SANCAnews.id

SANCAnews – Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari kabar yang menyebut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (Sekjen PDIP), Hasto Kristiyanto diminta ikut mencari buronan korupsi Harun Masiku setelah dirinya menyindir Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Rocky Gerung menyebut PDIP tengah mengalami frustasi sehingga kader partainya sampai menyinggung petinggi Partai Demokrat tersebut.

Mengomentari sindiran Hasto, Rocky Gerung mengungkit prahara Moeldoko dan Partai Demokrat yang sempat ribut belum lama ini karena adanya aksi perebutan kekuasaan.

Hal tersebut diuraikan oleh Rocky Gerung dalam video berjudul "JOKOWI PETUGAS PARTAI PDIP YANG DIASUH OLIGARKI" yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Minggu (30/5/2021).

Rocky Gerung membandingkan kondisi antara Partai Demokrat dengan PDIP menurut pandangannya yang kini tampaknya bertolak belakang.

Dia menyebut sejak polemik Moeldoko, PDIP malah mengalami frutasi, sementara Partai Demokrat tampak euforia.

"Kesan saya PDIP sedang mengalami frustasi karena psikologi terganggu dan Demokrat justru lagi euforia karena sejak Moeldoko bikin panggung, justru panggung malah dipakai SBY, AHY, Andi Arief, Rachland Nashidik. Benar terpancing, dan pancingan itu berakibat," ucapnya seperti dikutip Suara.com.

Bahkan menurut Rocky Gerung, apabila Pemilu (Pemilihan Umum) dilakukan sekarang, bisa jadi PDIP justru kalah dari Partai Demokrat.

"Kalau Pemilu sekarang, demokrat jauh di atas PDIP karena PDIP akan ditawan madam bansos. Kalau bapak bansos sudah selesai puluhan tahun lalu dan SBY sudah perlihatkan dia menang dari PDIP," kata dia.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyinggung upaya kaderisasi Partai Demokrat yang diketahui kemungkinan akan mengajukan sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Rocky Gerung, AHY berkeliling Indonesia tanpa bimbingan karena dirinya sudah tumbuh dan bisa bergerak tanpa SBY lagi.

"Ini soal kader. Sekarang demokrat menyiapkan kadernya yang namanya AHY. Dinasti pasti karena keluarga, tapi ukurannya punya akal atau enggak," tutur Rocky Gerung.

"AHY mutar-mutar Indonesia, tanpa bimbingan ayah dia sudah tumbuh. Ujian AHY terakhir sudah, mengalahkan Moeldoko," sambungnya.

Menyoal PDIP, Rocky Gerung justru merasa sebaliknya. Dia menilai masih ada polemik antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.

Menurut Rocky Gerung, Puan Maharani mengalahkan sesama kader PDIP saja belum bisa, apalagi mengalahkan lawan politik di luar.

"Puan mengalahkan Ganjar Pranowo di dalam pun belum bisa, apalagi di luar. Psikologi yang bolong mau ditempel oleh Hasto jadi ngoceh," katanya menandasi. []

SANCAnews – Polemik di lembaga antirasuah terus berlanjut, baru-baru ini tagar #gantiketuakpk ramai di twitter.

Netizen beramai-ramai menyuarakan kegelisahannya mengenai kondisi KPK saat ini. Mereka mendesak Ketua KPK, Firli Bahuri diganti atau dicopot dari jabatannya.

Akun twitter @AlghifAqsa, menyatakan bahwa Ketua KPK harus diganti karena banyak dosa.

"Ketua KPK emang harus diganti, terlalu banyak dosanya," tulisnya dalam twitter, seperti dilihat pada Minggu, 30 Mei 2021.

"Banyak kasus mandek karena dihalangi oleh pimpinan sehingga pegawai KPK sering protes. Yang protes inilah yang 'Masuk Kotak' dicap taliban," cuitnya.

Tak hanya itu, netizen juga membagikan poster berisikan rekam jejak Giri Suprapdiono, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, termasuk pegawai yang dinonaktifkan.

Seperti dilihat pada Minggu, 30 Mei 2021, akun @BossTemlen membagikan poster tersebut dan mengajak para nerizen untuk memfollow akun twitter @girisuprapdiono.

"Silakan follow masif akun @girisuprapdiono #gantiketuakpk," tulisnya.

Selain itu, netizen lainnya, Maudy Asmara juga membagikan poster yang sama.

"Sungguh ironis ya. Ternyata pak Giri Suprapdiono kerap mengajar Wawasan Kebangsaan di sejumlah lembaga pendidikan bagi para pejabat. Beliau tidak lulus TWK KPK," tulisnya dalam akun twitter @Mdy_Asmara1701.

Sebelumnya, netizen @NephiLaxmus menyarankan agar Ketua KPK adu debat TWK dengan Giri Suprapdiono untuk membuktikan siapa yang lebih mumpuni.

"Bagaimana jika Firli vs Giri diadu one-on-one debat dan pamer track record soal Wawasan Kebangsaan di forum terbuka? @MataNajwa bisa fasilitasi," tulisnya, seperti dilihat Minggu, 30 Mei 2021.

Saran tersebut ditanggapi oleh mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah.

"Pak @girisuprapdiono bersedia?" Cuitnya dalam twitter @febridiansyah, seperti dilihat Minggu, 30 Mei 2021.

Sontak, Giri Suprapdiono menanggapi serius dengan menerima tantangan tersebut.

"Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?" ujarnya melalui twitter, seperti dilihat Minggu, 30 Mei 2021.[]

SANCAnews – Berikut profil dan sepak terjang Giri Suprapdiono, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk dalam daftar 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Giri yang telah mengabdi di KPK selama 16 tahun ini mengaku heran saat dirinya dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pasalnya, Giri adalah pengajar wawasan kebangsaan yang rutin menjadi narasumber di berbagai sekolah, kampus hingga lembaga negara.

Untuk itu, sejak awal ia menyatakan bahwa asesmen sebagai syarat alih status menjadi ASN ini dipenuhi kejanggalan.

Terlebih, sebagian besar dari pegawai yang tak lolos TWK tengah menangani kasus-kasus korupsi yang besar.

Lantas, siapakah sosok Giri dan bagaimana sepak terjangnya?

Berikut Tribunnews.com rangkum sosok Giri Suprapdiono yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Sudah 16 Tahun Mengabdi di KPK

Giri lahir di Ponorogo pada tanggal 9 Juli 1974. Giri pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK.

Giri juga pernah menjadi Direktur Gratifikasi. Sebelum meniti karier di KPK, Giri pernah menjadi National Management Concultant di BAPENAS-UNDP.

Dalam dunia akademik, Giri mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1999.

Setelahnya, gelar master ia peroleh dari University of Roterdam pada 2001 dengan jurusan International Institute to Social Studies-Erasmus.

Kini, karir Giri di KPK sudah memasuki tahun ke-16. Karena itu, ketika dinyatakan tidak lulus TWK, dia mengaku heran. Dia pun meyakini ke-75 nama termasuk dirinya sudah tidak diinginkan lagi berada di KPK.

"Saya berkeyakinan hasil tes itu tidak signifikan dan kami-kami ini memang tidak diinginkan melanjutkan pemberantasan korupsi di negeri ini," kata Giri, dalam acara Polemik Trijaya, Sabtu (8/5/2021), dilansir Tribunnews.

2. Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Mendapat Penghargaan

Sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK, Giri pernah mencatatnya prestasi membanggakan.

Pada Desember 2020, dia mendapat penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai peserta diklat tim terbaik bersama direktur seluruh lembaga.

"Saya mendapat Makarti Bhakti Nagari Award Desember 2020 tapi Maret 2021 saya dinyatakan tidak lulus (TWK)," kata Giri.

Senada dengan Giri, mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah juga membenarkan kabar penghargaan yang diraihnya.

Dalam sebuah cuitan pada 11 Mei lalu, Febri menjamin, sosok Giri adalah satu dari beberapa pegawai KPK yang berintregitas.

Bahkan, tidak hanya meraih penghargaan, Febri mengakui, Giri adalah pengajar dan sering menjadi narasumber tentang wawasan kebangsaan dan antikorupsi di berbagai institusi.

Di antaranya di Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Pimpinan (Sespim) Polri, serta di Badan Intelijen Negara (BIN) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

"@girisuprapdiono, mengabdi di KPK sejak 2005. Menerima sjumlah Penghargaan. Menjadi narasumber ttg wawasan kebangsaan & Antikorupsi di: SESKOAD, Lemhanas, sespim Polri dan Intelstrat BIN & ITB.

Skrg ia trancam disingkirkan dari KPK krn Tes Wawasan Kebangsaan kontroversial," kata Febri, dalam cuitannya.

3. Pernah Mengikuti Seleksi Pimpinan KPK Dua Kali

Saat menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.

Ini kali kedua Giri mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Pada 2014, Giri mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dan masuk 19 besar. Namun, saat itu ia tak terpilih. Kendati demikian, Giri tak patah arang. Sebab, kata dia, pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu menjadi kewajiban setiap warga negara.

"Pada dasarnya sebagai inisiatif dan kewajiban warga negara, jadi saya sudah gabung di KPK sejak 2005, sudah 14 tahun. Saya pikir sudah saatnya mencoba kembali," ujar Giri di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2019).

4. Giri Menilai Pertanyaan TWK Sudah Keterlaluan

Giri Suprapdiono menilai pertanyaan-pertanyaan seputar isu sensitif dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sangat keterlaluan.

Giri sendiri mengetahui itu dari rekan-rekan yang saling bercerita soal pertanyaan tersebut.

"Yang membuat hati saya bergejolak adalah misalkan apakah Anda bersedia mencopot jilbab, itu menurut saya keterlaluan. Kemudian tidak bersedia, lalu Anda egois dong, tidak memikirkan negara. Ini keterlaluan menurut saya," kata Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Giri juga mengaku dapat info soal pertanyaan seputar kawin-cerai atau bahkan menikah-belum menikah, hingga ke seputaran ucapan natal kepada yang merayakan.

"Kebetulan yang ditanya keluarganya juga campuran, pluralisme. Jadi aman," tambahnya.

Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan itu tidak selayaknya tidak ditanyakan, "Ini kan tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau kecintaan kepada republik ini, kenapa dipertanyakan lagi. Kita menyelamatkan republik ini dari korupsi, kenapa dipertanyakan lagi?" tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya mengaku penasaran indikator apa yang membuat dirinya gagal dalam TWK.

Pasalnya, berkaca pada tes-tes yang lain seperti Tes Capim KPK hingga tes deputi, Giri mengaku selalu lolos.

"Saya pengin tahu juga dibuka kepada publik apa indikator ketidaklolosan tersebut," katanya.

5. Akui Siap Diadu Debat tentang Wawasan Kebangsaan dengan Firli Bahuri

Giri Suprapdiono mengaku siap menerima tantangan debat terbuka mengenai wawasan kebangsaan dengan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Adapun, tantangan tersebut dilontarkan oleh akun Twitter @Nephilaxmus pada Sabtu (29/5/2021) malam.

Kemudian, melalui akun Twitter-nya, mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menanyakan kesediaan Giri menerima tantangan tersebut.

Giri pun mengaku siap dan menerima tantangan tersebut. Bahkan, ia memberikan ide bagi yang kalah untuk mundur dari jabatannya.

"Dengan senang hati. Syaratnya kalau kalah, Mundur dan meletakkan jabatan. Bisa gitu gak?" tulis Giri melalui akun Twitter-nya.

Menanggapi Giri, Febri pun menyambut dengan baik adanya tantangan debat tersebut. Sebab, menurut Giri, debat tersebut perlu diwujudkan dalam forum terbuka agar publik mengetahui siapa yang lebih paham soal wawasan kebangsaan.

"Menyambut ide debat tentang Wawasan Kebangsaan antara salah 1 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK dengan Ketua KPK, respon @girisuprapdiono ini perlu diwujudkan dlm sebuah forum.

Agar kita paham siapa yang paham dan bagaimana wawasan kebangsaan," tulis Febri. (glc)

SANCAnews – Peluang calon jamaah haji Indonesia untuk menunaikan ibadah haji tahun ini masih menyisakan tanda tanya.

Ketidakpastian itu semakin dipertanyakan, setelah Pemerintah Arab Saudi mengumumkan hanya akan membuka akses masuk terbatas ke wilayahnya bagi 11 negara, terhitung mulai hari Minggu (30/5).

Negara tersebut antara lain, Uni Arab Emirat (UAE), Jerman, Amerika, Irlandia, Italia, Portugal, Inggris, Swedia, Swiss, Perancis, dan Jepang. 

Kesebelas negara ini diizinkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi atas dasar pertimbangan keberhasilan pemerintah mereka dalam menjaga stabilitas situasi epidemik dan efektifitas mereka dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di masing-masing negara.

Menanggapi kabar tersebut, anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf,  mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melihat situasi ini secara serius.

“Dinamika terbaru menuntut pemerintah Indonesia supaya lebih sungguh-sungguh dalam mengambil sejumlah langkah strategis terkait persiapan haji,” ujar Bukhori kepada wartawan, Minggu (30/5).

Di sisi lain, politisi PKS ini menyayangkan keputusan Pemerintah Arab Saudi yang tidak memasukan  Indonesia dalam daftar negara yang diberikan akses masuk oleh Kerajaan.

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan lemahnya upaya diplomasi haji pemerintah Indonesia untuk meyakinkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Padahal, keputusan keberangkatan haji mutlak memerlukan intervensi pemerintah.

“Pada prinsipnya, kami menghormati keputusan KSA (Kingdom of Saudi Arabia), yang kami yakini sebagai ijtihad demi keselamatan jemaah haji. Sementara di sisi lain, kondisi terbaru ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah Indonesia sebab hingga saat ini KSA belum mencabut Indonesia dalam daftar tunda (suspended list),” jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Bukhori, dibutuhkan sejumlah langkah ekstra dan serius bagi pemerintah Indonesia sebagai pemenuhan tanggung jawab negara terhadap kesiapan haji ini.  

“Kualitas diplomasi harus ditingkatkan supaya segera diperoleh kepastian haji bagi jamaah asal Indonesia. Saya memahami suasana batin mereka saat ini, yang kembali terkatung-katung akibat keputusan ini," pungkasnya. (glc)

SANCAnews – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menjadi sorotan publik usai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono menyebut DKI Jakarta mendapat nilai E penanganan pandemi.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengaku paham bahwa menteri dan wamen merupakan jabatan politik yang diberikan penguasa kepada seseorang.

Namun begitu, sambung Adhie, pemberian yang didapat bukan lantas membuat menteri dan wamen turut cawe-cawe di perpolitikan dalam negeri. Seperti misalnya menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini namanya melambung dan berpotensi mengalahkan dominasi nama-nama lama di Pilpres 2024.

“Menteri dan wakil menteri itu memang jabatan politik. Maksudnya ngatur policy secara (arah) politik pemenang pemilu. Bukan jadi bagian penghancur lawan politik penguasa,” tegas mantan Jurubicara Presiden keempat RI Gus Dur itu kepada wartawan, Minggu (30/5).

Adhie menekankan bahwa menteri dan wamen harus mengabdikan diri untuk melayani seluruh rakyat. Bukan berpolitik praktis dan menyudutkan orang perorang.

“Manteri dan wamen tidak boleh rangkap jabatan jadi BuzzeRp nge-prank lawan karena harus layani seluruh rakyat,” sambungnya.

Atas kasus penilaian DKI Jakarta itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sudah menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat. (rmol)