SANCAnews.id

SANCAnews – Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai telah bertentangan dengan konstitusi.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf secara khusus mengkritik substansi yang dibawa pemerintah dengan menghilangkan frasa agama dalam visi pendidikan Indonesia 2035.

“Secara tersurat sangat tampak bahwa visi tersebut bertentangan konstitusi, yakni UUD Pasal 31 ayat 3. Padahal, konstitusi sudah jelas memandatkan pemerintah bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia," kata Bukhori Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/3).

"Lantas, apakah dengan mengusung gagasan tersebut, pemerintah secara perlahan hendak membuat republik ini menjadi sekuler melalui pendidikan sebagai pintu masuknya?” kritik politisi PKS ini.

Bukhori menegaskan, Indonesia adalah negara beragama. Artinya, agama ditempatkan dalam kedudukan sebagai sumber norma maupun tata nilai bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, kedudukan agama tidak bisa dipersempit sebatas aktivitas upacara peribadatan semata, melainkan sumber ajaran yang menuntun umat mulai dari perkara bersuci hingga pengelolaan negara.

“Selain bermasalah secara substansi karena bertentangan dengan konstitusi, visi tersebut juga bermasalah secara filosofis karena mengesampingkan tujuan spiritual sebagai basis menciptakan kehidupan bangsa yang cerdas,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Beberapa hari terakhir terdapat dua pos organisasi masyarakat (ormas) di Tangerang Selatan dirusak orang tak dikenal (OTK) dengan cara dibakar.

Pos pertama yang dibakar orang tak dikenal terletak di Jalan Hankam, Parigi, Pondok Aren milik Forum Betawi Rempug (FBR) pada Jumat dini hari (5/3).

Bhabinkamtibmas Polsek Pondok Aren wilayah Parigi, Bripka Yamin pun, membenarkan kejadian pembakaran pos milik FBR.

"Memang pada saat itu ada informasi ke saya dari Yanto ketua pos (FBR) di sini yang mengabarkan kurang lebih jam 03.30 Jumat pagi. Saya langsung koordinasi dengan Pawas Polsek Pondok Aren dan langsung bertindak ke lokasi dan koordinasi dengan Polres Tangsel," ujar Yamin diberitakan Kantor Berita RMOLBanten, Senin (8/3).

Aksi perusakan tersebut sempat terekam kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di perumahan Redland District. Namun dalam rekaman tersebut, wajah pembakar pos serta kendaraan milik pelaku tidak terlihat jelas.

"Saat kejadian tidak ada saksi langsung. Adapun terlihat dari CCTV tidak begitu jelas baik pelaku maupun kendaraan kurang termonitor. Sempat terekam di CCTV perumahan sebelah," paparnya.

Berselang dua hari, pos milik Pemuda Pancasila di Jalan Pondok Kacang, Pondok Aren pada Minggu (7/3) dini hari juga hangus terbakar dan dilakukan oleh orang tak dikenal.

Salah seorang warga sekitar, Rohman (59) mengatakan, aksi pembakaran pos Pemuda Pancasila mengagetkan dirinya. Karena, sebelumnya wilayah di sekitar aman-aman saja.

"Menurut informasi kejadian jam 01.30 WIB malam. Saya pernah dengar sih ada gesekan antar ormas, cuma enggak disebutkan namanya apa. Karena di sini aman-aman saja, pas saya buka warung pagi-pagi kaget kok pos Pemuda Pancasila kebakar," demikian Rohman. []

SANCAnews – Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuktikan ucapannya terkait tidak akan melemahkan partai-partai di luar pemerintahan. Untuk itu, Partai Demokrat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari Istana

"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan, untuk tidak dilemahkan. Untuk membuktikan itu tidak ada jalan lain, Moeldoko harus out dari istana karena telah terlibat GPK PD," kata Wasekjen Partai Demokrat, Irwan, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Irwan lantas menjelaskan aksi Moeldoko yang terlibat KLB ilegal telah menjadi beban politik, sosial, hingga ekonomi bagi Presiden Jokowi. Terlebih posisi Indonesia, kata dia, yang saat ini tengah menghadapi pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi.

"Dengan peristiwa KLB Ilegal ini tentu Moeldoko telah menjadi beban politik, sosial, hukum dan lebih bahayanya lagi jadi beban ekonomi bagi Presiden Jokowi di tengah fokus negara untuk pemulihan ekonomi sosial di tengah pandemi COVID-19," ucapnya.

Irwan menilai dengan perbuatan Moeldoko ini berarti membuktikan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Dengan begitu, menurutnya ini bisa berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

"Karena ada ketidakpastian hukum dalam pemerintahan. Investor akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Demokrat yang memiliki kekuatan politik saja diperlakukan tidak adil oleh bagian elemen kekuasaan. Ini preseden buruk tentunya pada iklim investasi," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra juga menyebut Kepala KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden sehingga bisa memberikan persepsi keliru pada publik. Seharusnya, kata dia, Moeldoko sebagai pejabat tinggi negara bisa memberikan contoh mengedepankan etika, norma, dan asa kepatutan dalam bersikap.

"Sosok KSP merupakan posisi yang sangat dekat dengan Presiden, sehingga bisa memberikan persepsi yang keliru kepada publik. Seharusnya, selaku pejabat tinggi negara, KSP Moeldoko memberikan contoh bagaimana kita mengedepankan etika, norma, dan asas kepatutan dalam bersikap. Bukannya memberikan contoh jelek dengan terlibat dalam GPK-PD, yang kuat nuansa abuse of powernya," ungkap Herzaky. (dtk)

SANCAnews – PKS menunggu langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terlibat acara yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut. PKS menilai aksi Moeldoko bisa ditafsirkan disetujui oleh Jokowi.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi, karena beliau aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan, karena itu gonjang-ganjing Demokrat, sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Mardani mengatakan masyarakat saat ini tengah menunggu langkah Presiden Jokowi menyikapi tindakan Moeldoko yang terlibat KLB Partai Demokrat. Menurtunya, diamnya Jokowi bisa berarti setuju dengan aksi Moeldoko.

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi, diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko, karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera, nyuwun sewu Pak Jokowi ini jadi preseden buruk dan warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi, ke depannya akan dibaca seluruh anak bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Mardani menilai kisruh Partai Demokrat merupakan musibah bagi demokrasi di Indonesia. Dia berpandangan elemen kekuasaan, terlebih figur aktif dalam pemerintahan yang ikut campur dalam persoalan partai menjadi preseden buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia.

"Kisruh Partai Demokrat adalah musibah bagi demokrasi, demokrasi hanya akan sehat ketika partai politiknya sehat. Bahwa ada perpecahan dan faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya, tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia dan otomatis kesehatan demokrasi di Indonesia," ujarnya. (dtk)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menuai pujian dari para masyarakat usai mengunggah sejemlah potret renovasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) di Ragunan Jakarta.

"Mengunjungi Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP) di Ragunan tadi pagi," ucap Anies seperti dikutip redaksi dari laman Facebooknya pada Senin (8/3/2021).

Dijelaskan Anies, teman-teman mungkin dulu mengenalnya sebagai GOR Ragunan, diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1975. Lalu pada 2016 berganti nama menjadi PPOP DKI Jakarta di bawah naungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Dki Jakarta.

Di lahan seluas 17 hektar ini kini dilengkapi fasilitas-fasilitas olahraga modern dan berstandar internasional. Menjadi rumah bagi 376 atlet dari 22 cabang olahraga.

Beberapa fasilitas indoor yang telah direvitalisasi antara lain, GOR Bulutangkis, Tenis Meja, Voli, Gedung Gulat dan Tinju, Gedung Anggar, Angkat Besi dan Gedung Senam. Lalu, asrama atlit putra-putri, ruang dinas guru dan pegawai, serta Wisma Infrasruktur.

Sedangkan untuk outdoor, revitalisasi dilakukan pada Lapangan Sepak Bola - Atletik, Basket, Panahan, Kolam tanding, dan Kolam Olahraga Loncat Indah. Selain itu, dilengkapi fasilitas pendukung seperti bangunan kantor pengelola, sekretariat, gedung auditorium, poliklinik, perpustakaan dan plaza.

Tidak hanya membangun infrastrukturnya, PPOP Ragunan juga menjadi sekolah unggulan di Jakarta terutama bidang olahraga.

Selain fokus pada prestasi olahraga, para atlet pelajar ini juga ditunjang dengan kegiatan akademis layaknya pendidikan formal di sekolah-sekolah pada umumnya.

"Alhamdulillah revitalisasi PPOP Ragunan kini telah tuntas, sebuah fasilitas yang levelnya kelas dunia. InsyaAllah dari PPOP Ragunan ini akan terus melahirkan atlet-atlet mumpuni dari Jakarta yang prestasinya juga mendunia," tutup Anies.

Hingga berita ini dibuat, unggahan Anies tersebut telah menuai banjir pujian dari masyarakat luas.

"Masya Allah...!!! Semuanya di renovasi ke kelas dunia. Jakarta memang sudah berubah sejak di tangan pemimpin kelas dunia...Semoga pak Anies sehat, panjang umur selalu. Terus berkarya," kata Van Rum.

"Pemimpin kelas dunia, melahirkan karya kelas dunia pula.," ujar Arief.

"Nah kalau begini kan para atlet olahraga bisa lebih nyaman latihannya. Jangan mikirin investasi dari luar negeri melulu yg di pikirin. Kegiatan masyarakat lebih penting. Hebat pak Anies. Tingkatkan prestasi bapak.," ucap Martin Ngulak.

"Sumpah, keren banget, yg jelas sya juga bahagia menyaksikannya. Doa kami untukmu Pak Gubernur.," sebut Mahidin.

"Keren......berubah total....kaya di LN.gw tahun 90an sering kesitu kegiatan sekolah atletik sama renang ke bon bin jg lewat situ.dulu deket rumah tinggal soal ny....mantap....," tandas Syfa Rana. []