rocky, seolah menjawab rasa penasaran publik yang bertanya-tanya tentang akumulasi harta dua anak presiden RI. Apalagi skala bisnis dua anak presiden Jokowi belakangan sangat mencengangkan.

"Yang dulunya cuma kuliner, lalu mulai main saham, terus banyak akuisisi, sampai jadi pemain utama di pasar modal. Tentu ini menimbulkan kecurigaan banyak orang. Dan Ubed telah melakukan kritik metodologis, dia benar dengan cara melaporkan ke KPK," katanya.

Seharusnya, sikap banyak dosen bisa meniru apa yang dilakukan Ubedilah Badrun dalam banyak hal. Bukan mencari aman dan tak mau ambil risiko dengan menutup kebenaran.

"Ubed itu teman saya, dia terlibat dalam peristiwa politik, dulu dia Ketua BEM di UNJ. Dia pasti memandang kenapa reformasi kian memburuk, itu karena permainan nepotisme, di mana anak presiden masuk ke dalam lingkaran itu. Padahal reformasi itu janjinya hilangkan nepotisme," kata Rocky.

Dengan segala penuh kebanggaan, Rocky pun mengapresiasi keberanian Ubedilah Badrun atas laporan dua anak presiden Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep ke KPK. "Siap-siap kita dipimpin oleh Ubed untuk membersihkan negeri ini, karena akan dia bersihkan dengan intelektual," katanya. (hops)

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia tak sepenuhnya salah terkait pernyataannya soal Pemilu 2024.

Menurut Mahfud, Bahlil hanya menyampaikan pandangan di lingkungan pengusaha. Menurut dia, yang disampaikan Bahlil hanya sebagai aspirasi dari kelompok tertentu dan bukan keputusan pemerintah.

"Sikap Pemerintah sendiri sudah jelas disampaikan baik kepada publik maupun kepada KPU dan DPR. Presiden juga sudah berbicara langsung kepada KPU. Sesuai dengan ketentuan UU, Presiden sudah mengajukan tanggal Pemilu pada pertengahan Mei 2024. DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silahkan saja segera diputuskan," kata Mahfud kepada wartawan pada Selasa (11/1/2022). 

"Yg dilontarkan Pak Bahlil tidak salah karena hanya menyembulkan wacana yg memang ada, bukan mengumumkan kebijkan Pemerintah," tambah dia. Dia pun menegaskan pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membahas pemilihan presiden (Pilpres) dari sudut pandang pengusaha.

Sebelum itu, ia terlebih dahulu mengaku kalau stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya, Senin (10/1/2022).

Hal itu disampaikan Bahlil, saat menjadi narasumber dalam diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021.

Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada empat bulan terakhir, yang mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei.

"Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?" katanya.

Dari sisi investasi, menyusul membaiknya persepsi global terhadap Indonesia di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, maka pemerintah harus menjaga hal tersebut.

Salah satunya, dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen COVID-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia.

Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat, akan memberatkan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu.

Ia juga optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. (era)