SANCAnews.id

SANCAnews – Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mendaftarkan gugatan terhadap 10 orang yang terlibat dan mengorganisir Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat siang (12/3).

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi (TPD) telah resmi mendaftarkan gugatan ke PN Jakpus.

“Alhamdulillah tadi kami sudah selesai mengajukan gugatan, untuk pendaftarannya sudah terjadi, sudah selesai melalui online ya," ujar Herzaky kepada wartawan di PN Jakpus, Jumat siang (12/3).

Herzaky pun menyebut, 13 orang tim hukum yang tergabung dalam TPD juga ada yang berasal dari DPP Demokrat, yaitu Menhob, Muhajir, Rony E. Hutahaean, dan Yandri Sudarso.

Sementara sisanya, berasal dari kalangan aktif, pakar hukum, pengacara dan lainnya. Yaitu, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW), Abdul Fickar Hadjar, Aura Akhman, Donal Fariz, Iskandar Sonhadji, Budi Setyanto, Boedhi Wijardjo, Diana Fauziah, dan Reinhard R. Silaban.

Sementara itu, Ketua TPD Bambang Widjojanto mengatakan pendaftaran gugatan telah teregistrasi dengan nomor tiket 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst, "Pokok gugatannya perbuatan melawan hukum," kata BW.

BW mengatakan, pihak yang menjadi tergugat sebanyak 10 orang, "Ada beberapa orang, sebagian besar mereka adalah yang terlibat di dalam kongres, yang mengorganisir Kongres dan kami menduga dia adalah orang yang patut bertanggung jawab terhadap brutalitas demokrasi melalui Kongres KLB," tegas BW.

BW pun tidak membeberkan seluruhnya pihak-pihak yang menjadi tergugat, "Yang pasti Jhonny Allen, Darmizal," singkat BW. (rmol)

SANCAnews – Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengatakan keberadaan kliennya di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal (Rutan Bareskrim) Polri membuat suasana di sana seperti di pesantren.

Menurut Aziz Yanuar, masjid rutan menjadi makmur karena diisi berbagai ibadah seperti salat berjemaah hingga zikir.

"Suasana seperti pesantren. Masjid setiap hari makmur dengan salat berjemaah, zikir, pengajian, buka puasa Daud bersama, hingga dhuha, dan tahajud-nya," kata Aziz kepada JPNN.com, Jumat (12/3).

Aziz menambahkan Habib Rizieq juga menugaskan beberapa warga binaan yang dipindah ke lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah untuk memakmurkan masjid di lapas dengan ibadah dan pengajian.

“Sambil dibekali kitab Al-Munajat yang berisi aneka zikir, doa, hizib, dan selawat,” ujarnya.

Aziz menambahkan Habib Rizieq, KH Shobri Lubis, Habib Hanif Alatas dan lainnya aktif berdakwah dan mengajarkan berbagai ilmu agama untuk para tahanan lainnya.

"Inilah agenda revolusi akhlak yang sedang digelorakan Habib Rizieq dan kawan-kawan untuk menghijrahkan umat dari maksiat kepada taat," katanya.

Oleh karena itu, Aziz menegaskan jeruji besi tidak menjadi penghalang bagi perjuangan Habib Rizieq dan kawan-kawan.

Sebab, Habib Rizieq dan kawan-kawan di dalam Rutan Bareskrim membuktikan secara langsung praktik revolusi akhlak.

"Revolusi akhlak adalah solusi terbaik bagi masalah bangsa dan negara," katanya.

Azis Yanuar pun bersyukur sejauh ini kondisi Habib Rizieq dalam keadaan sehat walafiat, "Alhamdulillah (Habib Rizieq) sehat," tegasnya.  []

SANCAnews – Pemerintah terkesan menikmati kisruh atas pencaplokan Partai Demokrat yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Pengamat politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam menganalisa sudah 1,5 bulan Joko Widodo tidak bersikap sejak Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap upaya gerakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat.

Kata Umam, pemerintah nampak lambat mengambil sikap dan menikmati kisruh yang terjadi di partai berlambang Mercy.

"Hampir 2 minggu pasca KLB, pemerintah juga memilih diam. Itu mengindikasikan bahwa pemerintah menikmati kisruh di Partai Demorkat," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).

Dalam pandangan Umam, jika memang pemerintah tidak mendalangi Moeldoko mencaplok Demokrat, seharusnya Joko Widodo segera bersikap dengan mencopot dari jabatan KSP.

Mengingat, langkah politik Moeldoko menentukan nama baik dan kredibilitas pemerintahan Jokowi.

"Pemerintah harus cepat bersikap untu memberhentikan Moeldoko dari posisi KSP dan bersikap tegas terhadap politik dagelan yang dipraktikkan Moeldoko Cs. Untuk kebaikan nama baik dan kredibilitas pemerintah," demikian kata Umam. []

SANCAnews – Moeldoko dan para penggagas pencaplokan Partai Demokrat tidak segera melaporkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) abal-abal di Sibolangit karena tidak yakin legalitasnya.

Demikian analisa pengamat politik Universitas Paramadina Akhmad Khoirul Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/03).

Kata Umam, hal itu merupakan indikasi pemilik suara DPC dan DPD yang menghadiri KLB abal-abal tidak memenuhi syarat.

"Tampaknya Moeldoko, Johnny Allen, Marzuki Alie Cs kesulitan membuktikan legalitas dan legitimasi KLB abal-abal yang dibuatnya," demikian kata Umam.

Prediksi Umam, saat ini Moeldoko Cs sedang berusaha mengharapkan keajaiban politik melalui jaringan Moeldoko.

Pandangan Umam, jika Moeldko mnekad melakukan hal tersebut akan dapat menabrak aturan partai politik yang ada di Indonesia.

"Mereka hanya berharap keajaiban politik dari jaringan Moeldoko di pemerintahan untuk menabrak logika berdemorkasi dan aturan partai politik yang ada," demikian kata Umam.

Setalah KLB abal-abal diadakan Jumat (5/3) alu hingga saat ini belum ada langkah politik melaporkan hasil KLB Sibolangit ke Kemenkumham. Salah satu alasannya, tim Moeldoko sedang melengkapi data pengurus.(*)

SANCAnews – Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyatakan Istiqlal sudah menjadi tempat wisata mancanegara sekaligus ruang studi untuk turis non-muslim dalam mempelajari sejarah dan arsitektur masjid sejak 2016.

Pernyataan itu sekaligus merespons keinginan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani agar Masjid Istiqlal menjadi wajah bagi umat non-muslim mempelajari Islam Indonesia yang moderat dan cinta toleransi serta perdamaian.

"Sebenarnya itu sudah terlaksana semenjak saya menjadi imam besar, 2016. Sebelum pandemi, itu ada 300 turis datang dalam sehari. Kami mencontoh Masjid Nabawi di Madinah, kan seperti itu juga," kata Nasaruddin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (12/3).

"Jadi yang muslim salat, dan yang non-muslim juga diberikan pengetahuan sejarah masjid, dan dipersilakan menengok lekukan-lekukan masjid," imbuhnya.

Nasaruddin menjelaskan kebanyakan dari turis non-muslim menyempatkan berkunjung ke Masjid Istiqlal usai menyambangi Monumen Nasional (Monas).

Ia menyebut Istiqlal telah menjadi salah satu ikon dari DKI Jakarta yang diciptakan ramah wisatawan dari berbagai latar belakang.

Oleh sebab itu, usai renovasi Masjid Istiqlal rampung, Nasaruddin mengaku pihaknya akan lebih memperbanyak aktivitas yang dapat diikuti seluruh golongan, baik muslim maupun non-muslim.

Meski begitu, ia menegaskan pembukaan aktivitas Istiqlal disesuaikan dengan perkembangan virus corona di Indonesia.

"Setelah renovasi selesai, ke depannya akan juga digunakan untuk pendidikan, keterampilan, kesenian, dan juga ada business center disana," jelas Nasaruddin.

Ia mengaku sejauh ini masih menunggu keputusan pemerintah soal pembukaan keran ibadah di Masjid Istiqlal. Bila perkembangan covid-19 melandai maka pihaknya akan membuka operasional Masjid Istiqlal secara terbatas.

Namun bila kasus covid-19 benar-benar menunjukkan penurunan kasus yang sangat signifikan, bahkan bisa dikatakan cukup aman. Maka pihaknya juga mempertimbangkan untuk melonggarkan aktivitas di Masjid Istiqlal.

Hanya saja Nasaruddin menekankan, seluruh kegiatan tetap harus berkiblat pada protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, "Keputusannya itu mungkin seminggu sebelum Ramadhan," pungkasnya.

Dalam Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah di Jakarta yang dihelat Kamis (11/3) kemarin, Puan mengungkapkan harapannya agar Masjid Istiqlal ramah untuk segala pendatang, baik muslim maupun non-muslim.

"Tidak hanya umat Muslim saja yang boleh datang ke Istiqlal. Semua umat beragama harus boleh datang ke istiqlal untuk melihat bahwa Indonesia punya masjid Indah dan terisi dengan kajian Islam yang moderat," kata Puan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga berharap dengan program vaksinasi yang telah dijalankan pemerintah, pandemi bisa berlalu dalam waktu tidak terlalu lama lagi sehingga seluruh masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan normal baru, termasuk beribadah ke masjid maupun rumah ibadah lain. []